KEMENTERIAN DALAM NEGERI RENSTRA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RENSTRA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Sesuai UU 23/2014) Drs. Bob F Sagala, M. Si KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Pokok Materi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pendahuluan Sepintas terkait Organisasi Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Yang Berkinerja Permasalahan Dokumen Perencanaan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pengendalian dan Evaluasi RPJMD & RESTRA 2

PENDAHULUAN

TUJUAN BERNEGARA Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Alinea Ke-4 4 2 Memajukan kesejahteraan umum 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PELAKU PEMBANGUNAN 1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA APBN/POTENSI LAINNYA 4. AKADEMISI/ MASYARAKAT DENGAN SEGALA POTENSINYA; MASYARAK AT SEJAHTERA 3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA 2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNY A, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA

DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) UUD RI 1945 PSL 4 Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UU PSL 18 UU NO. 23/2014 Psl 5 1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan 2. Kekuasaan diurai dlm urusan pemerintahan 3. Presiden dibantu oleh menteri yg menyel urusan pemerintahan tertentu 4. Penyel urusan pemerintahan di Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Psl 6 Pem Pst menetapkan kebijakan sbg dasar menyelenggarakan urusan pemerintahan 1. NKRI dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kab/kota 2. Asas Otonomi dan TP 3. Kecuali Urusan Pem Pusat (DKTP) Psl 7 1. Pem Pst melakukan binwas thdp penyel urusan pemerintahan Daerah 2. Presiden memegang tanggung jwb akhir atas penyel urusan pemerintahan yg dilaksanakan oleh Pem Pst & Pemda 6

DASAR HUKUM Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: 1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

SEPINTAS TERKAIT ORGANISASI

LINGKUNGAN Sub Organisasi Sub organisasi ORO Sub organisaasi ORGANISASI 9

LINGKUNGAN Perangkat Daerah ORO Perangkat Daerah ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH 10

Ciri-ciri organisasi ialah: 1)terdiri daripada dua orang atau lebih 2)ada kerjasama dari sub organisasi dan individu 3)Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang 4)ada tujuan yang ingin dicapai. 5)Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati

Kaitan Manajemen & Organisasi Proses Manajemen Input Sumberdaya Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Pengendalian Tujuan Efektif dan Efisien 12

PENETAPAN TARGET KEADAAN SEKARANG: MEMBUTUHKAN DATA KINERJA YANG ANDAL TERLALU TINGGI KEADAAN YANG INGIN DICAPAI: MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI ANGGARAN KEWENANGAN STRUKTUR ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI MEMANFAATKAN PIHAK EKSTERNAL SEBAGAI SUMBER DAYA KOORDINASI KERJASAMA EDUKASI TERLALU RENDAH ©oaching ®onn 2002

PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBANGUNAN DAERAH Sesuai Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. 2. 3. 4. 5. pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM WAJIB (24) PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL YAN DASAR (6) 1. 2. 3. 4. PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL KONKUREN NON YAN DASAR (18) S P M N S P K Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi PILIHAN (8)

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah ( Pasal 11) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

SISTEM PEMERINTAHAN NKRI UUD NKRI TAHUN 1945 & UU NO 23 TAHUN 2014 MPR DPD PRESIDEN BPK Kementerian/Lembaga URUSAN ABSOLUT MA MK LEMBAGA NEGARA LAINNYA Kementerian/Lembaga URUSAN KONKUREN DEKON INSTANSI VERTIKAL atau GWPP DESENTRALISASI DAERAH Prov/Kab/ Kota DEKON GWPP/ INSTANSI VERTIKAL TP DAERAH Prov/Kab/ Kota DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA, DLL URUSAN PEMERINTAHAN UMUM GUB/BUPATI/WALKOT/CAMAT PROV/KAB/KOTA/KECAMATAN 18

PEMBANGUNAN NASIONAL TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL K/L TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI PROV+KAB/KOTA sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan PROV koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat PEMBANGUNAN DAERAH • • • KAB Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik daya saing Daerah.

TARGET NASIONAL si u ib r nt Ko K/L K/L K/L Ko nt PEMDA rib us i PEMDA

ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Kab (1) Target Kec A (0, 2) Target Kec B (0, 7) Target Prov (2) Target Kab (0, 5) Target Kec C (0, 1) Target Prov (5) Target Kota (1, 5) Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

CIRI-CIRI PERENCANAAN : 1. Disusun dengan Logis 2. Prediktif 3. Saling Mempengaruhi dengan Lingkungan 4. Dinamis 23

APA PENTINGNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ?

RANCANGAN SISTEMIK: DENGAN PERENCANAAN VISI TANPA PERENCANAAN I II IV V REALISASI VISI

. . Rancangan sistemik : Dengan Perencanaan visi Tanpa Perencanaan I II IV V Realisasi visi

LEADERSHIP AT ZERO KILOMETER 0 5 10 15 20

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SPASIAL A – SPASIAL § RTRW § § RTR KAW STRATEGIS RDTR § RPJPD § RPJMD § RKPD § RENSTRA SKPD § RENJA SKPD

SINKRONISASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN RTRW NASIONAL RPJP NASIONAL DIACU RTRW DAERAH RPJP DAERAH 20 TAHUN PEDOMAN RPJM NASIONAL RKP DIPERHATIKAN PEDOMAN RPJM DAERAH 5 TAHUN RKPD KUA - PPAS 1 TAHUN PEDOMAN RENSTRA SKPD 5 TAHUN RENJA SKPD 1 TAHUN APBD 1 TAHUN

FAKTOR PENTING DALAM AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KETERSEDIAAN DATA DUKUNGAN REGULASI 6 1 DOKUMEN KEMAMPUA N KEUANGAN DAERAH 2 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 3 5 4 ISU GLOBAL (SDG’s) ISU STRATEGIS DAERAH (KONDISI, MASALAH, DAN POTENSI DAERAH) ISU STRATEGI S NASIONAL

PENDEKATA N 1 PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN 1 2 3 TEKNOKRAT Menggunakan IS metode PARTISIPATI Melibatkan F POLITIS dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemb. daerah; 4 ATAS BAWAHHasil Perenc. yg BAWAH diselaraskan dalam ATAS dari Musrenbang Menerjemahkan visi dan misi Kada terpilih ke dalam Dokrenbang JM yg dibahas bersama dengan DPRD berbagai pemangku kepentingan Desa, Kec. , Kab/Kota, Prov, Nas. 2 PENDEKATAN SUBSTANSI PERENCANAAN 1 2 4 TEMATIKHOLISTIK Dalam mencapai INTEGRATIF SPASIAL sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai KL yang terkait. Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 2 Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing 3 Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah 4 Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global 5 Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 263 & Pasal 264) RPJPD Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir RPJMD Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik RKPD Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ditetapkan dengan Perkada

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 267 s. d Pasal 273) Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

RUANG LINGKUP PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENETAPAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s. d Psl 49 Lampiran II RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s. d Psl 84 Lampiran III PENGESAHAN KDH Psl 85 s. d Psl 98 Lampiran IV PERKADA Psl 99 s. d Psl 133 Lampiran V PENGESAHAN KDH Psl 134 s. d Psl 154 Lampiran VI DOKUMEN RENSTRA SKPD (5 th) RKPD (1 th) RENJA SKPD (1 th) PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s/d Psl 281 35

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KETERKAITAN DAN HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA TATA RUANG DAERAH Aspasial RTRWN RTR Pulau Pusat Spasial RTR KSN RTRW Provinsi RTRW Kabupaten /Kota RTR KSK RDTR Tata Ruang sebagai acuan dalam perencanaan harus diimplementasikan…. !!! Daerah RTR KSP

RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN RPJPD Renstra SKPD RPJMD Renja SKPD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; RKPD KUA PPA RKA-SKPD Rancangan APBD DPA-SKPD APBD • Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Renja SKPD.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI RPJPD RPJMD RKPD RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Menggunakan pendekatan: • Teknokratik; • Partisipatif; • Politis; • Atas-bawah; • Bawah-atas. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

PERENCANAAN BERKINERJA

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN DOKRENDA 1. Regulasi : a. Perubahan UU Pemerintahan dari 32/2004 kepada UU 23/2014 : Pembagian Urusan Pemerintahan, OPD, SPM, dsb b. Regulasi yg diterbitkan K/L 2. Tahapan penyusunan dokrenda 3. Alur substansi Dokrenda 4. Pengendalian Dokrenda

