KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA STUDI KASUS IDE PEMEKARAN

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA l l TEORI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI – – l KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU RAYA – – l 1949 -1950 1998 -SEKARANG PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA

TEORI ORGANISASI l l l PARADIGMA LAMA DALAM PENGELOLAAN ATAUPUN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMAHAMAN TENTANG KONSEP ORGANISASI BERDASARKAN TEORI KLASIK BEBERAPA TEORI KLASIK BERUMUR SANGAT TUA, SETUA PERADABAN MESIR KUNO, KERAJAAN ROMAWI, DAN KEKAISARAN CINA TEORI YANG ADA SEKARANG, MERUPAKAN HASIL DARI PEMIKIRAN PARA AHLI DUNIA BARAT TENTANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI ABAD KE-20 PARADIGMA BARU DIPELOPORI DENGAN HADIRNYA MANAJEMEN ORGANISASI PEMERINTAHAN GAYA BARU YANG BERNAMA PUBLIC MANAGEMENT KETIKA KONSEP PUBLIC MANAGEMENT DIPERKENALKAN PERTAMA KALI, FOKUS UTAMA DARI ORGANISASI DITEKANKAN PADA PENCAPAIN TUJUAN DENGAN MENGGUNAKAN SEGALA SARANA DAN PRASARANA YANG ADA TERMASUK DANA DAN SUMBER DAYA ORGANISASI

TEORI ORGANISASI KLASIK (1) l l BIROKRASI, TEORI MENGENAI BIROKRASI KLASIK DIUTARAKAN OLEH MAX WEBER, SEORANG SOSIOLOG DARI JERMAN. TEORI WEBER TERKENAL DENGAN SEBUTAN TEORI IDEAL ORGANISASI YANG DIKENAL JUGA SEBAGAI TEORI BIROKRASI. WEBER MENYEBUTKAN BAHWA BIROKRASI ADALAH BENTUK ORGANISASI YANG DICIRIKAN OLEH PEMBAGIAN KERJA, HIRARKI YANG DIDEFINISIKAN DENGAN JELAS, PERATURAN DAN KETETAPAN YANG RINCI DAN SEJUMLAH HUBUNGAN IMPERSONAL CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE WEBER: – – – MEMPUNYAI TUJUAN, TIAP ORGANISASI TERDIRI DARI ORANG-ORANG, SEMUA MENYUSUN STRUKTUR YANG DISENGAJA

TEORI ORGANISASI KLASIK (2) l l TEORI MANAJEMEN ADMINISTRATIF, MERUPAKAN TEORI ORGANISASI KLASIK DIPELOPORI OLEH MOONEY DAN REILEY MEREKA MENGEMUKAKAN BAHWA ORGANISASI DALAM PENGERTIAN FORMAL ADALAH TATA TERTIB, SEHINGGA MEMBUTUHKAN PENGORGANISASIAN DAN PROSEDUR KETATATERTIBAN TATA TERTIB MERUPAKAN LANDASAN ORGANISASI FORMAL CIRI-CIRI ORGANISASI TIPE MANAJEMEN ADMINISTRATIF: – OBYEKTIFITAS, – RASIONALITAS, – KEPASTIAN, – HIRARKI, – KEAHLIAN

TEORI NEO-ORGANISASI KLASIK l l l DI MASA PERALIHAN ANTARA TEORI KLASIK DAN TEORI MODEREN TERDAPAT TEORI ORGANISASI NEO- KLASIK DIMANA KEMUNCULAN TEORI INI DIWARNAI DENGAN SENTIMEN KETIDAKPUASAN DARI PARA PEKERJA AKIBAT PENERAPAN TEORI ORGANISASI DAN MANAJEMEN KLASIK TEORI ORGANISASI NEO-KLASIK BERUSAHA MEMANUSIAKAN KEMBALI MANUSIA KARENA MANUSIA BUKANLAH MESIN SEHINGGA PERLAKUAN MANAJEMEN KLASIK TIDAK DAPAT DIBENARKAN

TEORI NEO-ORGANISASI MODEREN l ALIRAN PERTAMA NEW PUBLIC MANAGEMENT ANTARA LAIN: STEWART DAN WALSH (1994) DAN KOOIMAN. – l KOOIMAN MENGATAKAN BAHWA POLA HUBUNGAN MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN SWASTA MERUPAKAN HUBUNGAN YANG KOMPLEKS, DINAMIS, DAN DIVERSE (BERAGAM). ALIRAN KEDUA MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT (NEW PUBLIC SERVICES), DIKEMUKAKAN OLEH DAVID OSBORNE DAN TED GAEBLER. – REINVENTING GOVERNMENT (1992) MENGUNGKAPKAN PERAN MASYARAKAT KETIMBANG PEMERINTAH DALAM MENGELOLA KEBUTUHAN MEREKA DALAM BERMASYARAKAT. PEMERINTAH TIDAK DIJADIKAN SENTRA ATAU PUSAT URUSAN, AKAN TETAPI KEWENANGAN TELAH DILIMPAHKAN KE MASYARAKAT.

PRINSIP MANAJEMEN PELAYANAN MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PEMERINTAHAN KATALIS, MEMBERIKAN WEWENANG KETIMBANG MELAYANI, MENYUNTIKAN PERSAINGAN KE DALAM PEMBERIAN PELAYANAN, PEMERINTAHAN DIGERAKKAN OLEH MISI DENGAN MENGUBAH ORGANISASI YANG DIGERAKAN OLEH PERATURAN, PEMERINTAH BERORIENTASI PADA HASIL BUKAN PEMASUKAN, PEMERINTAH BERORIENTASI PELANGGAN, PEMERINTAH WIRAUSAHA, PEMERINTAH ANTISIPATIF, PEMERINTAH DESENTRALISASI, PEMERINTAH BERORIENTASI PASAR.

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN TAPANULI

ORGANISASI PEMDA MENUJU NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (1) ¡ ¡ ¡ MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1950, DAERAH RIS, SESUDAH TERBENTUK NEGARA KESATUAN, TERBAGI MENJADI PROVINSI: JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, SUMATERA UTARA, SUMATERA TENGAH, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN SUNDA KECIL PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM ADALAH PEMERINTAHAN YG MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DISAMPING DAERAH OTONOM TERDAPAT DAERAH ADMINISTRATIF YG TIDAK ATAU BELUM MEMPUNYAI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANGGAL 15 AGUSTUS 1950, SUMATERA UTARA MERUPAKAN SATU DAERAH PROVINSI ADMINISTRATIF-BELUM MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA MENUJU PERSIAPAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM SUMATERA UTARA DAPAT MENJADI DAERAH PROVINSI OTONOM SETELAH MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA 1950 (2) ¡ ¡ DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR, DAN TAPANULI DIHAPUS BERSAMAAN DGN DICABUTNYA PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI TAHUN 1948 TENTANG PEMBAGIAN SUMATERA UTARA MENJADI DUA PROVINSI (MASA RIS) PEMBUBARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARESIDENAN DISAHKAN DAERAH KARESIDENAN ACEH, SUMATERA TIMUR, DAN TAPANULI DITETAPKAN MENJADI PROVINSI SUMATERA UTARA PEMBENTUKAN P 4 S. U. (PANITIA PENYELENGGARA PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

BEBERAPA CATATAN PENTING ¡ DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERDIRI DAERAH: l l l SUMATERA TIMUR: LUAS 84. 583, 2 KM 2 ACEH: LUAS 55. 550 KM 2 TAPANULI: LUAS 39. 077 KM 2

TUGAS P 4 S. U. ¡ ¡ MEMPERSIAPKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA MELIPUTI DAERAH ACEH, TAPANULI, DAN SUMATERA TIMUR MEMBAGI PROVINSI KE DALAM 15 DAERAH: l l l ¡ ¡ ACEH (5 KABUPATEN) TAPANULI (4 KABUPATEN) SUMATERA TIMUR (6 KABUPATEN) MENGADAKAN ALAT PERLENGKAPAN DAERAH KABUPATEN DAN DPR-NYA AGAR KABUPATEN MENJADI OTONOM SETELAH KABUPATEN OTONOM BARU MENGUSAHAKAN PEMBENTUKAN DAERAH PROVINSI OTONOM SUMATERA UTARA

KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA UTARA 1950 (A) ¡ ¡ URUSAN RUMAH TANGGA PROVINSI SUMATERA UTARA DISELENGGARAKAN OLEH PEGAWAI 2 YG TADINYA BEKERJA DI PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN NEGARA INDONESIA TIMUR PEGAWAI PEMPROV SUMUT TERDIRI DARI: 9 ORANG DARI SIBOLGA DAN 8 ORANG DARI SUMATERA TIMUR, PEGAWAI 2 ACEH MENYUSUL KEMUDIAN KARENA KETERBATASAN PENGETAHUAN TTG OTONOMI ACEH MEMINTA OTONOMI SENDIRI DARI PEMERINTAH PUSAT PENYEMPURNAAN APARATUR MENJADI PRIORITAS UTAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA, ABDUL HAKIM.

KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA UTARA 1950 (B) ¡ ¡ 7 KABUPATEN DAERAH ACEH DITUNJUK SEORANG KOORDINATOR PEMERINTAHANRESIDEN R. M. DANUBROTO 4 KABUPATEN DAERAH TAPANULI SEORANG KOORDINATOR PEMERINTAHAN-RESIDEN BINANGA SIREGAR KOORDINATOR PEMERINTAHAN 6 KABUPATEN DAN I KOTAPRAJA SUMATERA TIMUR DIHAPUSKAN BEKAS KOORDINATOR PEMERINTAHAN SUMATERA TIMUR DIPERBANTUKAN PADA KANTOR PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SUMATERA UTARA 1950 (C) ¡ ¡ UNDANG 2 HUKUM TANAH MENJADI KOMPETENSI PEMPUS KONFERENSI DINAS PEMERINTAHAN SUMATERA UTARA, MENGUNDANG SELURUH BUPATI DAN SEKRETARISNYA, MEMBICARAKAN: l l l ¡ SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH SETINGKATNYA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN TRANSMIGRASI PENDUDUK DESENTRALISASI DAN PERSIAPAN PEMILU MUTASI BEBERAPA BUPATI, PRO DAN KONTRA

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA SUMATERA UTARA 1950 (a) ¡ PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TENTANG DPR SEMENTARA DI KABUPATEN DAN KOTAPRAJA, BERKAITAN DGN PEMILIHAN KARENA PERBEDAAN PENDAPAT DLM PARTAI TENTANG “ORGANISASI YG BERDIRI SENDIRI” l l ¡ ¡ DPR SEMENTARA KABUPATEN TANAH KARO, DPR SEMENTARA KOTAPRAJA SIBOLGA DPR-DPR LAIN SEPERTI KABUPATEN TAPANULI DAN ACEH MASIH BERADA DALAM KEADAAN SEPERTI SEBELUM PP NO. 39. LIMA KABUPATEN DAN SATU KOTAPRAJA MEDAN DI SUMATERA TIMUR BELUM MEMILIKI DPR DALAM BENTUK APAPUN

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA SUMATERA UTARA 1950 (b) ¡ ¡ ¡ KANTOR JAWATAN BELUM CUKUP TERBENTUK DI IBUKOTA PROVINSI MEDAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI DARI BEKAS KANTOR JAWATAN PROVINSI TAPANULI/SUMATERA TIMUR DI SIBOLGA DAN BEKAS KANTOR JAWATAN PROVINSI ACEH DI KUTARAJA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERIMBANGAN YG BERASAL DARI MEDAN (BEKAS STATUS NEGARA BAGIAN), DARI ASAL STATUS KUTARAJA (BEKAS STATUS PROVINSI), DAN YANG BERASAL DARI SIBOLGA (BEKAS STATUS PROVINSI) IDE PEMEKARAN MEMUNCULKAN TIGA PROVINSI: TAPANULI SELATAN, LABUHAN BATU, DAN ASAHAN; l NIAS, TAPANULI TENGAH, UTARA, DAN SIMALUNGUN; l KARO, DELI SERDANG, LANGKAT, DAN l MEDAN ALASANNYA ADALAH DEMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KARENA MASING-MASING WILAYAH MEMPUNYAI KEKUATAN EKONOMI BERUPA PERKEBUNAN DAN PELABUHAN

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA TAPANULI 1950 ¡ ¡ ¡ PEMBENTUKAN DPR SEMENTARA PROVINSI SUMUT OLEH P 4 S. U. LAMBAT DAN BIROKRATIS USULAN TAPANULI MENJADI SALAH SATU ANGGOTA PENYUSUN DPR SEMENTARA PROVINSI SUMUT BERSAMA ACEH DAN SUMATERA TIMUR DEWAN LAMA TIDAK BUBAR TAPI MENUNGGU DEWAN BARU TERBENTUK OLEH P 4 S. U. TAPANULI DIBENTUK KABUPATEN BARU: KABUPATEN TAPANULI UTARA (DULU BATAK), TAPANULI TENGAH (DULU SIBOLGA), NIAS (DULU NIAS) TAPANULI MEMILIKI BADAN LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA DGN KEANGGOTAAN DARI PARPOL SETEMPAT

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA TAPANULI 1998 -SEKARANG (1) ¡ ¡ ¡ USUL PEMEKARAN KEMBALI MENGHANGAT SEJAK ERA OTONOMI DAERAH TAHUN 2006, 10 KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN TAPANULI: TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, TOBA SAMOSIR, HUMBANG HASUNDUTAN, SAMOSIR, SIBOLGA, NIAS SELATAN, DAIRI, DAN PAKPAK BARAT, MEMBENTUK PANITIA PEMBENTUKAN PROVINSI TAPANULI (P 3 T) PENDUKUNG PROTAP MENILAI PEMERINTAH MEDAN MENGANAKTIRIKAN PESISIR BARAT SUMATERA

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA TAPANULI 1998 -SEKARANG (2) ¡ ¡ ANTIPEMEKARAN BERALASAN, SELAMA INI SEBAGIAN BESAR ANGGARAN DAERAH SUDAH DIBERIKAN UNTUK PEMBANGUNAN DI WILAYAH TAPANULI TERNYATA 10 DAERAH PENGGAGAS PROVINSI TAPANULI MULAI TIDAK KOMPAK AKHIR TAHUN 2008, DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH MENCABUT DUKUNGAN MEREKA KABUPATEN NIAS DAN NIAS SELATAN, YANG BERGABUNG DENGAN NIAS UTARA, NIAS BARAT, DAN GUNUNGSITOLI MENDEKLARASIKAN PEMBENTUKAN PROVINSI NIAS

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN KABUPATEN LUWU

PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950 (1) n n n GERAKAN MENUJU NEGARA KESATUAN MENDAPAT PERLAWANAN DARI GOL FEDERAL INGIN MEMPERTAHANKAN N. I. T. SELAMANYA-TERJADI PENANGKAPAN TERHADAP PEMUDA PEJUANG PRO NEGARA KESATUAN 16 MARET 1950 GAPKI (GABUNGAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA) DI MAKASSAR MENGADAKAN RAPAT MOSI MENDESAK PEMERINTAH RIS MEMBUBARKAN N. IT. UTK MASUK KE REPUBLIK INDONESIA 16 MARET 1950, LANTO DG. PASEWANG KETUA FRAKSI KESATUAN DI PARLEMEN N. I. T MENGAJUKAN MOSI KE PEMERINTAH R. I. S. MENUNTUT PEMBUBARAN N. I. T. MASUK KE REPUBLIK INDONESIA 17 MARET 1950 RAKYAT KOTA MAKASSAR BERDEMONSTRASI DIIKUTI KIRA 2 200. 000 ORANG 5 APRIL 1950 DITENGAH 2 PERTENTANGAN ANTARA GOLONGAN FEDERALIS DAN UNITARIS MELETUS PENYERANGAN KAPTEN ANDI AZIS DAN PASUKANNYA MENYERANG TANGSI 2 APRIS (TNI) DI KOTA MAKASSAR, PERWIRA APRIS DITAHAN SEMUANYA PERISTIWA ANDI AZIS SELANJUTNYA MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN POLITIK SULAWESI

PERALIHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA MENUJU NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN 1950 (2) n n 26 APRIL 1950 DI KOTA MAKASSAR-PEMERINTAH DAN DEWAN SULAWESI SELATAN MENGUMUMKAN PROKLAMASI “…LEPAS DARI NEGARA INDONESIA TIMUR DAN MASUK DALAM REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SATU PROVINSI…” SULAWESI MENGENAL ADANYA 5 BUAH DPRD: ¨ ¨ ¨ n n SULAWESI SELATAN-BEKAS DARAH ADMINISTRATIF RESIDENTIE SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH-BEKAS AFDELING POSO DAN AFDELING DONGGALA SULAWESI UTARA-BEKAS AFDELING GORONTALO TERMASUK BUOL DAN BOLAANG MONGONDOW MINAHASA-BEKAS AFDELING MENADO SANGIR TALAUD-BEKAS ONDERAFDELING SANGIR TALAUD DPRD SULAWESI SELATAN TIDAK DIBUBARKAN KECUALI PERGANTIAN ANGGOTA YG TUNDUK PADA PEMERINTAH N. I. T. DIGANTI MENJADI DPRD SEMENTARA BERTUGAS MENGADAKAN PERSIAPAN KE ARAH PEMILU SULAWESI SELATAN MEMILIKI DPR DIKETUAI N. SYAHADAT DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH DIKETUAI I. A. SALEH D. G. TOMPO SBG KEPALA DAERAH

TUGAS D. P. D S. S. n n n MENJALANKAN PEKERJAAN SEHARI-HARI DARI PEMERINTAHAN SULSEL MEMPERSIAPKAN SUATU KONSEPSI PEMBENTUKAN KABUPATEN 2 DI SULSEL YG KELAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB LANGSUNG KEPADA PROVINSI SULAWESI YG BEROTONOMI MEMAJUKAN KONSEP TSB KPD PEMERINTAH PUSATPERANTARAAN GUBERNUR PROV SULAWESI UTK DIPERTIMBANGKAN SAAT KONSEP DIAJUKAN, D. P. D. S. S. MEMPERSIAPKAN PULA USUL PENGANGKATAN SEORANG ACTING BUPATI ATAU SEORANG PEGAWAI PUSAT YG SEDERAJAT DGN ITU MENJALANKAN PEKERJAAN PEMERINTAHAN ADMINISTRATIF PD TIAP 2 KABUPATEN KELAK, SESUDAH ADA PENETAPAN DARI PEMERINTAH PUSAT TTG PEMBENTUKAN KABUPATEN 2 TERSEBUT PADA SAAT PEMERINTAH PUSAT MENETAPKAN, D. P. D MENYERAHKAN ALAT 2 PEMERINTAHAN SULSEL KPD MEREKA YAITU ACTING BUPATI 2 UTK DIPERGUNAKAN DLM KABUPATEN 2 YG ADMINISTRATIF

KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA SULAWESI SELATAN 1950 (A) n n n TUGAS D. P. D BERAKHIR -TIDAK MENGGANGGU GUGAT KEDUDUKAN KEPALA 2 AFDELING, KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI, DEMIKIAN PULA SWAPRAJA DI SELURUH SULSEL 3 AGUSTUS 1951 -PEMERINTAH SULSEL SEMENTARA WAKTU SAMPAI DATANGNYA PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN D. P. D. DAN DPR SULSEL DI BAWAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI MUNCUL PERTENTANGAN DARI PARTAI: P. K. R. , FRONT PEMUDA INDONESIA, P. S. I. I. , FRONT ISLAM, MASYUMI, PARINDRA, DAN G. P. I. I.

KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMDA SULAWESI SELATAN 1950 (B) n n SULAWESI SELATAN DIPAKSA PECAH MENJADI PROVINSI SULAWESI TIMUR DAN SULAWESI TENGGARA KARENA SUMBER DAYA SULAWESI SELATAN TERSEDOT UTK MENEKAN PERJUANGAN DARUL ISLAM SELANJUTNYA PERTENTANGAN ANTARA DARUL ISLAM PIMPINAN KAHAR MUZAKKAR DAN PEMERINTAH PUSAT MEWARNAI KONFLIK BERSENJATA MENGINGINKAN STATUS OTONOM BAGI BEBERAPA WILAYAH SETINGKAT PROVINSI DI SULAWESI SELATAN SEPERTI HALNYA LUWU YG MERUPAKAN TANAH KELAHIRAN KAHAR MUZAKKAR

BEBERAPA CATATAN PENTING n n n n 1 MARET 1951 - DPRD SULSEL TERJADI PERGANTIAN ANGGOTA 2 DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULSEL LAMA USAHA PEMERINTAHAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT DIJALANKAN OLEH D. P. D. S. S. (DEWAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN) SULSEL MENGALAMI BANYAK KESULITAN TERUTAMA DALAM PENYELESAIAN KEAMANAN PEMBERONTAKKAN KAHAR MUZAKKAR MENANDAKAN KEINGINAN SEBAGIAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN UTK MEMBENTUK SATU NEGARA ISLAM MELALUI PERJUANGAN DARUL ISLAM (JAWA BARAT DAN ACEH) KAHAR MUZAKKAR BERHARAP MENJADI KOMANDAN BATALION MILITER YG TDK DISETUJUI OLEH PEMERINTAH PUSAT KRN TDK MELALUI PROSEDUR SCREENING SULSEL KEMUDIAN MENJADI PROVINSI OTONOM, TERPISAH DARI SULAWESI, HAMPIR BERSAMAAN, NAMUN TIDAK BERKAITAN, DENGAN MUNCULNYA PEMBERONTAKAN KAHAR MUZAKKAR MEMPERJUANGKAN NEGARA ISLAM MELALUI DARUL ISLAM DI WILAYAH SULAWESI SELATAN DAN PERDESAAN TERJADI PERTENTANGAN ANTARA DAERAH KABUPATEN OTONOM SEBAGAI SELF-GOVERNING REGENCIES DAN DAERAH SWAPRAJA YG DIKUASAI OLEH ARISTOKRAT LOKAL

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA LUWU 1950 n n n PADA BULAN APRIL 1950 ANDI JEMMA DIKUKUHKAN KEMBALI KEDUDUKANNYA SEBAGAI DATU/PEJUANG LUWU DENGAN WILAYAH SEPERTI SEDIAKALA. AFDELING LUWU MELIPUTI LIMA ONDER AFDELING PALOPO: MASAMBA, MALILI, TANATORAJA ATAU MAKALE, RANTEPAO DAN KOLAKA. ANDI JEMMA MENYATAKAN "KERAJAAN LUWU ADALAH BAGIAN DARI WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". PEMERINTAH PUSAT MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 34/1952 TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN BENTUKAN BELANDA/JEPANG TERMASUK DAERAH YANG BERSTATUS KERAJAAN. PERATURAN PEMERINTAH NO. 56/1951 TENTANG PEMBENTUKAN GABUNGAN SULAWESI SELATAN DENGAN DEMIKIAN DAERAH GABUNGAN TERSEBUT DIBUBARKAN DAN WILAYAHNYA DIBAGI MENJADI 7 TUJUH DAERAH SWATANTRA. SATU DI ANTARANYA ADALAH DAERAH SWATANTRA LUWU YANG MEWILAYAHI SELURUH DAERAH LUWU DAN TANA TORAJA DENGAN PUSAT PEMERINTAHAN BERADA DI KOTA PALOPO.

