Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia PENGUATAN LEMBAGA KEHUMASAN

Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia “PENGUATAN LEMBAGA KEHUMASAN MENUJU KALTIM BERDAULAT 2018 - 2020” Oleh: Dr. Aang Witarsa Rofik. M. Si Kepala Bidang Humas Kemendagri PUSAT PENERANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

1. Kewenangan Kemendagri dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Publik berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Umum ABSOLUT Kongkuren WAJIB Tidak terkait Pelayanan dasar PELAYANAN DASAR P i l i h a n pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Pilihan P il i h a n tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; dan informatika; P i l i h a n kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi & sumber daya mineral; perdagangan; perindustri an; dan transmigrasi. komunikasi koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan. 2

• Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah UMUM Oleh Kementerian Dalam Negeri pembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah; pembangunan Daerah; pelayanan publik di Daerah; kerja sama Daerah; kebijakan Daerah; kepala Daerah dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Teknis Oleh Kementerian Teknis Dan lembaga Pemerintah nonkementerian Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah provinsi. 3

Struktur Organisasi Kemendagri (Permendagri Nomor 8 Tahun 2018) -BIRO PERENCANAAN -BIRO KEPEGAWAIAN MENDAGRI -BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA -BIRO HUKUM ITWIL I s. d IV ITWIL KHUSUS SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL -BIRO KEUANGAN DAN ASET -ADMINISTRASI PIMPINAN -BIRO UMUM -PUSDATIN -PUSAT PENERANGAN -PUSAT FASILITASI KERJA SAMA - DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN BINA ADMINISTRASI WILAYAH DITJEN OTONOMI DAERAH DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STAF AHLI MENTERI • BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSABIDANG PEMERINTAHAN. BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN. BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENERANGAN SESUAI PERMENDAGRI 8 TAHUN 2018 PUSAT PENERANGAN BAGIAN PROGRAM DAN UMUM SUBBAGIAN PERSURATAN SUBBAGIAN PROGRAM BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PUBLIKASI DAN PELIPUTAN BIDANG FASILITASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI BIDANG PERPUSTAKAAN SUBBID FASILITASI PENGADUAN SUBBID LEMBAGA MEDIA DAN PERS SUBBID LAYANAN INFORMASI, DATA DAN DOKUMENTASI SUBBID LEMBAGA MEDIA DAN PERS SUBBID PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM SUBBID TATA LAYANAN SUBBID PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA SUBBID PENDOKUMENTASIAN DAN PELESTARIAN

KEDUDUKAN PUSAT PENERANGAN Pusat Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substanstif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang penerangan masyarakat. Sekretaris Jenderal Bertanggung Jawab Pusat Penerangan dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan yang secara ex-officio adalah Juru Bicara Kementerian

DASAR Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah Pasal 5 a. b. Pejabat Kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertindak sebagai juru bicara Gubernur Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Pasal 6 a. b. Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertindak sebagai juru bicara Bupati/Walikota Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

TINDAK LANJUT Surat Edaran (SE) Nomor 480/3502/SJ kepada Gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati/Walikota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah

FUNGSI PUSAT PENERANGAN 1. Penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang penerangan masyarakat di lingkungan Kementerian dan Pemda; 2. Pelaksanaan Sesuai Permendagri 8 Tahun 2018 tentang perubahaan kedua atas Permendagri 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri tugas dukungan substantif di bidang penerangan masyarakat; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang penerangan masyarakat; 4. Pengumpulan, penyaringan, dokumentasi dan penerbitan; 5. Perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi; 6. Pengoordinasian dan fasilitasi pengaduan masyarakat dan layanan informasi publik di lingkungan kementerian dan pemda 7. Pengelolaan urusan perpustakaan kementerian; 8. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat di lingkup Kementerian dan Pemda 9. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha pusat.

A R A H P R E S I D E N T A N G K E KEMENTERIAN DALAM NEGERI B U K A A N I N F O R M A S I Disampaikan oleh Presiden pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, 15 Desember 2015 Saat ini kita berada pada era baru dimana pola hubungan antara pemerintah dan rakyat dan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi , menginginkan keterbukaan informasi. Untuk itu pemerintah di semua tingkat mulai dari pusat sampai dengan daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan institusi yang lainnya harus segera berubah. Berubah kearah pemerintah yang terbuka, yang open goverment. . ”

Perkembangan Globalisasi Media PERUBAHAN MENDASAR: Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, & komunikasi telah mengubah : perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan era digital telah pula menyebabkan hubungan dunia mjd tanpa batas (borderless) & menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini mjd pedang bermata dua krn selain memberikan kontribusi bg peningkatan kesejahteraan, kemajuan, & peradaban manusia, disisi lain dpt disalahgunakan perbuatan melawan hukum.

Perkembangan Internet Sangat cepat, dan memerlukan informasi yang tepat, akurat, dan valid dari sumber resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, pers maupun masyarakat akan mencari informasi dari sumber yang lain (pengamat, akademisi, politisi, aktivis, dan lain-lain) yang pendapatnya bisa saja hanya berdasarkan asumsi dan kurang relevan dengan kebijakan pemerintah, dan bahkan bisa jadi informasi yang didapat merupakan hoax (berita bohong) yang akan menyesatkan masyarakat.

A R A H R A T E G K I E B D I I J A B K I A D N A N D G A N K KEMENTERIAN DALAM NEGERI Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik M A S A N 1. Menyampaikan setiap kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; 2. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Arahan Presiden Jokowi kepada dalam 3. Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat praktisi humas pemerintah di Istana bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria Negara, Jakarta (4/2). yaitu menimbulkan respon positif masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan pribadi dan golongan.

PERMENDAGRI NOMOR. 33 TAHUN 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2020: Pelaksanaan Bidang Humas, Memperhatikan Hal-hal Sebagai Berikut: 1. Pengelolaan Kerjasama dengan media cetak, media online, televisi dan radio; 2. Pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial; 3. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang Humas dan pengelola Medsos melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop; 4. Penyediaan sarana dan prasaranan bidang Humas dan Medsos; 5. Pembinaan, koordinasi, konsolidasi bidang Humas termasuk pengembangan forum-forum Kehumasan Pemda.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERS Kawan atau Lawan…? ? ?

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Fungsi dan Peranan Pers dalam Masyarakat yang Demokratis Memberi informasi Memberikan kontrol Fungsi antara pemerintah dengan masyarakat Mendidik masyarakat Menghubungkan / menjembatani Memberikan hiburan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERS Apa jadinya kalau kebablasan…? ? ?

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Penyalahgunaan Kebebasan Pers a. Penyiaran berita yang tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik b. Membentuk opini yang menyesatkan c. Bentuk tulisan/ siaran yang sifatnya bebas dan provokatif d. Pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana

Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers a. Bagi Kepentingan Pribadi seseorang b. Bagi Kepentingan Masyarakat Memperburuk reputasi & Menga Bagi Kepentingan Negara masyarakat terhadap menurun Mengakibatkan konflik Berita yang dimanipulasi mengakibatkan masyarakat memperoleh informasi (penipuan) c. nama baik T Tingkat kepercayaan tidak yang benar pemerintah Penurunan kepercayaan luar negeri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Sikap Humas thd Pers sbg Kawan / Mitra Pemerintah (Media Relations)

Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab serta Kode Etik Jurnalistik 1. Kode Etik Jurnalistik Suatu kode etik profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhi

2. Asas-Asas Kode Etik Jurnalistik a. Profesionalitas Tidak memutarbalikkan fakta Berimbang, adil, dan jujur Mengetahui mana yang privat & yang publik Mengetahui kredibillitas narasumber Tidak melakukan plagiat Meneliti semua kebenaran dalam mencari berita Pertanggungjawaban moral b. Nasionalisme Mengabdi untuk kepentingan bangsa & negara Memperhatikan keselamatan keamanan bangsa Memperhatikan persatuan & kesatuan negara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KIAT HUMAS MENJAGA HUBUNGAN BAIK DENGAN PERS: 1. Memahami dan melayani media. 2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. 3. Menyediakan bahan materi yang baik (foto, pidato, per-UU, data statistik dsb) 4. Bekerja sama dalam penyediaan materi berita (diskusi/dialog bersama dgn media). 5. Menyediakan fasilitas utk konfirmasi. 6. Membangun hubungan personal yang kokoh

KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN : A. Perencanan Program/Kegiatan & Anggaran; B. Wadah Kelompok Kerja (Pokja) Pers; C. Penanganan pemberitaan media; D. Sikap & perilaku terhadap pers.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI A. Perencanan Program/Kegiatan & Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Press Conference Press Release Press Tour Press Gathering Resepsi Pers/Press Award Peliputan kegiatan Wawancara Iklan/Advetorial 9. Langganan media 10. Klipping, analisa media, analisa isi berita 11. Dokumentasi foto & audiovisual 12. Publikasi melalui media massa 13. Lokakarya, diskusi, seminar dsb 14. Pemuatan artikel 15. Pelibatan dalam Tim Krisis 16. Dll

KEMENTERIAN DALAM NEGERI B. Pembentukan Pokja Wartawan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wartawan lebih terorganisir Fungsi kontroling Filterisasi WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar) Seleksi alam Team Work Konsultasi & diskusi Hubungan keakraban

KEMENTERIAN DALAM NEGERI C. Penanganan Pemberitaan Media : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Analisa media Pemetaan media Analisa isi/konten media Analisa berita Analisa data & fakta Counter isu / berita Monitoring media Advokasi melalui dewan pers Class action/somasi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Counter isu/berita : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hak koreksi Hak jawab Siaran Pers / Press Release Jumpa Pers / Press Conference Penulisan artikel tandingan Advetorial / Iklan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI D. HAL YG PERLU DIMAKLUMI : 1. Tidak selamanya berbagai bentuk kegiatan hubungan pers yang dihadiri dan diliput oleh pers, beritanya pasti dimuat. 2. Jangan kapok mengundang wartawan dari suatu media hanya karena beritanya tidak dimuat. 3. Dimuat tidaknya suatu berita dipengaruhi oleh nilai jurnalistik, persaingan dengan berita lain, kebijakan internal media tersebut, atau tergusur oleh iklan. 4. Peristiwa yang dinilai oleh penyelenggara adalah “peritiwa besar” dan masal belum tentu dinilai “besar” dari sisi nilai jurnalistik.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Hal yg perlu dimaklumi. . . 5. Nama besar dan terkenal sebagai pelaku dalam berbagai bentuk kegiatan, belum menjamin besarnya berita yang dimuat. 6. Diskusi panjang lebar dalam berbagai kegiatan antara nara sumber dan pers, belum tentu menghasilkan berita yang panjang juga. 7. Ada beberapa wartawan dari media tertentu yang tidak mau jika harus menandatangani tanda terima uang transport atau cindera mata lainnya. 8. Wartawan tidak menyukai nara sumber yang selalu mengatur, memberi instruksi, atau memberi pengarahan mana pernyataan yang harus diangkat dan mana yang tidak.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Website yang ada di Kemendagri kemendagri. go. id 1) Sekretariat Jenderal (setjen. kemendagri. go. id)7) Ditjen Dukcapil (dukcapil. kemendagri. go. id) 2) 3) 4) 5) 6) Ditjen Polpum (kesbangpol. kemendagri. go. id/) Ditjen Adwil (ditjenbinaadwil. kemendagri. go. id) Ditjen Otda (otda. kemendagri. go. id) Ditjen Bangda (bangda. kemendagri. go. id) Ditjen Pemdes (binapemdes. kemendagri. go. id) 8) Ditjen Keuda (keuda. kemendagri. go. id) 9) Itjen (itjen. kemendagri. go. id) 10) Litbang (litbang. kemendagri. go. id) 11) BPSDM (bpsdm. kemendagri. go. id/web) 12) IPDN (ipdn. ac. id) Catatan : = Dikelola langsung oleh Humas Kemendagri

