KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R I PUSDIKLAT

KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R. I PUSDIKLAT JALAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKSTUR WILAYAH DIKLAT PENYUSUNAN RTBL PEMBINAAN

Struktur dan Sistematika Dokumen RTBL 1 PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ANALISIS KAWASAN DAN WILAYAH PERENCANAAN TAHAP ANALISIS KAWASAN PERENCANAAN KONSEP DASAR PERANCANGAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN VISI PEMBANGUNAN TAHAP PERUMUSAN DAN PENGEMBANGAN RANCANGAN PERAN MASYARAKAT ANALISIS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT 2 PERUNTUKAN LAHAN MAKRO DAN MIKRO RENCANA PERPETAKAN RENCANA TAPAK RENCANA UMUM RUANG TERBUKA HIAU RENCANA PRASARANA & SARANA LINGKUNGAN PANDUAN RANCANGAN 4 KETENTUAN DASAR IMPLEMENTASI RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN RANCANGAN KAWASAN RENCANA INVESTASI SKENARIO & STRATEGI RENCANA INVESTASI POLA KERJASAMA OPERASIONAL INVESTASI KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA STRATEGI PENGENDALIAN RENCANA ARAHAN PENGENDALOIAN RENCANA DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN RTBL RENCANA SISTEM PERGERAKAN / AKSESIBILITAS LINGKUNGAN RENCANA WUJUD VISUAL BANGUNAN 3 TAHAP PENGEMBANGAN RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN 5 PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ASPEK-ASPEK PENGENDALIAN PELAKSANAAN ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN

1 PEMBINAAN RTBL PENDAHULUAN

1 PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG Pembinaan sebagai salah satu instrumen dalam menciptakan lingkungan dan ruang publik yang bekualitas, dapat mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. 2. Pembinaan melalui pengembangan program dan inisiasi, kriteria pengusulan RTBL, hingga mewujudkan kawasan/lingkungan menjadi layak huni, produktif, dan berkelanjutan. 3. Untuk memberi ruang peningkatan peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan RTBL, penetapan dokumen RTBL melalui peraturan gubernur/bupati/walikota, perlu dilakukan pembinaan. 1.

1 Lanjutan PENDAHULUAN B DISKRIPSI SINGKAT Mata diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar tentang pembinaan penyelenggaraan RTBL yang meliputi pembinaan pengaturan, pembinaan pemberdayaan dan pembinaan pengawasan

1 C Lanjutan PENDAHULUAN TUJUAN PEMBELAJARAN § Hasil Belajar Pada akhir pembelajaran, peserta diklat diharapkan memilki kompetensi memahami dan mampu menerapkan pembinaan dalam penyelenggaraan RTBL. § Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran modul ini, peserta diklat mampu memahami dasar-dasar hierarki pembinaan, pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

1 Lanjutan PENDAHULUAN D MATERI PEMBINAAN 1. 2. 3. 4. HIERARKI PEMBINAAN PENGATURAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN PEMBINAAN PENGAWASAN

2 HIERARKI PEMBINAAN

2 HIERARKI PEMBINAAN A INDIKATOR KEBERHASILAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dasar diharapkan dapat memahami dan menerapkan hierarki pembinaan dalam penyelenggaraan RTBL. Macam hierarki yang perlu dipahami adalah bagaimana peran pemerintah, pemerintah daerah serta hubungan antara pusat dan daerah.

2 Lanjutan HIERARKI PEMBINAAN B UMUM Amanat Pembinaan RTBL termuat dalam : § UUBG No. 28 tentang Bangunan Gedung § PP No. 36 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 § Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum RTBL

2 Lanjutan HIERARKI PEMBINAAN C PERAN PEMERINTAH Permen PU No. 06/PRT/M/2007, dijelaskan bahwa pembinaan pelaksanaan RTBL dilakukan oleh pemerintah dalam rangka : § Meningkatkan kemampuan & kemandirian Pemda & Masyarakat dalam penyelenggaraan RTBL § Pemberian bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan pengaturan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui propinsi dalam rangka dekonsentrasi, § Penyelenggaraan pembinaan dalam penyusunan RTBL meliputi : program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan

Lanjutan HIERARKI PEMBINAAN PANDUAN PENYELENGGARAAN RTBL § Penyusunan kriteria & ketentuan usulan RTBL seperti : daerah telah memiliki Perda RTRW/RDTRK, Perda BG, memenuhi syarat kawasan strategis atau kawasan prioritas, dilengkapi pernyataan minat oleh pimpinan daerah § § § § Melakukan identifikasi kawasan Bersama pemerintah daerah menyusun RTBL Memberikan advis penyusunan RTBL Memfasilitasi dengar pendapat publik Memberikan stimulan pembangunan fisk melalui APBN Memfasilitasi pengembangan model kelembagaan Melaksanakan pengawasan teknis

2 Lanjutan HIERARKI PEMBINAAN D PERAN PEMERINTAH DAERAH Permen PU No. 06/PRT/M/2007, dikemukakan bahwa penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan RTBL Pemda mengembangkan program kegiatan : § Menyusun Identifikasi lokasi kawasan potensial. § Menyusun RTBL pada kawasan potensial § Memberikan advis teknis penyusunan RTBL yang dilakukan oleh masyarakat atau dunia usaha, termasuk penetapan lokasi & delineasi § Memfasilitasi dengar pendapat publik & pemberian rekomendasi oleh TABG dalam Penyusunan RTBL

2 Lanjutan D PERAN PEMERINTAH DAERAN § Menetapkan dokumen RTBL menjadi peraturan Gubernur/Bupati/Walikota § Menyebar luaskan dokumen RTBL yang telah diundangkan melalui perda § Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sesuai program investasi § Mengendalikan pelaksanaan pembangunan § Merealisasikan kelembagaan yang khusus menangani RTBL

2 Lanjutan HIERARKI PEMBINAAN E RANGKUMAN § Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat menyelenggarakan pembinaan kepada tingkat I dan tingkat II § Pemerintah daerah penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya § Pemerintah daerah bertugas sebagai pengusul dan bertugas dalam menyusun RTBL. Pemerintah daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan RTBL.

3 PEMBINAAN PENGATURAN

3 PEMBINAAN PENGATURAN A INDIKATOR KEBERHASILAN Dengan mengikuti mata pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu memahami pembinaan pengaturan yang dapat menjadi payung hukum, pengarahan, pengendali, dalam setiap penyelenggara-an RTBL termasuk penegakan hukum, hak dan kewajiban.

3 Lanjutan PEMBINAAN PENGATURAN B UMUM Salah satu pembinaan penyelenggaraan RTBL adalah sangat tergantung dengan bentuk-bentuk pembinaannya. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan RTBL, dimulai pada tahap penyusunan dan implentasi RTBLnya

3 Lanjutan PEMBINAAN PENGATURAN C MACAM & BENTUK PENGATURAN § Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan § RTBL sebagai panduan rancang bangun, menjadi alat pengendali pengembangan kawasan, dan harus ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati atau walikota.

3 Lanjutan PEMBINAAN PENGATURAN D oleh PEMERINTAH § Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait penyelenggaran bangunan dan lingkungan yang berlaku secara nasional § Penyebar luasan peraturan perundang-undangan, pedomam, petunjuk, dan standar teknis bangunan dan lingkungan dilakukan melalui penyediaan informasi : o Media elektronik & situs pemerintah (www. pu. go. id) o Perpustakaan PUPR dan Gedung PIP 2 B o Kegiatan interaksi langsung seperti sosialisasi, diseminasi & pelatihan § Pemberian bantuan teknis dilakukan dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menyusun peraturan bupati/walikota atau peraturan gubernur

3 Lanjutan PEMBINAAN PENGATURAN E oleh PEMERINTAH PROVINSI § Pendampingan penyusunan peraturan bupati/walikota terkait bangunan dan lingkungan § Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis penataan bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, melalui : o Media elektronik & situs pemerintah provinsi o Perpustakaan tingkat provinsi o Kegiatan interaksi langsung seperti sosialisasi, diseminasi & pelatihan

