KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NAMA SAYA Dr SETYO UTOMO

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA SAYA : Dr. SETYO UTOMO, SH. , M. Hum PEKERJAAN : JAKSA SATSUS PENUNTUTAN JAM PIDSUS Email : doctorsetyojpu@gmail. com HP : 0817. 2009. 73

RUMUS KORUPSI C=M+D–A C : corruption M : monopoly power D : discretion by officials A : accountability (peluang korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan, didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada pertanggungjawaban)

INPRES NO. 5/2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETENTUAN INPRES NO. 5 TAHUN 2004 INI SALAH SATU INSTRUKSI KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ADALAH UNTUK MENGOPTIMALKAN UPAYA-UPAYA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGHUKUM PELAKU DAN MENYELAMATKAN UANG NEGARA

AZAS DAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DASARNYA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN WAJIB MENERAPKAN PRINSIP DASAR PENGADAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPPRES 80 TAHUN 2003 JO PERPRES NO. 85 TAHUN 2006 JO PERPRES 54 TAHUN 2010 PRINSIP DASAR TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT : a. EFISIEN, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS DIUSAHAKAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA DAN DAYA YANG TERBATAS UNTUK MENCAPAI SASARAN YANG DITETAPKAN DALAM WAKTU SESINGKAT - SINGKATNYA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;

b. EFEKTIF, BERARTI PENGADAAN BARANG / JASA HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG LELAH DITETAPKAN DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESARNYA SESUAI DENGAN SASARAN YANG DITETAPKAN; c. TERBUKA DAN BERSAING BERARTI PENGADAAN BARANG/JASA HARUS TERBUKA BAGI PENYEDIA BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DILAKUKAN MELALUI PERSAINGAN YANG SEHAT DI ANTARA PENYEDIA BARANG/JASA YANG SELARA DAN MEMENUHI SYARAT / KRITERIA TERTENTU BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG JELAS DAN TRANSPARAN.

d. TRANSPARAN, BERARTI SEMUA KETENTUAN DAN INFORMASI MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA, TERMASUK SYARAT TEKNIS ADMMISTRASI PENGADAAN, TATA CARA EVALUASI, HASIL EVALUASI. PENELAPAN CALON PENYEDIA BARANG/JASA, SIFATNYA TERBUKA BAGI PESERTA PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERMINAT SERTA BAGI MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA ; e. ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, BERARTI MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SAMA BAGI SEMUA CALON PENYEDIA BARANG/JASA DAN TIDAK MENGARAH UNTUK MEMBERI KEUNTUNGAN KEPADA PIHAK TERTENTU, DENGAN CARA DAN ATAU ALASAN APAPUN ;

f. AKUNTABEL, BERARTI HARUS MENCAPAI SASARAN BAIK FISIK, KEUANGAN MAUPUN MANFAAF BAGI KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP SERTA KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PENGADAAN BARANG/JASA.

ETIKA PENGADAAN, PENGGUNA BARANG / JASA a. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERTIB, DISERTAI RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI SASARAN KELANCARAN DAN KETEPATAN TERCAPAINYA TUJUAN PENGADAAN BARANG / JASA ;

b. BEKERJA SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI ATAS DASAR KEJUJURAN, SERTA MENJAGA KERAHASIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SEHARUSNYA DIRAHASIAKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA; c. TIDAK SALING MEMPENGARUHI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG UNTUK MENCEGAH DAN MENGHINDARI TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT; d. MENERIMA DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK;

e. MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLIC OF INTEREST) PARA PIHAK YANG TERKAIT, LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA; f. MENGHINDARI DAN MENCEGAH TERJADINYA PEMBOROSAN DAN KEBOCORAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG / JASA; g. MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN / ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA;

h. TIDAK MENERIMA, TIDAK MENAWARKAN ATAU TIDAK MENJANJIKAN UNTUK MEMBERI ATAU MENERIMA HADIAH. IMBALAN BERUPA APA SAJA KEPADA SIAPAPUN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DAPAT DIDUGA BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA.

PERBUATAN MENYIMPANG DLM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. TAHAP 1. PERENCANAAN PENGADAAN ● PENGADAAN YANG MENGADA-ADA (PROYEK PESANAN, TANPA EVALUASI KEBUTUHAN DARI PROSES PENGANGGARAN SEBELUMNYA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGANGGARAN). ● PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN (BIAYA, VOLUME, BAHAN DAN KUALITAS JUGA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGANGGARAN). ● JADWAL PENGADAAN YANG TIDAK REALISTIS (REKANAN YANG TELAH TAHU TERIEBIH DAHULU YANG DAPAT SIAP MENGIKUTI TENDER). ● PENGADAAN YANG MENGARAH PADA PRODUK/SPESIFIKASI TERTENTU (MENUTUP PELUANG PERUSAHAAN / PENGUSAHA LAIN, MENGARAH PADA PENUNJUKAN LANGSUNG/RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN/ REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN.

TAHAP 2. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG ● PROBLEM TRANSPARANSI (PANITIA TIDAK DAPAT MENJAMIN KESAMAAN DALAM MEMPEROLEH INFORMASI BAGI SEMUA PESERTA TENDER). ● PANITIA TIDAK BERLAKU ADIL DAN PROFESIONAL DALAM SEMUA TAHAPAN PENGADAAN/PANITIA YANG MEMIHAK TIDAK DEPENDENT ● PROBLEM INTEGRITAS (PERNAH TERLIBAT KASUS KKN, MEMILIKI LATAR BELAKANG YANG MENDORONG KEKEDEKATAN DENGAN REKANAN)

TAHAP 3. PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN Æ PROSES PRA-KUALIFIKASI TIDAK DILAKUKAN ATAU HANYA DILAKUKAN SATU KALI UNTUK BEBERAPA PROYEK PENGADAAN (CONTOH KUALIFIKASI PERUSAHAAN PADA TENDER KPU). Æ MELOLOSKAN PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI DAN TEKNIS (KELAS PERUSAHAAN, KECUKUPAN MODAL DAN CAKUPAN PEKERJAAN). Æ MELOLOSKAN PERUSAHAAN MEMENUHI SYARAT TAPI PERNAH MEMILIKI CACAT DALAM KINERJA PENGERJAAN PROYEK. Æ MELOLOSKAN LEBIH DAN SATU PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH SATU PENGUSAHA (PERUSAHAAN BANYAK NAMA SATU ALAMAT DAN PEMILIK). Æ MELOLOSKAN REKANAN YANG MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU ATAU TIDAK MENDAPATKAN LEGALISASI DARI INSTANSI TERKAIT (PANITIA TENDER TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN LAPANGAN)

TAHAP 4. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG Ø REKAYASA KRITERIA EVALUASI. Ø DOKUMEN LELANG YANG NON STANDAR. Ø SPESIFIKASI MENGARAH PADA BARANG/JASA TERTENTU (LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI BARANG DIIKUTI OLEH KRITERIA EVALUASI YANG JUGA TIDAK RASIONAL/MENUTUP KEMUNGKINAN BAGI SEMUA REKANAN UNTUK MEMENUHINYA, MISALNYA REKOMENDASI DARI DISTRIBUTOR UTAMA DI LUAR NEGERI YANG HANYA MUNGKIN DIBERIKAN PADA SATU PERUSAHAAN DI DALAM NEGERI). Ø DOKUMEN YANG TIDAK LENGKAP JUGA DAPAT MENYEDIAKAN PELUANG KORUPSI. HAL-HAL YANG BIASANYA TERCAKUP DI DALAM DOKUMEN LELANG; LINGKUP PEKERJAAN, MUTU, JUMLAH, UKURAN / VOLUME, JENIS, WAKTU PELAKSANAAN, PETUNJUK UNTUK PESERTA LELANG, SYARAT KONTAK, SYARAT TEKNIS, DAFTAR PEKERJAAN, SERTA GAMBAR TEKNIK/REFERENSI YANG DIBUTUHKAN PESERTA TENDER

TAHAP 5. PENGUMUMAN PELELANGAN q JANGKA WAKTU PENGUMUMAN YANG TERLALU SINGKAT (DILIHAT DARI WAKTU WAJAR YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PRASYARAT LELANG). q DIUMUMKAN LEWAT MEDIA YANG TIDAK TERKENAL (TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YARG ADA). q ISI PENGUMUMAN LELANG TIDAK LENGKAP.

TAHAP 6, PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG q ADA PERBEDAAN INFORMASI DOKUMEN LELANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASING-MASING PESERTA TENDER (HAL INI PERNAH DILAPORKAN OLEH SALAH SATU PESERTA TENDER KOTAK SUARA, KPU. TAHAP 7. PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) q PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN. HPS DIREKAYASA BAIK JUMLAH UNIT PEKERJAAN ATAUPUN VOLUME. PENAWARAN DARI REKANAN PUN DIDEKATKAN DENGAN HARGA YANG SUDAH DIGELEMBUNGKAN.

q MEMASUKAN ELEMEN PEKERJAAN YANG PROSES PEKERJAANNYA SUDAH SELESAI (DARI SUMBER ANGGARAN. PROYEK YANG LAIN). INDIKASI INI PERNAH TERJADI DI NTB. q HARGA DASAR YANG TIDAK STANDAR (MENGAMBIL KUALIFIKASI YANG PALING TINGGI). OLIGOPOLI PENGADAAN BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR BERKOLABORASI UNTUK MENENTUKAN HARGA (CONTOH; PENGADAAN KEPERLUAN OLAH DATA HASIL P 4 B KPU PADA PEMILU 2004). q KETELIBATAN "CALON PEMENANG" DALAM PENENTUAN HPS.

TAHAP 8. PENJELASAN LELANG / AANWIJZING q PRE BID MEETING TERBATAS. q REKANAN TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI YANG LENGKAP DAN TERBUKA (INFORMASI LENGKAP DILAKUKAN DI LUAR FORUM PENJELASAN). INI MENGAKIBATKAN KETIDAKSETARAAN INFORMASI DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENAWARAN TAHAP 9. PENYERAHAN PENAWARAN HARGA DAN PEMBUKAAN q MASALAH KETEPATAN WAKTU PENAWARAN DI LUAR BATAS WAKTU) (MENERIMA

TAHAP 10. EVALUASI PENAWARAN q EVALUASI TERTUTUP DAN TERSEMBUNYI. q PESERTA LELANG TERPOLA DALAM RANGKA BERKOLUSI. q TIDAK ADA PENGECEKAN LAPANGAN (KONFIRMASI) UNTUK SYARAT TEKNIS (AKREDITASI PERUSAHAAN) DAN ADMINISTRATIF (KELENGKAPAN PRA-SYARAT ADMINISTRATIF) / KRITERIA EVALUASI CACAT. q TIDAK ADA KONFIRMASI SYARAT JAMINAN PENAWARAN

TAHAP 11. PENGUMUMAN CALON PEMENANG q WAKTU PENGUMUMAN YANG SANGAT TERBATAS. q TANGGAL PENGUMUMAN SENGAJA DITUNDA. q PENGUMUMAN YANG TIDAK INFORMATIF TAHAP 12. SANGGAHAN PESERTA LELANG q TIDAK SELURUH SANGGAHAN DITANGGAPI. q SUBSTANSI SANGGAHAN YANG TIDAK DITANGGAPI. q SANGGAHAN PERFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR.

TAHAP 13. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG q PENUNDAAN SURAT PENUNJUKAN (HARUS DIDAPATKAN DENGAN MENYUAP). q PENUNJUKAN DIPERCEPAT SEBELUM MASA SANGGAN BERAKHIR. TAHAP 14. PENANDATANGAN KONTRAK PERIANJIAN q PENUNDAAN KONTRAK (HARUS DIDAPATKAN DENGAN MENYUAP).

TAHAP 15. PENYERAHAN BARANG / JASA KEPADA PENGGUNA. q KRITERIA PENERIMAAN BARANG BIASA. q VOLUME BARANG YANG TIDAK SAMA DENGAN YANG TERTULIS DIDOKUMEN LELANG. q JAMINAN PASCA JUAL PALSU. q TIDAK SESUAI SPESIFIKASI DAN KUALIFIKASI TEKNIK. q ADANYA CONTRACT CHANGE ORDER DI TENGAH PENGERJAAN. q MEMUNGKINKAN TERJADINYA PERUBAHAN SPESILIKASI DAN KUALIFIKASI PEKERJAAN

DELIK KORUPSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DASARNYA ADA 10 (SEPULUH) PERBUATAN YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PERBUATAN PIDANA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. PENYUAPAN. PEMBERIAN DALAM BENTUK UANG, BARANG, FASILILAS DAN JANJI UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN YANG AKAN BERAKIBAT MEMBAWA UNTUNG TERHADAP DIRI SENDIRI ATAU PIHAK LAIN, YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN YANG DIPEGANGNYA PADA SAAT ITU.

2. PENGGELAPAN. PERBUATANMENGAMBILTANPAHAKOLEHSEORANG YANG TELAH DIBERI KEWENANGAN, UNTUK MENGAWASI DAN BERTANGGUNGJAWAB PENUH TERHADAP BARANG MILIK NEGARA, OLEH PEJABAT PUBLIK MAUPUN SWASTA. 3. PENERIMAAN KOMISI. PEJABAT PUBLIK YANG MENERIMA SESUATU YANG BERNILAI. DALAM BANTUAN UANG, SAHAM, FASILITAS, BARANG DLL, SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN BISNIS DENGAN PEMERINTAH.

4. PEMERASAN MEMAKSA SESEORANG UNTUK MEMBAYAR ATAU MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG, ATAU BENTUK LAIN, SEBAGAI GANTI DARI SEORANG PEJABAT PUBLIK UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU. PERBUATAN TERSEBUT DAPAT DIIKUTI DENGAN ANCAMAN FISIK ATAUPUN KEKERASAN 5. PILIH KASIH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERBEDA BERDASARKAN ALASAN HUBUNGAN KELUARGA, AFILIASI PARTAI POLITIK, SUKU, AGAMA DAN GOLONGAN. YANG BUKAN KEPADA ALASAN OBJEKTIF SEPERTI KEMAMPUAN, KUALITAS, RENDAHNYA HARGA, PROFESIONAIISME KERJA.

6. PENYALAHGUNAAN WEWENENG MEMPERGUNAKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI, UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MEMIHAK ATAU PILIH KASIH KEPADA KELOMPOK ATAU PERSEORANGAN, SEMENTARA BERSIKAP DIAKRIMINATIF TERHADAP KELOMPOK ATAU PERSEORANGAN LAINNYA. 7. BISNIS ORANG DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PUBLIK DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN MILIK PRIBADI ATAU KELUARGA, DENGAN CARA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN DAN JABATAN YANG DIMILIKINYA UNTUK MEMENANGKAN KONTRAK PEMERINTAH

8. NEPOTISME TINDAKAN UNTUK MENDAHULUKAN SANAK KELUARGA, KAWAN DEKAT, ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG SEPAHAM, DALAM PENUNJUKKAN ATAU PENGANGKATAN STAF, PANITIA PELELANGAN ATAU PEMILIHAN PEMENANG LELANG 9. SUMBANGAN TIDAK RESMI HAL INI TERJADI APABILA PARTAI POLITIK ATAU PEMERINTAH YANG SEDANG BERKUASA PADA WAKTU ITU MENERIMA SEJUMLAH DANA SEBAGAI SUATU KONTRIBUSI DAN HASIL YANG DIBEBANKAN KEPADA KONTRAK-KONTRAK PEMERINTAH

10. PEMALSUAN SUATU TINDAKAN ATAU PERILAKU UNTUK MENGELABUI ORANG LAIN ATAU ORGANISASI, DENGAN MAKSUD UNTUK KEUNTUNGAN DAN KEPENTINGAN DIRINYA SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN.

KASUS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;

2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikan ( markup), kemudian selisihnya dibagi-bagikan; 3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga atau nilai kontrak;

4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawaabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakaan bukti yang tidak benar/fiktif; 5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahaannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti fiktif;

6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi; 7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislaq) atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan; 8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;

9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan; 10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi(bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur; 11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank;

12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; 13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya; 14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark-up;

15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah; 16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK; 17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD; 18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2, Pasal 3) 2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 a, b, c, d. , Pasal 13) 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 10) 4. Pemerasan (Pasal 12 e, f, g) 5. Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h) 6. Konflik kepentingan dalam pengadaaan (Pasal 12 i) 7. Gratifikasi (Pasal 12 B, 12 C)

KLASIFIKASI PELAKU YG MEMPUNYAI PELUANG KORUPSI DLM KONTEKS PENGADAAN BARANG & JASA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PEJABAT PUBLIK (MEWAKILI PENGUASA DARI DEPARTEMEN) PESERTA TENDER (PENYALUR, KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN SUB KONTRAKTOR) AGEN, PERANTARA, KONSULTAN, REKANAN USAHA, ANAK PERUSAHAAN PENERIMA ATAU PEMBERI SUAP DITINGKAT PEJABAT POLITISI PENYIMPANAN HASIL KORUPSI SAKSI