KELOMPOK 1 v INDAH PERMATA SARI 1814190011 v

KELOMPOK 1 v. INDAH PERMATA SARI 1814190011 v. ADINDA MAHARANI SALSABILA 1814190017 v. AMALINA HANUN 1814190028 v. AHMAD NAUFAL AZZAMI 1814190088 v. SALSABILA FERNANDA 1614190097

KASUS PT. MEGASARI MAKMUR � ini bermula pertama kalinya karena PT. Megasari Makmur membuat suatu produk yaitu obat anti nyamuk HIIT yang mengandung bahan berbahaya. Obat HIIT ini adalah obat anti nyamuk terampuh dengan harga minim pada saat itu. � Kasus ini menyebabkan gangguan kesehatan dan sudah terbukti terdapat 1 korban pada kasus ini yang disebebkan menghirup obat anti nyamuk HIIT yang mengandung propoxur dan disklorvos � Alhasil, lembaga bantuan kesehatan umum melaporkan PT. Megasari Makmur dalam kasus ini ke kepolisan dan setelah itu obat nyamuk hiit diberhentikan paksa peredarannya � Setelah itu, PT. Megasari Makmur harus bertanggung jawab atas kasus ini dan berurusan oleh hukum. Oleh sebab itu, PT. Megasari Makmur tekena pelanggaran beberapa pasal dan harus melanjuti proses hukum yang ada.

1. Governance System Governance system dapat diartikan bahwa sistem yang mengelola dengan baik sehubung dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. Governance system merupakan suatu tata kekuasaan yang terdapat didalam perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu : � Commitment on Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku � Governance Structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku

� Governance Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan � Governance Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut Dalam kasus PT. Megasari Makmur, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan.

2. Budaya Etika Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture (budaya perusahaan). Corporate culture (budaya perusahaan) merupakan konsep yang berkembang dari ilmu manajemen serta psikologi industry dan organisasi. Budaya perusahaan adalah suatu system dari nilai-nilai yang dipegang bersama tentang apa yang penting serta keyakinan tentang bagaimana dunia itu berjalan. Menurut Kotler (1997) budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu dan pengaturan kantor.

3. Mengembangkan Struktur Korporasi Dalam mengembangkan struktur etika korporasi, suatu perusahaan harus memiliki good corporate governance. Good corporate governance adalah tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi setiap kegiatan perusahaan agar dapat memenuhi keinginan dari masyarakat yang bersangkutan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Pemerintah tentu ikut serta dalam mengembangkan struktur etika korporasi, salah satunya dengan menyusun Pedoman Umum Good Corporate Governance. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, terdapat acuan-acuan bagi perusahaan dalam menjalankan etika korporasinya, salah satu contohnya terdapat dalam pedoman perilaku, antara lain: � Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi dan pihak lainnya.

� Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan hadiah ataupun donasi kepada pejabat negara atau individu yang mewakili mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. � Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. � Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan diproses secara wajar dan tepat waktu. � Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham.

4. Kode Perilaku Korporasi (Corporate Code of Conduct) Code Of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan system nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders. Dalam kasus kelompok ini yaitu kasus pada PT. Megasari Makmur sudah sangat dipastikan kalau kasus yang berada di PT tersebut sudah sangat melanggar beberapa pelanggaran yang ada di peraturan beretika dalam berbisnis.

5. Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi (Corporate Code of Conduct) Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pedoman ini. Pembentukan Dewan Kehormatan (terdiri dari unsur Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang ditunjuk, dan Serikat Pekerja) dan mekanisme kerjanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi sangat perlu dilakukan secara rutin sehingga perusahaan selalu berada dalam pedoman dan melakukan koreksi apabila diketahui terdapa kesalahan. Apabila perusahaan menemukan adanya pelanggaran Code of Conduct maka tahap pelaporannya adalah : � Setiap individu wajib melaporkan setiap pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. � Dewan Kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran pedoman perilaku perusahaandan melaporkannya kepada Direksi dengan bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan � Dewan Kehormatan wajib memberikan pelindungan terhadap pelapor

Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Menurut Sony Keraf (1998) 1. PRINSIP OTONOMI � Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis maka dikatan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. � Dalam kasus PT. Megasari Makmur, beberapa pihak ada yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi pabrik. Mereka sadar atas apa yang dilakukannya salah dan tidak baik makanya perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya.

2. PRINSIP KEJUJURAN � Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait. � Dengan adanya prinsip kejujuran diatas, tentunya memang semua oknum dalam perusahaan telah melanggar prinsip kejujuran karena telah merugikan banyak konsumen yaitu dengan menggunakan bahan –bahan aktif berbahaya dalam product obat anti-nyamuk tersebut yang menyebabkan beberapa akibat fatal yaitu gangguan kesehatan dan paling parahnya dapat menyebabkan kanker hati dan kanker lambung.

3. Prinsip Keadilan � Adil dalam hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk endapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus berkonstribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. � dengan adanya Prinsip Keadilan diatas, memang sudah pasti semua pihak yang ada didalam nya pun ikut serta dalam melanggar etika berbisnis tersebut dengan menggunakan beberapa zat aktif kedalam produk nya yang berakibat fatal bagi para pelanggan yang menggunakannya. bahkan sudah ada 1 korban yang jaruh sakit akibat pelanggaran tersebut.

4. Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle) � Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam praktiknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana pengusaha ingin mendapat untung dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. � Dalam kasus ini seharusnya PT Megasari Makmur tidak menggunakan zat aktif yang dilarang karna akan merugikan konsumen. Mencari keuntungan boleh saja tapi yang tepenting adalah kepuasan dan kualitas produk yang baik untuk para konsumen karena yang terpenting adalah konsumennya dulu, jika kita memproduksi sebuah produk dengan zat yang aman dan juga kualitas yang baik maka konsumen pun akan terus memakai produk yang kita produksi dan akan saling menguntungkan antara konsumen dengan perusahaan tersebut.

5. Prinsip Integritas Moral � Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. � Dalam Prinsip Integritas Moral, PT. MAGASARI MAKMUR sudah melanggar etika berbisnis, dengan menggunakan zat aktif kedalam produk tersebut yang mengakibatkan memakan 1 orang korban.

�Bertens (2013) mengemukakan tiga ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu : 1. Hati Nurani 2. Kaidah emas 3. Pemilihan umum

1. Hati nurani � Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dengan mengingkari hati nuraninya, secara tidak langsung dia juga menghancurkan integritas pribadinya. � Pada kasus PT Megasari Makmur adalah contoh perusahaan yang tidak memakai prinsip hati nurani karena perusahaan tersebut memakai zat yang berbahaya untuk bahan bakunya seperti pestisida yang efeknya dapat menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung sudah terbukti bahwa PT Megasari Makmur hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memikirkan kesehatan konsumennya.

2. Kaidah Emas � Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan Kaidah Emas (positif), yang berbunyi : "Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan" mengapa? Karena tentunya siapapun menginginkan dirinya diperlakukan dengan baik. Namun orang tersebut akan berperilaku dengan baik (dari sudut pandang moral). Rumusan Kaidah Emas secara negatif : "Jangan perlakukan orang lain, apa yang Anda sendiri tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda". Dari kaidah ini terjadi bahwa seseorang tidak konsisten dalam tingkah laku, bila dia melakukan sesuatu terhadap orang lain, dia tidak mau akan sesuatu yang buruk dilakukan terhadap dirinya. Namun, dia berperilaku dengan cara yang tidak baik (dari sudut pandang moral).

�Dalam kasus ini, kaidah emasnya adalah orang harus berbuat baik jika ingin di nilai orang dengan baik (positif). PT MAGASARI MAKMUR dapat menjual produk obat nyamuk dengan banyak karena murah dan tahan lama, Namun negatifnya adalah jangan melakukan keburukan jika tidak ingin dinilai orang lain buruk. Seperti yang sudah diktahui bahwa PT MAGASARI MAKMUR sudah memakan korban.

3. Pemilihan Umum � Pemilihan umum adalah untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilai. Cara ini bisa disebut juga audit sosial. Sebagaimana melalui audit dalam arti biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan, demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. � Dalam kasus ini, tentunya PT. Megasari Makmur sudah menuai negative perspektif dari masyarakat. Dikarenakan perusahaan ini tidak bisa selective dalam mengeluarkan suatu produk yaitu baik atau buruknya suatu bahan dalam produk. Sehingga, dengan peristiwa ini pastinya masyakarkat akan menilai buruk kualitas perusahaan ini karena kesalahan yang mereka perbuat.

Lima Prinsip Dasar Etika Untuk Akuntan a). Integritas : Bersikap Lugas dan Jujur Dalam Semua Hubungan Profesional dan Bisnis. � Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

�Dalam kasus ini, PT. Megasari Makmur tidak memenuhi prinsip integritas. Sebab, perusahaan ini tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam hasil product yang ia jual ke konsumen. Perusahaan ini sudah menghancurkan kepercayaan masyarakat pada product perusahaannya sendiri, dan juga perusahaan ini lebih mementingkan keuntungan pribadi dan mengesampingkan keselamatan serta kesehatan konsumen yang menyebabkan 1 korban pada kejadian ini. Alhasil, obat anti-nyamuk hiit dari PT. Megasari Makmur harus ditarik ari peredaran dan perusahaan ini harus bertanggung jawab pada pasal-pasal yang berlaku di jalur hokum.

b). Objektivitas : tidak mengompromikan pertimnbangan professional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya ari pihak lain � Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. � kalau menyangkut kasus yg dilakukan PT tersebut, anggota atau pekerjanya tidak melakukan objektivitas dengan benar karena anggota nya bekerja dibawah tekanan, tidak jujur dengan menggunakan zat aktif yg berakibat fatal bagi orang yang menghirup zat aktif berbahaya yang ada didalam produk nya

c). Kompetensi dan kehati-hatian professional untuk : 1. 2. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku • Dalam kasus ini, PT. Megasari Makmur tentu tidak memenuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Karena, perusahaan bisa menjual bebas produk yang dapat berdampak buruk pada konsumen. Seharusnya perusahaan mengkaji ulang zat-zat yang terkandung didalam produknya tersebut. Walaupun perusahaan sudah menarik semua produk-produknya tapi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kualitas produk tersebut yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri,

d). Kerahasiaan : menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan professional dan bisnis � Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Seorang akuntan tidak boleh Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Informasi yang diperoleh baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. � Seperti halnya dalam kasus PT Megasari Makmur, seorang akuntan tidak boleh membocorkan atau membeberkan permasalahan yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut tanpa seizin pemilik perusahaan, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut.

e). Perilaku professional : mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang iketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan � Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang Akuntan Profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Hal ini termasuk perilaku, yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan, yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi.

� Dalam kasus ini, PT harus mendapatkan informasi yang cukup, jelas, tepat, dan teliti terhadap suatu produk, agar konsumen mendapatkan kepercayaan dari PT MAGASARI MAKMUR, sehingga reputasi perusahan baik dimata konsumen. Kemudian pada akhirnya terdapat penyelesaian dalam kasus ini yaitu, pihak produsen (PT. Megasari Makmur) menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT Aerosol Baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT Aerosol Baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari Pemerintah. Pada tanggal 08 September 2006 Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT Aerosol Baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga (N 0. RI. 2543/92006/S). Sementara itu pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia

KESIMPULAN � PT. Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –sungguh karena produk tersebut masih ada dipasaran. � Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis yang dilakukan oleh PT. Megarsari Makmur yaitu Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberi tahu penggunaan dari produk tersebut yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki /digunakan ruangan tersebut. � Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.