KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 -2022
ARTI PENTING Forum Musrenbang RPJMD Partisipasi seluruh Pemangk u Kepentin gan TUJUAN Penajaman, Penyelarasan, & Klarifikasi 1. Pendapatan masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Lapangan berusaha; 4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. Daya saing Daerah. OUTPUT Rancangan RPJMD Provinsi DIY Tahun 2017 -2022 Landasan PEMDA melaksanakan pembangunan daerah
Nilai Strategis RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 1 Road map (peta arah) pembangunan dalam jangka waktu perencanaan 5 tahun kedepan; 2 Pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD); 3 Penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat; 4 Instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 5 Instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah.
ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH RTR KSP RTRW KAB/KOT A RPJPD Mempedomani K/K RTR KSK RDTR Pedoman RPJMD PROV Pedoman RPJMD K/K Pedoman RENSTRA K/L Dijabarkan Pedoman RENSTRA PD PROV Dijabarkan RKPD PROV Pedoman RENJA K/L Pedoman Diacu Pedoman RKPD K/K RAPBN Diacu Pedoman RENSTRA PD K/K Pedoman RKP Berpedom an & Diserasikan Dijabarkan RAPBD PROV RENJA PD PROV Pedoman Diacu RENJA PD K/K Tata Ruang Sebagai Acuan Dalam Perencanaan Harus Diimplementasikan RAPBD K/K DAERAH RPJPD Mempedomani PROV RPJMN Berpedom an & Diserasika n RTRW PROVINS I Pedoman Mempedomani RTR KSN 1 Tahun 5 Tahun Mempedomani RTR Pulau Mempedomani RPJPN Mempedomani RTRWN 20 Tahun PUSAT ASPASIAL
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259 UU No. 23 Tahun 2014) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL K/L PROVINSI Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis, Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI PROV Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. KAB/KOT A Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan berusaha, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Daya saing Daerah.
PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M. PPN/12/2016) 5 Partisipasi Pemerintah Prov, Kab, dan Kota mutlak diperlukan 4 6 Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tk pemerintahan sesuai dng kewenangan. NKRI RPJM NASION AL Penjabaran Sasaran 3 Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dlm jangka menengah yg hrs dicapai olh semua tk pemerintahan sesuai dng tk kewenangannya 2 Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa: a. Hanya dilakukan olh Pemerintah Pusat, seperti Han, Kam, politik luar negeri, dll. b. Dilakukan olh semua tk pemerintahan sesuai dng Pertumbuhan ekonomi, tk kewenangan. pengangguran, tk kemiskinan, tk partisipasi sekolah, tk kematian ibu, IPM, dll yg menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari K/L di pusat saja. RPJMD PROVINS I RPJMD KAB/KOT A Pencapaian Sasaran 1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan
. . . lanjutan Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional; Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; TUJUAN: Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah Optimalisasi daerah. potensi dan keanekaragaman
MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD KEWENANGAN PEMDA KEWENANGAN KEMENDAGRI Merumuskan Kembali Tdk Disempurnakan RAPERDA RPJPD/RPJMD DPRD 1 Kesepakatan GUBERNUR dengan DPRD (3 hari) Penyampaian RANPERDA RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1)Kesepakatan KDH dan DPRD; 2)Berita Acara Musrenbang; 3)Hasil Pengendalian Kebijakan RPJPD/RPJMD; 4)Dokumen KLHS; 5)Review APIP; 6)Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD. Tdk Sesuai Dgn UU Melewati Batas WKT Evaluasi 2 MDN/GUB (15 hari) • Gubernur kpd MDN • Bupati/Wa likota kpd Gubernur CATATAN : Hasil Evaluasi 3 Noreg KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH. 1. Pengajuan Verifikasi Penyempurna an oleh Dirjen Bangda/Bapp eda Prov; dan 2. Permintaan Noreg kpd Dirjen Otda/Biro Hukum. Sesuai dgn UU Noreg 7 hari 1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama 2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi 3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan Prov mll Menteri Tdk Sesuai Penyempurnaan Oleh gub/bup/wal (7 Hari) PEMBATALAN PERDA 4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan. K/K mll MA 4 Klarifikasi Permendagri No. 80 Tahun 2016 MDN/GUB Sesuai DILAKSA -NAKAN
PERTIMBANGAN DALAM PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DIY PELAYANAN DASAR NON DASAR 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. sosial. 1. tenaga kerja; 10 komunikasi dan 2. pemberdayaan perempuan dan informatika; pelindungan anak; 11. koperasi, usaha kecil, dan 3. pangan; menengah; 4. pertanahan; 12. penanaman modal; 5. lingkungan hidup; 13. kepemudaan dan olah 6. administrasi kependudukan dan raga; pencatatan sipil; 14. statistik; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 15. persandian; 8. pengendalian penduduk dan keluarga 16. kebudayaan; berencana; 17. perpustakaan; dan 9. perhubungan 18. kearsipan. . Kondisi Lingkungan Strategis KEISTIMEWAAN PILIHAN 1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi Kebutuhan Obyektif Kerangka Regulasi Organisasi Perangkat Daerah Pengisian Jabatan Kebudayaan Kelembagaan Tata Ruang Pertanahan
ISU-ISU STRATEGIS 1. 2. 3. 4. Tingginya Angka Kemiskinan Tingginya Ketimpangan Wilayah Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Resiko Bencana Alam Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian 5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal 6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi 7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda 8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) 9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif 10. Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim 11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
FENOMENA DIY
Lanjutan…. .
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • agar RPJMD Provinsi DIY Periode Tahun 2017 -2022 dapat ditetapkan sebelum berakhirnya batas waktu penetapan yaitu 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik; • agar RPJMD berpedoman pada RPJMN Tahun 2015 -2019 dan memperhatikan RPJMD daerah lain yang berbatasan, sehingga tercapai sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan Daerah; • agar RPJMD disusun berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD); dan • Dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan harus mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
TERIMA KASIH 15
- Slides: 15