KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 Disampaikan Oleh: Drs. Syarifuddin, MM Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bengkulu, 12 April 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Indikator Makro Pembangunan KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pusat – Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Indikator Makro Capaian Daerah Tahun 2017 Target Daerah dalam RPJMN 2019 Target Nasional dalam RKP 2019 Target Daerah dalam RKPD 2019 1 2 3 4 5 Tingkat Kemiskinan 15, 59 % 10. 3 % 8, 5 – 9, 5 % 13, 5 - 14 % IPM 69, 33 - 71, 98 69, 97 - 72, 81 Gini Ratio 0, 35 - 0, 38 – 0, 39 0, 30 Pertumbuhan Ekonomi 5, 07 % 8. 4 % 5, 4 – 5, 8 % 5, 5 – 6, 0 % Pengangguran 3, 74 % 2. 9 % 4, 8 – 5, 2 % 3, 74 - 3, 5 % Inflasi 3, 54 % - 2, 5 – 4, 5 % 4, 36 -5, 36 % Dapat dicermati dari angka pencapaian terhadap indikator makro diatas maka perlu upaya maksimal untuk mengejar target tersebut antara lain: ü Percepatan pembangunan infrastruktur ü Penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia ü Menjaga stabilitas harga bahan pokok ü Mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik

UPAYA PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU 1 2 Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik 3 Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar 4 Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar 5 Rendahnya daya saing dan iklim investasi daerah 6 Belum teruwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa 7 Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan 8 Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing 9 Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan 3

UPAYA PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU 10 Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan 11 Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 13 Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan 14 Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan 15 Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) 16 Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika 17 Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN POLITIK 2019 CIPTAKAN SIKON AMAN, TRANTIB & KONDUSIF permasalahan hasil meningkatnya aksi terorisme, perampokan, penyebarluasan ideologi yang bertentangan dgn UUD 45 & Pancasila, • maraknya aksi unjuk rasa dan konflik sosial • meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan & anak serta traficking, • meningkatnya peredaran & penggunaan miras, narkoba, psikotropika yang telah menelan korban jiwa, • pencegahan • tingkatkan koordinasi FORKOMPIMDA, seluruh jajaran tingkat provinsi sampai • cegah dan tangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi • terjaminnya keamanan, ketentraman & ketertiban • terselenggaranya pemilihan umum Tahun 2019 sasaran program dan kegiatan • menjamin terciptanya kepastian & penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, • peningkatan pendidikan politik, demokrasi bagi setiap warga masyarakat

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMERINTAH PUSAT DBH DAU POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 32/2004 dan UU 33/2004) UU 23/2014 POKJA Bel. Pusat POKJA Bel. Transf. Daerah Mendanai Kegiatan Desentralisasi DAK (MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar) Dana Otsus Keistimewaan DIY Belanja Untuk Daerah Dana Penyesuaian (Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar) APBN Di luar 6 Urusan Dana Transfer Lainnya Dekon/TP dan Instansi Vertikal 1. Belanja Pusat di Pusat 2. Belanja Pusat Di Daerah 6 Urusan PEMERINTAH DAERAH Ø PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG • • • Tunj. Profesi Guru PNSD Tamb. Penghasilan Guru PNSD Bantuan Op. Sekolah DID Dana Proyek Pemda & Desen Dana Darurat • PDRD • Hsl Pengel Kekayaan Drh yg di pisahkan • Lain 2 PAD yg sah PAD DAPER Pendapatan Daerah 1 Melalui K/L Desentralisasi Bel Langsung • B. Pegawai • B. Barang &jasa • B. Modal Lain-Lain Pend. yang sah Dekon / TP Bel Tdk lgsng • B. Pegawai • B. Bunga • B. Subsidi • B. Hibah • B. Bansos • B. Bagi Hasil • B. Bankeu • BTT 2 Pembiayaan Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Penggunaan SILPA Surplus / Defisit Daerah Belanja Daerah APBD Dana Vertikal 3 Pembiayaan Daerah 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah meliputi: Pasal 280 1 Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 2 Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah 3 Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pem yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEUANGAN DAERAH semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang AZAZ UMUM APBD 1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA (psl 15 PMDN 13/06) APBD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Prinsip ”Money Follows Program” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat didanai dari APBN Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Psl 282 UU 23/14 didanai dari APBD 9

