Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kesimpulan dan Tindak
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kesimpulan dan Tindak Lanjut disampaikan pada penutupan Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan Stunting Medan, 26 Juni 2019
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kesimpulan 1. Untuk mempercepat penurunan stunting, perlu peningkatkan konvergensi/keterpaduan program/kegiatan penanganan stunting dari berbagai sumber pendanaan. 2. Delapan Aksi Konvergensi konvergensi/keterpaduan. 3. Aksi Konvergensi bukan kegiatan terpisah dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah 4. Hasil Aksi Konvergensi digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun ini dan tahun berikutnya 5. Untuk memantau dan mengukur kemajuan konvergensi program/kegiatan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Penilaian Kinerja yang hasilnya dipublikasikan secara nasional setiap Agustus 6. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kab/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi masing yang hasilnya disampaikan kepada Kemdagri cq Ditjen Bangda pada pertengahan Agustus merupakan instrument untuk meningkatkan
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tindak Lanjut yang Diharapkan dari Pemerintah Provinsi 1. Menyusun/memperbaharui rencana pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota dalam meningkatkan konvergensi program/kegiatan 2. Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja kab/kota a) Menunjuk panelis penilai kinerja b) Menyampaikan 2 nama panelis yang akan mengikuti pelatihan penilaian kinerja selambat-lambatnya pada 4 Juli 2019 c) Menentukan daftar kab/kota yang akan dinilai dan yang akan diundang, menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan undangan dan logistik pelaksanaan (minggu I-II) d) Mengirimkan panelis untuk mengikuti penilaian kinerja pada pertengahan Juli 2019 (minggu III Juli) e) Mereview kelengkapan data penunjang penilaian kinerja melalui web monitoring (minggu III-IV Juli) 3. Melaksanakan forum/rapat kerja penilaian kinerja yang diikuti kab/kota (minggu IV Juliminggu I Agustus) 4. Menyampaikan rapor penilaian kinerja setiap kabupaten/kota (minggu I-minggu II Ags) 5. Menyampaikan hasil penilaian kinerja kepada Ditjen Bina Bangda (minggu II Ags)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tindak Lanjut yang Diharapkan dari Pemerintah Kab/Kota 1. Melaksanakan aksi konvergensi yang belum selesai 2. Mengintegrasikan hasil-hasil aksi konvergensi ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun ini dan tahun berikutnya: APBD-P 2019, RKPD dan KUA PPAS 2020, termasuk penyempurnaan desain substansi program/kegiatan, realokasi target lokasi, maupun realokasi anggaran 3. Melakukan sinkronisasi program/kegiatan dengan Pemerintah Desa, khususnya desa prioritas 4. Menyepakati peran kecamatan untuk melakukan penyelarasan program/kegiatan di wilayahnya 5. Melakukan sosialisasi tentang peran desa dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencegahan/penurunan stunting sesuai regulasi yang ditetapkan kab/kota 6. Menyampaikan data penunjang penilaian kinerja oleh kabupaten/kota melalui web monitoring mulai minggu I sd 15 Juli
- Slides: 4