KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ BIRO KEPEGAWAIAN
KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Berdasarkan Perpres 54/2010 jo 4/2015 pasal 130 dan Perka LKPP 5/2012 jo 5/2015 pasal 3 ayat (1), Menteri/Pimpinan Daerah/Pimpinan Institusi wajib membentuk ULP yang bersifat permanen paling lambat TA. 2014. Kementerian PUPR tahun 2015 membentuk ULP permanen melekat dalam struktur Biro Pengelolaan BMN dan LP Secara struktur belum sepenuhnya mandiri Karena dibawah Eselon I (Setjen) Kelembagaan ULP masih sekedar formalitas/belum optimal Arah kebijakan kelembagaan ULP : a. Lembaga yang mandiri, permanen dan struktural. b. Anggaran yang memadai c. Anggota Pokja mayoritas JFT d. Menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi
Memiliki anggaran yang memadai 3 Sebagian besar atau seluruh anggota kelompok kerja telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional PPBJ dan/atau memiliki kompetensi PBJ 4 Perluasan peran : tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah KELEMBAGAAN IDEAL Center Of Exellence PBJP SD M Pe Ja ng PB fun an PB J g P gka J & K en tan om ge pe lol te a ns i S N pu eba sa ga ti ip nf e or m m bin as a i. P & BJ 2 F An IN M gg AN S en ar cu an IAL ku pi P PE ER RA LUA N SA 1 Menjadi lembaga yang mandiri, permanen dan struktural KE LE In M Pe stit BA St rm usi G AA ru an M kt e an N ur n al da diri n , ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PBJP
ARAH KEBIJAKAN SDM PBJ Sebelumnya/Saat Ini Ø Panitia/ Ad-hoc Yang Diperlukan Ø Permanen/ Berkelanjutan Anggota Pokja dari Satker Anggota Pokja dari unit PBJ Ø Sampingan & rawan intervensi Ø Profesional & mandiri Pokja merangkap pegawai Satker (pekerjaan sampingan), potensi konflik kepentingan Ø Tidak focus Pekerjaan utama di Satker selain pekerjaan sambilan di Pokja Ø Tidak ada pengakuan kompetensi Anggota Pokja bisa diisi oleh pejabat maupun pelaksana manapun di Satker Ø Tidak ada karier Keanggotaan Pokja tugas tambahan, sewaktu-waktu bisa dicopot Pokja pegawai unit PBJ, full time, tidak ada kepentingan Ø Fokus Pekerjaan utama fokus di unit PBJ Ø Ada pengakuan kompetensi Anggota Pokja JFT PBJ yang dibekali kompetensi profesi, sertifikasi, dan diakui keahliannya Ø Jenjang karir JFT PBJ memiliki jenjang dan kepastian karier dengan Angka Kredit
OPERASIONALISASI KEBIJAKAN NASIONAL KELEMBAGAAN PBJ q LKPP kedepan ingin memiliki ULP di luar Kementerian/Lembaga/Daerah. q Langkah awal, LKPP mendorong ULP Mandiri di masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah. q Bentuk organisasi yang direkomendasikan oleh LKPP adalah Pusat. q MCAI bersama KPK mendorong pembentukan Pusat PBJ di Kementerian percontohan dan Daerah. q Kementerian yang menjadi percontohan : Kemen PUPR, Kemenhub, dan Kemenkeu, karena sifat paket pengadaannya memiliki karakteristik tersebar dan bernilai besar.
Draft Revisi Perpres 54/2010 Unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) bertugas melaksanakan pembinaan barang/jasa serta pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa (Draft Revisi Perpres 54/2010) Draft revisi Perpres 54/2010 pembentukan UKPBJ: a. UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. UKPBJ bertugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa; c. Bentuk UKPBJ yaitu Biro/Pusat/Badan atau bentuk struktural lainnya.
