KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN EKSEKUTIF DAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN AMPL DI DAERAH OLEH: DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI heso 57@yahoo. com 1

PERMASALAHAN AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN , KELEMBAGAAN, SD ALAM, SDM, ANGGARAN ? heso 57@yahoo. com 2

q POTENSI CADANGAN AIR TAWAR NASIONAL 3. 906 km 3/tahun, dan TOTAL CADANGAN EFEKTIF 2, 148 km 3/tahun q RATA-RATA POTENSI ALOKASI PERKAPITA GLOBAL (2012) 7. 882 m 3/kapita/tahun q SECARA KUANTITATIF KETAHANAN AIR NASIONAL RELATIF AMAN, KECUALI PULAU JAWA YANG MENGALAMI KONDISI DEFISIT AIR 50% q PERMASALAHANNYA SEKARANG INI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MASIH BELUM OPTIMAL. heso 57@yahoo. com 3

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 ayat (1) UUD 1945) Hak asasi manusia atas air memberikan hak kpd setiap orang atas air yg memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, & mudah didapatkan utk penggunaan personal & domestik (Komite Hak Ekosob PBB, 28 November 2002 Sidang ke-29) Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan Sebagian penduduk menggunakan air secara berlebihan dan cenderung pemborosan air sementara sebagaian penduduk kurang mendapatkan pelayanan air heso 57@yahoo. com 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 akses masyarakat Indonesia pada air minum baru mencapai 67, 7% Tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi (Teknokratik RPJMN 2015 -2019) heso 57@yahoo. com 5

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) heso 57@yahoo. com 6

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat heso 57@yahoo. com 7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DPRD mempunyai fungsi membentuk Perda anggaran pengawasan Fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah DPRD menjaring aspirasi masyarakat heso 57@yahoo. com 8 Sumber: UU No. 23/2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan mitra sejajar Provinsi, Kab/Kota KEPALA DAERAH Kemitraan heso 57@yahoo. com DPRD 9

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 RKPD 2015 APBD 2015 Isu Strategis Bidang Pembangunan Sarana Prasarana peningkatan akses air minum dan sanitasi Bidang Sarana dan Prasarana Peningkatan Ketersedian Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal heso 57@yahoo. com 10

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PAMSIMAS heso 57@yahoo. com 11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PAMSIMAS Bertujuan untuk melayani jumlah warga masyarakat kurang terlayani dan berpendapat rendah di wilayah perdesaan dan peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat heso 57@yahoo. com 12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PAMSIMAS Bertujuan untuk melayani jumlah warga masyarakat kurang terlayani dan berpendapat rendah di wilayah perdesaan dan peri urban Peningkatan akses air minum layak Peningkatan akses sanitasi layak SASARAN PROGRAM PAMSIMAS Peningkatan APBD sektor AMPL Kab/Kota memiliki RAD AMPL heso 57@yahoo. com Peningkatan jumlah masyarakat stop BABS Peningkatan jumlah masyarakat menerapkan CTPS 13

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA POIN PEMBAHASAN KEBIJAKAN AMPL DENGAN KEBIJAKAN DAERAH KONDISI EKSISTING PELAYANAN AMPL DAERAH KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS DAN PENGARUSUTAMAAN SEKTOR AMPL PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN AMPL heso 57@yahoo. com 14

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN AMPL DENGAN KEBIJAKAN DAERAH heso 57@yahoo. com 15

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KETERKAITAN KEBIJAKAN AMPL DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH PP No 16/2005 ttg Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum UU No. 23 Thn 2014 (Pemerintahan Daerah) PP No 65 TH 2005 ttg pedoman penyusunan & penerapan SPM PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan) Permendagri No 34/2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2015 PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD) Permen PU No. 1/PRT/M/2014 ttg SPM Bid PU & Penataan Ruang PP No 6 Th 2008 ttg Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SUBSTANSI AMPL Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait heso 57@yahoo. com TUJUAN DESENTRALISASI 16

URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum UU NO. 32 TAHUN 2004 Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan PL DESENTRALISASI A N OTONOMI DAERAH AY L PE AM Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan URUSAN WAJIB & PILIHAN PP NO. 38 TAHUN 2007 PEMBAGIAN Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian 17 heso 57@yahoo. com Transmigrasi URUSAN PEMERINTAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSISTING PELAYANAN AMPL DAERAH heso 57@yahoo. com 18

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2009 S. D 2013 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 Akses Air Minum 47. 71 Layak (%) Akses Sanitasi 51. 19 Layak (%) 2010 2011 2012 2013 44. 19 63. 48 65. 05 67. 73 55. 54 55. 6 57. 82 59. 71 Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 - 2019 heso 57@yahoo. com 19