KEMENTERIAN DALAM NEGERI § Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. § Pemda Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. § Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah urusan pemerinta han wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM Pelaksanaan Tugas Organisasi urusan pemerinta han wajib yg tdk terkait pelayanan dasar Analisis standar belanja urusan pemerint ahan pilihan Standar harga satuan regional Target Capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 sesuai kewenangan Fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah 11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TARGET PEMBANGU NAN RKPD SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KUA/PPA S RKA SKPD/PP KD RAPBD evaluasi PROGRAM DAN KEGIATAN - ASB - SSH -SPM PERDA APBD PENJABARA N APBD 12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2018 NO PROVINSI SURAT PENGANTAR PROSES RAPERDA HASIL EVALUASI MDN BATAS TANGGAL DITERIMA NOMOR TANGGAL WAKTU 15 -11 -2017 06 -12 -2017 903 -8655 Tahun 2017 05 -12 -2017 NOMOR TANGGAL 09 Tahun 2017 13 -12 -2017 15 -11 -2017 20 -11 -2017 11 -12 -2017 903 -8679 Tahun 2017 08 -12 -2017 09 Tahun 2017 27 -12 -2017 903/3114/Sekr-BPKAD 17 -11 -2017 20 -11 -2017 11 -12 -2017 903 -8680 Tahun 2017 910/168521 -11 -2017 23 -11 -2017 14 -12 -2017 903 -8680 Tahun 2017 Ang/BAKEUDA BPKAD. IV. II/000. 014/32 20 -11 -2017 27 -11 -2017 18 -12 -2017 903 -8697 Tahun 2017 00/2017 08 -12 -2017 06 Tahun 2017 12 -12 -2017 08 -12 -2017 15 Tahun 2017 18 -12 -2017 15 -12 -2017 05 Tahun 2017 22 -12 -2017 NOMOR 1 JATIM 903/8816/203. 2/2017 2 BALI 903/5305/Bid. Angg. BPKAD 3 SULUT 4 KALSEL 5 NTT 6 BENGKULU PERDA 27 -11 -2017 29 -11 -2017 20 -12 -2017 903 -9713 Tahun 2017 18 -12 -2017 14 Tahun 2017 28 -12 -2017 28 -11 -2017 29 -11 -2017 20 -12 -2017 903 -9714 Tahun 2017 18 -12 -2017 10 Tahun 2017 29 -12 -2017 8 903/6151/BPKAD/2017 900/BKPG/1262/XI/201 GORONTALO 7 903/3378 MALUKU 29 -11 -2017 30 -11 -2017 21 -12 -2017 903 -9712 Tahun 2017 18 -12 -2017 05 Tahun 2017 28 -12 -2017 9 DKI JAKARTA 2283/-1. 713 30 -11 -2017 21 -12 -2017 903 -9725 Tahun 2017 21 -12 -2017 06 Tahun 2017 29 -12 -2017 7 10 SULSEL 903/8153/BPKAD 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9729 Tahun 2017 22 -12 -2017 09 Tahun 2017 28 -12 -2017 11 JABAR 903/5706/BPKAD 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9735 Tahun 2017 22 -12 -2017 17 Tahun 2017 29 -12 -2017 12 SULTRA 903/6837 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9736 Tahun 2017 22 -12 -2017 10 Tahun 2017 28 -12 -2017 13 KEP. BABEL 903/1160/BAKUDA 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9733 Tahun 2017 22 -12 -2017 15 Tahun 2017 28 -12 -2017 14 JAMBI 910/3572/XII/BAKEUDA 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9730 Tahun 2017 22 -12 -2017 10 Tahun 2017 29 -12 -2017 15 KALTENG 900/062/TAPD/2017 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9708 Tahun 2017 18 -12 -2017 06 Tahun 2017 28 -12 -2017 16 BENGKULU 900/BPKAD/30. 24 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9726 Tahun 2017 22 -12 -2017 08 Tahun 2017 27 -12 -2017 17 LAMPUNG 900/1013/IV. 02/2017 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9734 Tahun 2017 22 -12 -2017 27 Tahun 2017 29 -12 -2017 Sumber Data : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2018 (Lanjutan) NOMOR TANGGAL 188. 34/1715/SET PROSES RAPERDA HASIL EVALUASI MDN BATAS TANGGAL DITERIMA NOMOR TANGGAL WAKTU 30 -11 -2017 04 -12 -2017 22 -12 -2017 903 -9727 Tahun 2017 22 -12 -2017 10 Tahun 2017 29 -12 -2017 903/21601 04 -12 -2017 05 -12 -2017 27 -12 -2017 903 -9732 Tahun 2017 22 -12 -2017 08 Tahun 2017 27 -12 -2017 900/2950/BPKAD/2017 188. 34/4465 -BAPP/2017 900/2002/BPKAD/2017 903/5568/2614 III/BPKAD 900/0013679 903/3270/BPKAD-B 903/12681 903/2067/Angg/B. Keud a-2017 900/5009/BPKAD 188. 