KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN SETWAN DALAM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN DPRD DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016
SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD (Pasal 157 UU 23/2014) “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”
Kewajiban Anggota DPRD a. . . . . i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. . . . . Pasal 161 UU 23/2014 RESES Menjaring Aspirasi pada Dapil Menyiapkan Laporan Reses Disampaikan Dalam Paripurna
PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DPRD KEPALA DAERAH PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN APBD PELAPORAN P-JAWABAN PENGAWASAN Pasal 149 Pasal 284 4
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RPJMD KUA & PPAS RKPD APBD
Persiapan Penyusuna n RKPD 1 BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V Permendagri No 54/2010) Pengolahan data dan informasi SE Penyusuna n Renja. SKPD Review RPJMD Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan 2 Penyusuna n Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan Awal RKPD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi & keuda Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Perumusan prioritas dan sasaran pembanguna n Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif VERIFIKASI Bappeda Rancangan RKPD Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Musrenbang RKPD kab/kota 4 Rancangan Akhir RKPD Berita Acara Musrenban g kecamatan 3 Penetapan 5 PERBUP/PERWA L ttg RKPD PENYUSUNAN KUA & PPAS
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD (Pasal 101 ayat 2) I. Persiapan Penyusunan. RKPD II. Penyusunan Rancangan awal RKPD III. Penyusunan rancangan RKPD IV. Pelaksanaan Musrenbang RKPD V. Perumusan Rancangan Akhir RKPD VI. Penetapan RKPD
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD Hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD MEMUAT Ø pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan Ø rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan Ø agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD, LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT: 1. Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD. 2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut. 3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan. 4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas. 5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal. RKPD 6. Sajikan dalam tabel, seperti berikut:
PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA DAN PPAS PEMERINTAH DAERAH KOORDINATOR TAPD RKPD Rancangan KUA&PPAS Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama Paling lambat Akhir Bulan Juli Nota Kesepakatan KDH Disampaikan kepada KDH paling lambat Minggu I Juni Rancangan KUA & PPAS DPRD Disampaikan ke DPRD Paling lambat pada Pertengahan bulan Juni (Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBD thn berikutnya ) Rancangan KUA& PPAS Panitia Anggaran DPRD
Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
KEUANGAN DAERAH semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang AZAZ UMUM APBD 1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA APBD
BELANJA DAERAH Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota KLASIFIKASI Organisasi Fungsi, Program Kegiatan Jenis Belanja.
TUPOKSI RKPD SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KUA/PPAS RKA SKPD/PPKD RAPBD evaluasi PROGRAM DAN KEGIATAN - ASB - SSH PERDA APBD PENJABARAN APBD 15
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 6 5 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) 7 Musrenbang Kab/Kota 4 (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) 3 9 2 10 Musrenbang Desa 1 (Januari) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) 11 Penetapan Perda APBD (Desember) 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya RPJMD Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 8 RKPD 12 Penyusunan DPA SKPD (Desember) KUA & PPAS APBD
SINKRONISASI TAHUN PERSIDANGAN DAN SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG Pasal 64 MASA SIDANG III Reses Menjaring aspirasi masyarakat untuk masuk dalam renja SKPD TA Berikut Menjaring Aspirasi masyarakat utk Perubahan APBD Th Berjalan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Th Penyampaian Informasi Kebijakan Pembangunan TA berjalan kepada masyarakat dan Pengawasan Pelaksanaan APBD TA berjalan
KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD RPJMD POKOK 2 PIKIRAN MUSRENBANGDA KERANGKA EKONOMI MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU RENSTRA SKPD PEMDA RKSKPD KUA & PPAS PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF PER -KDH Pedoman Penyusunan RKA -SKPD (KUA , PPA , Standar , Satuan Harga , Capaian Kinerja , SPM , Formulir RKA - SKPD ) RKA -SKPD TAPD RAPBD PERDA APBD DPRD Pengajuan Raperda APBD Evaluasi Raperda APBD Klarifikasi RAPBD Sosialisasi Kepada Masyarakat Persetujuan Raperda APBD
Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau rencana keuangan tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya (DPA) untuk dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. LATAR BELAKANG PERUBAHAN Perkembangan asumsi KUA yang tidak sesuai Dilakukan pergeseran Penggunaan Saldo anggaran dalam tahun anggaran berjalan Darurat Luar biasa >50% Luar biasa <50% DOKUMEN PENGANGGARAN PELAKSANAAN RKA-SKPD DPPA-SKPD DPPA-SKPD RKA-SKPD DPPA-SKPD DPAL-SKPD RKA-SKPD DPA-SKPD DPPA-SKPD DPPA-SKPD KETERANGAN Antar rincian obyek PPKD Antar obyek SEKDA Antar jenis, program/kegiatan, organisasi atas persetujuan DPRD Dapat mendahului perubahan dan menunggu perubahan Atas persetujuan DPRD Dapat mendahului perubahan, dan jika terjadi setelah perubahan ditampung dalam laporan realisasi anggaran Setelah perubahan kedua APBD
Prinsip ”Money Follows Function” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari APBN Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 20
BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU: BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL KAB/KOTA KEPADA DESA MIN 10% DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA BANTUAN PARPOL INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM BELANJA URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum & penataan ruang; perumahan rakyat & kawasan pemukiman; ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; sosial. 21
PROSES PEMBERIAN HIBAH CALON PENERIMA HIBAH USULAN TERTULIS KDH SKPD TERKAIT TAPD EVALUASI REKOMENDASI PERTIMBANGAN DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERKDH APBD LAMPIRAN III KUA/PPAS RAPBD DPRD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERDA APBD KEP KDH (NAMA PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH NPHD TRANSFER
PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG DIRENCANAKAN TDK DIRENCANAKAN CALON PENERIMA BANSOS USULAN TERTULIS PERMINTAA N TERTULIS/SR T KET KDH EVALUASI SKPD CALON PENERIMA BANSOS KDH REKOMENDASI TERKAIT PERTIMBANGAN TAPD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUA N BERSAMA PERKDH APBD LAMPIRAN III KUA/PPA S RAPBD DPRD EVALU ASI DPRD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUA N BERSAMA PERDA APBD NAMA PENERIMA dan BESARAN PPKD KEP KDH (NAMA PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS SKPD TERKAI T REKOME NDASI TRANSFER DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS MELAKUK AN PENGAWA SAN TRANSFER/PENYERA HAN TUNAI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terima Kasih
- Slides: 24