KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

LATAR BELAKANG & LANDASAN KEBIJAKAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 • • Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; Keterhubungan antara Kinerja dan Keuangan; Kebutuhan statistik keuangan secara berjenjang hingga nasional; mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait pembangunan daerah dan keuangan daerah. Pasal 3 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2018 ttg Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Fokus Stranas PK meliputi: 1. perizinan dan tata niaga; 2. keuangan negara (termasuk keuda); dan 3. penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019 Pemda wajib menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah; b. Penyusunan rencana kerja SKPD; c. Penyusunan anggaran; d. Pengelolaan Pendapatan Daerah; e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; f. Akuntansi dan pelaporan; dan g. Pengadaan barang dan jasa. Pasal 1 angka 1 Perpres 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 01 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 02 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang SAP 03 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 188 PP 12 Tahun 2019 1. BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap. 2. BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. 3. BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

GRAND DESIGN Pengelolaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Standar informasi Perencanaan Pembangunan meliputi : • Urusan, Bidang Urusan, Program, • Kegiatan, Sub Kegiatan; • Organisasi • Lokasi kebu Standar informasi Perencanaan Anggaran meliputi : • Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan; • Organisasi • Lokasi • Sumber Pendanaan • Rekening (Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek tuha Perencanaan n info Pelaksanaan rmas pere i secara u Pertanggung ncan t u h d aan h a jawaban ingga n konsis ten d pelap ari p oran roses Siklus Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dokumen pada tahapan Perencanaan • RPJMD – Renstra • RKPD – Renja • KUA – PPAS • RKA-SKPD • Rancangan Perda APBD • Rancangan Perkada Penjabaran APBD • DPA-SKPD Dokumen pada tahapan Pelaksanaan • Anggaran Kas & SPD • Transaksi Penerimaan • Transaksi Pengeluaran (SPP-SPMSP 2 D-SPJ) • Transaksi Akuntansi berbasis Akrual Dokumen pada tahapan Pertanggungjawaban • Laporan Keuangan SKPD & Pemda • Laporan Kinerja Kebutuhan Analisis • Evaluasi • Reviu • Audit • Statistik

TUJUAN DAN PENGGUNAAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Perencanaan Pembangunan menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah digunakan pada tahapan : Perencanaan Anggaran Pelaksanaan & Penatausahaan Keuda TUJUAN merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “SINGLE CODEBASE” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah Akuntansi & Pelaporan Keuda Pertanggungjawaban Keuda Pengawasan Keuda Analisis Informasi Pemda Lainnya melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH LAMPIRAN BATANG TUBUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN FUNGSI ORGANISASI SUMBER PENDANAAN KEWILAYAHAN / LOKASI REKENING/ KLASIFIKASI EKONOMI A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur B. Provinsi dan C. Kab/Kota, untuk: 1. Urusan Pemerintahan 2. Bidang 3. Program 4. Kegiatan 5. Sub Kegiatan D. diselaraskan dipadukan dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan per-uu-an E. Perumpunan Organisasi utk Provinsi F. Perumpunan Organisasi utk Kab/Kota G. Sumber Pendanaan Ø Dana Umum Ø Dana Khusus Ø berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai ketentuan per-uu-an. Ø Provinsi s. d. kecamatan Ø Kab/Kota s. d. kel/desa 1. 2. 3. 4. 5. 6. Akun Kelompok Jenis Objek Rincian Objek Sub Rincian Objek untuk: H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas) I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & Pembiayaan J. LO (Pendapatan-LO & Beban) Landasan Hukum Permendagri No. 86 Tahun 2018 dan perubahannya PP No. 12 Tahun 2019 PP No. 18 Tahun 2018 & aturan tematik terkait PP No. 71 Tahun 2010 Permendagri No. 137 Tahun 2018 dan perubahannya PP No. 12 Tahun 2019 & aturan tematik terkait 9

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 TIPS !!! Pemetaan (Mapping) Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 1 LAMA 2 BARU 01 PROGRAM ADALAH SUB URUSAN DAN PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN ADALAH KEWENANGAN PROGRAM FOKUS KODE KEGIATAN 03 SUB KEGIATAN ADALAH AKTIVITAS / LAYANAN 02 a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; dan g) Unsur pengawas; h) Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum; j) Unsur kekhususan.

