KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERNATE 27 AGUSTUS

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERNATE, 27 AGUSTUS 2019 Disampaikan Oleh : SUGIARTO, SE, M. Si DIREKTUR DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SESUAI AMANAT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DITUJUKAN UNTUK MENDORONG LEBIH TERCIPTANYA DAYA GUNA DAN HASIL GUNA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT, BAIK MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MAUPUN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

BERDASARKAN PASAL 12 AYAT (1), AYAT (2) DAN AYAT (3) UU 23/2014, DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN YANG TERDIRI ATAS Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dll. Urusan Pemerintahan Pilihan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi

DALAM PASAL 17 UU 23/2014 MENGAMANATKAN MENGENAI KEBIJAKAN DAERAH, YAITU 1 2 3 DAERAH BERHAK MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH TERSEBUT, DAERAH WAJIB BERPEDOMAN PADA NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN CRITERIA (NSPK) YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM HAL KEBIJAKAN DAERAH YANG DIBUAT TIDAK MEMPEDOMANI NSPK, MAKA PEMERINTAH PUSAT MEMBATALKAN KEBIJAKAN DAERAH TERSEBUT

SELANJUTNYA DALAM UU 23/2014 JUGA MENGAMANATKAN DAN MEWAJIBKAN KEPALA DAERAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN DALAM PASAL 344 DAN PASAL 350 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6) SEBAGAI BERIKUT Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh mendagri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, mendagri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/walikota

PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai upaya untuk mencapai good governance/pemerintahan yang baik, dan memiliki daya saing untuk menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU 23/2014 PERPRES 97/2014 Pasal 350 1) Kepala Daerah wajib memberikan Penyelenggaraan PTSP pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 2) Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai Sanksi Administratif. a. Teguran tertulis dari Mendagri ke Gubernur sebanyak 2 kali berturut-turut. b. Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. c. Anggarannya akan dipangkas oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Penghilangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU): 1) 2) 3) 4) 5) Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP. Melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP. Izin ditanda tangani oleh Kepala PTSP. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik. Jangka waktu penerbitan izin usaha paling lama 7 hari kerja PERMENDAGRI 100/2016 PP 18/2016 Perangkat Daerah (1) (2) Membentuk unit PTSP Daerah yang melekat pada dinas Daerah Prov/Kab/Kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal Besaran unit PTSP daerah mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal. (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota (4) Pelaksanaan PTSP, dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang. (6) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat menerima tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 401(empat ratus satu). (7) Pembinaan unit PTSP Provinsi dilaksanakan oleh Menteri. Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PERMENDAGRI 138/2017 Penyelenggaraan PTSP Daerah Pembinaan unit PTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat PERPRES 91/2017 Percepatan Pelaksanaaan. Berusaha 1) Pembenttukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 2) Menginventarisasi regulasi Pusat dan daerah yang menghambat pelaksanaan Berusaha dan menyiapkan rancangan perda. 3) Mempersiapkan langkah strategis dan prasarana pen dukung. 4) Melakukan percepatan pelayanan perizinan PP 24/2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota yang dilakukan melalui elektronik

Peran Penting PTSP UJUNG TOMBAK PELAKSANA KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DAERAH UNTUK MENYEDIAKAN LAYANAN P&NP KEPADA MASYARAKAT Ø Kepastian Hukum; Ø Kepastian untuk Investasi dan Usaha; Ø Daya Saing Daerah Ø Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Ø Stimulan Kesejahteraan Masyarakat Kebijakan Strategis Nasional; Fokus Kabinet Kerja; Perhatian ORI, K-4 (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan KSP), dan Satgas Saber Pungli serta Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha

Pemda dalam mendukung penyelenggaraan PTSP dengan memperkuat Fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Adapun Strategi Organisasi diimplementasi ke Program Kerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PTSP Strategi Organisasi ü Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ü Mendorong pendelegasian seluruh jenis perizinan dan nonperizinan kepada PTSP ü Menyusun rencana perbaikan pengembangan PTSP ü Penganggaran penyelenggaraan PTSP meliputi: pembentukan/ pembangunan, pengadaan, pemeliharaan Sarana dan prasarana, Tunjangan Khusus penyelenggara PTSP ü Mengembangan kualitas SDM penyelenggara PTSP ü Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PTSP ü Membuat mengembangkan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik Program Kerja PTSP • Peningkatan Manajamen Penyelenggaraan PTSP; • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; • Penyuluhan Perizinan dan Nonperizinan kepada Masyarakat; • Pelayanan konsultasi Perizinan dan Nonperizinan; • Penyelenggaraan Pelayanan Secara Elektronik (PSE); • Pengintegrasian Layanan; • Pengelolaan data dan Informasi; • Penyediaan Informasi Layanan; • Peningkatan Kualitas SDM secara berkala; • Pembentukan dan menyelenggarakan forum komunikasi PTSP; • Pembuatan dan mengembangkan Inovasi Layanan; • Melakukan survei kepuasan masyarakat; • Melakukan pengawasan internal/ pengendalian perizinan dan nonperizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; • Analisa data peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat; dan • Dll Meningkatnya Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Permendagri Nomor 138/2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah (Pasal 54) Forum Komunikas PTSP : Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait; Fungsi Menyelesaikan permasalahan Perizinan dan Nonperizinan; Melakukan evaluasi Penyelenggaraan PTSP; Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah. Forum Komunikasi PTSP Pemda DPMPTSP Prov dan Kab/Kota Ombudsman Perwakilan Asosiasi Penerima Layanan Unsur Lainnya yang terkait Ø Pertemuan forum komunikasi PTSP dilaksanakan minimal 1 (satu) Tahun sekali Ø Apabila dianggap perlu dapat melaksanakan pertemuan forum komunikasi PTSP Ø Forum komunikasi PTSP dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah

Permendagri Nomor 138/2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah (Pasal 54) Tujuan Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan, mewujudkan pelayanan yg cepat, mudah, murah, transparan, pasti & terjangkau. Prinsip ØSinkronisasi, ØKoordinasi, Ø Integrasi, ØKeterpaduan, ØEkonomis, ØKewenangan, Ø Akuntabilitas, ØAksesbilitas Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemda

Peran PTSP Dalam Implementasi OSS 1. PTSP memberikan perbantuan/pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui OSS, sampai mendapatkan NIB 2. 3. PTSP melakukan koordinasi dengan OPD terkait komitmen pemohon melalui OSS, apabila sudah terdaftar, PTSP dapat melanjutkan proses perizinan 4. Apabila koordinasi dengan OPD belum online, maka dapat dilakukan dengan cara manual sampai sistem dapat digunakan secara online 5. 6. PTSP melakukan Monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial/operasional Untuk izin yang tidak tertuang dalam PP 24/2018, PTSP melakukan proses perizinan tidak melalui sistem OSS. Memberikan pertimbangan kepada lembaga OSS untuk mencabut/membatalkan perizinan.

DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DAERAH, TELAH DILAKUKAN FASILITASI TERHADAP PTSP PRIMA DENGAN MEMPERHATIKAN ANTARA LAIN KELEMBAGAAN DPMPTSP 1 4 PENDELEGASIAN 2 5 SARANA DAN PRASANA DPMPTSP 6 PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN 7 TERINTEGRASI DG OSS MEMILIKI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 3 KUALITAS & KUANTITAS SDM

BERDASARKAN HASIL MONITORING DI BEBERAPA DAERAH, BAHWA HAMBATAN DAN PERMASALAHAN PERIZINAN DI DAERAH TIDAK HANYA DISEBABKAN OLEH PENYELENGGARAAN PERIZINAN MELALUI DPMPTSP, NAMUN JUGA DISEBABKAN OLEH REGULASI YANG KURANG MENDUKUNG, KURANGNYA KOMITMEN KEPALA DAERAH, KURANGNYA DUKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TEKNIS DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER MINDSET • INVESTOR / PELAKU USAHA • • PRESURE TERHADAP PEJABAT PENYELNGGARA PELAYANAN MELALUI PEJABAT YANG LEBIH TINGGI LEMAH PEMAHAMAN PROSES BISNIS MASIH BERGANTUNG KEPADA JASA PENDAFTARAN ONLINE • PRILAKU MASIH KONSERVATIF (MEYAKINI URUSAN PELAYANAN PERIZINAN MUDAH JIKA MENGGUNAKAN UANG PELICIN ) • INGIN CEPAT NAMUN TIDAK MENGIKUTI SOP BIAR BAYAR ASAL CEPAT, TIDAK MAU GRATIS TAPI LAMA (GRATIS TAPI TAK PASTI) • PENYELESAIAN • KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENDUKUNG PROSES PERIZINAN DI DAERAH • SOSIALISASI SECARA KONTINYU TERHADAP OPD TEKNIS DAN MASYARAKAT TERUTAMA PELAKU BISNIS AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER REGULASI INVESTOR / PELAKU USAHA • Masih dianggap belum memberikan dukungan dalam Kepastian Hukum dan masih banyak regulasi yang mengatur perizinan PENYELESAIAN • Melakukan deregulasi yang mengatur perizinan AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER PENYELESAIAN PROSES BISNIS INVESTOR / PELAKU USAHA • BELUM SEDERHANA/ MASIH BERBELIT-BELIT • Susun SOP untuk memberikan kepastian hukum bagi investor • Penyiapan Sarpras yang memadai dan peningkatan kualitas SDM. SARPRAS SDM • BELUM MEMADAI AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER MINDSET • EGO SEKTORAL KEMENTERIAN / LEMBAGA • MASIH BERANGGAPAN BAHWA SDM DPMPTSP BELUM MAMPU MELAKSANAKAN PROSES IZIN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS TEKNIS PENYELESAIAN • Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong pendelegasian perizinan kepada Kepala DPMPTSP • Melakukan koordinasi sekaligus memberikan pemahaman terhadap OPD terkait tentang penyelenggaraan perizinan melalui PTSP AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER REGULASI § NSPK DISUSUN BELUM MENYESUAIKAN PER-UU AN DI ATASNYA KEMENTERIAN / LEMBAGA • TUMPANG TINDIHNYA PER-UU AN (IZIN LINGKUNGAN DENGAN IZIN PERINDUSTRIAN) PENYELESAIAN • Susun NSPK sesuai Per-Uuan • Tingkatkan kualitas SDM • IZIN SYARATNYA IZIN (IZIN LINGKUNGAN MEMPERSYARATKAN IZIN ANDALALIN) • LEMAHNYA PEMAHAMAN & PENGAWASAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA/INSTITUSI DALAM PENANGANAN IZIN (POLISI, DISHUB, DPMPTSP, SATPOL PP) AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER SARPRAS KEMENTERIAN / LEMBAGA • MASIH TERDAPAT KL YANG TIDAK MEMILIKI SISTEM APLIKASI YANG BERISI NSPK SEBAGAI JEMBATAN INTEGRASI DENGAN OSS PROSES BISNIS PENYELESAIAN • Susun sistem aplikasi yg berisi NSPK sebagai jembatan integrasi dg OSS. • Perkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan sesuai kewenanganya. • LEMAH DLM PEMBERIAN SANKSI • Susun SOP sebagai tindaklanjut NSPK THDP PENAMBAHAN NOMENKLATUR IZIN DI DAERAH YANG TIDAK SESUAI NSPK AYAT 1 • SEBAGAIAN KL BELUM MEMILIKI SOP SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI NSPK