PERUBAHAN PARADIGMA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN) KERJA (EFISIEN DAN EKONOMIS) KINERJA INPUT KEGIATAN OUTPUT TUJUAN/SASARAN OUTCOME/IMPACT (EFEKTIF & EFISIEN)

VISI Definisi : Menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan (54/10) Syarat : 1)Dapat dibayangkan 2)isu permasalahan 3)dicita-citakan (54/10) Contoh : SEJAHTERA

Kriteria Visi Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua) tahun mendatang (clarity of direction). Menjawab permasalahan krusial/utama dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang. Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan ‘kompetitif’ yang dimiliki daerah dalam jangka panjang.

SYARAT VISI YANG BAIK Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable) Memiliki nilai yang memang diinginkan dicita-citakan (desirable) Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (feasible) Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan (focused) Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible) Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable) Dapat dirumuskan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Contoh Visi • “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamais, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”; • Terwujudnya Kota XXX terdepan sebagai pusat perdagangan dan perindustrian di Provinsi YYY

MISI Definisi : Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi (54/10) Syarat : 1)Jelas upaya yang dilakukan 2) faktor internal dan eksternal 3) bahasa ringkas (54/10)

KRITERIA MISI Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

Contoh Misi 1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegaiatan perekonomian; 2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing; 3. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera; 4. Mewujudkan keseinbangan pembangunan antar wilayah; 5. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah; 6. Mewujudkan kehidupan masyarkat yang berakhlak; 7. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai payung kebudayaan; 8. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah.

TUJUAN Definisi : Pernyataan yang pelu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi guna menjawab permasalahan dan isu strategis (54/10) Syarat : 1) harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi dan nilai organisasi. tujan, 2) Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program dan sub program organisasi. 3)memperhatikan isu strategis (54/10) Contoh : 1) Terbangunnya Inrfra struktur dasar yang siap dalam mendukung ekonomi masyarakat 2) Terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat

SASARAN Definis : Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional dilaksanakan dalam 5 tahun (54/10). Syarat : 1)dirumuskan untuk mecapai atau menjelaskan tujuan 2) satu tujuan bisa beberapa sasaran , 3)isu strategis daerah (54/10) Merupakan kondisi yang akan dicapai Nantinya diterjemahkan dalam wujud program dan kegiatan Contoh : 1) Terbangunnya infrastruktur darat yang lengkap 2)Tersedianya sarana prasana pendidikan

Program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. 51

METODE PENYUSUNAN Bagan Informasi Kinerja DAMPAK (IMPACT) Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian output Hasil yang ingin diubah HASIL (OUTCOME) Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai KELUARAN (OUTPUT) Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) KEGIATAN Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Sumber daya yang memberikan kontribusi dalam mengahasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja METODE PELAKSANAAN INPUT

POHON KINERJA SASARAN DAERAH PEMDA SASARAN OPD SKPD BDANG SUB BDANG SASARAN DAERAH OUTCOME OUTPUT OUTCOME OUTPUT SASARAN OPD IOUTCOME OUTPUT OUTPUT OUTPUT

PERMASALAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

KEUANGAN Kinerja (efektif, efisien, dan ekonomis) 55

BERBAGAI PERMASALAHAN UTAMA: 1. DOKRENDA TIDAK MENDAPATKAN PERHATIAN UTAMA 2. TIDAK ORIENTASI KINERJA (TUJUAN & SASARAN TDK BERORIENTASI HASIL) 3. TIDAK ADA KETERKAITAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DENGAN SASARAN 4. CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI DENGAN UNIT KERJA TIDAK TEPAT 5. INDIKATOR KINERJA YG TDK RELEVAN (LEVEL SASARAN, OUT COME DAN OUT PUT) 6. MENGHITUNG KINERJA PIHAK LAIN 7. RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN MAKSUD KEGIATAN 8. DALEV BELUM MENJADI PERHATIAN 9. METODA DALEV YG BELUM DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 10. KETERTIBAN PELAPORAN KINERJA (BANDINGKAN ANTARA TARGET DGN CAPAIAN) 11. TIDAK KONSISTEN ANTARA DOKUMEN-DOKUMEN PERENCANAAN 12. TIDAK KONSISTEN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN DOKUMEN ANGGARAN 56

