KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN AIR MINUM

KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEBAGAI MEDIA KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M. Si Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA : 7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. 1. Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik. Dimensi Lingkungan Dimensi Sosial 2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN Dimensi Ekonomi 4. Meningkatkan ekonomi perdesaan. 2 6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. 5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana.

BP-SPAMS Suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana airminum dan sanitasi di tingkat desa/kelurahan Ø Mewakili masyarakat Ø Anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat Ø Dipilih berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis.

PERAN BPSPAMS PERENCANA AN PELAKSANAA N PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KEGIATAN PROGRAM

FUNGSI DAN TUGAS BPSPAMS FUNGSI BP-SPAMS 1. Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat; 2. Mengorganisir masyarakat (termasuk membagi tugas) untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; 3. Mengorganisir kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber air; 4. Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang berkaitan dengan tahap Pascakonstruksi dan PJM Pro-Aksi;

FUNGSI BP-SPAMS 5) Bersama masyarakat menetapkan iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian, pemeliharaan, penyusutan dan pengembangan sarana; 6) Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pendanaan atau pengembangan sarana; 7) Mengorganisir kegiatan peningkatan praktek hidup bersih-sehat di masyarakat; 8) Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.

TUGAS BP-SPAMS 1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota. 2) Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan baik dari iuran , bantuan dana dari Pemda maupun dana lain yang tidak mengikat. 3) Menyelengagarakan rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BP-SPAMS 4) Memberikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada LKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali dalam 6 bulan), dan mempublikasikannya. 5) Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.

TUGAS BP-SPAMS 7) Mengorganisir masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan SAM. 8) Menginventarisir dan menyelesaikan permasalahan. 9) Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan SPAMS, antara lain : • Menginventarisir sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa. • Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi. • Mengoperasikan dan memelihara SPAMS desa. 10) Mengorganisir kegiatan: pelestarian sumber air minum, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat, kegiatan kesehatan lingkungan di masyarakat termasuk meningkatkan penggunaan jamban.

BP-SPAMS ADALAH BAGIAN DARI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA : EKSISTENSI BPSPAMS KARENA SECARA DINAMIS MEMPUNYAI DAMPAK KEPADA 5 ASPEK PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA BP-SPAMS DIARAHKAN KEPADA 5 ASPEK SOSIAL LINGKUNGA N KELEMBAGAAN FISIK KEUANGAN

UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : BAB XII tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA, dan PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN � Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakatan; � Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; � Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b. Lembaga Adat; c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d. RT/RW;

BAB XIV tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 112 : 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah 3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. menerapkanhasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan, c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. 4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 113 : Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa; d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa.

BAB X tentang BADAN USAHA MILIK DESA : BUMDES SEBAGAI SALAH SATU OPSI Pasal 87 a) b) c) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 88 a) b) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a) Pengembangan usaha; dan b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian

Membangun Lembaga di Level Masyarakat lebih berdaya : Pilih SDM yang bagus, yang punya pengetahuan, pengalaman, pengaruh dan keberpihakan kepada lingkungan, akan lebih baik sebagai sarana untuk bisa mengembangkan kinerja lembaga Kelembagaan yang teroganisasi dengan baik. Fokus pada orang-orang di dalam lembaga, artinya organisasi berbasis pengetahuan, karena bagaimanapun juga orang-orang memiliki pengetahuan memiliki wadah untuk berkiprah Membangun networking atau jejaring dengan masyarakat untuk menguatkan lembaga Mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga yang memfasilitasi dan masyarakat yang berbuat

ASPEK KELEMBAGAAN MENEMPATI POSISI STRATEGIS UNTUK KEBERLANJUTAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SEPERTI BP-SPAMS ADMINSITRASI 7 ASPEK KELEMBAGAAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUS ORGANISASI PERMODALAN KEGIATAN USAHA PRODUKTIF KEGIATAN PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI SDM JARINGAN KEMITRAAN

FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN Nama KPP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten NO A ASPEK Orginisasi/lembaga 1. Nama Lembaga Struk. Pengurus Anggota Peran dan tugas Pengurus AD/ART/Aturan Pertemuan Sekretariat Legalitas Jumlah 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B Administrasi 9. 10. C Administrasi Keuangan Administrasi Umum Jumlah Kegiatan AMPL dan PHBS 11. 12. 13. 14. 15. D : ………………… Perencanaan AMPL & PHBS Pelaksanaan AMPL & PHBS Pemanfaatan AMPL Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sarana Jumlah Kegiatan USPROD. 16. Jangkauan usaha Pemasaran 18. Penghasilan usaha Jumlah 17. E Permodalan 19. 20. F Modal awal Iuran & biaya OM Jumlah Jaringan Kerja 21. 22. 23. G Azas Manfaat Kaderisasi (internal) Kemiteraan (eksternal) Jumlah Sumber Daya Manusia 24. 25. Pelatihan Pengurus Pelatihan Anggota Jumlah Tanggal penilaian Waktu penilaian Pelaksana Metode TUMBUH 0 – 1. 3 KRITERIA dan BOBOT KEMBANG 1. 4 – 2. 7 : ………………. MANDIRI 2. 8 – 04. 0 KET

PANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN KOMPONEN INTERNAL A. Organisasi/lembaga 1. N a m a 2. Struktur TUMBUH 3 orang : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BERKEMBANG MANDIRI Ada dengan nama lokasi Ada inti dan sub seksi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sub seksi Ada dan bermakna visi Ada inti dan sub seksi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan sub seksi yang berfungsi Ada penambahan minimal 5 (inti 3, tambahan dari sub seksi) Sudah mulai dilaksanakan (ada upaya dilaksanakan Sudah tertulis dalam bentuk AD Sudah terjadwal & mulai dilaksanakan atau situasional Ada penambahan (inti, sub seksi dan Anggota secara tertulis) Sudah melekat pada setiap pengurus Tertulis lengkap dalam bentuk AD/ART Sudah terjadwal & rutin dilaksanakan 3. Anggota Minimal 3 (hanya inti) 4. Peran dan Tugas Pengurus 5. Aturan Kelompok (AD/ART) 6. Pertemuan Baru tertulis 7. Sekretariat 8. Legalitas Belum ada Numpang Dalam proses Memiliki sendiri Sudah ada (SK/Akte notaris) B. Administrasi 1. Buku Keuangan Belum ada Buku Kas Harian Belum ada Buku Tamu Buku Kas Harian, Jurnal, Neraca dan. Rugi/Laba Buku Tamu, Buku Anggota, Buku Keluar Masuk Surat, Buku Pertemuan dan Buku Kegiatan 2. Buku Administrasi. Umum Belum tertulis (peraturan tidak tertulis Belum terjadwal

C. Kegiatan. AMPL 1. Perencanaan (SPAMS dan PHBS) 1. Pelaksanaan (SPAMS dan PHBS) 1. Pemanfaatan SPAMS 1. Monitoring dan evaluasi Belum rutin Sudah ada dibuat sendiri oleh BPSPAMS Partisipasi aktif (pengurus dan anggota) Rutin (memanfaatkan dan memelihara SPAMS) Rutin secara periodik 1. Pengembangan SPAMS Belum Sudah ada rencana tertulis Sudah ada pengembangan sarana Belum ada Sudah ada jenis usaha (terbatas) Sudah ada usaha kelompok D. Usaha produktif 1. Jangkauan Usaha 1. Pemasaran Belum ada Sudah ada tapi dibuat pihak luar Sebagai panitia pelaksana Tergantung perintah Partisipasi aktif (terbatas pengurus) Masih terbatas (belum rutin) Lokal (Dusun dan RW) tidak ada Lokal Desa/Kelurahan (sudah ada Lokal dan Lintas Desa/Kelurahan upaya pengembangan pasar (di luar desa/Kelurahan) 1. Penghasilan Usaha E. PERMODALAN 1. Modal awal Belum ada Sudah ada tapi belum stabil Sudah ada dan stabil Tergantung hibah Pinjaman dan Hibah 1. Belum ada Sudah ada belum rutin Swadaya murni, pinjaman dan hibah Suudah ada dan rutin serta transparan F. Jaringan Kerja 1. Azas manfaat Kepentingan Individu Kepentingan individu & kelompok Individu, kelompok & lingkungan 1. 1. Belum ada Calon Kader Berkembang dengan lembaga di. Desa/Kelurahan Sudah ada kaderisasi Berkembang di internal dan di luar Desa/Kelurahan Belum ada Sudah ada hanya sebagian Sudah ada untuk semua Iuran dan biaya OM Kaderisasi (internal) Kemiteraan (eksternal) G. Sumberdaya Manusia 1. Pelatihan Pengurus 1. Pelatihan Anggota

5 ASPEK KEBERLANJUTAN DALAM PAMSIMAS ASPEK TEKNIS ASPEK KEUANGAN ASPEK KELEMBAGAAN KEBERLANJUTAN ASPEK LINGKUNGAN ASPEK SOSIAL

Kelembagaan di Level Pemda Lebih Optimal Pokja harus representasi dari SKPD terkait serta LSM yang menangani sanitasi dan air minum Perwakilan dari setiap SKPD setidaknya 2 orang (1 senior, 1 Junior). Senior secara pengalaman dan keilmuan memadai tetapi dari segi waktu kurang memadai. Sedangkan junior/tenaga muda dari sisi pengalaman dan pengetahuan kurang, tetapi dalam berbagai kesempatan pertemuan yang memakan waktu bisa dikerahkan, namun dalam hal strategis senior wajib hadir Harus mendapat support/dukungan dari Bupati/Walikota Diperhatikan nomenklatur Pokja. Karena akan mempengaruhi kepada sistem penganggaran

Strategi Keberlanjutan PAMSIMAS : Eksekutif Peduli AMPL Diciptakan momentum dan event yang tersedia dan reguler untuk para Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Bappeda dan SKPD Pastikan Pesan dan Salurannya sampai kepada eksekutif tersebut. Tidak hanya informasi dan kegiatan di tim teknis di bawahnya Pemda dan Pokja AMPL perlu mensupport asosiasi eksekutif yang sudah ada, misal mensupport asosiasi kab/kota peduli sanitasi (AKKOPSI) atau bersinergi dengan aliansi-aliansi semacamnya

PEMDA Alokasikan APBD untuk AMPL Rapat dilakukan saat terpilihnya Kepala Daerah yang Baru Dilakukan apabila Program AMPL baru dimulai di tengah kepemimpinan seorang kepala daerah, agar : a. Mendapat kepastian pendanaan dalam 5 tahun ke depan, maka konteks AMPL harus benar-benar tercantum dalam RPJMDnya b. Membagi advokasi yang terus menerus secara khusus di kawal saat membahas kebijakan umum anggaran dan pagu anggaran

HAL-HAL YANG MASIH PERLU DILAKUKAN UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN BP-SPAMS v Dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Desa; v Dukungan pendampingan dan/atau pelatihan baik yang bersifat Teknis maupun Non Teknis dari berbagai stakeholders terutama Pemerintah Daerah; v Pemerintah daerah melalui SKPD sesuai tugas dan fungsinya (Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Kasi PMD Kecamatan, dan lainnya) memberikan pembinaan kepada BP-SPAMS dengan/atau tanpa permintaan dari BP-SPAMS; v Mendorong terbangunnya suatu wadah kebersamaan , pembelajaran dan komunikasi BP-SPAMS yaitu Asosiasi di tingkat Kabupaten/Kota; v Adanya dukungan di tingkat masyarakat (melalui Kader AMPL) dalam mendukung pencapaian target AMPL Desa.

10 KRITERIA BP-SPAMS YANG BAIK I. LEGALITAS: II. ORGANISASI : III. KINERJA : Ditetapkan dengan SK Kades/Lurah a. Memiliki AD/ART b. Memiliki rencana kerja yang sinkron dengan perencanaan desa c. Menjalankan iuran yang memenuhi perhitungan biaya OP serta penyusutan d. Melakukan kegiatan pembukuan e. Ada kaderisasi pengurus f. Bermitra a. Kondisi sarana baik dan berfungsi b. Capaian layanan AM > 50% c. Capaian dusun SBS > 50%

SURAT DIREKTUR JENDERAL PMD No. 413. 3/7382/PMD, Tanggal 12 September 2014 “Pelaksanaan Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Pada Program PAMSIMAS”

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal PMD Aktif dalam proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, menjaga Keberlanjutan. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat.

PENYIAPAN masyarakat dan lembaga masyarakat lokal BPMD Kab/Kota memfasilita si PEMBINAAN sarpras air minum dan sanitasi PENDATAAN masyarakat dan lembaga masyarakat lokal PEMBERDAYAA N masyarakat dalam keberlanjutan PENGUATAN KAPASITAS kelembagaan lokal