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA LUWU 1998 -SEKARANG (1) n n n TAHUN 1999, ANDI KASO PANGERANG MEMULAI KEMBALI SATU GERAKAN LANJUTAN RAKYAT LUWU KEARAH PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU PANGERANG MENGETUAI PERJUANGAN PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU MENDAPAT TATANGAN DARI PIHAK PANITIA PEMEKARAN KABUPATEN LUWU UTARA PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENJADI KORBAN, DIKORBANKAN DARI SEMACAM BARTER LAHIRNYA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2001 BANGKIT LAGI SATU PANITIA PERJUANGAN PROVINSI LUWU YANG DI PELOPORI OLEH DUA TOKOH CENDEKIAWAN ASAL TANAH LUWU: PROF DR H. M. ISKANDAR DAN PROF DR MANSYUR RAMLI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU, KEMBALI TUMBANG TERHAMBAT DENGAN ADANYA PEMEKARAN DARI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK LUWU TIMUR DAN PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF PALOPO YANG SEJAK TAHUN 1986 MENJADI KOTA OTONOM

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA LUWU 1998 -SEKARANG (2) n n n PERJUANGAN PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU KANDAS LAGI UNTUK KESEKIAN KALINYA, DIDUGA, KARENA ADANYA KOMITMENT ANDI HASAN OPU TO HATTA DENGAN H. M. AMIN SYAM SELAKU KETUA GOLKAR PROVINSI YANG KINI MENJADI (GUBERNUR SULSEL) DENGAN ADANYA PEMEKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI LUWU HARUS DIKUBUR SEJAK BULAN FEBRUARI 2004, SATU PANITIA KORDINASI YANG DIKETUA OLEH RAKHMAT SUJONO SH, BELIAU TERPILIH MENJADI KETUA BADAN KOORDINASI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU DALAM PERJUANGANYA, BAKOR (BADAN KORDINASI) YANG DIPIMPIN BELIAU AKAN MELAKUKAN KORDINASI DAN MENGAMBIL INISIATIF SEPERLUNYA UNTUK MENDESAK DUA DPRD LUWU UTARA DAN LUWU TIMUR YANG BELUM MAU MENANDATANGANI REKOMENDASI TANDA PERSETUANNYA UNTUK MEMBENTUK PROVINSI LUWU KOTA PALOPO DAN KAPATEN LUWU SUDAH MENANDATANGANI REKOMENDASI PERSETUJUAN DIMAKSUD PADA TAHUN 1999, BERLAKU PERATURAN PEMERINTAH (PP 129 TAHUN 1999) MENSYARATKAN HANYA 3 KABUPATEN/KOTA SAJA DAPAT MEMBENTUK SATU PROVINSI, TETAPI DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2005 YANG BERLAKU SEKARANG, TELAH MENSYARATKAN 5 KABUPATEN/KOTA.

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA LUWU 1998 -SEKARANG (3) n n n TEKANAN GUBERNUR SULSEL H. M. AMIN SYAM YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBENTUKAN PROVINSI LUWU SELURUH BUPATI/WALIKOTA SE TANA LUWU DITANDASKAN TIDAK BOLEH BERANI MENGAMBIL LANGKA LEBIH JAUH TENTANG PROVINSI LUWU, TERLEBIH LAGI KETUA DPRD LUWU UTARA DAN KETUA DPRD LUWU TIMUR BUPATI LUWU DRS H. BASMIN MATTAYANG MENCANANGKAN PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TENGAH, YANG TERDIRI DARI WALENRANG & LAMASI, MEMEKARKAN LUWU DARI 2 KECAMATAN MENJADI 6 KECAMATAN, DIHARAPKAN KABUPATEN LUWU TENGAH AKAN TERBENTUK PALING LAMBAT TAHUN 2010 PERJUANGAN PROVINSI LUWU MENURUT PIHAK PANITIA, DIMASA MENDATANG ADA DITANGAN ANDI HASAN OPU TO HATTA SELAKU KETUA DPRD LUWU TIMUR YG TANPA MENYADARI PERJALANAN MASA DAN WAKTU TIDAK AKAN BERPUTAR BALIK DARI PEREDARANYA. ATAU HANYA DENGAN MANUVER POLITIK, MASIH MENGHENDAKI DAERAH ISTIMEWA LUWU, NAMUN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2005 TIDAK MENGATUR TENTANG TATA CARA MENGENAI PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA, UNDANG-UNDANG INI HANYA MENGATUR PEMBENTUKAN PROVINSI.