STRATEGI KELEMBAGAAN YANG AKAN DIGUNAKAN (USULAN AWAL) Tahun 2017 • dibentuk Biro Pengadaan Barang Jasa melalui Permen PUPR. Biro ini didukung ULP Adhoc. Tahun 2018 • dilakukan penyiapan kelembagaan, anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk pembentukan Pusat PBJ. Tahun 2019 • dibentuk Pusat PBJ dan UPT-nya (ULP Mandiri)
ALTERNATIF (USULAN LANJUTAN) BENTUK KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) 1 Pusat Pengelolaan Barang dan Jasa 2 Biro Pengelolaan Barang dan Jasa 3 Direktorat Pengelolaan Barang dan Jasa
PRASARAT & IMPLIKASI REORGANISASI PADA SETIAP ALTERNATIF 1 Pusat Pengelolaan Barang dan Jasa 2 Biro Pengelolaan Barang dan Jasa 3 Direktorat Pengelolaan Barang dan Jasa Karena pengusulan Pusat baru, maka perlu persiapan sumber daya yang matang (sarana prasarana, SDM, penganggaran, dll) Dengan asumsi seluruh fungsi Biro eksisting telah tepat fungsi dan ukuran, maka Biro PBJ akan menggeser fungsi Biro lain yang telah sesuai. Ditjen Pembiayaan Perumahan perlu diekstensifikasi fungsinya menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, untuk dapat menampung Direktorat PBJ dalam salah satu sub strukturnya Perlu melakukan perubahan kedua atas Permen PUPR 15/PRT/M/ 2015
MASUKAN BIRO KEPEGAWAIAN Hasil kesepakatan Jakarta Forum I, PBJ merupakan fungsi technostructure (dukungan teknis bersifat substansif kepada internal instansi), dimana unit yang melaksanakan fungsi technostructure berbentuk Badan/Pusat (Perpres 7/2015) Melihat proyeksi pengembangan fungsi PBJ, bentuk organisasi yang fleksibel terhadap penyesuaian struktur adalah Pusat, melalui penambahan UPT Setjen sebanyak-banyaknya memiliki 7 Biro (Perpres 7/2015), saat ini Setjen Kemen PUPR telah memiliki 7 Biro dengan beban tugas yang cukup berat, sehingga lebih memungkinkan menambah Pusat Dalam perspektif kelembagaan, organisasi PBJ dinilai paling tepat berbentuk Pusat (dengan penambahan 1 struktur UPT yang berfokus pada sistem informasi PBJ)
PERBANDINGAN UMUM ASPEK Alokasi Fungsi Ideal SDM BIRO Terdiri dari maksimal 4 (empat) bagian Kebutuhan hanya utk mengisi formasi Biro (tidak perlu perekrutan SDM ULP di Provinsi karena ULP bersifat ad hoc) Hanya untuk di Biro Sarana Prasarana Independensi Kurang independen dan mandiri & Kemandirian Penguatan Struktur Organisasi Pengelolaan karier dan kompetensi Tidak dapat menambah UPT Tersebar PUSAT DIREKTORAT Terdiri dari maksimal 1 (satu) bagian dan 2 (dua) bidang, sehingga untuk mensupport kekurangan fungsi bidang maka ditambah dengan 1 (satu) Balai di Pusat. Pada tahap awal, kebutuhan hanya utk mengisi formasi Pusat dan Balai Selanjutnya dibutuhkan penambahan SDM mengikuti penambahan UPT /ULP Mandiri Selain utk Pusat dan 1 Balai pada tahap awal, selanjutnya dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana di daerah mengikuti penambahan UPT Lebih independen dan mandiri (struktur tidak berada di bawah Es 1, jabatan tdk dirangkap) Dapat menambah UPT Terdiri dari maksimal 4 (empat) Subdit dan satu Subbagian Tata Usaha Fokus Tersebar Kebutuhan hanya utk mengisi formasi Direktorat (tidak perlu perekrutan SDM ULP di Provinsi karena ULP bersifat ad hoc) Hanya untuk di Direktorat Kurang independen dan mandiri Dapat menambah UPT
PERBANDINGAN JENIS ULP Organisasi Jenis ULP § Biro § Direktorat ULP Adhoc (Eksisting) § Pusat ULP Mandiri (Independen) ULP ADHOC (Eksisting) Struktur menempel pada Balai/Balai Besar Keanggotaan Pokja dari orang Satker yang merangkap Seluruh tahapan pengadaan punya potensi dilakukan oleh orang yang sama karena rangkap keanggotaan Implementasi fungsi ULP sangat terbatas Kinerja kurang optimal karena pegawainya merangkap Potensi konflik kepentingan karena rngkap anggota cukup besar ULP MANDIRI (Independen) Struktur berdiri sendiri Keanggotaan Pokja independen diluar struktur Satker Ada pembagian wewenang dengan Satker dalam masing-masing tahapan pengadaan Implementasi fungsi ULP secara ideal Kinerja lebih optimal karena pegawainya fokus Potensi konflik kepentingan dapat diperkecil karena bukan rangkap anggota
SUMMARY …(1) ALT I BENTUK ORGNSS BIRO KELEBIHAN o Penyesuaian bentuk kelembagaannya lebih mudah karena format Biro adalah format yang baku. o ULP Ad Hoc, sehingga tidak memerlukan tambahan sumber daya di daerah. KEKURANGAN o Fungsi layanan PBJ sebagai technostructure tidak dapat dijalankan oleh Biro (supporting). o Saat ini jumlah Biro sudah maksimal (7 Biro sesuai Perpres No. 7 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat 1), sehingga pembentukan Biro PBJ akan mengeliminasi eksistensi Biro eksisting. o Berada di bawah struktur Eselon I, sehingga kurang independen. o Tidak ada peluang untuk menambah struktur operasional. o Bentuk ULP Adhoc secara struktur tidak mandiri/independen.