3 F Lanjutan PEMBINAAN PENGATURAN oleh PEMERINTAH KAB/KOTA § Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang bangunan dan lingkungan dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau peraturan gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta § Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah : • Media elektronik & situs pemerintah kabupaten/kota • Perpustakaan tingkat kabupaten/kota • Kegiatan interaksi langsung seperti sosialisasi, diseminasi & pelatihan § Penyusunan rencana aksi implementasi B & G

3 G Lanjutan PEMBINAAN PENGATURAN RANGKUMAN Pembinaan melalui kegiatan pengaturan oleh : § Pemerintah meliputi penyusunan norma standar, penyebar luasan peraturan perundangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan dan lingkungan, dan pemberian bantuan teknis § Pemerintah Provinsi meliputi pendampingan penyusunan peraturan Bupati/Walikota, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis penataan bangunan dan lingkungan § Pemerintah Kabupaten/kota meliputi penyusunan peraturan tentang RTBL dalam bentuk perbup/perwal/pergub & penyebar luasannya.

4 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN

4 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN A INDIKATOR KEBERHASILAN Dengan mengikuti mata pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu memahami pembinaan dalam bentuk pemberdayaan kepada pelaku kepentingan dalam setiap penyelenggara-an RTBL.

4 B PEMBINAAN PEMBERDAYAAN UMUM Pemberdayaan dimaksudkan agar segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RTBL dapat menjadi mandiri mengelola kawasan, pada tahap penyusunan, dan implentasi RTBLnya. § Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk pembinaan dalam rangka memandirikan berbagai pihak dan pemangku kepentingan melalui Sosialisasi, Disseminasi dan Pelatihan. §

4 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN C PELAKU UTAMA PEMBERDAYAAN Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara RTBL dan aparat pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk : § menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan RTBL, § Pemberdayaan dilaksanakan sejak tahap identifikasi, penyusunan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, pengendalian rencana dan pelaksanaan,

Lanjutan PEMBINAAN PEMBERDAYAAN oleh PEMERINTAH § Memberikan bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah § Memberi pelatihan, sosialisasi dan disseminasi kepada pemerintah daerah melalui dekon § Pelatihan penilaian bangunan dan lingkungan § Melakukan pendampingan penyusunan rencana aksi implementasi bangunan dan lingkungan § Mendorong percepatan pembangunan fisik melalui pecontohan fisik lingkungan, sarana dan prasarana lingkungan, RTH, bangunan dan kawasan cagar budaya.

Lanjutan PEMBINAAN PEMBERDAYAAN oleh PEMERINTAH PROVINSI § Meningkatkan kemampuan penyelenggara RTBL melalui sosialisasi, disseminasi dan pelatihan pendataan kawasan potensial dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan § Memfasilitasi penyusunan RTBL pada lokasi di kabupaten/kota § Pendampingan penyusunan rencana aksi implementasi RTBL melalui P 3 KP dan P 2 KH § Melaksanakan kegiatan stimulan melalui fisik percontohan

Lanjutan PEMBINAAN PEMBERDAYAAN oleh PEMERINTAH KAB/KOTA § Pendataan bangunan dan lingkungan dilakukan kepada penyelenggara RTBL dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara penyusunan profil kawasan. § Pelibatan tim ahli bangunan gedung dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan dan lingkungan dalam bentuk pemberian advis teknis § Pembangunan fisik prasarana dan sarana di kawasan RTBL dan mendorong peran masyarakat serta pemangku kepentingan untuk dapat membangun, memelihara hasil-hasil pembangunan.

4 D PEMBINAAN PEMBERDAYAAN METODE PEMBERDAYAAN Metode pemberdayaan melalui kegiatan sosialisasi, disseminasi, pelatihan dapat berupa : § Rembug Warga melalui FGD, dilakukan minimal dua kali selama penyusunan RTBL § Persuasif kepada Individu, mengajak kepada orangperorangan ikut berpartisipasi § Kegiatan Kerja Bhakti Massal, yang merupakan sifat gotong royong § Event-event dan Atraksi, dikemas sedemikian rupa untuk memberdayakan masyarakat.