3/15341/SET 900/2619/BPKAD/SETD A 910/2374/Set 04 -12 -2017 05 -12 -2017 27 -12 -2017 903 -9740 Tahun 2017 30 -11 -2017 05 -12 -2017 27 -12 -2017 903 -9737 Tahun 2017 04 -12 -2017 05 -12 -2017 27 -12 -2017 903 -9731 Tahun 2017 27 -12 -2017 22 -12 -2017 21 Tahun 2017 09 Tahun 2017 13 Tahun 2017 29 -12 -2017 30 -12 -2017 29 -12 -2017 30 -11 -2017 06 -12 -2017 28 -12 -2017 903 -9742 Tahun 2017 27 -12 -2017 08 Tahun 2017 29 -12 -2017 05 -12 -2017 06 -12 -2017 28 -12 -2017 903 -9741 Tahun 2017 27 -12 -2017 04 -12 -2017 07 -12 -2017 29 -12 -2017 903/9756 Tahun 2017 28 -12 -2017 07 -12 -2017 08 -12 -2017 01 -01 -2018 903 -9739 Tahun 2017 27 -12 -2017 12 Tahun 2017 10 Tahun 2017 12 Tahun 2017 28 -12 -2017 29 -12 -2017 28 -12 -2017 08 -12 -2017 11 -12 -2017 03 -01 -2018 903 -9738 Tahun 2017 27 -12 -2017 13 Tahun 2017 29 -12 -2017 12 -12 -2017 13 -12 -2017 05 -01 -2018 903 -9768 Tahun 2017 13 -12 -2017 09 -01 -2018 903 -9769 Tahun 2017 28 -12 -2017 11 Tahun 2017 01 Tahun 2018 29 -12 -2017 15 -01 -2018 18 -12 -2017 21 -12 -2017 15 -01 -2018 903 -9765 Tahun 2017 28 -12 -2017 06 Tahun 2017 29 -12 -2017 27 -12 -2017 18 -01 -2018 903 -9771 Tahun 2017 31 SULBAR MALUKU 900/SEKDA/I/2018 08 -01 -2018 26 -01 -2018 903 -111 Tahun 2018 32 UTARA Sumber Data 900/24/6 PB/2018 : Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam 19 -02 -2018 Negeri, 2018903 -215 Tahun 2018 16 -01 -2017 29 -01 -2018 33 PAPUA BARAT 900/8188 02 -03 -2018 05 -03 -2018 16 -04 -2018 34 ACEH 29 -12 -2017 09 Tahun 2017 31 -12 -2017 24 -01 -2018 01 Tahun 2018 12 -02 -2018 09 -02 -2018 01 Tahun 2018 15 -02 -2018 NO PROVINSI 18 KEPRI D. I 19 YOGYAKARTA 20 SUMSEL 21 BANTEN 22 NTB 23 KALTIM 24 JATENG 25 KALBAR 26 SUMUT 27 SUMBAR 28 SULTENG 29 PAPUA 30 KALTARA SURAT PENGANTAR NOMOR PERDA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 -2018 NO DAERAH 2014 Prov. Bengkulu 1 Kab. Bengkulu Selatan 11 Maret 2014 2 Kab. Bengkulu Tengah 31 Desember 2013 3 Kab. Bengkulu Utara 4 Kab. Kaur 5 Kab. Kepahiang 6 23 Desember 2013 08 Februari 2014 30 Desember 2013 2015 12 Januari 2015 2016 03 Februari 2016 2017 2018 24 Januari 2017 28 Desember 2017 31 Desember 2014 30 Desember 2015 31 Desember 2016 10 Desember 2017 10 Januari 2017 26 Januari 2018 18 Januari 2016 29 Desember 2016 18 Januari 2018 31 Desember 2014 16 Desember 2015 05 Januari 2015 29 Desember 2014 23 Desember 2015 29 Desember 2016 29 Desember 2017 07 Maret 2014 30 Desember 2014 28 Januari 2016 31 Desember 2016 23 Januari 2018 Kab. Lebong 31 Desember 2013 31 Desember 2014 25 Januari 2016 30 Desember 2016 30 Januari 2018 7 Kab. Muko-Muko 31 Desember 2013 23 Desember 2014 31 Desember 2015 8 Kab. Rejang Lebong 9 Kab. Seluma 10 Kota Bengkulu 25 Januari 2017 29 Desember 2017 03 Februari 2016 19 Januari 2017 25 Januari 2018 21 Februari 2014 31 Desember 2014 30 Desember 2015 23 Januari 2017 16 Januari 2018 09 Januari 2014 22 Januari 2015 31 Desember 2015 20 Februari 2017 11 Januari 2018 08 Maret 2014 12 Februari 2015 Keterangan: Tepat Waktu (sebelum 31 desember) Terlambat (setelah 31 desember) Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI P E N D A P A T A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENDAPATAN APBD PROVINSI BENGKULU TA 2018 708. 55 244. 72 24. 20 - 16. 36 Retribusi Daerah Hasil Peng. Kekayaan Drh Yg Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah Pajak Daerah 1600. 00 1200. 00 800. 00 400. 00 1, 301 Dana Perimbangan. 54 122. 24 70. 09 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak DAU Total Pendapatan: 2, 992. 60 993. 83 33. 21% 504. 90 16. 87% 1, 493. 87 49. 92% DAK Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018 Lain-lain PD Yang Sah 600. 00 500. 00 400. 00 300. 00 200. 00 100. 00 501. 8 8 0. 00 3. 01 Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Prov Dana Penyesuaia n & Otsus Bantuan Keuangan 1, 000. 00 Pendapatan Asli Daerah P. Hibah miliar rupiah Dana Perimbangan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TREN STRUKTUR DANA PERIMBANGAN APBD PROVINSI BENGKULU TA 2014 -2018 miliar rupiah DBH 1, 600. 00 DAU 1, 354. 43 1, 400. 00 1, 200. 00 1, 000. 00 955. 10 1, 046. 08 698. 65 600. 00 419. 94 400. 00 1, 301. 54 1, 070. 75 800. 00 200. 00 DAK 65. 55 115. 72 164. 48 79. 83 122. 24 70. 09 53. 93 63. 89 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018 TA 2017 TA 2018