RPJMD

PENGERTIAN RPJMD Penjabaran visi, misi dan program KDH terpilih. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan RPJMD Penetapan Perda RPJMD perhatikan batas waktu Ps 15 ayat (2) PP 8/2008, paling lambat 6 bln setelah KDH dilantik. Disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD (Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008) BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

HUBUNGAN ANTARBAB RPJMD BAB I PENDAHULUAN BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG PEMB DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

RENSTRA

KEDUDUKAN RENSTRA PD DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman Landasan Bahan RAPBD KUA - PPAS PERDA APBD Bahan Pedoman Renstra SKPD Pedoman, pengendalian & evaluasi Bahan Pedoman ua Bahan Ac Pedoman Renja SKPD RKA SKPD Pedoman, pengendalian & evaluasi DPA SKPD

FUNGSI RENSTRA. . . Operasional RPJMD; Dasar penyusunan Renja PD; Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD; Kontrak kinerja kepala SKPD dengan Kepala Daerah; dan Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Sistematika Renstra SKPD BAB I. PENDAHULUAN BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTAR-BAB RENSTRA -PD BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS & FUNGSI SKPD BAB IV TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN & PEDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA PD MENGACU KE RPJMD

KETERKAITAN MATERI RPJMD BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah RENSTRA-PD BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Pelayanan SKPD BAB IV Analisa Isu–isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan & Sasaran BAB VI Strategi & Arah Kebijakan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanan BAB IV Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAB VI Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD

BAB I PENDAHULUAN Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Latar Belakang, sekurang-kurangnya memuat: a. Pengertian Renstra SKPD b. Proses penyusunan Renstra c. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Renja SKPD, RTRW dan KLHS. Landasan Hukum, sekurang-kurangnya memuat: UU, PP, Perda, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Menjelaskan : 1. Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 2. Sumberdaya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3. Pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya 4. Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD periode sebelumnya 5. Hambatan dan permasalahan SKPD yang perlu diantisipasi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pengertian : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD sebagai dasar perumusan isu strategis; Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; dan Penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. Metode penentuan isu-isu strategis: Melalui forum Focused Group Discussion (FGD), Menggunakan metode analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menjelaskan tentang : 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran adalah hasil yang diharapakan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. 2. Strategi dan Kebijakan SKPD Memuat penjelasan tentang strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Uraian penjelasan dalam sub bab ini harus dapat menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan SKPD untuk merumuskan kegiatan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan lokasi serta Pendanaan Indikatif 1. Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 2. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per SKPD dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. 3. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. 4. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program. 5. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiares tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 6. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. 7. Lokasi kegiatan adalah lokasi keberadaan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat kegiatan secara langsung (desa/kelurahan)

Langkah-langkah Perumusan Rencana Program & Kegiatan 1. Review kembali Rancangan Awal RPJMD, yaitu pada: Isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan 5 tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan, Kebijakan umum dan program pembangunan daerah, Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 2. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD 3. Rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan 4. Lakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program SKPD 5. Lakukan perumusan kegiatan

Lanjutan. . . 6. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan 7. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome 8. Periksalah apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan prioritisasi program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD 9. Susunlah rincian target outcome program ke dalam target tahunan 10. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Langkah-langkah : o Review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD o Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD o Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD

PROGRAM TATA LAKSANA PERKANTORAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas SDM 5. Program Peningkatan Pengembaangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

KONSEP PENGENDALIAN & EVALUASI Pengendalian : Kegiatan-2 koreksi dan penyesuaian, sejak penyusunan sampai dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi Evaluasi : Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TUJUAN PENGENDALIAN dan EVALUASI: a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah § Antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW § Antara RKPD dengan RPJMD § Antara RENSTRA SKPD dengan RPJMD § Antara RENJA SKPD dengan RKPD § Antara RKPD , KUA&PPAS , RKASKPD dan RAPBD. c. Kesesuaian tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. TUJUAN EVALUASI HASIL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH (Pemantauan & Supervisi) PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi) EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Penilaian)