4 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN E MEDIA PEMBERDAYAAN Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara RTBL dan aparat pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk : § menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan RTBL, § Pemberdayaan dilaksanakan sejak tahap identifikasi, penyusunan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, pengendalian rencana dan pelaksanaan,

3 Lanjutan PEMBINAAN PEMBERDAYAAN F RANGKUMAN § Pemberdayaan dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu : sosialisasi, disseminasi dan pelatihan terhadap para penyelenggara RTBL dan aparat pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota) untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan RTBL, § Metode pemberdayaan antara lain melalui rembug warga melalui Forum Group Discussion (FGD), persuasif kepada individu, kerja bakti masal, kegiatan event-event dan atraksi.

5 PEMBINAAN PENGAWASAN

5 PEMBINAAN PENGAWASAN A INDIKATOR KEBERHASILAN Dengan mengikuti mata pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu memahami pembinaan dalam bentuk pengawasan pemantauan atas penerapan produk peraturan terkait dengan penyelenggaraan RTBL.

5 B PEMBINAAN PENGAWASAN UMUM Kegiatan pemantauan dalam rangka penerapan peraturan dan ketentuan perundang-undangan dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan penyelenggaraan RTBL. § Bentuk pembinaan pengawasan dapat dilaksanakan diterapkan pada kawasan baik pada saat penyusunan RTBL, rencana teknis, pelaksanaan pembangunan fisik maupun pasca pembangunan §

5 PEMBINAAN PENGAWASAN C JENIS & BENTUK PENGAWASAN Pengawasan melalui pemantauan atas penerapan peraturan perundang-undangan, norma, standar, pedoman dan kriteria dalam penyelenggaraan RTBL terdiri dari : Pemerintah § Pemerintah Provinsi § Pemerintah Kabupaten/Kota, §

Lanjutan PEMBINAAN PENGAWASAN oleh PEMERINTAH § Pemantauan penerapan peraturan dan strategi penataan bangunan dan lingkungan (RTBL) § Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bangunan dan lingkungan secara nasional, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota § Memantau perkembangan kawasan yang telah di RTBL-kan dari kondisi sebelum dan setelah RTBL, § Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik yang melalui Dekon APBN

Lanjutan PEMBINAAN PENGAWASAN oleh PEMERINTAH KEBIJAKAN PEMBINAAN MELALUI RTBL :

Lanjutan PEMBINAAN PENGAWASAN oleh PEMERINTAH Peraturan PBL Bangunan Gedung Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penataan Bangunan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan Kawasan Permukiman Strategis Penyelenggaraan Penataan Bangunan Penataan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan Penyelenggaraan Penataan Lingkungan

Lanjutan PEMBINAAN PENGAWASAN oleh PEMERINTAH PROVINSI § Pemantauan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan RTBL di kabupaten/kota § Pemantauan dan evaluasi kesesuaian substansi peraturan bupati/walikota untuk penataan bangunan dan lingkungan terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara nasional § Mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat realisasi kegiatan sesuai Program Investasi yang telah disepakati § Mendampingi dan memberi advis teknis kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik

Lanjutan PEMBINAAN PENGAWASAN oleh PEMERINTAH KAB/KOTA § § § Penerapan peraturan perijinan secara konsisten seperti IMB, SLF untuk bangunan gedung Mempercepat pembentukan kelembagaan sesuai dengan amanat dalam perda Bangunan Gedung Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat kawasan tentang penerapan RTBL sebagai panduan rancang bangun Mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai rencana tata kota. Mengarahkan jalannya penyelenggaraan RTBL sesuai ketentuan yang berlaku di kabupaten/kota.

5 PEMBINAAN PENGAWASAN D RANGKUMAN Pembinaan pengawasan meliputi pemantauan dan penerapan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. § Macam peraturan yang memerlukan pemantauan antara lain peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan meteri PUPR, § Perbup/perwal RTBL yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, harus mengakomodir ketentuan teknis RTBL dan kepentingan masyarakat serta usulan dewan kelurahan. §

6 PENUTUP Pembinaan pengawasan meliputi pemantauan dan penerapan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. § Macam peraturan yang memerlukan pemantauan antara lain peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan meteri PUPR, § Perbup/perwal RTBL yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, harus mengakomodir ketentuan teknis RTBL dan kepentingan masyarakat serta usulan dewan kelurahan. §

demik ian Terim a Ka sih