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI 1998 -SEKARANG (1) PENGATURAN MENGENAI STRUKTUR KELEMBAGAAN DI DAERAH SUDAH MENGALAMI PERGANTIAN BEBERAPA KALI: – PERTAMA PP 84/2000, – KEDUA PP 8/2003, DAN – KETIGA PP 41/2007 n PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT LAHIR DIBIDANI OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI (DEPDAGRI) MENGINGAT SUDAH SAATNYA DAERAH TIDAK MELULU DISETIR PEMERINTAH PUSAT DALAM MENENTUKAN LINGKUP STRUKTUR DAN KERJA BIROKRASINYA SENDIRI. n LEWAT PERATURAN BARU TERSEBUT, DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN PENUH UNTUK MENENTUKAN JENIS DAN JUMLAH KANTOR BADAN, DAN DINAS. n

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI 1998 -SEKARANG (2) LAHIRNYA PP 41/2007 MENGGANTIKAN PP 8/2003 TIDAK MENJADIKAN PP BARU LEBIH MUDAH DIIMPLEMENTASIKAN DARI YANG LAMA. PP BARU LAHIR DI TENGAH KONDISI INTERNAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI MASIH DIDERA KEGALAUAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN KEPEMIMPINAN PUNCAK, M. MA’RUF, YANG TERBARING SAKIT n PEMBAHASAN PP 41/2007 TERKESAN SANGAT TERBURU-BURU SEHINGGA GAGAL MEMBUAT PERUNDANGAN YANG KOMPREHENSIF, DETAIL, DAN MEMENUHI ASPIRASI DAERAH n KEGAGALAN MEMENUHI ASPIRASI DAERAH TERLIHAT DARI SEMANGAT MERUBAH PP DILANDASI OLEH PEMIKIRAN BAHWA STRUKTUR ORGANISASI DAERAH SUDAH TERLALU GEMUK n

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI 1998 -SEKARANG (1) STRUKTUR ORGANISASI KLASIK SANGATLAH KAKU, HIRARKIS, SANGAT BERORIENTASI PADA PENGENDALIAN, n GAYA INTERAKSI DIARAHKAN PADA HUBUNGAN-HUBUNGAN PEMISAHAN ANTARA ATASAN-BAWAHAN DENGAN ASPEK KEPATUHAN DAN KETAATAN PADA PERINTAH, n IKLIM LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASIH KURANG KONDUSIF, n ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MASIH BELUM MAMPU MELAKUKAN REFORMASI MENYANGKUT ATURAN KEPEGAWAIAN n

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA PASCA REFORMASI 1998 -SEKARANG (2) n n n n PENGEMBANGAN SDM APARATUR SEKEDAR FORMALITAS, KESALAHAN MELAKUKAN REKRUTMEN PEGAWAI BERLANJUT SAMPAI KETIDAKKOMPETENAN MELAKUKAN PEKERJAAN, KEKURANGSERIUSAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN PEGAWAI KE JENJANG LEBIH TINGGI, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PEGAWAI MASIH RENDAH, INDIVIDU APARATUR YANG TIDAK MEMILIKI BUDAYA BELAJAR, KEBERADAAN TIM ATAU UNIT YANG BERSEBERANGAN DENGAN INDIVIDU YANG TIDAK MAU BERUBAH, INDIVIDU MENDUDUKI JABATAN MEMERINTAH DENGAN GAYA TRADISIONAL, OTORITER ATAU SEMI-OTORITER