KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI Dalam Acara Pembukaan MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI BALI TAHUN 2020 Oleh: Dr. HARI NURCAHYA MURNI, M. Si Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga @kemendagri_ri Denpasar, 11 April 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA OUTLINE PEMBAHASAN 1. SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT-DAERAH 2. GAMBARAN KONDISI MAKRO EKONOMI BALI 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH PROV. BALI 4. CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5. ISU STRATEGIS LAINNYA 6. PELAKSANAAN PILPRES DAN PILEG 2019 @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah @kemendagri_ri
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN Nasional Dengan Rencana Pembangunan Daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 7 Prioritas Daerah Prov. Bali. Tahun 2020 Tema RKP 2020: Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas 5 Prioritas Nasional RKP 2020 @kemendagri Tema RKPD Provinsi Bali Tahun 2020 “MEMBANGUN ALAM, KRAMA DAN BUDAYA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” @kemendagri_ri 1. Pangan, sandang dan papan 2. Kesehatan dan pendidikan 3. Jaminan social dan ketenagakerjaan 4. Adat, agama, tradisi, seni dan budaya 5. Pariwisata; 6. Penguatan inrastruktur; dan 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik APBD TAHUN ANGGARAN 2020
Rencana Pembangunan Provinsi Bali Dalam Kerangka Pembangunan Wilayah Jawa – Bali 2020 -24 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Rencana Pengembangan Kawasan Strategis KSPN Kep. Seribu Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta KI Wilmar Serang Kab. Serang, Banten Kota Cilegon Kota Serang KSPN & KEK Tanjung Lesung Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kawasan Megapolitan Jabodetabek Kawasan Megapolitan Kawasan Metropolitan Kedungsepur Kawasan Metropolitan Bandung Raya Gerbangkertosusila KI Kendal Kota Baru Kab. Pandeglang, Banten Maja Kab. Kendal, Jawa Tengah Kab. Magelang, Jawa Tengah KI JIIPE Gresik Jawa Timur Kab. Gresik, Jawa Timur § Tema Pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu “Pendorong industri, pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan” § Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Bali yang utama diarahkan untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Bali. @kemendagri_ri Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Kawasan Metropolitan Sarbagita KSPN Bromo. Tengger-Semeru @kemendagri Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP 3 EI Kawasan Pariwisata Banyuwangi KSPN Borobudur Kota Tasikmalaya Kota Baru Daerah Tertinggal Kawasan Pariwisata Bali § Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Jawa-Bali 2020 -2024 yaitu ü Industri Manufaktur q Sub sektor industri pengolahan tembakau q Sub sektor industri kulit, barang dari kulit ü Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor q Sub sektor perdaganan mobil, sepeda motor dan reparasi
Langkah-langkah yang Dilakukan untuk Mendukung Prioritas Nasional di Prov. Bali KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 1. Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan, akses bandara, dan pelabuhan dalam mendukung produktivitas kawasan Pariwisata; 2. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun Badan Latihan Kerja (BLK), SMK Kejuruan, Politeknik dan science dan techno park berbasis pertanian, peternakan, logistik, dan perikanan kelautan; 3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pengembangan klaster-klaster pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru Berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional 4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 5. Pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing serta inovasi teknologi melalui pengembangan start up misalnya e-commerce untuk mendukung industri kecil menengah. 6. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk investasi industri pariwisata dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2 Gambaran Umum Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Bali @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI Provinsi Bali Tahun 2018 MALUKU UTARA PAPUA SULAWESI SELATAN GORONTALO SULAWESI TENGGARA BALI SULAWESI TENGAH PAPUA BARAT SULAWESI BARAT DI YOGYAKARTA DKI JAKARTA KALIMANTAN UTARA SUMATERA SELATAN SULAWESI UTARA MALUKU BANTEN KALIMANTAN TENGAH JAWA BARAT JAWA TIMUR JAWA TENGAH LAMPUNG SUMATERA UTARA INDONESIA SUMATERA BARAT KALIMANTAN SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT BENGKULU JAMBI ACEH NUSA TENGGARA BARAT KEP. RIAU KEP. BANGKA BELITUNG KALIMANTAN TIMUR RIAU 0. 00 @kemendagri Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2014 - 2018 7. 92 7. 33 7. 07 6. 51 6. 42 6. 35 6. 30 6. 24 6. 23 6. 20 6. 17 6. 04 6. 01 5. 94 5. 81 5. 64 5. 50 5. 32 5. 25 5. 18 5. 17 5. 14 5. 13 5. 06 4. 99 4. 71 4. 61 4. 56 4. 45 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bali Nasional 2. 00 @kemendagri 3. 00 4. 00 5. 00 6. 73 7. 00 @kemendagri_ri 8. 00 9. 00 6. 32 6. 03 4. 88 5. 02 5. 01 2014 6. 73 5. 01 2015 6. 03 4. 88 Bali 2. 67 2. 34 1. 00 REPUBLIK INDONESIA 2016 6. 32 5. 02 5. 59 6. 35 5. 07 5. 17 2017 5. 59 5. 07 2018 6. 35 5. 17 Nasional v Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018 tercatat tumbuh 6, 35 persen, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2017 yang tercatat sebesar 5, 57 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha kategori F (konstruksi) sebesar 10, 44 persen.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018 Pertumbuhan tercatat hampir pada seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha kategori F (konstruksi) yang tumbuh sebesar 10, 44 persen, diikuti oleh kategori Q (jasa kesehatan dan kegiatan sosial) yang tumbuh 8, 59 persen, serta kategori R, S, T dan U (jasa lainnya) tumbuh 8, 47 persen Sumber: BPS Provinsi Bali 2018 @kemendagri_ri Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2018, kategori I (lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum) menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 1, 26 persen
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDIKATOR MAKRO : GAMBARAN INFLASI PROVINSI BALI TAHUN 2018 TRIWULAN IV INDIKATOR 2016 2017 2018 INFLASI 3. 23 3. 32 3, 13 Capaian inflasi Bali pada periode laporan sama dengan realisasi inflasi Nasional yang juga mencapai 3, 13%. Melandainya realisasi inflasi tersebut terjadi disebabkan oleh melandainya tekanan inflasi pada kelompok volatile food dan kelompok core inflation, sementara kelompok administered price menunjukkan peningkatan. Inflasi Bali pada tahun 2018 yang sebesar 3, 13%, masih lebih rendah dibanding inflasi tahun 2017 sebesar 3, 32%. Capaian inflasi tahun 2018 tersebut masih berada dalam sasaran inflasi Nasional 2018, yaitu 3, 5%± 1%. Untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau deflasi, Pemerintah Provinsi Bali ke depannya perlu memastikan ketersediaan jumlah pasokan komoditas bahan pangan dan kelancaran proses pendistribusiannya, antara lain dengan melakukan kerjasama daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas bahan pangan tersebut. @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI INDIKATOR MAKRO : REPUBLIK INDONESIA GAMBARAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI TAHUN 2017 75 73. 65 73 71 72. 48 72. 09 68. 31 68. 9 69 74. 30 73. 27 69. 55 70. 81 70. 18 67 65 Bali Nasional 2013 72. 09 68. 31 2014 72. 48 68. 9 Bali Pembangunan manusia di Bali terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali mencapai 74, 30. Angka ini meningkat sebesar 0, 65 poin atau tumbuh sebesar 0, 88 persen dibandingkan tahun 2016. @kemendagri_ri 2015 73. 27 69. 55 2016 73. 65 70. 18 2017 74. 3 70. 81 Nasional Pemda perlu melakukan peningkatan pelayanan dasar yang lebih baik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga dukungan ketersediaan infrastruktur dasar (sanitasi, air bersih, sekolah, puskesmas, sarana dan prasarana mobilitas) yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI INDIKATOR MAKRO : GAMBARAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI BALI TAHUN 2018 REPUBLIK INDONESIA Nu sa Te ng gg B Su ara Baalli la Ti i w m es ur i. B Su ar la w es Pa at i p DI Ten ua Su Yo gga la gya ra Ke w es kar pu i T ta la ua en Nu n B Be gah sa ang ngk Te ka ulu ng Be ga lit ra. . . Ba ra Ka t lim Jaw Jam an a T bi ta im n Te ur Go nga ro h Su n m La talo a m Ka ter pu a Ka lima Se ng lim nt lat an an an ta Ba n r Ja Sel at w at M a Te an Ka alu ng lim ku ah Su ant Uta la an ra w U es ta i S ra e Su Ind lata m o n Su ater nes m a ia at Ba er ra a. U t ta ra DK R I ia Pa Jak u pu art a. B a Ka ar lim a an A t Su tan ceh la T Ke wes imu pu i U r la ta ua ra n R M iau Ja alu w ku a. B ar Ba at nt en 9. 00 8. 00 7. 00 6. 00 5. 00 4. 00 3. 00 2. 00 1. 00 - @kemendagri_ri v Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali Tahun 2018 mencapai 1, 37 persen berada di bawah rata-rata Nasional (5, 34%). Berdasarkan trend sejak Tahun 2014 -2018, TPT Provinsi Bali berfluktuasi meskipun cenderung mengalami penurunan dan masih di bawah rata-rata Nasional. v Diperlukan upaya antara lain koordinasi dan kerjasama untuk sinkronisasi antara kebutuhan pasar dengan penyedia tenaga kerja, dan Penciptaan lapangan pekerjaan melalui percepatan industrialisasi yang berbasis bahan baku lokal yang didukung lembaga pendidikan vokasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI INDIKATOR MAKRO : REPUBLIK INDONESIA 4. GAMBARAN ANGKA KEMISKINAN PROVINSI BALI TAHUN 2018 Kemiskinan Tahun 2018 12 10 8 6 4 2 0 PAPUA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU GORONTALO ACEH BENGKULU NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGAH LAMPUNG SUMATERA SELATAN DI YOGYAKARTA SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR INDONESIA SUMATERA UTARA SULAWESI SELATAN JAMBI SULAWESI UTARA KALIMANTAN BARAT JAWA BARAT RIAU KALIMANTAN UTARA MALUKU UTARA SUMATERA BARAT KALIMANTAN TIMUR KEP, RIAU BANTEN KALIMANTAN TENGAH KEP, BANGKA BELITUNG KALIMANTAN SELATAN BALI DKI JAKARTA 10. 96 11. 13 10. 7 5. 25 4. 76 2014 Bali 4. 76 Nasional 10. 96 2015 5. 25 11. 13 Bali 0 5 10 15 20 25 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 @kemendagri_ri 30 10. 12 4. 15 4. 14 2016 4. 15 10. 7 2017 4. 14 10. 12 9. 66 3. 91 2018 3. 91 9. 66 Nasional Angka kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 3, 91%, dan berada dibawah angka kemiskinan Nasional sebesar 9, 66%. Serta berada peringkat 2 setelah DKI Jakarta Upaya yang dapat dilakukan pemda: v Peningkatan Pelayanan dasar v Pemberdayaan masyarakat v Pemberian Perlindungan Sosial v Kevalidan data penduduk miskin dan dukungan program, kegiatan dan anggaran
KEMENTERIAN DALAM NEGERI INDIKATOR MAKRO : REPUBLIK INDONESIA 4. GAMBARAN GINI RASIO PROVINSI BALI TAHUN 2018 Tahun 2018 DI YOGYAKARTA GORONTALO JAWA BARAT PAPUA SULAWESI TENGGARA PAPUA BARAT NUSA TENGGARA BARAT DKI JAKARTA SULAWESI SELATAN INDONESIA SULAWESI UTARA JAWA TIMUR BANTEN SULAWESI BARAT BALI NUSA TENGGARA TIMUR JAWA TENGAH BENGKULU RIAU KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR SUMATERA SELATAN KALIMANTAN SELATAN KEP, RIAU MALUKU UTARA JAMBI MALUKU LAMPUNG KALIMANTAN BARAT ACEH SULAWESI TENGAH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT KALIMANTAN UTARA KEP, BANGKA BELITUNG 0. 400 0. 414 0. 402 0. 300 Bali Nasional 0. 394 0. 399 0. 350 2014 0. 442 0. 414 0. 391 0. 374 0. 379 2015 0. 399 0. 402 2016 0. 374 0. 394 Bali Nasional 2017 0. 379 0. 391 0. 384 0. 364 2018 0. 364 0. 384 Angka Gini Rasio di Provinsi Bali sebesar 0, 364 (peringkat 14 dari 34 provinsi) dan berada di bawah angka Gini Rasio Nasional sebesar 0, 384. 0 @kemendagri 0. 442 0. 450 0. 05 0. 1 @kemendagri 0. 15 0. 25 0. 35 @kemendagri_ri 0. 45
SASARAN MAKRO TAHUN 2020 DALAM RPJMD PROVINSI BALI TAHUN 2018 -2023 Indeks Pembangunan Manusia. IPM (nilai) @kemendagri REPUBLIK INDONESIA Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tingkat Pengangguran Terbuka, TPT (persen) 6 -6, 40 1, 17 78, 25 @kemendagri KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tingkat Kemiskinan (persen) Gini Rasio (indeks) 3, 59 0, 343 @kemendagri_ri Sumber: RPJMD 2018 -2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 3 Gambaran Umum Keuangan Daerah Provinsi Bali @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2019 REPUBLIK INDONESIA PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2019 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018 @kemendagri_ri Prov. Papua Barat Prov. Papua Prov. Maluku Utara Prov. Maluku Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Bali Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tengah Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Barat Prov. Kalimantan Utara Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Barat Prov. Jawa Timur Prov. D. I. Yogyakarta Prov. Jawa Tengah Prov. Banten Prov. Jawa Barat Prov. DKI Jakarta Prov. Lampung Prov. Bangka Belitung Prov. Sumatera Selatan Prov. Bengkulu Prov. Jambi Prov. Kepulauan Riau Prov. Sumatera Barat Prov. Sumatera Utara Prov. Aceh 0% 20% 40% BELANJA TIDAK LANGSUNG 60% 80% BELANJA LANGSUNG 100% 120%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENDAPATAN APBD PROV. BALI TA 2019 5% BELANJA APBD PROV. BALI TA 2019 PAD 42% 57% DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH Sumber Data: Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah @kemendagri_ri BELANJA TIDAK LANGSUNG 31% 69% BELANJA LANGSUNG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA OPINI BPK PROV. BALI TAHUN 2013 -2017 DAERAH Provinsi Bali TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 WTP-DPP WTP WTP WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas Sumber Data : BPK Pemerintah Provinsi Bali selama 4 (empat) tahun terakhir mulai Tahun 2014 -2017 mendapatkan penilaian status penilaian keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 4 Capaian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali @kemendagri_ri