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJPD Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Renstra PD RPJMD Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II IV V Sasaran, program dan kegiatan PD I II IV Renja PD RKPD Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 . . 12 Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 . . 12 V

KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANA MENDAGRI (DITJEN BINA BANGDA) FOKUS RPJPD, RPJMD, RKPD PROV Melaporkan kpd MDN ttg rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Gubernur RPJPD, RPJMD dan RKPD PROV (Kepala Daerah) • Bappeda melaporkan kpd Gub ttg Rekomendasi Perbaikan / penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD & RKPD prov • Gub. melaporkan kpd MDN ttg pelaksanaan Pengendalian & Evaluasi dan Evaluasi Hasil Perenc. Pembangunan Daerah. GUBERNUR (BAPPEDA PROVINSI) RPJPD, PJMD, RKPD KAB/KOTA (Wakil Pemerintah Pusat) KA SKPD PROV RENSTRA SKPD & RENJA SKPD PROV BUPATI/ RPJPD, RPJMD & RKPD WALIKOTA KAB/KOTA (BAPPEDA KAB/KOTA) KEPALA SKPD KAB/KOTA TINDAK LANJUT RENSTRA SKPD & RENJA SKPD • Bappeda melaporkan dan rekomendasi perbaikan / penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD dan RKPD Kab/Kota kpd Gubernur • Gub. menyampaikan rekomendasi perbaikan & penyempurnaan kpd Bup/Walikota. • Ka. SKPD Lap. Penyusunan/pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD kpd Bappeda • Bappeda melaporkan kpd Gubernur ttg rekomendasi perbaikan / penyempurnaan Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD • Ka. SKPD Menindaklanjuti rekomendasi Gub. • Bappeda Kab/Kota melaporkan kpd Bup/Walikota ttg Rekomendasi Perbaikan /penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD & RKPD Kab/Kota • Bup/Walikota melaporkan kpd Gub. ttg pelaksanaan Pengendalian & Evaluasi serta Evaluasi Hasil Perenc. Pembangunan Daerah. • Ka. SKPD menyusun/mengevalusi pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD, melaporkan kpd Bupati/Walikota melalui Bappeda Kab/Kota • Bappeda melaporkan dan rekomendasi perbaikan / penyempurnaan dan capaian Renstra SKPD& Renja SKPD. kpd Bup/Walikota • Bupati/Walikota merekomendasikan penyempurnaan Renstra dan Renja SKPD • Ka. SKPD menindaklanjuti rekomendasi Bup/Walikota.

EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD KEWENANGAN KEMENDAGRI KEWENANGAN PEMDA MDN/GUB membatalkan PERDA RPJPD/RPJMD Merumuskan Kembali Tdk Disempurnakan RAPERDA RPJPD/RPJMD DPRD 1 Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif Melewati Batas WKT Evaluasi 2 MDN/GUB (15 hari) Penyampaian RAPERDA RPJPD/RPJMD (3 hari) Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif; 2). Berita Acara Musrenbang; 3). Hasil Pengendalian Kebijakan RPJMD; 4). Dokumen KLHS • Gubernur kpd MDN • Bupati/Wal ikota kpd Gubernur Tdk Sesuai Dgn UU Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Sesuai 3 Penyempurnaan (7 Hari) KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH. PEMBATALAN PERDA 4 Klarifikasi MDN/GUB Sesuai DILAKSA -NAKAN Menteri/Gub memberikan Nomor Register paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima. CATATAN : 1. 2. 3. 4. Eksekutif menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan disempurnakan Daerah mengklarifikasi Perda RPJPD, RPJPD kepada MDN/Gub

KONSISTENSI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran PERENCANAAN • UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional • UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PENGANGGARAN • UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 • PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • SURAT EDARAN MDN NOMOR 120/253/SJ ttg PENYELENGGARAAN • PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006 URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA

KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGARAN RKPD-KUA - PPAS & RAPBD Pasal 17 ayat (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka UU 17/2003 mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran Pasal 18 ayat (1) berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan UU 17/2003 penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pasal 18 ayat (3) Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk UU 17/2003 dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Pasal 25 ayat (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. UU 25/2004 Pasal 16 PP 58/2005 Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

