Kekerasan Pada Anak KEKERASAN PADA ANAK Kekerasan terhadap

Kekerasan Pada Anak

KEKERASAN PADA ANAK Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta UU 23 tahun 2002 & UU 35 tahun 2014 perlindungan Anak.

15 PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK a. Anak dalam situasi darurat b. Anak yang berhadapan dengan hukum c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Anak yang menjadi korban pornografi g. Anak dengan HIV/AIDS

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan i. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis j. Anak Korban kejahatan seksual k. Anak korban jaringan terorisme l. Anak penyandang disabilitas m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran n. Anak dengan perlaku menyimpang, dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua.

UPAYA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK (PASAL 59 A UU NO 35 TAHUN 2014) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

A) ANAK DALAM SITUASI DARURAT MELIPUTI : Anak yang menjadi pengungsi; Anak korban kerusuhan; Anak korban bencana alam; dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.

B) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DILAKUKAN MELALUI : perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

B) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DILAKUKAN MELALUI : penghindaran dari publikasi atas identitasnya. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI DILAKUKAN MELALUI : penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

D) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN TAU SEKSUAL MELALUI : penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

E) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENJADI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALCOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF MELALUI : upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

F) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFIMELALUI : Upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK DENGAN HIV/AIDS MELALUI: upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. .

H) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN PENCULIKAN, PEJUALAN DAN ATAU PERDAGANGAN MELALUI: upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

I) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN ATAU PSIKIS MELALUI: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

J) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

K) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME MELALUI: edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan d. pendampingan sosial.

L) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI : perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan pendampingan sosial.

M) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN PERLAKUKAN SALAH DAN PENELANTARAN MELALUI : upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

N) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG MELALUI : bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

O) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN STIMATISASI DARI PENELANTARAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA MELALUI : dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Setiap Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, menjadi korban pornografi, menjadi korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, krban kekerasan fisik dan atau psikis, dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dengan peraturan pemerintahan.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Perlibatan dalam sengketa bersenjata. Perlibatan dalam kerusuhan sosial. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Perlibatan dalam peperangan; dan Kejahatan seksual.

FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN PADA ANAK DAPAT TERJADI Lemahnya pengawasan orangtua kepada anak dalam menonton tv, bermain. Maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu. Kemiskinan keluarga (banyak anak) Keluarga yang tidak baik-baik saja (broken home) akibat perceraian, ketidakadaan Ibu dalam jangka panjang Keluarga yang belum matang secara psikologis Ketidakmampuan mendidik anak Anak yang tidak diinginkan Pengulangan sejarag kekerasan orangtua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama

FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN PADA ANAK DAPAT TERJADI Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan. Kesibukan orangtua sehingga orangtua tidak memperhatikan lingkungan bermain dan lingkungan sekolah anak. Kurangnya pemdidikan orangtua terhadap anak. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satau kedua orangtua, seperti tidak mampu merawat anak karena gangguan emosional dan depresi. Kondisi lingkungan social yang buruh Pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri Status wanita yang dipandang rendah

CIRI-CIRI ANAK MENGALAMI KEKERASAN Anak menghindari orang tertentu Sering menangis tanpa alasan. Terdapat memar di sekujur tubuhnya Perilaku mendadak berubah Timbul gejala aneh seperti susah tidur, hilang napsu makan, menjadi penakut Menyendiri Nyeri saat berjalan Akrab dengan informasi seksual Anak menjadi waspada

CIRI-CIRI ANAK MENGALAMI KEKERASAN Anak mengiisolasikan diri dari teman-teman atau kegiatan sehari-hari Anak menjadi mudah marah, agresif, atau kasar. Prestasi anak menurun secara berangsur. Anak menunjukkan tanda-tanda depresi atau ketakutan yang tidak biasa, kehilangan kepercayaan diri. Anak mungkin sering boloh sekolah atau melewatkan aktivitas social. Anak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan atau perilaku menantang Muncul cidera pada anak yang tidak diketahui asalnya Memiliki perilaku seksual yang tidak semestinya Terdapat darah pada pakaian dalam Kehilangan kepercayaan diri

CIRI-CIRI ANAK MENGALAMI KEKERASAN Sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba. Membutuhkan kasih saying dengan berlebihan. Terlambatnya atau terganggunya perkembangan emosional. Menghindari situasi tertentu. Kehilangan keterampilan Anak merasa acuh tak acuh Kelainan emosional, anak menjadi mudah marah dan frustasi. Penurutnan berat badan yang tidak beralasan. Terdapat memar di daerah yang tidak biasa tanpa alasan yang jelas.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DILAKUKAN DENGAN CARA : a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang- undangan tentang Anak; b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

PERAN ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DILAKUKAN DENGAN CARA : mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

PERAN MEDIA MASSA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DILAKUKAN DENGAN CARA : penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

PERAN DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DILAKUKAN DENGAN CARA : kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

CARA MENGHINDARI TINDAKAN KEKERASAN Bangun komunikasi yang baik dengan anak. Banyak sekali contoh kasus saat anak mengalami kekerasan mereka malah menjadi tertutup dengan siapa pun, termasuk pada orang tuanya sendiri. Untuk itu, penting bagi orang tua membiasakan komunikasi yang baik dengan anak agar anak memiliki kepercayaan pada orang tua untuk menceritakan apa pun yang terjadi pada dirinya. Bercerita adalah bekal penting bagi anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya, dan itu harus dimulai dari keluarga.

Maksimalkan peran sekolah CARA MENGHINDARI TINDAKAN KEKERASAN Sekolah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu saja, tetapi juga mempunyai fungsi kontrol sosial, yaitu sekolah membantu assessment atau penilaian terhadap perilaku anak. Penilaian dari wali kelas mengenai kebiasaan dan perilaku anak sangat penting untuk dijadikan pertimbangan orang tua. Sebagai orang tua kedua di sekolah, guru menjadi pengamat yang objektif mengenai tingkah laku anak dengan teman dan lingkungannya.

Membekali anak dengan ilmu bela diri CARA MENGHINDARI TINDAKAN KEKERASAN Pembekalan ilmu bela diri pada anak dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Selain mampu mengajarkan anak mengenai kedisiplinan dan membentuk mental serta jasmani yang kuat, bela diri juga dapat digunakan untuk membela diri anak dari ancaman-ancaman yang ada. Namun penting juga untuk orang tua memberikan pengarahan dan pengertian pada anak bahwa ilmu bela diri yang mereka pelajari bukan untuk melakukan kekerasan kepada anak lainnya.

CARA MENGHINDARI TINDAKAN KEKERASAN Segera laporkan kepada pihak berwajib Hal terakhir yang harus Smart Parents lakukan jika memang telah terjadi kejahatan fisik, psikis, ataupun seksual adalah dengan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak berwajib dapat segera melakukan tindakan lebih lanjut kepada tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi kembali. Lalu, untuk korban kekerasan sendiri harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga dan orang terdekat.

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institusion) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak berbunyi : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. ”.

TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut : a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak. Anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang ini. ”

SETIAP ORANG DILARANG : memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

SETIAP ORANG DILARANG : melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya. dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

SETIAP ORANG DILARANG : menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.