KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH DAN KEBIJAKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH DAN KEBIJAKAN BENTUK KELEMBAGAAN ULP/UKPBJ DI PEMERINTAH DAERAH MARIA IVONNE TARIGAN DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Hotel Lombok Raya Mataram, 5 Oktober 2017 1

TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA KE-IV PEMBUKAAN UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 1. HAK WARGA NEGARA PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945 PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN, HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN SOSIAL 2

KEBIJAKAN DESENTRALISASI • Sudah Terjadi beberapa kali Perubahan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia • Dari 10 kali perubahan kebijakan, 7 diantaranya Dominan Desentralisasi • UU 23/2014 mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda UU No. 23 / 2014 Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemda UU 32 /’ 04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi Presidential Edict 6 / 1959 Dominan Sentralisasi UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

FUNGSI PEMERINTAHAN Pelayanan Untuk PEMBANGUNAN Untuk Keadilan KESEJAHTERAAN PEMBERDAYAAN Untuk KEMANDIRIAN PENGATURAN KETERTIBAN Untuk KEMENDAGRI MENJAGA AGAR FUNGSI PEMERINTAHAN BERJALAN BAIK DI DAERAH

TUJUAN OTDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI TUJUAN OTDA POLITIK

PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN Memperkuat status mencegah urusan otonomi daerah tumpang tindih kewenangan

URUSAN PEMERINTAHAN ( Pasal 9 s. d Pasal 26) ABSOLUT Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 6 Urusan • politik luar negeri • pertahanan • keamanan • yustisi • moneter dan fiskal nasional • Agama Pemerintah Pusat: • melaksanakan sendiri • melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah KONKUREN Dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota. PEMERINTAHAN UMUM Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Meliputi: 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. • pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional • pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa • pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional • Konflik sosial • koordinasi pelaksanaan tugas • pengembangan kehidupan demokrasi • pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ( Pasal 11 UU 23/2014) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN • Tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Psl 217 dan Psl 219 UU 23/2014 JO PP 18/2016) URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB & PILIHAN TIDAK SETIAP URUSAN DIBENTUK DALAM ORGANISASI TERSENDIRI URUSAN PENUNJANG Diwadahi dalam DINAS Diwadahi dalam BADAN UPT DINAS UPT BADAN Nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri K/L yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. (Pasal 211 Ayat 2 UU 23/2014) 9

DASAR HUKUM DAN TUJUAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH 1. UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan daerah DASAR HUKUM PENATAAN PERANGKAT DAERAH Tujuan Penataan Perangkat Daerah 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah 1. Membentuk perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui pengurangan belanja pegawai dan memperbesar belanja modal. 10

DINAS DAN BADAN Pasal 217 UU 23 Tahun 2014 Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 219 UU 23 Tahun 2014 Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PERBEDAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP 41/2007 dan PP 18/2016) Lama Baru UU 32/2004 UU 23/2014 Psl. 120 s. d Psl. 128 Psl. 209 Perangkat Daerah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan. PP 41 / 2007 Perangkat Daerah Provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. Perangkat Daerah Kab/Kota: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. PP 18/2016 Perubahan Mendasar Tidak ada lagi SKPD yang berupa “LTD” Perangkat daerah dibedakan dalam 3 Tipologi (A, B, C) Rumah Sakit menjadi UPT Dinas Kesehatan Pembentukan Cabang Dinas bersifat khusus (hanya yg diotonomikan ke Provinsi) (Kehutanan, Pendidikan Menengah, Kelautan dan ESDM) “Kelurahan” tidak menjadi Perangkat Kab/Kota, tetapi menjadi Perangkat Kecamatan 12

PERANGKAT DAERAH SESUAI UU 23/2014 JO PP 18/2016 PERANGKAT DAERAH PROVINSI Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD KAB/KOTA Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD PEMIMPIN TUGAS/FUNGSI Sekretaris Daerah membantu KDH dlm penyusunan kebijakan & pengoordinasian administratif thd pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif Sekretaris DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, & administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yg diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Inspektorat Inspektur membantu KDH membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh PD Dinas Kepala Dinas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Badan Kepala Badan melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Camat meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan *) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

LEMBAGA TERTENTU KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 : Dalam hal ketentuan peraturan perundangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara 14

OPD PROVINSI Setda Set DPRD Inspektorat Dinas Badan 15

OPD KAB/KOTA Setda Set DPRD Inspektorat Dinas Badan Kecamatan 16

Pasal 219 ayat (1) UU 23/2014 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17

Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 18

POSISI KELEMBAGAAN ULP DALAM PERATURAN PERUNDANGAN 19

PEMBENTUKAN Pembentukan ULP : Pasal 14 Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012: (1)Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/ Institusi, diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa. (2)ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Derah/Institusi dbentuk oleh Menteri, /Pimpinan Lembaga/kepala daerah dan Pimpinan Institusi. Penjelasan: Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Jumlah ULP di masing 2 K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, III atau IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. 20

Pasal 130 (Perpes 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (1) ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. 21

PENATAAN ULP DI DAERAH SURAT MENPAN NO. B/128/D. II. PANRB/1/2013, TGL 17 JANUARI 2013 Fungsi ULP dpt diintegrasikan pd unit struktural yg secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Apabila dipandang perlu, tgs dan fungsi di bidang layanan pengadaan dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yg pembentukannya tetap berpedoman pd peraturan perundangan yg mengatur kelembagaan pemerintah. 22

Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Rancangan Permendagri tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 23

ULP (PERMENDAGRI 99/2014) UKPBJ (DRAFT PERMENDAGRI) ULP yg terbentuk sebagian besar masih bersifat ad hoc UKPBJ yg terbentuk bersifat permanen terstruktur ULP Pemprov dan Kab/Kota adalah unit organisasi pemerintah yg berfungsi melaksanakan PBJ di lingk Pemprov dan Kab/Kota, yg fungsinya diintegrasikan pd fungsi Biro/Bagian/Subbagian pada Setda UKPBJ Pemprov & Kab/Kota adalah unit organisasi pemerintah yg memberikan pelayanan/pembinaan di bidang PBJ & memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik di lingk Pemprov dan Pemkab/kota 24

KONSEP PENENTUAN KLASIFIKASI UKPBJ PEMERINTAH PROVINSI BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR TEKNIS 25

LANJUTAN 26

KONSEP PENENTUAN KLASIFIKASI UKPBJ PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR TEKNIS 27

LANJUTAN 28

KONSEP KLASIFIKASI UKPBJ PROVINSI DAN KAB/KOTA Ø UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelas A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 800. Ø UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kelas B dibentuk apabila total skor variabel sampai dengan 800 29

KONSEP KELEMBAGAAN UKPBJ PROVINSI DAN KAB/KOTA Ø UKPBJ Provinsi Kelas A diwadahi dalam bentuk Biro Ø UKPBJ Provinsi Kelas B diwadahi dalam bentuk Bagian Ø UKPBJ Kab/Kota Kelas A diwadahi dalam bentuk Bagian Ø UKPBJ Kab/Kota Kelas B diwadahi dalam bentuk Sub Bagian 30

TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA