KELEMBAGAAN OLEH Drs IKRAM M Si 1 KELEMBAGAAN

KELEMBAGAAN OLEH : Drs. IKRAM, M. Si 1

KELEMBAGAAN Menurut Uphoff (1986: 8 -9), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat interchangeably. Secara keilmuan, social institution dan social organization berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, social form, dan lain-lain yang relatig sejenis. 2

PENGERTIAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI Kata “kelembagaan” merupakan padanan dari kata Inggris institution, atau lebih tepatnya social institution; sedangkan “organisasi” padanan dari organization atau social organization. 3

Social institution Menurut Soemardjan dan Soemardi (1964: 61) “…belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’… Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’, ada pula yang ‘bangunan sosial. 4

Ketidaksepahaman Organisai Dan Kelembagaan • Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para ahli. Persoalannya terletak pada karena tekanan masing-masing orang yang berbeda-beda, atau sering mempertukarkan penggunaannya. 5

Lanjutan. . • Kata “institution” sudah dikenal semenjak awal perkembangan ilmu sosiologi. Frasa seperti capital institution dan family intitution sudah terdapat dalam tulisan soiolog August Comte sebagai bapak pendiri ilmu sosiologi, semenjak abad ke 19. • Di sisi lain, konsep organisasi dalam pengertian yang sangat luas, juga merupakan istilah pokok terutama dalam ilmu antropologi 6

Pendapat beberapa ahli • Aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (ruttan dan hayami, 1984). • Suatu himpunan atau tatanan norma–norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma prilaku, nilai budaya dan adat istiadat (uphoff, 1986). 7

KESIMPULAN Lembaga adalah Suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. 8

Unsur kelembagaan • Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; • Norma tingkah laku yangmengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur; • Peraturan dan penegakan aturan/hokum; 9

Lanjutan • Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota; • Kode etik; • Kontrak; • Pasar; • Hak milik (property rights atau tenureship); • Organisasi; • Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan. 10

OBJEK KAJIAN KELEMBAGAAN Ada tiga objek pokok yang berbeda yang dibicarakan dalam hal ini. Apa yang disebut Koentjaraningrat dengan wujud ideel kebudayaan atau Colley menyebutnya dengan public mind (Soemardjan dan Soemardi, 1964: 75), atau Gillin dan Gillin menyebutnya dengan: -Cultural; -Struktur; -Nilai dan norma. 11

KAJIAN KELEMBAGAAN Menurut Knight (1952: 51) Kelembagaan memiliki dua bentuk, yaitu: 1. Sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri; serta 2. Sesuatu yang datang dari luar yang sengaja dibentuk. POLANYA Folkways Mores Custom Norm 12

PEMBEDAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI 1. Relasi yang berpola di satu bagian; 2. Norma dan nilai di bagian lain yang terjadi dalam kehidupan sosial. 13

RAGAM PEMBEDAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI Ø Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. Ø Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas. Ø Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinuum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Ø Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. 14

LEMBAGA ATAU KELEMBAGAAN Istilah kelembagaan memberi tekanan kepada 5 hal : 1. Kelembagaan berkenaan dengan seuatu yang permanen. 2. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. 3. Berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat mores (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (establish way of behaving). 4. Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. 5. Kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. 15

ORGANISASI ATAU KEORGANISASIAN 1. 2. 3. 4. Ada 5 tekanan yang diberikan kepada Istilah organisasi atau keorganisasian: Istilah organisasi sosial (social organization) diartikan sebagai kesalinghubungan antar bagian, yang dinilai esensial bagi tercapinya suatu kesatuan sosial, baik pada satu grup kecil, komunitas, maupun masyarakat yang lebih luas. Berkenaan dengan aspek peran. Berkenaan dengan struktur. Selain posisi dan tugas, ‘tujuan’ juga menjadi penentu yang pokok dalam suatu organisasi sosial. 5. Formalitas. 16

BATASAN “KELEMBAGAAN” YANG LEBIH OPERASIONAL 17

Rekonseptulasisasi sesuai dengan padanan penggunaan konsep dengan berpedoman kepada sistematika konsep di berbagai literatur Terminologi dalam literatur berbahasa Inggris Terminologi dalam literatur berbahasa Indonesia Terminologi semestinya Materi di dalamnya 1. Institution Kelembagaan, Lembaga Norma, nilai, regulasi pemerintah, pengetahu-an institusi 2. Institutional Kelembagaan, petani tentang regu-lasi, dll. Kelembagaan Hal-hal berkenaan dengan lembaga Organisasi Contoh: kelompok tani, koperasi, asosiasi peta-ni institusi 3. Organization Organisasi, lembaga 4. Organizational Keorganisasian, kelembagaan berdasar komoditas Keorganisasian Hal-hal berkenaan dengan organisasi, misalnya perihal ke-pemimpinan, keanggo-taan, manajemen, dan keuangan organisasi. 18

ANALISIS KELEMBAGAAN 19

Analisis Kelembagaan” Kelembagaan dapat dibagi atas dua aspek, yaitu: • Aspek kelembagaan (nilai, norma, aturan, etika, dll); • Aspek keorganisasian (otoritas, keanggotaan, struktur, peran, wewenang, dll). 20

Pendekatan yang keliru dalam Pengembangan Kelembagaan • • • Kelembagaan-kelembagaan dibangun untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal; Kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol dari pelaksanaan program; Struktur yang dibuat relatif seragam; Pembinaan yang dijalankan cenderung individual (konsep trickle down effect ); Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. 21

Lanjutan • • • Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding non- material atau merupakan perubahan yang materialistis. Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yang ada sebelumnya. Kelembagaan pendukung untuk usaha pertanian tidak dikembangkan dengan baik, karena struktur pembangunan yang sektoral. 22

Pembangunan Pertanian Salah Datang Dari Pola Pikir Berikut: • Kelembagaan lokal dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai, karena modernisasi. • Menganggap bahwa pertanian adalah permasalahan individual, bukan permasalahan kelembagaan • Menganggap bahwa permasalahan kelembagaan ada di tingkat petani belaka, bukan pada superstrukturnya 23

Lanjutan • Kesatuan administrasi pemerintahan dipandang sebagai satu unit interaksi sosial ekonomi pula. • Pedagang dipersepsikan “buruk” dalam pengembangan usaha pertanian • Lebih berorientasi kepada produksi 24

Tiga Pilar Sebagai Elemen Sosial Pokok • Pemerintah, • Komunitas, • Dan pasar. Ketiganya direpresentasikan menjadi kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. 25

Perbedaan Aspek. Komunitas Pemerintah Pasar 1. Orientasi utama Pemenuhan Melayani penguasa Keuntungan (profit kebutuhan hidup dan masyarakat komunal oriented). 2. Sifat kerja sistem, Demokratis Monopolis Kompetitif. berdasarkan kesetaraan sosialnya. 3. Sandaran kontrol Kultural (cultural Pemaksaaan Penuh perhitungan sosial compliance) ( sif coer compliance)(renumeration compliance). 4. Bentuk simbol Mistis Pseudorealis Realis yang diterapkan 5. Bentuk norma dan Komunal Modifikasi. 26

Dua hal untuk menilai kinerja kelembagaan • Yaitu produknya sendiri berupa Jasa atau material • Dan faktor manajemen yang membuat produk tersebut bisa dihasilkan 27

Empat Dimensi Untuk Mempelajari Suatu Kelembagaan Institutional Assessment • Satu, kondisi lingkungan eksternal (the external environment). • Kedua, motivasi kelembagaan (institutional motivation). • Tiga, kapasitas kelembagaan (institutional capacity). 28

UPAYA MERUMUSKAN MODEL KELEMBAGAAN Menurut Janssen (2002), terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk memahami pembaruan kelembagaan, yaitu: • Idenfikasi perubahan yang terjadi pada lingkungan • Pelajari modifikasi apa yang dilakukan kelembagaan • Evaluasi kualitas dan keefektifan dari sistem. 29

Beberapa Kunci Pengembangan Kelembagaan • Dibutuhkan iklim makro yang ‘sadar kelembagaan”. • Objeknya adalah kelembagaan, bukan individu. • Membangun kelembagaan baru: apakah berupa penggantian atau tambahan. • Menggunakan dan memperkuat “modal sosial”. • Memperbaiki kelembagaan yang rusak 30

Perencanaan Sosial • Perencanaan sosial adalah usaha sadar dalam menentukan urutan operasional untuk mencapai perbaikan sosial yang diinginkan. Pemerintah dapat menggunakan beberapa opsi strategi, yaitu yang bersifat filantropis melalui ajakan-ajakan moral, atau secara reformis dengan melakukan intervensi langsung dengan meningkatkan fungsi kelembagaan-kelembagaan. 31

Struktural dan Kultural Pengembangan Kelembagaan Ada dua jalan utama bagaimana kelembagaan terbentuk, yaitu melalui aspek kelembagaan atau melalui aspek keorganisasian. 1. Jalan pertama terjadi pada kelembagaan yang bersifat pokok dan seolah tumbuh dengan sendirinya (crescive tution)insti, 2. Jalan kedua karena adanya kebutuhan yang dirasakan (enacted institution) bersifat alamiah dan jalan kedua bersifat rekayasa. 32

Pengembangan Kelembagaan Penunjang Beberapa Panduan Untuk Di Lahan Lebak Secara, indikatif seluruh kelembagaan yang terdapat dalam dunia pertanian di lahan rawa lebak dapat dikelompokkan atas tiga sifat dasar kelembagaan sebagai berikut: 1) Kelembagaan-kelembagaan yang memiliki sifat dasar “kelembagaan komunitas”yang sedang bertransformasi menuju bentuk ”kelembagaan pasar” 2) Kelembagaan-kelembagaan yang liki memisifat dasar kelembagaan “pemerintah” daerah yaitu: penyuluhan, dinas pertanian, dan pemerintah. 33

Lanjutan 3). Kelembagaan-kelembagaan dengan sifat dasar sebagai “kelembagaan pasar”. 34

Perlu Upaya untuk Mentransformasi Kelompok Tani ke dalam Struktur dan Norma Kelembagaan Pasar • Penerapan pendekatan learning process dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan memilih strategi pengembangan kelembagaan. Menurut uphoff (1986) tergantungkepada kapasitas pelaksananya dan kelembagaan yang sudah terbentuk (existing condition). Pendekatan yang umum selama ini adalah berupa blue print approach. 35

Kelembagaan Permodalan dengan Pengembangan Disiplin • Kunci keberhasilannya adalah berhasil membangun hubungan horizontal dan vertikal (aspek keorganisasian), selain disiplin pelaksana dan pesertanya(aspek ). Kelembagaan Seluruh peserta dikelompokkan ke dalam kelompok kecil (pada lima orang). 36

MODAL SOSIAL Oleh: Drs. IKRAM, M. Si 37

MODAL SOSIAL Modal sosial (social capital) didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok. 38

Dimensi Modal Sosial q Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). q Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999). 39

TIPOLOGI MODAL SOSIAL • Modal Sosial Terikat (Bonding Social Capital) Modal sosial terikat adalah cenderung bersifat eksklusif (Hasbullah, 2006). Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi ke dalam (inward looking) dibandingkan dengan berorientasi keluar (outward looking). 40

Modal Sosial yang Menjembatani (Bridging Social Capital) Mengikuti Hasbullah (2006), bentuk modal sosial yang menjembatani ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. 41

PARAMETER q. Kepercayaan q. Norma q. Jaringan 42

Indikator Modal Sosial • • Perasaan identitas. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi; Sistem kepercayaan dan ideologi Nilai-nilai dan tujuan-tujuan. Ketakutan-ketakutan. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial) 43

Lanjutan • Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu • Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya • Tingkat kepercayaan • Kepuasaan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya • Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan 44

KEBIJAKAN PUBLIK q Sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (civil society). 45

DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK Bridgeman dan Davis (2004: 4 -7) • Tindakan yang legal (Authoritative Choice), • Hipotesis (Hypothesis), • Tujuan (objective). 46

Tindakan Yang Legal Tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh orang yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. 47

Hipotesis (Hypothesis), Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu atau disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. 48

Tujuan (objective). Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untu mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 49

MENGEMBANGKAN MODAL SOSIAL VIA KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik dapat mempengaruhi lingkaran modal sosial yang pada glilirannya menjadi pendorong keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan. 50

Pengaruh kebijakan terhadap modal sosial • • • Memperkuat kepercayaan sosial (social trust) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai bersama, Mengembangkan kohesifitas dan altruisme, Memperluas partisipasi lokal, Menciptakan jaringan dan kolaborasi, Meningkatkan keterlibatan masyarakat warga dalam proses tata pemerintahan yang baik (good governance), 51

Manfaat Strategi Keb. Publik § Meningkatnya partisipasi di dalam masyarakat § Meningkatnya partisipasi dalam proses-proses demokrasi § Menguatnya aksi bersama yang merefleksikan perasaan tanggungjawab bersama § Tumbuhnya dukungan bagi, dan kepercayaan diri pada, individu dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya. 52

q. Menguatnya perasaan memiliki, identitas dan kebanggaan bersama sebagai satu warga masyarakat q. Menurunnya tingkat kejahatan, korupsi dan alienasi karena meningkatnya keterbukaan, kontrol sosial, kerjasama dan harmoni. q. Meningkatnya hubungan dan jaringan antara sektor pemerintah, swasta, lembaga sukarela dan keluarga. q. Menguatnya kemampuan dan akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitar mereka 53