@kemendagri 53. 82% 41. 26% 41. 22% 41. 01% 40. 16% 38. 04% 37. 97% 37. 40% 37. 25% 36. 73% 36. 13% 35. 43% 34. 57% 34. 36% 34. 08% 33. 98% 33. 53% 33. 00% 32. 63% 32. 60% 32. 25% 32. 02% 28. 91% 28. 82% 28. 59% 26. 72% 26. 31% 25. 49% 25. 15% 24. 50% Prov. NTT Prov. Jawa T. . . Prov. Sulawe. . . Prov. Sumat. . . Prov. Jawa B. . . Prov. Sulawe. . . Prov. Lampung Prov. Sumat. . . Prov. Maluku Prov. NTB Prov. Sulawe. . . Prov. Kalima. . . Prov. Riau Prov. Jawa T. . . Prov. Jambi Prov. Banten Prov. Sumat. . . Prov. Goront. . . Prov. D. I. Yo. . . Prov. Maluku. . . Prov. Sulawe. . . Prov. Bengkulu Prov. Bali Prov. Papua Prov. Kalima. . . Prov. DKI Ja. . . Prov. Aceh Prov. Kalima. . . Prov. Kepula. . . Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah @kemendagri_ri 17. 14% Prov. Papua. . . 9. 95% 18. 79% Prov. Bangk. . . Prov. Kalima. . . 20. 33% rata-rata 32, 06% Prov. Kalima. . . ov Pr. DK ov I Pr. J Jak a Pr ov. wa arta ov Ja B Pr. J wa ara ov aw T t. S a im um Te ur at nga e Pr ra h o Pr P v. U. . . ov rov A. S. B ce ul an h aw te Pr P ov ro esi n. S v. S um Pa. . . at pu e a Pr ra S o Pr ov P v. R. . S ro ia um v. u N P Pr ro ate TT ov v. ra Pr. K Lam B. . . ov ali. K ma pun al nt g im an an. . Pr ov t. P. D r an. . I. ov. . . Yo Ba Pr ov P gy li. K ro ak al v. . im N Pr P an TB ov ro tan Pr. S v. J. . . ov ula am Pr. Su wes bi o l i Pr v. P awe T. . ov a s. i Pr. K pua T. . a ov li B. . S ma ar ul nt at aw an Pr es. . . P ov i U Pr ro. M t. . ov v. al. . M Be uk n u Pr alu gku Pr ov ku lu ov. K Ut. S ep ar a Pr ula. Ri Pr o we au ov v. G si Pr. Ba or B. . ov n on. . K gk ta al a B lo im e an li. . ta. n. . . Pr 0. 30 0. 54 0. 68 0. 90 1. 05 1. 20 1. 44 1. 46 1. 48 1. 51 1. 62 1. 64 1. 69 1. 93 1. 97 2. 09 2. 17 2. 91 2. 92 2. 93 3. 18 3. 26 3. 97 4. 08 4. 13 4. 34 5. 79 10. 99 11. 48 14. 88 21. 29 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2019 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA triliun rupiah Anggaran Fungsi Pendidikan v Alokasi anggaran fungsi Pendidikan pada APBD Provinsi Bali Tahun 2019, mencapai Rp. 1, 97 trilyun atau 28, 82% dari total belanja. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Nasional dan ada di peringkat 24. Rata-Rata Sumber Data: Kep. Men Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan
APK dan APM Provinsi Bali KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA APM Provinsi Bali Tahun 2017/2018 tertinggi adalah jenjang pendidikan SD/sederajat yaitu sebesar 93, 7 persen. Sedangkan APK Provinsi Bali Tahun 2017/2018 pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD/sederajat , SMP/sederajad dan SMA/sederajat yaitu melebihi 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah siswa yang berusia di luar batas usia sekolah (lewat umur usia sekolah pada jenjang tersebut) pada jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajad. Sumber Data: Kemendikbud, 2019 @kemendagri_ri Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
@kemendagri 10. 65% 10. 39% 10. 36% 10. 13% Prov. NTB Prov. Sulawe. . . Prov. Jawa T. . . Prov. Sumat. . . Prov. Goront. . . Prov. Bali 4. 28% 3. 80% Prov. Jawa T. . . Prov. Sumat. . . 6. 25% 10. 68% Prov. Kalima. . . Prov. Riau 11. 02% Prov. Jawa B. . . 6. 65% 11. 16% Prov. Kalima. . . Prov. Jambi 11. 26% Prov. Maluku. . . 6. 92% 11. 43% Prov. NTT Prov. Kalima. . . 11. 52% Prov. Bangk. . . 7. 30% 11. 99% Prov. Papua Prov. Sulawe. . . 12. 03% Prov. Sulawe. . . 8. 51% 12. 46% Prov. Lampung Prov. DKI Ja. . . 12. 90% Prov. Aceh 8. 95% 13. 17% Prov. Sulawe. . . Prov. Kepula. . . 13. 39% 9. 73% 13. 53% Prov. Sumat. . . Prov. Papua. . . 14. 10% Prov. Banten 9. 79% 14. 31% Prov. Kalima. . . Prov. Maluku 15. 27% Prov. D. I. Yo. . . 9. 84% 16. 