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 - 2019 Pembangunan Ekonomi Baseline Thn 2014 Sasaran Thn 2019 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Akses air minum layak Sanitasi Layak 70 % 100 % 60, 5 % 100 % Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 - 2019 heso 57@yahoo. com 20

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (1) Persentase Belanja Urusan Air Minum Terhadap Belanja Langsung dan Total Belanja APBD Kab/Kota dan Provinsi tahun 2010 - 2012 1. 2 1 Sektor air minum relatif 0. 8 mendapatkan perhatian 0. 6 kecil dari Pemerintah 0. 4 Daerah. Dari tahun 2010 – 2012 rata-rata hanya 0. 2 0, 4 % dari Total Belanja 0 Pemyertaan APBD Terhadap Total Belanja Terhadap Belanja Langsung Kab/Kota Provinsi Pemda Modal Kab/. . . 0. 47 0. 19 0. 4 0. 03 1. 04 0. 39 0. 85 0. 06 heso 57@yahoo. com 21 Sumber : Evaluasi Capaian dan Pemanfaatan SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum (2013)

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (2) Rata-rata Capaian Alokasi APBD Dalam Program Pamsimas Jumlah data lengkap 2012 64 kab/kota Jumlah data lengkap 2011 86 kab/kota Berdasarkan SIM Pamsimas 2011 dan SIM 2012: Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2009 2% Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2010 1. 7%-1. 9% Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 2011 5, 90% heso 57@yahoo. com Sumber : Monitoring Information System (MIS) PAMSIMAS 22

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (3) KAB/KOTA PESERTA PAMSIMAS YANG TELAH MENGESAHKAN RAD AMPL No Kab/Kota PROV SUMATERA BARAT No Kab/Kota 1. Agam 12. Solok 13. Pasaman 2. Dharmasraya PROV RIAU 6. OKU Selatan 7. OKU Timur 8. Ogan Ilir PROV BANTEN 3. Kota Sawah Lunto 1. 4. Tanah Datar 2. Indragiri Hulu Indragiri Hilir 5. Pasaman Barat 3. Kampar 6. Sijunjung 4. 7. Padang Pariaman Lima Puluh Kota 8. 9. Solok Selatan 10. Pesisir Selatan Bengkalis PROV SUMATERA SELATAN 1. Ogan Komering Ilir 2. Muara Enim 3. Lahat heso 57@yahoo. com 4. Musi Rawas 5. Musi Banyuasin 1. Lebak 2. Serang PROV JAWA BARAT Sumedang 23

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (4) PROPORSI KAB/KOTA YANG TELAH MENYUSUN RAD DENGAN TOTAL PESERTA PAMSIMAS II REGIONAL I 59% 41% Kab/kota yang telah menyusun RAD AMPL Kab/Kota yang belum menyusun RAD AMPL heso 57@yahoo. com 24

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS DAN PENGARUSUTAMAAN SEKTOR AMPL heso 57@yahoo. com 25

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS Dukungan program & anggaran dalam RKPD di SKPD terkait air minum dan sanitasi Perencanaan & Penganggaran Evaluasi & Monitoring Implementasi program mulai dari teknis sampai dengan Penguatan kelembagaan Implementasi Pemerintah Daerah, DPRD sangat berperat penting dalam keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi heso 57@yahoo. com 26

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGARUSUTAMAAN KEBIJAKAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN RPJMD RAD AMPL Kebijakan AMPL belum prioritas Review RAD AMPL TARGET Program dan Kegiatan Sektor AMPL terakomodir ke dalam RPJMD heso 57@yahoo. com 27

heso 57@yahoo. com 28

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN AMPL heso 57@yahoo. com 29

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN LEGISLATIF DALAM PENGARUSUTAMAAN AMPL DAERAH Mendukung penyusunan dan pengesahan RAD AMPL atau pengakomodiran program dan kegiatan AMPL dalam RPJMD dalam rangka peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi Mendukung dan memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pemeliharaan, perluasan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengembangan kapasitas BP SPAMS Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah terkait pengembangan air minum dan sanitasi Melakukan pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sektor AMPL heso 57@yahoo. com 30

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN EKSEKUTIF DALAM PENGARUSUTAMAAN AMPL DAERAH Pengadopsian program Pamsimas dalam program sektor AMPL di daerah melalui terbitnya RAD AMPL atau memasukkannya ke dalam RPJM Daerah Meningkatkan dukungan kebijakan daerah terkait AMPL melalui peningkatan belanja daerah sektor AMPL dan peningkatan alokasi anggaran sektor AMPL Pembinaan Badan Pengelola – Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) maupun anggaran heso 57@yahoo. com 31

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH heso 57@yahoo. com 32