DKI Jakarta Banten Kalimantan Selatan Bali Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Selatan Kalimantan Timur Sumatera Utara Riau Lampung Sulawesi Selatan Sumatera Barat Jambi Kepulauan Riau Kalimantan Barat D. I. Yogyakarta Bengkulu Nusa Tenggara B. . . Kalimantan Tengah Bangka Belitung Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Maluku Nusa Tenggara Ti. . . Kalimantan Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Aceh Maluku Utara Papua Barat 80. 00% 70. 00% 60. 00% 50. 00% 40. 00% 30. 00% 20. 00% 10. 00% 67. 50% 59. 66% 57. 43% 55. 98% 55. 02% 54. 01% 53. 23% 52. 55% 51. 17% 43. 97% 42. 91% 42. 35% 41. 32% 36. 08% 35. 43% 35. 02% 33. 75% 33. 46% 33. 21% 32. 87% 31. 75% 31. 17% 30. 92% 25. 13% 23. 32% 21. 75% 20. 19% 19. 98% 17. 88% 17. 62% 15. 90% 10. 59% 7. 45% 5. 79% KEMENTERIAN DALAM NEGERI DERAJAT OTONOMI FISKAL PROVINSI SE-INDONESIA (PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TA 2018) Rata-Rata = 35. 19% 0. 00% Rasio PAD thdp Total Pendapatan Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DERAJAT OTONOMI FISKAL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU (PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TA 2018) Rata-Rata = 8. 52% 16. 51% Te ng b. B en g ku lu K a b. 3. 33% . . . ur 5. 45% Ka t. . . la Se b. B en gk ul u Se Rasio PAD thdp Total Pendapatan Ka b. Ka 6. 08% ng 6. 52% a lu m ng ia ah ep b. K 7. 22% Ka b. Le bo 7. 91% ng bo ng ej a b. R Ka Ka u ku l ng B e b. Ka 8. 74% Ka 9. 75% Ut ar a uk M uk o- M b. Ka Ko ta B en gk ul u o 11. 02% Le 18. 00% 16. 00% 14. 00% 12. 00% 10. 00% 8. 00% 6. 00% 4. 00% 2. 00% 0. 00% Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018 • Hanya 4 kabupaten Kota yang memiliki Rasio PAD terhadap total pendapatan diatas rata-rata derajat fiscal se Provinsi Bengkulu (8, 52%) dan belum ada Kab/kota yang berada di atas rata-rata nasional (30, 3%). rata-rata