20% Prov. Kalima. . . Prov. Sulawe. . . 20. 22% Prov. Bengkulu ov Pr. D ov KI Pr. Ja Jak o w a Pr v. a rta ov Ja Tim. J wa u aw B r a ara T Pr en t o g Pr Pr v. A. . . ov ov c. K. P eh al ap im u Pr P an a ov ro ta Pr. S v. . ov ul Ri. K aw au al es im i. Pr a. . ov P nta. r Pr Su ov. . ov m Ba. S ate li Pr ula ra ov w. . L es Pr am i. . . ov pu. B ng Pr ov Pr ant Pr. S ov. en ov um N T. Pr Pa ate B ov pu ra Pr. K a B. . . ov ali ar. K ma at al nt im a Pr an. . . o t Pr v. J a. . . ov am. M b Pr ov P alu i. S ro ku u v. Pr law NT Pr ov e T ov. B si T Pr. Ke eng. . . ov p ku u Pr. D lau lu. o I. a Pr v. S Yo n. . . ov um gy Pr. S at a. . . ov ula era. w Pr Ba es. . . ov ng i T Pr. M ka. . . ov alu Be Pr. Ka ku. . . ov lim Ut. a. . . Pr Sul nta ov aw. . G es or i. . on. ta lo Pr 0. 17 0. 18 0. 20 0. 24 0. 26 0. 30 0. 34 0. 35 0. 38 0. 39 0. 42 0. 44 0. 45 0. 50 0. 55 0. 57 0. 60 0. 64 0. 73 0. 79 0. 81 0. 93 0. 95 1. 11 1. 12 1. 28 1. 83 2. 52 3. 86 4. 30 9. 62 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2019 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA triliun rupiah Anggaran Fungsi Kesehatan rata-rata 10, 89% v Alokasi anggaran fungsi Kesehatan pada APBD Provinsi Bali Tahun 2019, mencapai Rp. 0, 81 triliun atau 10, 13% dari total belanja. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Nasional dan ada di peringkat 23. Rasio Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja Daerah Diluar Gaji Rata-Rata Sumber Data: @kemendagri_ri Kep. Men Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan
ISU PEMBANGUNAN URUSAN KESEHATAN @kemendagri_ri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
160 KAB/KOTA UTAMA Untuk Intervensi Stunting KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2 Kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi prioritas dalam penurunan Stunting adalah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar. Sumber: Evaluasi Kemenkes Tahun 2018 @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH Terkait Penurunan Prevalensi Stunting Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting; Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah; dan @kemendagri REPUBLIK INDONESIA 1 2 Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 160 daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan AKTE; 4 Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran. 3 @kemendagri_ri
Te ng Be pu Pa n a ga gku ra lu Ti Ka lim La mu r m an p Ka tan un lim Te g an ng Su tan ah Ka ma Ba lim te ra an ra B t ta ar Su n Se at la w lata es n i. B ar Su la J a at w es m b i. T e i Go nga ro h Ja nta w l M a. B o al uk ara t u Ut Su ar m a at er Ace a. S h e Ja lat w an a. T im M ur al Su la Ind uku w es one i. T en sia gg ar Ba a n Ka te n Nu lim R sa ant i a Te an u ng Ut ga ar ra a Pa Ba pu ra t Ja a B w ar Su a T at m at eng Su era ah Ka law Uta lim esi ra U a Su nta tara n la w Tim es i S ur Ke el p. a Ba Ke tan ng p. ka Ria DI Beli u Yo tun gy g a DK kar I J ta ak ar ta B al i sa Nu ng k La ulu m Ka pu lim n an Pa g ta p u Su n Se a l l a a Su w t m es an Ka ate i Ba lim ra ra an Sel t ta ata n Te n ng ah Ke A p. ce Ba h ng J a m ka b M Beli i tu al Su uku ng m U at ta er ra a. B J Su aw arat la w a Ba es ra S Nu um i Te t sa at ng Te era ah ng U ga ta ra ra Ti m Ka u l Nu im Ba r n a sa nt te Te an n ng Ba ga ra ra t B In ara do t Ja nes Su wa ia la Tim w es ur i. U ta M ra Pa alu Su pu ku la w a Ba es i rat Ja Sela w a T tan en Go ga ro h nt al o DI R Su Yo i a la w gya u e Ka si T kart lim en a an gg ta ara n Ti m Ka K e lim