KEMENTERIAN DALAM NEGERI SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 Agus Budi Prasetyo KEPALA BAPPEDA LITBANG PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 Lampiran I mengatur mengenai uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi: • Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; • Prinsip penyusunan APBD; • Kebijakan penyusunan APBD; • Teknis penyusunan APBD; dan • Hal khusus lainnya. Lampiran II mengatur mengenai format dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi: • • • Lampiran A Kode Klasifikasi dan Urusan; Lampiran B Kode Akun Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; Lampiran C Kode Rekening Pendapatan Provinsi; Lampiran D Kode Rekening Pendapatan Kabupaten-Kota; Lampiran E Daftar Kode dan Klasifikasi Fungsi; Lampiran F Daftar Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi; • Lampiran G Daftar Kode Rekening Belanja Daerah; • Lampiran H Daftar Kode dan Klasifikasi Pembiayaan Daerah; • Lampiran I Format RKA-SKPD. 2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PP 58/2005 PP 12/2019 Belanja Operasi Belanja Pegawai; Belanja Modal Belanja Tanah; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bunga; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Subsidi; Belanja Jalan; Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Subsidi; Belanja Modal Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Hibah; dan Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Bantuan Sosial Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Langsung Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Struktur Perencanaan dan penganggaran. APBD Tahun Anggaran 2020 tetap menggunakanstruktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan. APBD Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagi pemerintahdaerah yang telah melakukan proses perencanaan dan penganggaransebelum Peraturan. Menteriini mulai berlaku. 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah disesuaikan dengan 5 prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 meliputi: 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah 3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 4. Ketahanan pangan, air energi dan lingkungan hidup; dan 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. 5

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan KPK, terdapat beberapa hal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut: a. b. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, berbasis teknologi. Kewajiban Pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran Penguatan APIP, yaitu: 1) Pemerintah Provinsi: a) Sampai dengan Rp 4. 000, 00 (empat triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0, 90% (nol koma Sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; b) Diatas Rp 4. 000, 00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp 10. 000, 00 (sepuluh triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0, 60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 36. 000, 00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan c) Diatas Rp 10. 000, 00 (sepuluh triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0, 30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 60. 000, 00 (enam miliar rupiah) 6

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2) Pemerintah Kabupaten/Kota: a) Sampai dengan Rp 1. 000, 00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1, 00% (satu persen) dari total belanja daerah; b) Diatas Rp 1. 000, 00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2. 000, 00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0, 75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah); dan c) Diatas Rp 2. 000, 00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0, 50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15. 000, 00 (lima belas miliar rupiah). c. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda. d. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan survey penilaian integritas guna peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah. e. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. 7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENYESUAIAN PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 8

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurangnya 20% dari APBD Anggaran Kesehatan 10% Minimal Total dari Belanja Daerah diluar Gaji Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25% Anggaran Peningkatan SDM Kapasitas Sekurangnya 0, 34% Untuk Pemerintah Dan Provinsi 0, 16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah Alokasi Anggaran Penguatan APIP Sebesar Sampai 0, 3% Dengan 0, 9% Total Dari Belanja Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. Belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3. PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN (TPP-ASN) Pemerintah Daerah Dapat Memberikan TPP-ASN Persetujuan DPRD Dalam Hal Belum PP, Kepala Adanya Daerah Dapat Memberikan TPP-ASN setelah Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri seletah mendapatkan Pertimbangan Menteri Keuangan Ditetapkan Dengan Perkada Dengan Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas Usulan Menteri Dalam Negeri Kriteria. TP ASN beban kerja Tempat bertugas kondisi kerja kelangkaan profesi prestasi kerja pertimbangan objektif lainnya 11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4. 5. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAERAH Pasal 274 & 392 UU 23/2014 EDATABASE DAERAH EMONEV EPLANNING Pasal 275 UU 23/2014 INFORMASI ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN RPJPD Pasal 262 (UU 23/2014) dan Pasal 14 (86/2017) Pasal 393 UU 23/2014 Renstra PD RPJMD Renja PD RKPD LAPORAN KEUANGAN Pasal 314 & 315 UU 23/2014 KUA/PPA E-BUDGETING Rancangan APBD Peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terintegrasi Secara Nasional Direncanakan Bulan Juli 2019 untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 13

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 6. Kepatuhan Dalam Menindaklanjuti hasil evaluasi. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Rancangan Perda provinsi tentang APBD. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi Menteri Keuangan. Dalam hal hasil evaluasi Gubernur tidak, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 14

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 7. 8. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangan. Penganggaran belanja hibah termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. 15

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD. Penganggaran uang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakat akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional Penyediaan alokasi anggaran pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD (pasal 59 ayat 1 barang dan jasa) 16

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROVINSI alokasi Penyediaan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya sekurangmanusia kurangnya 0, 34% dari total belanja daerah. KABUPATEN/KOTA Penyediaan alokasi anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekurangnya 0, 16% dari total belanja daerah. 17

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pengaturan. Penetapan rancangan KUA dan rancangan. PPASmenjadi. KUA dan PPAS apabila. KDH dan DPRDtidak bersepakat Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakatibersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. 18

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah. 19

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENDANAAN PILKADA Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan penyelenggarannya dimulai Tahun 2019, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan Bawaslu kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Bersumber dari APBD. Pendanaan pengamanan pelaksanaan pemilihan dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan susulan, pendanaannya tetap dibebankan dalam APBD dengan mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk: a. Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih; b. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. 20

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain: 1. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 3. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 21

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Te