ALT II III BENTUK ORGANISASI PUSAT SUMMARY …(2) KELEBIHAN KEKURANGAN o hasil kesepakatan di Jakarta Forum o Jumlah unit eselon III Pusat hanya I oleh MCA-Indonesia bahwa PBJ 3 (tiga) unit, lebih sedikit jika adlh fungsi technostructure, dibanding bentuk Biro dan bentuk Pusat sesuai. Direktorat. o Pusat secara struktur langsung o Masih diperlukan penambahan dibawah Menteri. Hal ini sejalan sumber daya ke depan untuk dengan arah pengembangan LKPP pembentukan ULP mandiri. dan MCAI yang menginginkan unit organisasi PBJ bersifat mandiri. o Dapat menambah struktur operasional dalam bentuk UPT. o Fleksibel, karena dapat dibentuk dan dibubarkan sesuai kebutuhan. o ULP lebih Independen dengan struktur yang mandiri. o Struktur telah tersedia karena DIREKTORAT merupakan restrukturisasi tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. o Sama seperti Pusat, terdapat peluang untuk menambah struktur operasional. o Fungi technostructure yang diamanatkan kepada struktur yang menjalanan fungsi operating core (Direktorat), akan menurunkan kapasitas fungsi pelayanan eksternal yang dimiliki. o Berada di bawah struktur Eselon I, sehingga kurang independen.
Biro Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGADAAN BARANG/JASA BIRO PENGADAAN BARANG JASA Alt 1 BAGIAN PROGRAM DAN UMUM CATATAN : A. Fungsi ULP Masih Ad Hoc dengan penerapan Pokja panel SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN PROGRAM BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM DAN DATA SUBBAGIAN PENGELOLAAN SISTEM SUBBAGIAN LAYANAN PENGGUNA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA ULP (PUSAT: 1, PROVINSI: 33) ULP (PUSAT: 1, PROVINSI: 34) JABATAN FUNGSIONAL (KELOMPOK KERJA) BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN UMUM BAGIAN PEMBINAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KONSTRUKSI SUBBAGIAN MONEV DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KONSULTANSI SUBBAGIAN STANDARISASI SUBBAGIAN BARANG/ JASA LAINNYA DAN KATALOG JABATAN FUNGSIONAL (KELOMPOK KERJA)
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGADAAN BARANG/JASA BIRO PENGADAAN BARANG JASA Alt 2 BAGIAN PROGRAM DAN UMUM CATATAN : A. Fungsi ULP Masih Ad Hoc dengan penerapan Pokja panel SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PROGRAM BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM DAN DATA SUBBAGIAN PENGELOLAAN SISTEM SUBBAGIAN LAYANAN PENGGUNA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA ULP (PUSAT: 1, PROVINSI: 33) ULP (PUSAT: 1, PROVINSI: 34) JABATAN FUNGSIONAL (KELOMPOK KERJA) BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN UMUM BAGIAN PEMBINAAN BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN KONSTRUKSI SUBBAGIAN PENGATURAN TEKNIS PENGADAAN SUBBAGIAN MONEV DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KONSULTANSI SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM SUBBAGIAN STANDARISASI SUBBAGIAN BARANG/ JASA LAINNYA DAN KATALOG SUBBAGIAN PELAYANAN SANGGAH JABATAN FUNGSIONAL (KELOMPOK KERJA)
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT PENGADAAN BARANG JASA Alt 1 BAGIAN PROGRAM DAN UMUM CATATAN : A. Penambahan UPT–PBJ (34 Daerah, 1 Pusat) SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN SISTEM DAN DATA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN SUBBIDANG PENGELOLAAN SISTEM SUBBIDANG PERENCANAAN MONEV DAN PELAPORAN SUBBIDANG PEMBINAAN SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA DAN DATA BALAI LAYANAN PBJ (PUSAT: 1, PROVINSI: 34) SUBBAGIAN TU JABATAN FUNGSIONAL (KELOMPOK KERJA) SUBBAGIAN UMUM
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT PENGADAAN BARANG JASA Alt 2 BAGIAN PROGRAM DAN UMUM CATATAN : A. Penambahan UPT–PBJ (34 Daerah, 1 Pusat) SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN SISTEM DAN DATA BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBIDANG PENGELOLAAN SISTEM SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA DAN DATA BIDANG PEMBINAAN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN STANDAR SUBBIDANG KONSTRUKSI, BARANG/JASA LAINNYA SUBBIDANG MONEV DAN PELAPORAN SUBBIDANG KONSULTANSI DAN KATALOG BALAI LAYANAN PBJ (PUSAT: 1, PROVINSI: 34) SUBBAGIAN TU JABATAN FUNGSIONAL (KELOMPOK KERJA) SUBBAGIAN UMUM
- Slides: 20