p ur an. R ta iau n DK Uta I J ra ak ar ta B al i Be CAPAIAN AKSES AIR MINUM & SANITASI LAYAK 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2016 @kemendagri 2017 @kemendagri_ri 2018 KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Berdasarkan Susenas 2018) 2018 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Nasional (69, 67%) REPUBLIK INDONESIA Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Nasional (73, 68%) • Pada Tahun 2018, capaian akses terhadap air minum layak di Provinsi Bali adalah 90, 90%, di atas rata-rata Nasional 73, 68%. Sedangkan, capaian akses terhadap sanitasi layak adalah 91, 14% diatas rata-rata Nasional 69, 27%. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus tetap meningkatkan dan menjaga pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi sehingga tercapai 100%.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 5 Isu Strategis Lain Yang Harus Perhatian @kemendagri_ri
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Dasar Hukum SPM v Amanat Pasal 18 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. v Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tramtibum linmas Muatan SPM Sosial 1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar; 2 Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Sebagian Substansinya Merupakan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan @kemendagri Kesehatan @kemendagri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat @kemendagri_ri Tramtibum linmas Sosial
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pendidikan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman REPUBLIK INDONESIA Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sosial KEMENTERIAN DALAM NEGERI Trantibumli nmas RPJMD RKPD Akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN APBN Tahun Anggaran 2019 REPUBLIK INDONESIA Alokasi Pagu Anggaran 2019: Latarbelakang • 3 Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Triliun Dalam Bentuk DAU Tambahan Sasaran Kategori Jumlah Kab/Kota Jumlah Kelurahan DAU Per Kelurahan Pagu Satuan Daerah Kelurahan Juta Miliar Baik 91 2. 805 352, 94 990, 00 Perlu Ditingkatkan 257 4. 782 370, 34 1. 770, 00 Sangat Perlu Ditingkatkan 62 625 384, 00 240, 00 Total 410 8. 212 - 3. 000, 00 • @kemendagri Dialokasikan untuk 8. 212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan. @kemendagri_ri 1 2 3 Kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah Kepada Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah Karena pendanaan tsb bagian dari Belanja APBD. Pengendalian melalui penyaluran penguatan pemantauan dan evaluasi. dan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEBIJAKAN PENDANAAN KELURAHAN APBN Tahun Anggaran 2019 APBN REPUBLIK INDONESIA KHUSUS (DAU TAMBAHAN) SUMBER PENDANAAN KELURAHAN Tidak mengurangi komitmen Pendanaan Pemda kepada Kelurahan melalui APBD UNTUK APBD PERHITUNGAN ALOKASI Tata Cara PENYALURANNYA Dengan PERMENKEU (PMK) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN. Diatur PENGGUNAANNYA Dengan PERMENDAGRI 1. UNTUK DAERAH KOTA YANG TIDAK MEMILIKI DESA, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan. 2. UNTUK DAERAH KABUPATEN YANG MEMILIKI KELURAHAN DAN KOTA YANG MEMILIKI DESA, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan. @kemendagri_ri
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) Perpres 54/2018 ttg Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Perpres 95/2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tindak lanjut Permendagri 98/2018 ttg Sistem Informasi Pembangunan Daerah Materi Pokok 1. SIPD dikembangkan menjadi (e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting) 2. Aplikasi e-Planning harus sesuai dengan persyaratan minimal dan terintgrasi dengan e-Planning SIPD atau menggunakan aplikasi e-Planning SIPD 3. Aplikasi e-Planning harus menjadi instrumen dalev penyusunan dokrenda dan terintegrasi dengan e-Budgeting @kemendagri_ri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Daerah menggunakan e-Planning (11 Oktober 2018) Provinsi : 30 Prov Kab : 204 Kab Kota : 64 Kota Berdasarkan SE Mendagri No. 050/1330/SJ dan 050/1330/SJ tgl 13 Februari 2019 ttg Penerapan e-Planning SIPD mengatur bahwa daerah yg telah menggunakan e-Planning maka dilakukan assessment terlebih dahulu utk kemudian integrasi dgn e-Planning SIPD Jumlah daerah yang sdh mengajukan permohonan assessment (21 Maret 2019) sbb: Prov : 3 Prov Bagi daerah yg sdh menerapkan Kab : 54 Kab e-Planning agar sgr mengajukan prmohonan assessment & integrasi Kota : 12 Kota
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 6 AREA RAWAN KORUPSI Di Pemerintahan Daerah REPUBLIK INDONESIA Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang & Jasa Pajak & Retribusi 3 Belanja Hibah & Bansos Untuk menanggulangi korupsi antara lain dilakukan melalu pembentukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Korsupgah dibentuk berdasarkan permintaan pendampingan dari daerah ke KPK untuk perbaikan tata kelola serta manajemen pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan perizinan yang transparan, efisien dan bersih dari praktik kosupsi 4 Jual Beli Jabatan Area Rawan 5 Korupsi Di Pemerintahan 1 6 Daerah 2 Belanja Perjalanan Dinas Perencanaan & Penganggaran @kemendagri Upaya Konsentrasi Korsupgaah @kemendagri_ri Konten Lokal Konten Umum 1. 2. 3. 4. Penguatan APIP Manajemen ASN E-Planning dan E-Budgeting Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. Pengelolaan Aset Pengelolaan Dana Desa Pendapatan Asli Daerah Sektor Strategis (Pendidikan dan Kesehatan) Sumber: Paparan KPK 2018
DATA KORUPSI DI INDONESIA Sejak Tahun 2004 -2018 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Kasus 2018 Jenis Kasus Penyelidikan 127 Penyidikan 126 Persekusi 101 Inkracht 75 Eksekusi 80 Total Grafik Kasus Korupsi Tahun 2004 -2018 Kasus (Status 30 September 2018) 509 Kasus 2004 -2018 Jenis Kasus Penyelidikan 1098 Penyidikan 814 Persekusi 669 Inkracht 547 Eksekusi 577 Total @kemendagri 3. 705 @kemendagri Penanganan kasus dan jumlah kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi dan cenderung terus meningkat sejak tahun 2004 s. d. 2018. Data ini menunjukan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi kemajuan pemerintahan di indonesia. @kemendagri_ri Sumber: https: //acch. kpk. go. id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 6 Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 @kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN PEMERINTAH DAERAH 1 2 3 MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILEG & PILPRES 2019 Suksesnya Pileg dan Pilpres Tahun 2019 harus didukung seluruh pemangku kepentingan. ASN dapat menjaga netralitas dan membantu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada hari H Pemilu 2019. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Political Cost Motif Politik Uang Provokasi Isu-isu Hoax Dan SARA Kesadaran Demokrasi Langkah Preventif Kampanye Hitam @kemendagri_ri Cara Kontestan Memenangi Politik Identitas Kursi Pilpres dan Pileg
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 37 @kemendagri_ri
- Slides: 38