KEMENTERIAN DALAM NEGERI BELANJA APBD PROVINSI BENGKULU TA 2018 miliar rupiah Total Belanja: 3, 424. 72 Belanja Langsung 868. Belanja Tidak Langsung 1, 500. 00 1, 088. 54 1, 000. 00 500. 00 e ai gaw B. P 0. 00 u B. S di bsi 342. 96 277. 63 0. 00 5. 12 5. 00 0. 00 os ans B. B n tua 1, 705. 47 49. 80% 1, 719. 25 50. 20% an ang Keu an B. B Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018 1, 000. 00 800. 00 600. 00 400. 00 200. 00 - 770. 20 34 66. 92 B. Modal B. Barang B. dan Jasa Pegawai Belanja Tidak. . .

la w e Su si T la en w g es ga i S ra Su G ela m or tan at o er nt a S alo DK elat I J an ak a Nu M rta sa al uk T en u gg Jam Su ar m a bi at Ba e r Ka D. I. ra U at lim Yo ta an gya ra ta ka n rt S a Ja ela w t M a T an a Ke luk imu r p u Ka ula Uta lim ua ra an n R ta ia n u Ba ra Pa A t pu ce a B h ar at Su Rata-Rata = 24. 23% 40. 00% 35. 00% 30. 00% 25. 00% 20. 00% 15. 00% 35. 36% 35. 06% 33. 02% 32. 55% 32. 00% 31. 78% 30. 82% 29. 80% 28. 28% 28. 01% 27. 86% 27. 36% 26. 68% 26. 52% 26. 04% 25. 59% 24. 78% 24. 09% 24. 08% 23. 65% 23. 63% 22. 76% 21. 14% 20. 89% 20. 71% 19. 53% 17. 78% 17. 33% 16. 60% 16. 29% 15. 87% 15. 47% 11. 66% 10. 71% KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2018 10. 00% 5. 00% 0. 00% Rasio Belanja Pegawai BTL thdp Total Belanja Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

ta n DK Uta I J ra ak Be art ng a ku lu Ac D. M eh I. Y a l Su ogy uku la ak w ar es ta i B Ka ar lim a an Ban t ta te n n Ti m Su ur m P Su at ap m er u a a a Su tera Bar la S at w el es at M i Te an Su alu ng la ku ah w U es ta i S ra Ja elat w an a Ja Ba w ra a T t im ur an lim Ka 40. 00% 35. 00% 30. 00% 25. 00% 20. 00% 15. 00% 10. 00% 37. 44% 27. 41% 23. 88% 22. 77% 22. 49% 22. 01% 21. 88% 21. 81% 21. 60% 21. 46% 21. 39% 21. 14% 20. 77% 20. 29% 19. 26% 18. 18% 17. 83% 17. 28% 17. 26% 16. 92% 16. 76% 15. 20% 14. 52% 14. 46% 14. 41% 14. 19% 13. 76% 13. 70% 11. 33% 11. 16% 10. 65% 10. 23% 9. 25% 7. 45% KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2018 Rata-Rata = 17. 95% 5. 00% 0. 00% Rasio Belanja Modal thdp Total Belanja Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBIAYAAN APBD PROVINSI BENGKULU TA 2018 miliar rupiah 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - 442. 12 10. 00 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Si. LPA) Pengeluaran Pembiayaan 442. 12 Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Penyertaan Modal Pada Bank Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018 10. 00

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 311 1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. 2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. 3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. 4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERIMA KASIH 26