INFLUENCERS: KEMENDAGRI 83529 Tjahjo Kumolo, Mendagri 12182 Joko Widodo, Presiden RI 11237 Soni Sumarsono, Dirjen Otda Kemendagri Bahtiar, Kapuspen Kemendagri 9283 Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri 8887 Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI 8884 Wiranto, Menko Polhukam 6998 Febri Diansyah, Juru Bicara KPK 6998 Ridwan Kamil, Gubernur Jabar 4955 Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kemendagri 3960 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI 3754 Arief Budiman, Ketua KPU 3611 Fadli Zon, Wakil Ketua DPR 3377 Soekarwo, Gubernur Jatim 3367 Sri Mulyani, Menkeu RI 3288 Ahmad Heryawan, Politisi PKS 3125 Anies Baswedan, Gubernur DKI 3038 Setya Novanto, Tersangka Kasus Korupsi E-KTP 2854 Iwa Karniwa, Sekda Jabar 2827 Agus Rahardjo, Ketua KPK 2116 Figur Internal Figur Eksternal Sumber: Influencer, Intelligence Media Management 1. Mendagri Tjahjo Kumolo menjadi influencer teratas yang aktif memberikan pernyataan terkait Kemendagri. Selain itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh aktif memberikan pernyataan terkait proses e-KTP selama setahun terakhir. 2. Sementara itu, sebaran narasumber selama periode tahun 2018 lebih banyak didominasi figur eksternal. Munculnya figur dari KPK memperlihatkan bahwa Kemendagri belum lepas dari isu kasus korupsi dan OTT yang dilakukan kepala daerah dan pegawai pemerintah.

Medsos Kemendagri (Dikelola Oleh Tim Medsos Puspen Kemendagri) Twitter Baru : @kemendagri FB : Kemendagri_RI IG : kemendagri

TINDAK LANJUT Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Nomor 555. 4/3620/SJ tanggal 9 Mei 2019 tentang Pemberitahuan Website dan Media Sosial Resmi Kemendagri • Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diminta untuk menyebarluaskan alamat website dan akun media sosial resmi kemendagri dan sekaligus memfollow akun media sosial tersebut • Segala bentuk Informasi yang di upload dalam website dan akun media sosial merupakan informasi resmi kemendagri

NET MAP PENGIRIMAN BERITA DARI STAKEHOLDER DITJEN DUKCAPIL DITJEN OTDA SETJEN 1. 2. 3. Kegiatan dan Program Unggulan Komponen Artikel Meme Media Sosial IPDN website. www. kemendagri. go. id DITJEN PPU DITJEN BINA PEMDES ITJEN DITJEN KEUDA KEPALA PUSAT PENERANGAN TIM EDITING HUMAS KEMENDAGRI Majalah Media Praja Kemendagri BPSDM DITJEN BANGDA DITJEN BINA ADWIL BPP PEMDA Dikirim ke email: humaskemendagri@gmail. com Kemendagri_RI @Kemendagri MEDIA SOSIAL KEMENDAGRI Kementerian Dalam Negeri humaskemendagri@g mail. com

NET MAP PENGIRIMAN BERITA DARI DAERAH website. www. kemendagri. go. id Humas Pemerintah Daerah KEPALA PUSAT PENERANGAN TIM EDITING HUMAS KEMENDAGRI MEDIA SOSIAL KEMENDAGRI Dikirim ke email: beritakemendagri@gmail. com Kemendagri_RI @Kemendagri Kementerian Dalam Negeri humaskemendagri@g mail. com

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PUBLIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk kegiatan publikasi dan diseminasi informasi (jumpa pers, perjalanan dinas, diskusi pers/coffee morning), advetorial, talkshow, iklan, media promosi, infografis, Bimtek dan lain-lain) Kemendagri_RI @Kemendagri Kementerian Dalam Negeri www. kemendagri. go. id humaskemendagri@gmail. com

Nomor Handphone Kapupen Kemendagri 082311517778 ( Dr. Drs. Bahtiar, M. Si ) Kabid Humas Kemendagri 081322858464 ( Dr. Aang Witarsa Rofik, M. Si)

TERIMA KASIH 40 40