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER MINDSET KEPALA DAERAH/ PEMDA • IZIN SEBAGAI PRIMADONA DALAM MENGHASILKAN PAD • KREATIF MENAMBAH NOMENKLATUR JENIS IZIN TIDAK • SESUAI BELUM NSPK MENDELEGASIKAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DPMPTSP KARENA MASIH BERANGGAPAN BAHWA IZIN MENJADI OBJEK UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN POLITIK KEPALA DAERAH • LEMAHNYA PEMAHAMAN PEMDA BAHWA PTSP SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS SEHINGGA TIDAK DIDUKUNG ANGGARAN YANG MEMADAI PENYELESAIAN Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyelenggaraan perizinan di PTSP AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER REGULASI KEPALA DAERAH/ PEMDA • PERATURAN DAERAH TIDAK SESUAI DENGAN NSPK • TIDAK ADA DANA DALAM DEREGULASI • KURANG PAHAMNYA TERHADAP IMPLEMENTASI REGULASI SARPRAS • Deregulasi Perda yg tidak sesuai NSPK • Komitmen untuk mengalokasikan dana mendukung sarpras pelayanan perizinan • LEMAHNYA JARINGAN INTERNET DISEBAGIAN BESAR DAERAH • LEMAHNYA DUKUNGAN ANGGARAN SARPRAS PTSP • SEBAGIAN BESAR DAERAH BELUM MEMILIKI APLIKASI UNTUK AYAT 1 MENDUKUNG PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK (PSE)

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER SDM • LEMAHNYA KUALITAS SDM DI BIDANG IT KEPALA DAERAH/ PEMDA • KURANGNYA KUALITAS & KUANTITAS SDM PENYELENGGARA PELAYANAN PENYELESAIAN Mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, khususnya di bidang IT • MUTASI YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KINERJA ORGANISASI AYAT 1

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER MINDSET DPMPTSP Penyelesaian • PENYELENGGARAAN PERIZINAN DIANGGAP TEMPAT BASAH (MENDAPAT TAMBAHAN DILUAR GAJI DARI JASA MEMBANTU PROSES IZIN) • DIHANTUI APH (DICARI-CARI KESALAHAN) • TIDAK TERSEDIA ALOKASI BIAYA UNTUK MELAKUKAN SURVEY LAPANGAN SEHINGGA RENTAN TERHADAP KKN REGULASI • TUMPANG TINDIH REGULASI PERIZINAN AYAT 1 • Edukasi secara kontinyu terhadap SDM PTSP. • Berikan perhatian khusus terhadap kinerja SDM PTSP. • Lakukan pengawasan internal maupun eksternal. • Memberikan telaahan staf atau masukan kepada Kepala Daerah terhadap aturan yang tumpang tindih.

HAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN BERDASARKAN BEBERAPA STAKEHOLDER PENYELESAIAN MINDSET DINAS TEKNIS • ANGGAPAN LEMAHNYA KEMAMPUAN PTSP SEHINGGA PENDELEGASIAN TERHAMBAT • MERASA HILANGNYA KEWENANGAN PERIZINAN BERARTI HILANG PENDAPATAN TAMBAHAN • EGO SEKTORAL Edukasi dan sosialisasi kepada SDM Dinas Teknis terkait penyelenggaraan Perizinan REGULASI • LEMAHNYA PEMAHAMAN UNTUK MENERJEMAHKAN IMPLEMENTASI NSPK AYAT 1

HAL YANG AKAN DICAPAI DALAM PENYELENGGARAAN ASISTENSI Ø Pada penerapan standar pelayanan publik, sistem informasi perizinan, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik dengan prioritas sasaran di 75 Kab/Kota yang memiliki PTSP Prima. Ø PTSP menjadi unsur strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan investasi yang saling berhubungan guna mendorong daya saing daerah. Ø Kondisi PTSP Prima yang diharapkan, antara lain: ü Kelembagaan yang efektif dan efesien; ü Pendelegasian seluruh Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan; ü Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai dan kompeten; ü Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); ü Data dan Informasi Izin dan Nonizin; dan ü Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP

PENUTUP 1. Pemda wajib menjamin terselenggaranya Yanlik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. KDH wajib memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperiiznan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Kelembagaan PTSP mengacu PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah dan Permendagri 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. 5. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan Gubernur, Bupati dan Walikota menganggarkan penyelenggaraan PTSP sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada penyelenggara PTSP.

Terimakasih. . .