Kelompok 2 Anissa Putri NPM 10515841 Firda Nur

Kelompok 2 Anissa Putri (NPM: 10515841) Firda Nur Zanah (NPM: 12515706) Gita Febriyanto (NPM: 17515770) Sarah Sabrina (NPM: 16515401) Tsanas Nabillah S (NPM: 1751552) Kelas: 1 PA 06

Pancasila sebagai Etika Politik

Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Apa itu Etika? Etika tidak sama dengan etiket. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas

Etika Deontologi Etika Teleologi Aliran-Aliran Etika Keutamaan tindakan dinilai baik atau buruk sesuai atau tidak dengan bahwa baik kewajiban buruk suatu tindakan dilihat dari tujuan atau akibat dari perbuatan itu tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk Digolongkan menjadi 2 yaitu : Egoisme Etis dan. Utilitarisme Besar Etika pengembangan karakter moral pada diri setiap orang

• Etika pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila Apabersifat itu Etika Pancasila? ? • Pancasila universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.

Nilai yang pertama adalah Ketuhanan Nilai yang kedua adalah Kemanusiaan Nilai yang ketiga adalah Persatuan Nilai Pancasila dalam Etika Pancasila Nilai yang Keempat adalah Kerakyatan Nilai yang kelima adalah Keadilan

Pengertian politik Etika Politik Legitimasi Kekuasaan negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari mempersoalkan politik sistem itu dankeabsahan diikuti dengan Pokok permasalahan etika politik Berkaitan dengan normamoral dari segi norma-norma pelaksanaan tujuan-tujuan itu kekuatan batin penguasa Alat pengukur etika politik yang Tugasnya untuk membantu agar berpancaran sebagai wibawa ke dilaksanakan oleh penguasa pembahasan masalah-masalah dalam masyarakat ditentukan oleh dijalnkan nilai, moral, dan ideologis dapat secara norma yang objektif berkembang dalam masyarakat Meliputi dua, yaitu ; 1. Legitimasi Etis membahas hukum dan kekuasaan 2. Legitimasi LEgalitas kekuasaan memiliki hati nurani, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Etika Politik Legitimasi Moral dalam Kekuasaan

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Politik Sebagai dasar filsafat Negara pancasila merupakan sumber moralitas

Nilai Kenikmatan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu bukan objek itu sendiri Kehidupan Max Schelerobjek, mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya Kejiwaan Kerohanian

Moral mos (mores) = kesusilaan, tabiat, kelakuan Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus Keagamaan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu Kesusilaan Sanksi dalam norma Kesopanan Hukum

1. 2. Moralitas. Individu Sosial 3. Moralitas Mondial Moralitas moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya.

Hubungan Nilai, Norma dan Moral

bersifat abstrak Nilai Dasar pelaksanaan nyatayaitu dari nilai memilikisecara nilai dasar, nilai-nilai dasar dan nilai berupa hakikat, esensi, intisari, nilai yanginstrumental menjadi pendoman atau makna pelaksanaan dari nilai dasar Nilai ditemukan dalam peraturan Nilai Dasar, Nilai, Instrumental, dandalam Nilai. UUD Praktis perundang-undangan Ditemukan 1945 berkaitan dengan suatu Instrumental Nilai Praktis berikutnya, yaitu dalam undang organisasi atau negara -undang sampai kedua peraturan di bawahnya ditemukan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan ketetapan MPR ditemukan dalam peraturan perundang-undangan

Dimensi Politis Manusia sebagai mahluk individu – sosial. Dimensi politis kehidupan Manusia.

Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Undang-Undang tentang larangan merokok Nomor 32 Tahun 2010 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Setiap orang berhak untuk bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan dan merncemari lingkungan udara. Pasal 5 Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok; Perokok berkewajiban untuk merokok pada tempatnya dan tidak merokok pada kawasan dilarang merokok. Jadi, pelanggar dari peraturan ini harus diberi sanksi tegas, bisa berupa teguran bahkan juga hukum pidana berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200. 000, 00 (dua ratus juta rupiah), (UU No. 32 Bab IV Tahun 2010). Contoh Kasus

Terima Kasih