E-Performance Based Budgeting e-Performance Based Budgeting PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Program Follow Result Money Follow Program meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan ©oaching

FASILITASI RANCANGAN AKHIR RKPD PENAMBAHAN MEKANISME KONSULTASI RKPD SEBELUM DITETAPKAN Dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi kepaada Menteri cq Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan menjelaskan pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan. Disertai lampiran: 1. Rancangan Akhir RKPD 2. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD 3. Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD 89

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI EVALUASI R-APBD TERHADAP: q Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; q Kepentingan umum; q RKPD serta KUA dan PPAS; dan q RPJMD.

PROVINSI : TANGGAL PENETAPAN : NO. (1) REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018 URUSAN (2) JUMLAH PROGRAM (3) JUMLAH KEGIATAN (4) JUMLAH PAGU (5) FORM 1 JUMLAH PD/PN (7) KETERANGAN (8) 1. 2. 3. 4. 5. Dst. JUMLAH . . , . . 2017 Kepala Bappeda Provinsi XXX (. . . ) 91

PROVINSI PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018 : : No. (1) 1 URUSAN (2) PROGRAM (3) KEGIATAN (4) OUTPUT (5) FORM 2 PAGU (6) (PN/PD) (7) KET (8) 1 1 2 3 Dst. 2 1 2 3 Dst. 3 1 2 3 Dst. 2 3 4 5 Dst. JUMLAH . . , . . 2017 92 Kepala Bappeda Provinsi XXX (. . . )

FORM 3 KONSISTENSI PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD TAHUN 2018) DAN RPJMD PROVINSI PERANGKAT DAERAH No. (1) : : URUSAN (2) PERANGKAT DAERAH (3) JUMLAH PROGRAM RPJMD (4) JUMLAH PROGRAM RKPD (5) KONSISTENSI NAMA PROGRAM (6) INKONSISTENSI NAMA PROGRAM (7) (PENJELASAN INKONSISTENSI) (8) Dst. JUMLAH Keterangan: (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah (3) kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana (4) Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB VIII RPJMD pada setiap urusan (5) Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD pada setiap urusan (6) Kolom ini memuat konsistensi nama program antara RPJMD dan RKPD (7) Kolom ini memuat inkonsistensi nama program antara RPJMD dan RKPD (8) Kolom ini memuat keterangan alasan ketidaksesuaian program . . , . . 2017 Kepala Bappeda Provinsi XXX 93 (. . . )

FORM 4 KONSISTENSI TARGET RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD TAHUN 2018) DAN RPJMD PROVINSI PERANGKAT DAERAH No. (1) : : URUSAN (2) PERANGKAT NAMA PROGRAM RPJMD DAERAH (4) (3) NAMA PROGRAM RKPD (5) INKONSISTENSI TARGET PROGRAM (6) (PENJELASAN INKONSISTENSI) (7) Dst. JUMLAH Keterangan: (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah (3) kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana (4) Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB VIII RPJMD (5) Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB V RKPD (program yang tidak termuat dalam RPJMD, tetap disebutkan ) (6) Kolom ini memuat inkonsistensi target ( termasuk target program yang tidak termuat dalam RPJMD dan RKPD) (7) Kolom ini memuat keterangan atas ketidaksesuaian . . , . . 2017 Kepala Bappeda Provinsi XXX 94 (. . . )

FORM 5 REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2018 PROVINSI: No. URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN PELAKSANA KETERANGAN 1 2 3 Dst. JUMLAH 95

FORM 6 REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2018 PROVINSI: PD: No. URUSAN 1 1 2 2 3 3 Dst. JUMLAH PROGRAM 1 2 3 Dst. KEGIATAN 1 2 3 Dst. PAGU 1 2 3 Dst. KETERANGAN 96

FORM 7 PERBANDINGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2018 NO. URUS AN 1. 2. JUMLAH PROGRAM RKPD RAPBD JUMLAH KEGIATAN RKPD RAPBD JUMLAH PAGU RKPD RAPBD RKPD PELAKSANA RAPBD KETERANGAN 97