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Urusan sesuai UU 23/2014 DITJEN BINA KEUANGAN Pelaksanaan Bidang Urusan Kewenangan Mendukung pencapaian output kegiatan Outcome IKU-Exact Output IKU-Activity/Proxy Sub Output IKU-Sub Activity S M A R T C Spesific Measurable Achieveable & Agreeable Realistic Time-bounded Continuously Improved

JENIS SPM Urusan Pemerintahan Wajib - Pelayanan Dasar pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial

SPM PENDIDIKAN - 1 JENIS Provinsi Kab/Kota pendidikan menengah Pendidikan Usia Dini Pendidikan Khusus Pendidikan Dasar Pendidikan kesetaraan MUTU standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

SPM KESEHATAN – Jenis & Standar mutu Pelayanan dan Penerima layanan Provinsi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Standar teknis Mutu bencana dan/atau standar jumlah dan kualitas berpotensi barang dan/atau jasabencana provinsi standar jumlah dan kualitas personel dan SDM Kesehatan pelayanan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standarbagi kesehatan penduduk pada kondisi kejadian Kab/Kota (yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/Preventif) pelayanan kesehatan ibu hamil pelayanan kesehatan ibu bersalin pelayanan kesehatan bayi baru lahir pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif pelayanan kesehatan pada usia lanjut pelayanan kesehatan penderita hipertensi pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

SPM PEKERJAAN UMUM – Jenis dan Mutu Pelayanan Provinsi penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jenis Mutu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Kab/Kota standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

SPM PERUMAHAN RAKYAT – Jenis, Mutu & Penerima Pelayanan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana Provinsi Kab/Kota Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

SPM TRANTIBUMLINMAS – Jenis, Mutu & Penerima Pelayanan Provinsi Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kab/Kota Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Pelayanan Informasi rawan bencana standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa standar jumlah dan kualitas personel dan SDM petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Yang terkena dampak gangguan Yang berada di kawasan rawan & korban Korban & terdampak Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

SPM SOSIAL - Jenis, Mutu & Penerima Pelayanan Kab/Kota Provinsi Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan & pengemis di dalam panti Perlindungan & jaminan sosial saat & setelah tanggap darurat bencana standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan & jaminan sosial saat & setelah tanggap darurat bencana standar jumlah dan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

PENJABARAN PROGRAM BERDASARKAN KEWENANGAN Kabupaten/Kota Provinsi DITJEN BINA KEUANGAN

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Pelayanan Umum Perlindu ngan Sosial Trantibum Pendidikan Ekonomi Fungsi Perlindung an LH Pariwisata Kesehatan Perumaha n& Fasilitasi Umum

FUNGSI 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 Pelayanan Umum Statistik Kearsipan Komunikasi & Informatika Persandian Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kepegawaian Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kecamatan Kekhususan Ketertiban dan Keamanan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengelolaan Perbatasan Daerah Ekonomi 1 Perhubungan 2 Tenaga Kerja 3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4 Penanaman Modal 5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 Pertanian 7 Kehutanan 8 Energi dan Sumber Daya Mineral 9 Kelautan dan Perikanan 10 Perdagangan 11 Perindustrian 12 Transmigrasi 4 4 1 2 3 Perlindungan Lingkungan Hidup Penataan Ruang Lingkungan Hidup Pertanahan 1 2 Perumahan dan Fasilitasi Umum Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 2 Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 2 Pariwisata Kebudayaan Pariwisata 1 2 3 Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Perpustakaan 1 2 3 4 5 6 Perlindungan Sosial Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial Pangan Penanggulangan Bencana 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Pemetaan (Mapping) Organisasi menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 DASAR PERUMPU NAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4 UNSUR PENDUKUNG 5 UNSUR PENUNJANG 6 UNSUR PENGAWASAN Inspektorat 7 UNSUR KEWILAYAHAN Kab/Kota Administrasi Kecamatan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesbangpol 9 UNSUR KEKHUSUSAN Otsus & Keistimewaan Maksimal 3 urusan Maksimal 2 unsur

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Pemetaan (Mapping) Sumber Pendanaan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan untuk mengelompokan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/control, akuntabilitas/accountability dan transparansi/transparency (CAT). Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri atas: • 1 Dana Umum Pendapatan Transfer: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Umum Dana umum atau general fund adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat blockgrant dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. • Dana Khusus Dana khusus atau restricted fund adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu. PAD: Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Hibah 2 Dana Khusus PAD: Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dana Umum 1 1 1 Pendapatan Asli Daerah 1 1 1 Pajak Daerah 01 Pajak Kendaraan Bermotor 2 Digunakan untuk mencatat belanja/ pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Umum Dana Khusus 2 1 Pendapatan Asli Daerah 2 1 1 01 Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor 001 PKB utk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum Digunakan untuk mencatat belanja/ pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Dana Khusus

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Pemetaan (Mapping) Rekening Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Neraca Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, Penyusunan Anggaran & LRA pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau LO berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO • Aset • Kewajiban • Ekuitas • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan • Pendapatan-LO • Beban 1 AKUN 2 KELOMPOK 3 JENIS 4 OBJEK 5 RINCIAN OBJEK 6 SUB RINCIAN OBJEK

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) BEBAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Beban Operasi NERACA & LO PENDAPATAN-LO Pendapatan Asli Daerah-LO ASET Ø Aset Lancar Ø Investasi Jangka Panjang Ø Aset Tetap Ø Dana Cadangan Ø Aset Lainnya KEWAJIBAN Ø Pajak Daerah-LO Ø Retribusi Daerah-LO Ø B. Pegawai Ø B. Barang & Jasa Ø B. Bunga Ø B. Subsidi Ø B. Hibah Ø B. Bantuan Sosial Ø Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO Beban Penyusutan & Amortisasi Ø B. P. Peralatan & Mesin Ø Lain –lain PAD yg Sah-LO Ø B. P. Gedung & Bangunan Pendapatan Transfer-LO Ø B. P. Jalan, Jaringan & Irigasi Ø B. P. Aset Tetap Lainnya Ø B. P. Aset Lainnya Ø B. Amortisasi ATB Ø Transfer Pemerintah Pusat-LO Ø Transfer Antar Daerah-LO Ø Kewajiban Jangka Panjang Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO Beban Transfer Ø Kewajiban Jangka Pendek Ø Hibah-LO Ø B. Bagi Hasil Ø Dana Darurat-LO Ø B. Bantuan Keuangan EKUITAS Ø Ekuitas Ø Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU-LO Surplus Non Operasional Beban Tidak Terduga Ø B. Tidak Terduga Defisit Non Operasional

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 PENDAPATAN PEMBIAYAAN BELANJA Pendapatan Asli Daerah Belanja Operasi Penerimaan Pembiayaan Ø Pajak Daerah Ø B. Pegawai Ø Si. LPA Ø Retribusi Daerah Ø B. Barang & Jasa Ø Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Ø B. Subsidi Ø Lain –lain PAD yg Sah Pendapatan Transfer Ø Transfer Pemerintah Pusat Ø B. Bunga Ø B. Hibah Ø B. Bantuan Sosial Belanja Modal Ø B. M. Tanah Ø Pencairan Dana Cadangan Ø Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Ø Penerimaan Pinjaman Daerah Ø Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Ø B. M. Peralatan & Mesin Ø Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU Ø B. M. Gedung & Bangunan Ø Hibah Pengeluaran Pembiayaan Ø B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi Ø Dana Darurat Ø B. M. Aset Tetap Lainnya Ø Pembentukan Dana Cadangan Ø Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Tidak Terduga Ø Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Belanja Transfer LRA Ø B. Bagi Hasil Ø B. Bantuan Keuangan Ø Penyertaan Modal Daerah Ø Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Ø Pemberian Pinjaman Daerah

TAHAPAN PEMETAAN (MAPPING) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM - Kesekretariatan (Seluruh SKPD) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat PROVINSI LRA (SIMULASI) KEGIATAN SUB KEGIATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL BELANJA PERALATAN DAN MESIN BELANJA ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BELANJA ALAT KEDOKTERAN BEDAH 5 2 02 07 01 004 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN RK-PPKD 3 1 03 01 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK KEWAJIBAN ASET TETAP UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN UTANG BELANJA ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UTANG BELANJA ALAT KEDOKTERAN BEDAH 2 1 06 07 07 004 NERACA

SIMULASI REKENING – AKUN PENDAPATAN & AKUN TERKAIT URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN - - - X X X PROVINSI Penyusunan Anggaran/LRA AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PKB-MOBIL PENUMPANG-SEDAN PKB-MOBIL PENUMPANGSEDAN-PRIBADI 4 1 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATANLO PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)-LO PKB-MOBIL PENUMPANG- SEDANLO PKB-MOBIL PENUMPANGSEDAN-PRIBADI-LO 7 1 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK ASET LANCAR PIUTANG PAJAK DAERAH PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PIUTANG PKB-MOBIL PENUMPANGSEDAN-PRIBADI 1 1 03 01 01 001 LO NERACA

SIMULASI REKENING – AKUN PENDAPATAN & AKUN TERKAIT URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN - - - X X X KAB/KOTA Penyusunan Anggaran/LRA AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK HOTEL 4 1 01 06 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATANLO PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO PAJAK HOTEL-LO 7 1 01 06 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK ASET LANCAR PIUTANG PAJAK DAERAH PIUTANG PAJAK HOTEL 1 1 03 06 01 001 LO NERACA

SIMULASI REKENING – AKUN BELANJA & AKUN TERKAIT URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM - Kesekretariatan (Seluruh SKPD) Program & Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah PROVINSI KEGIATAN SUB KEGIATAN Pelayanan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN Penyusunan Anggaran/LRA AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI BELANJA GAJI & TUNJANGAN ASN BELANJA GAJI POKOK PNS 5 1 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK BEBAN OPERASI BEBAN PEGAWAI BEBAN GAJI & TUNJANGAN ASN BELANJA GAJI POKOK PNS 8 1 01 001 AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK KEWAJIBAN JANGKA PENDEK UTANG BELANJA PEGAWAI UTANG BELANJA GAJI & TUNJANGAN ASN UTANG BELANJA GAJI POKOK ASNGAJI POKOK PNS 2 1 05 01 01 001 LO NERACA

SIMULASI REKENING – AKUN BELANJA & AKUN TERKAIT URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM Urusan Wajib Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 1 01 02 KAB/KOTA KEGIATAN SUB KEGIATAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Perpustakaan Sekolah 01 05 Penyusunan Anggaran/LRA AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL BELANJA GEDUNG & BANGUNAN BELANJA BANGUNAN GEDUNG BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 5 2 03 01 01 016 NERACA-UTANG BELANJA AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK KEWAJIBAN JANGKA PENDEK UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 2 1 05 03 01 016 NERACA-ASET TETAP AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK RINCIAN OBJEK SUB RINCIAN OBJEK ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 1 3 03 01 01 016

PEMUTAKHIRAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 PEMUTAKHIRAN PERATURAN PERUNDANGAN USULAN PEMERINTAHAN DAERAH Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening. • PERUBAHAN KEBIJAKAN • Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.

MELINE MENUJU “SINGLE CODEBASE” PEMETAAN (MAPPING) Pemetaan KKN-P 2 KD PENERAPAN DI SELURUH PEMDA MONEV & PENYESUAIAN Penerapan di seluruh pemda Monitoring dan evaluasi yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal 2020 2022 2019 2021 PEMUTAKHIRAN • • • Usulan Pemda Perubahan Kebijakan Peraturan Perundangan PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH 9

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH