KEINSINYURAN DAN PROGRAM PROFESI INSINYUR Ernan Rustiadi Suprihatin

KEINSINYURAN DAN PROGRAM PROFESI INSINYUR Ernan Rustiadi Suprihatin

ARTI PENTING PROFESSION ACT (Undang-undang Profesi) Memberi pengakuan perlindungan dan kepastian hukum, baik bagi penerima dan pemberi jasa profesional Sebagai dasar dalam pengembangan manajemen risiko melalui instrumen asuransi (professional liability insurance) FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

UU Keinsinyuran dan KUHP Pidana Pasal 50 : barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tak boleh dihukum Pasal 224 : barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang, yang ia sebagai demikian harus melakukan : Dalam perkara pidana, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

Profession Act di Indonesia No Dasar Hukum 1 UU No. 18 2 UU No. 29 3 UU No. 14 4 5 6 7 UU No. 5 UU No. 11 UU No. 36 UU No. 38 Tahun Tentang 2003 Advokat 2004 Praktik Kedokteran 2005 Guru dan Dosen 2011 2014 Akuntan publik Keinsinyuran Tenaga kesehatan Keperawatan Dalam proses (RUU) • Pharmacist act • Veteriner act FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KONTEKS �Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran �UU tersebut mengatur: �Program (pendidikan) profesi insinyur �Registrasi insinyur profesional ijin bagi insinyur (termasuk insinyur asing) �Kata kunci UU: �Kepastian hukum bagi penyelenggara keinsinyuran �Perlindungan hukum �Kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan hak insinyur, serta �Program (pendidikan) profesi insinyur oleh perguruan tinggi.

Kepastian Hukum Penyelenggaraan Keinsinyuran Program Profesi Insinyur oleh Perguruan Tinggi (Ps. 7 -9) Perlindungan Pengguna dan Pemanfaat Keinsinyuran (Ps. 26 -29) Kewajiban Insinyur (Ps. 25) Keywords UU Keinsinyuran Tanggung jawab Insinyur (Moril, Hukum) Hak dan Kewenangan (atas kompetensi) Insinyur(Ps. 24)

DESKRIPSI JENJANG PROFESI KUALIFIKASI KKNI Level 7 1. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. 2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. 3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

http: //bkti-pii. or. id/

UU Keinsinyuran (UU 11/2014) • Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran; • Persatuan Insinyur Indonesia merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan Praktik Keinsinyuran; • Pembinaan Praktik Keinsinyuran merupakan tanggungjawab Pemerintah yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri lainnya yang terkait

Kelembagaan Dalam UU Keinsinyuran Preside n § Pemerintah § Industri § Perguruan Tinggi § PII § Pemanfaat Keinsinyuran § Wadah berhimpun Insinyur Indonesia Dewan Insinyur Indonesia Ps. 30 -35 Persatuan Insinyur Indonesia Ps. 36 -44 Dewan Insinyur Indonesia bertugas merumuskan kebijakan: § Sistem Registrasi Insinyur § Standar Program Profesi Insinyur § Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan § Pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran oleh PII § Sistem Uji Kompetensi § Standar Kompetensi Insinyur, Menjalin perjanjian kerjasama dan Keinsinyuran Internasional Mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing

UU Keinsinyuran Dewan Insinyur PII Perguruan Tinggi • Menjalankan fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran • Mengusulkan standar program profesi Insinyur guna mendapatkan ketetapan Menteri • Menjalankan fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran • Melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar • Melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Insinyur • Pengendalian Mutu Pembangunan dan Pengembangan Keinsinyuran • Menyelenggarakan program profesi Insinyur bekerjasama dengan Kementerian terkait, PII dan kalangan Industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur • Menerbitkan gelar profesi insinyur

Mengesahkan perjanjian kerjasama Keinsinyuran internasional Melakukan perjanjian kerjasama Keinsinyuran internasional Menetapkan standar kompetensi insinyur Menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur Dewan Insinyur Mengusulkan standar Program Profesi Indonesia Insinyur Memiliki Tugas Menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melakukan pengawasan

Membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia Melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur Dewan Insinyur Indonesia Memiliki Kewenangan Mengesahkan sistem registrasi Insinyur Mengesahkan sistem Uji Kompetensi

Pelayanan Keinsinyuran Memberikan advokasi bagi Insinyur Menjalin perjanjian kerjasama Keinsinyuran internasional Program Profesi PII bertugas Insinyur bersama melaksanakan dengan perguruan kebijakan DII tinggi Menetapkan, menerapkan dan menegakkan kode etik insinyur Registrasi Insinyur (menerbitkan STRI Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengendalian dan pengawasan kewajiban Insinyur

Melakukan perjanjian kerjasama Keinsinyuran internasional Menyatakan terpenuhi/tidaknya persyaratan registrasi Insinyur Menerbitkan, PII memperpanjang, Memberikan akreditasi Memiliki membekukan, dan keprofesian pada mencabut STRI himpunan keahlian Kewenangan Keinsinyuran Menyatakan terpenuhi/tidaknya Menjatuhkan sanksi persyaratan PKB atas pelanggaran kode Menyatakan etik insinyur terjadi/tidaknya suatu Menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik atas pelanggaran

PROFIL PERSATUAN INSINYUR INDONESIA Berdiri tanggal 23 Mei 1952, di Bandung Pendiri : – Ir. Djuanda Kartawidjaja – Dr. Rooseno Soeryohadikoesoemo

PROFIL PERSATUAN INSINYUR INDONESIA Perangkat Organisasi 1. Dewan Penasehat 2. Dewan Insinyur 3. Pengurus Pusat 4. Majelis Kehormatan Insinyur 5. Dewan Pakar 6. Badan Pengkajian 7. BK dan atau BKT 8. Pengurus Wilayah 9. Pengurus Cabang 10. Badan Usaha dan Yayasan 11. Forum Anggota Muda (FAM-PII) Mitra Organisasi 1. Perguruan Tinggi Teknik 2. Asosiasi Profesi 3. Industri / Perusahaan Keanggotaan Internasional 1. WFEO (World Federation of Engineering Organizations) 2. AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organizations) 3. FEISEAP (Federation of Engineering Institute South East Asia and Pacific) 4. AEESEAP (Association of Engineering Education South East Asia and Pacific)

KEPENGURUSAN PERSATUAN INSINYUR INDONESIA Ketua-ketua Umum PII, 1952 -2012 1. Ir. Djuanda Kartawidjaja (1952 -1954) 2. Ir. Kaslan Tohir (1954 - 1859) 3. Ir. Ukar Bratakusuma (1959 -1961) 4. Ir. Suratman D. (1965 -1969) 5. Dr. Ir. GM. Tampubolon (1969 -1984) 6. Ir. Sumantri (1984 -1989) 7. Ir. Aburizal Bakrie (1989 -1994) 8. Ir. Arifin Panigoro (1994 -1999) 9. Ir. Qoyum Tjandranegara (1999 - 2002) 10. Ir. Pandri Prabono, IPM (2002 -2004) 11. Ir. Rauf Purnama (2004 -2006) 12. Ir. Airlangga Hartarto, MMT. , MBA (2006 -2009) 13. Dr. Ir. Muhammad Said Didu (2009 -2012) 14. Ir. Bobby Gafur Umar, MBA, IPU (2012 -2015) 15. Dr. Ir. Hermanto Dardak, M. Sc, IPU (2015 -2018) Perangkat Organisasi 1. Pembinan 2. Dewan Penasehat 3. Dewan Insinyur 4. Pengurus Pusat 5. Majelis Kehormatan Etik 6. Dewan Pakar 7. Majelis Layanan Insinyur 8. Badan Pengkajian 9. BK dan atau BKT 10. Pengurus Wilayah 11. Pengurus Cabang 12. Badan Usaha dan Yayasan 13. Forum Anggota Muda (FAM-PII)

Badan Kejuruan/ Badan Kejuruan Teknologi (BK/BKT) PII 1. BK Sipil 2. BK Elektro 3. BK Kimia 4. BK Mesin 5. BK Fisika 6. BK Teknik ndustri 7. BK Geodesi 8. BK Teknik Lingkungan 9. BK Teknik Pertambangan 10. BK Teknik Pertanian 11. BK Teknik Kelautan 12. BK Teknik Perminyakan 13. BK Kedirgantaraan 14. BK Kebumian dan Energi 15. BK Teknik Arsitektur 16. BK Industri Pertanian 17. BK Kehutanan 18. BK Material 19. BK Metalurgi

PROGRAM PROFESI INSINYUR (PPI) FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

Status Dasar Hukum • UU Dikti 2012 • UU Keinsinyuran 2014 • Ps 17(1): Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan Keahlian Khusus • Ps 17(2): Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi • Ps. 8(1, 3): Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti Standar Program Profesi Insinyur • Ps. 6(4): Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia • UU Keinsinyuran (Ps. 8(3)); Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah; • UU Keinsinyuran (Ps. 35); ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden • Perpres KKNI 2012 • Ps 1(7): Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; • Ps 3(1): lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. • Perpres KKNI 2012 • Ps. 9(2 e): Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu • Ps. 16(1 e): Paling lama 3 TA, lulusan sarjana, D 4/sarjana terapan dengan beban paling sedikit 24 ? • Permen. Ristek. Dikti (2016): Program Studi PPI • Merujuk UU Dikti (2012), tidak merujuk UU Keinsinyuran; • (Ps. 3): Menyusun kurikulum PPI bersama PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII; • (Ps. 3 h): PT penyelenggara memiliki KS dengan PII (himpunan keahlian keinsinyuran), kalangan industri,

6. Pengukuhan § Pengukuhan gelar profesi, pengakuan profesi, pencatatan profesi, § Oleh penyelenggara, dan/atau organisasi profesi 5. Program Assessment: § Standar Penetapan Kelulusan (gelar profesi, sertifikat profesi) § Ditetapkan oleh stakeholders, penyelenggara, organisasi profesi (penjaga mutu, penerbit dan pencatat sertifikasi profesi) 4. Proses Mengukur Capaian: § Standar Uji Kompetensi § Ditetapkan oleh stakeholder penyelenggara, organisasi profesi (penjamin mutu) 1. Panggilan Profesi ? Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus (UU Dikti Ps. 17(1)). Rasional Pendidikan Profesi 2. Target Kompetensi §. . . “Standar Kompetensi” (Unit kompetensi. Pengetahuan/keterampilan minimum yang harus dikuasai) § Ditetapkan oleh stakeholder, penyelenggara, organisasi profesi 3. Proses Pembelajaran § Standar Proses (how to deliver, pengetahuan/keterampilan minimum yang harus dikuasasi); § Ditetapkan oleh stakeholder, penyelenggara , organisasi profesi

UU Keinsinyuran Per Pemerintah Per Presiden Per Menteri & DI • Ketentuan mengenai cakupan disiplin teknik dan bidang Keinsinyuran (Ps. 5(3)); • Pembinaan Keinsinyuran (Ps. 49); • Program Profesi Insinyur (Ps. 8(3)); • Ketentuan Registrasi Insinyur (Ps. 17); • Insinyur Asing (Ps. 22). • Dewan Insinyur Indonesia (Ps. 35); • Menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur • Mengusulkan Standar Program Profesi Insinyur, • Pengawasan insinyur asing, • Menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan • Merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan dan pengawasan praktik Keinsinyuran, • (Ps. 30 -34) • Standar Layanan Insinyur (Kementerian yang membina bidang Keinsinyuran (Ps. 6(2)); • Standar Kompetensi Insinyur (DI bersama Kementerian yang membina bidang Keinsinyuran (Ps. 6(3); • Standar Program Profesi (Menteri, PT, Kementerian yang membina bidang Keinsinyuran) (Ps. 6(4)); • AD dan ART PII (Ps. 53),

Program Profesi Insinyur § Untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur (UU Keinsinyuran, Ps. 7(1)). § Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi berkerjasama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) UU Keinsinyuran, Ps. 8(3)).

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Pasal 2 (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas a. Standar Nasional Pendidikan b. Standar Nasional Penelitian c. Standar Nasional Pasal 4 (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas a. Standar kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran c. Standar proses pembelajaran d. Standar penilaian pembelajaran e. Standar dosen dan tenaga kependidikan f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran g. Standar pengelolaan pembelajaran dan h. Standar pembiayaan pembelajaran FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

Peraturan(2016) Menteri: Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Permen Persyaratan Melaksanakan PPI (Ps. RI 3) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur a. Memiliki peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi Unggul atau A; b. Memiliki paling sedikit 5 (lima) Program Studi Teknik; c. Jumlah Program Studi Teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik; d. Memiliki paling sedikit 6 (enam) Dosen tetap pada setiap Program Studi atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan KKNI dalam profesi keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; f. Dosen yang ditetapkan telah memiliki pengalaman kerja di industri g. Dosen yang ditetapkan mendapat rekomendasi dari PII; h. Memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PII, kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang terakreditasi oleh PII; i. Telah menyusun kurikulum PS PPI bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditas oleh PII;

Permen (2016) : Persyaratan Peserta PSPPI (Ps. 4) 1) Seseorang yang akan mengikuti PS PPI (harus) memiliki kualifikasi akademik: a) Sarjana bidang teknik (ST) atau sarjana terapan bidang teknik (STT); atau b) Sarjana pendidikan bidang teknik (SPT) atau sarjana sains (SS) 2. Seseorang dengan kualifikasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a) harus memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun, 3. Seseorang dengan kualifikasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b) harus memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk dapat disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a), 4. Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains yang telah disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti PS PPI setelah memiliki pengalaman kerja praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun.

Permen (2016) : Rekognisi Pembelajaran Lampau (Ps. 5) 1) Profesi Insinyur dapat diperoleh melalui rekognisi pembelajaran lampau dengan cara penyetaraan atau pengakuan capaian pembelajaran. 2) Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana teknik (ST) atau sarjana terapan bidang teknik (STT) yang akan menempuh PS PPI melalui RPL harus memiliki pengalaman kerja (dalam praktik keinsinyuran? ) lebih dari 2 (dua) tahun. 3) Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana pendidikan bidang teknik (SPT) atau sarjana sains (SS) dapat menempuh PS PPI melalui RPL setelah disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik dan memiliki pengalaman kerja (dalam praktik keinsinyuran? ) lebih dari 5 (lima) tahun. 4) Jumlah satuan kredit semester yang dapat diakui melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara.

Program Profesi Insinyur – ST, STT Pasal 9 (1) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan “Ir” dan dicantumkan didepan nama yang berhak menyandangnya. (2) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi Penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerjasama dengan kementerian terkait dan PII Pasal 7 (1) Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur (2) Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sarjana bidang teknik atau sarana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan Bekerja dalam profesi Keinsinyuran: Memupuk Kompetensi Ir. Sertifikat Profesi INSINYUR Program Profesi Insinyur k ni r a jan Sa k Te k ni k Te n a a jan rap r Sa Te Perguruan Tinggi Pasal 8 (2)Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program profesi maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat Profesi Insinyur dan dicatat oleh PII Pasal 8 (1)Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian terkait, PII dan kalangan industri dengan mengikuti Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Standar Profesi Insinyur adalah ayat. Program (4) tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program profesi Insinyur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi

Program Profesi Insinyur – SPT, SS, RPL § § § PPI adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran (Ps. 1(5)) Penyelenggara PPI adalah Perguruan Tinggi bekerjasama dengan kementerian terkait , PII, dan kalangan industri (Pasal 8(1)) Berdasarkan. . . Pasal 7 (5) Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau Yang dimaksud dengan rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan non formal, pendidikan informasi dan/atau pengalaman kerja didalam sektor pendidikan formal Bekerja dalam profesi Keinsinyuran: Memupuk Kompetensi Ir. Sertifikat Profesi INSINYUR Program Profesi Insinyur Program Penyetaraan Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau Pengalaman bekerja menangani pekerjaan Keinsinyuran ST, STT, SPT, SS id. ikan B d i d n na Pe nik Sarja Tek arjana S Sains Perguruan Tinggi Pasal 7 Penjelasan Pasal 7 (2 b) yang dimaksud dengan program penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja untuk sarjana bidang teknik atau sarjana bidang sains yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Pasal 7 (2) Syarat untuk dapat mengikuti program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. Sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.

Sarjana Teknik Bekerja dalam profesi Keinsinyuran: Memupuk Kompetensi Ir. Program Studi Program Profesi Insinyur Permen. Ristek. Dik ti (2016), Ps. 3 dan Kepdirjen (2016) Permen. Ristek. Dik ti (2016), Ps. 4 Pengalaman bekerja menangani pekerjaan Keinsinyuran na Sa Te Te rja kn ra na ik pa T n ek ni k Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau Pengalaman bekerja menangani pekerjaan Keinsinyuran Sertifikat Profesi INSINYUR rja Permen. Ristek. Dik ti (2016), Ps. 5 Sa §Program Studi Program Profesi Insinyur diselenggara kan oleh perguruan Tinggi bekerjasama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri (Ps. 2(4)). Perguruan Tinggi §Standar program Studi Program Profesi Insinyur disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Ps. 2(5)) §Sertifikat Profesi Insinyur diberikan oleh Perguruan Tinggi (Ps. 9(1))

Sarjana Non Teknik Bekerja dalam profesi Keinsinyuran: Memupuk Kompetensi Ir. Permen. Ristek. Dik ti (2016), Ps. 5 Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau Telah disetarakan dan Pengalaman bekerja menangani pekerjaan Keinsinyuran Sertifikat Profesi INSINYUR Program Studi Program Profesi Insinyur Permen. Ristek. Dik ti (2016), Ps. 3 dan Kepdirjen (2016) Permen. Ristek. Dik ti (2016), Ps. 4 Pengalaman bekerja menangani pekerjaan Keinsinyuran Program Penyetaraan Pengalaman bekerja menangani pekerjaan Keinsinyuran Sarjana Pendidikan Bid. Teknik Sarjana Sains Perguruan Tinggi

PENDIDIKAN FORMAL : Ijazah dan/atau Gelar Akademik D 1 D 2 D 3 S 1/D 4 PRO S 2/Sp S 3/Sp IPU IPM 8 IPP AHLI 9 6 5 TEKNISI 7 4 3 2 1 PENGEMBANGAN DIRI: Pengalaman Kerja Khusus/Konsisten INDUSTRI : Jabatan Fungsional Dalam pekerjaan SMA OPERATOR PROFESIONAL : Klasifikasi Kerja Profesional SMP § Permen No. 35/2016 Persyaratan pengalaman bekerja bagi peserta PPI; § KKNI-ljulusan PPI minimum pada level 7 yang setara IPP pada program Insinyur profesional PII; § Sarana Pembelajaran pada PS-PPI (versi Permen No. 35/2016 adalah “Insinyur” profesional” dengan klasifikasi IPP

KEMAMPUAN KERJA PENGETAHUAN YANG DIKUASAI KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN TANGGUNG JAWAB KKNI LEVEL 6 (Sarjana) KKNI Level 7 (Profesi) KKNI LEVEL 8 (Magister) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi Mampu melakukan dan/atau mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang keahliannya Mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji Menguasai konsep teoritis bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural § Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok § Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni didalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multidisiplin Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan atau seni didalam bidang keilmuannya atau pendekatan inter atau multidisiplin Mampu menggunakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

Keterampilan Umum Program Profesi (SNPT) Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum, sebagai berikut: a. Mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat, terutama masyarakat profesinya; d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat; e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.

Keterampilan Umum Program Profesi (SNPT) f. Mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi; g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; h. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Ketentuan Pendidikan Profesi Keinsinyuran § Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran, Ps. 1(3)); § Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian Khusus (UU Dikti, Ps. 17(1)); § Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi (UU Dikti, Ps. 17(2)); § Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti Standar Program Profesi Insinyur (UU Keinsinyuran, Ps. 8(1)); § Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia (UU Keinsinyuran, Ps. 6(4)).

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau § Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (UU Keinsinyuran, Ps. 7(3)). § Termasuk didalam standar Prgoram Profesi Insinyur: pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja didalam sektor pendidikan formal [Penjelasan UU Keinsinyuran, Ps. 7(3)]

Dosen dan Calon Peserta Program Profesi Insinyur 1 Persyaratan Administrasi • Lulus Sarjana Teknik; • Lulus Penyetaraan[*]; 2 Persyaratan Kompetensi • Test Kualifikasi (standar program: etika profesi, profesionalisme, K 3, engineering standard & code); • Sertifikat Pengalaman Kerja dalam Praktik Keinsinyuran [*] • Prasyarat Kompetensi Minimum (Klaim pengalaman, praktik keinsinyuran-FAIP: Wajib, Pilihan); • . . . . • Wawancara • . . .

Dosen dan Calon Peserta Program Profesi Insinyur 3 Dosen Program Profesi Insinyur • Insinyur Profesional; • Pengalaman Praktik Keinsinyuran; • Memiliki kualifikasi dibidangnya; • Rekomendasi PII; • . . .

Kerjasama Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur § Kehadiran PII pada tahap persiapan adalah bersama stakeholders menyiapkan standar program profesi Insinyur (menetapkan objektif, standar layanan, standar kompetensi, standar proses, prosedur ujikompetensi, prosedur penyelenggaraan, standar kualifikasi SDM, prosedur RPL, . . . ) § Kehadiran PII pada tahap pelaksanaan adalah menjaga mutu program profesi Insinyur berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Kelembagaan Infrastruktur • Program Studi Program Profesi Insinyur (Syarat keikutsertaan pendirian PS PPI) • Kelembagaan Magang Industri • Majelis Profesi (bersama unsur lain melakukan pengawasan mutu penyelenggaraan PPI, menetapkan kelulusan peserta program profesi) • Standar “Layanan” (bakuan tanggung jawab dan kewenangan Insinyur) • Standar “Kompetensi” (bakuan skill for practice, engineering knowledge for practice) • Standar Uji Kompetensi • Standar Proses (proses pembelajaran sesuai dengan bakuan mutu) • Sistem magang industri • Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL (standar program untuk RPL) Program • Menyiapkan proposal pembukaan PS Program Profesi Insinyur • Menyiapkan SDM Profesional (Dosen) • Realisasi Penyelenggaraan PPI • Realisasi dan Pengawasan Mutu Magang Industri • Uji Kompetensi • Seleksi Peserta PPI • Realisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pengurus Pusat Pengurus Wil. /Cab. Badan Kejuruan • Regulator Kebijakan Kerjasama PPI • Fasilitator Kerjasama Asosiasi Profesi (Himpunan Keahlian Keinsinyuran) • Registrasi Sertifikat Profesi Insinyur • Pelaksana kebijakan PPI • Otoritas kerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara PPI • Pengembangan SDM Profesional (Dosen) • Menyiapkan Majelis Profesi (Pengawasan Mutu, Uji Kompetensi) • Pengawasan Standar Mutu Nasional • Regulator Target Keinsinyuran • Penetapan Standar PPI (Objektif Program, Standar Layanan, Standar Kompetensi, Standar Proses, Standar Magang Industri, Standar Uji Kompetensi, Standar Kelulusan

Standar Program Profesi Insinyur § Standar Program Profesi Insinyur adalah pedoman penyelenggaraan program pendidikan profesi yang menjadi target, serta diperlukan untuk melaksanakan proses penjaminan mutu (program, proses, kompetensi). § Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia (UU Keinsinyuran, Ps. 6(4)).

1. Goal: Pedoman 5. Menyatakan prosedur Ujian penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (PPI) untuk membentuk mutu kompetensi yang diakui internasional. Kompetensi. : meliputi materi serta tata cara (proses) ujian kompetensi (unit kompetensi, peserta, penguji, . . . ) 2. Menyatakan Kompetensi 6. Menyatakan Prosedur rekognisi kompetensi keinsinyuran bagi yang tidak mengikuti kegiatan normal PPI 7. Menyatakan prosedur penyetaraan kompetensi keinsinyuran bagi yang bukan lulusan program studi teknik. 8. Menyatakan kualifikasi sumberdaya penyelengaraan program profesi Insinyur 9. Menyatakan struktur organisasi penyelengaraan program profesi Insinyur Standar PPI Keinsinyuran (tanggung jawab dan kewenangan Insinyur) yang mendukung/dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan-”standar layanan” 3. Menyatakan Unit Kompetensi Keinsinyuran (pengetahuan dan keterampilan keinsinyuran) yang diberikan, yang sesuai dengan target kompetensi (terukur)- “standar kompetensi” 4. Menyatakan proses pembelajaran/pelatihan

Standar Program Profesi Insinyur Learning Objective Permen. Ristek. Dikti No. 35 (2016) Kode Etik Profesionalis me K 3 Studi Kasus Praktik Seminar §Standar minimum ditetapkan oleh PII (UU Keinsinyuran ) Professional Competence Unit Learning Process Competence Exam § Menyatakan kewenangan dan tanggung jawab profesi (kompetensi profesi) yang menjadi target dari program (PPI); § Dapat memiliki sejumlah sub bidang profesi Insinyur § Daftar Unit kompetensi (skill, eng. knowledge) untuk masing sub bidang profesi (jika ada); § Dipetakan terhadap learning objectives (kompetensi minimum yang §Unit kompetensi dipersyaratkan § Menyatakan proses belajar masing-masing unit kompetensi; § Menyatakan ketentuan serta proses industrial internship § Menyatakan proses mengukur capaian masing -masing unit kompetensi; § Unsur yang melakukan uji kompetensi; § Score and scoring (syarat minimum lulus uji kompetensi) §Ditetapkan oleh PT, Kementerian (stakeholder), . . . PII §Pendefinisian kewenangan dan tanggung jawab profesi oleh PT, Kementerian, PII ditetapkan oleh PT, kementerian (stakeholder), . . PII

Standar Program Profesi Insinyur 5. Bakuan Layanan (Tanggung Jawab Profesi) 6. Bakuan Kompetensi (Keterampilan, Pengetahuan) 7. Bakuan Proses (Learning Process, Magang Industri) 8. Bakuan Uji Kompetensi 1. Syarat Institusi Penyelenggara 2. Syarat Kerjasama Institusi “Program Studi” PPI 3. Syarat Penetapan Dosen 4. Syarat Penyelenggaraan

3. Menyusun ”Standar Proses” • Menetapkan bakuan penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (Uji kompetensi, magang industri, RPL, . . . ) bersama PT Penyelenggara dan Kementerian Terkait (Stakeholder) 1. Menetapkan “Standar Layanan” • Menetapkan bakuan yang berhubungan dengan tanggungjawab pekerjaan Keinsinyuran, bersama PT Penyelenggara dan Kerjasama Kementerian Terkait Penyelenggaraan (Stakeholder) Program Profesi 4. Melaksanakan PPI Insinyur • Bersama PT Penyelenggara 2. Menetapkan “Standar sesuai dengan Standar (UU Kompetensi” Keinsinyuran Ps. 38(b)), • Menetapkan bakuan yang • Target lulusan: “Ir, SPI, dan berhubungan dengan IPP: keterampilan dan pengetahuan dalam 5. Penjaga dan Penjamin Mutu pekerjaan Keinsinyuran, • Mutu penyelenggara/proses bersama PT Penyelenggara • Mutu Institusi & Dosen dan Kementerian Terkait • Standar & Uji Kompetensi (Stakeholder) • “Memimpin” Majelis Profesi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA PENGELOLA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mekanisme Perguruan Tingi untuk menyelenggarakan PS PPI adalah : Menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola PS PPI Menyiapkan sistem untuk pelaksanaan PS PPI dengan membuka program studi baru Menyiapkan kerjasama dengan kementerian terkait, dan dengan PII atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII Menyiapkan perencaan sistem keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memberitahukan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Menteri Perguruan Tinggi selain PTNBH mengajukan ijin pembukaan PS PPI kepada Menteri dan Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 TENAGA PENGAJAR Staf Pengajar Program Profesi Insinyur adalah seseorang yang : 1. Memiliki minimal sertifikat Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran 2. Mendapatkan surat penugasan dari lembaga terkait, yaitu PPI jika ditugaskan oleh PII, atau PII Wilayah jika ditugaskan oleh PII Wilayah, atau himpunan keahlian keinsinyuran yang terakreditasi PII jika ditugaskan oleh himpunan keahlian keinsinyuran, atau perguruan tinggi yang terkait jika ditugaskan oleh perguruan tinggi, atau industri yang terkait jika ditugaskan oleh industri 3. Mendapat rekomendasi dari PII FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 KRITERIA DAN CARA SELEKSI Peserta Program Profesi Insinyur adalah seseorang yang memenuhi : A. Syarat Umum a. sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif b. mendaftar untuk mengikuti pendidikan profesi insinyur c. sarjana bidang teknik, atau sarjana terapan bidang teknik d. atau sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana sains e. telah memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun f. ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana Program profesi insinyur, antara lain tata cara pendaftaran, dan tata cara seleksi FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 KRITERIA DAN CARA SELEKSI Peserta Program Profesi Insinyur adalah seseorang yang memenuhi : B. Syarat Khusus untuk sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana sains : a. sarjana terapan bidang teknik setelah berpengalaman kerja dibidang keinsinyuran paling sedikit selama 3 (tiga) tahun b. kurangnya 2 (dua) tahun dan c. pengalaman kerja di bidang teknik dibuktikan dengan surat pernyataan dan masing-masing lembaga tempat yang bersangkutan bekerja C. Syarat Kelulusan : a. telah dinyatakan lulus seluruh mata kuliah pada PS PPI b. telah memenuhi syarat ketentuan lulus sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 KURIKULUM Mengacu kepada Sistem Kredit Semester bermuatan 24 sks yang terdiri dari : a. Lebih dari 70% di lapangan atau tempat kerja dengan pembimbing magang b. Maksimum 33% tatap muka di kelas dengan dosen Materi perkuliahan pada PS PPI meliputi : 1. Kode etik dan etika profesi insinyur (2 sks) 2. Profesionalisme (2 sks) 3. Keselamatan, kesehatan, dan Keamanan Kerja dan Lingkungan ( 2 sks) FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 KURIKULUM Materi perkuliahan pada PS PPI meliputi : 4. Praktek keinsinyuran (12 sks) : a. Filosofi Keinsinyuran di Industri b. Arah perkembangan industri dan Status c. Sistem Industri (Engineering) d. Permasalahan Keinsinyuran e. Tugas mengatasi Masalah f. Penulisan laporan Keinsinyuran 5. Studi kasus (4 sks) 6. Pemateri pada seminar, workshop, diskusi (2 sks) FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor : 1462/C/KEP/VI/2016 PROFIL LULUSAN PS PPI III. CAPAIAN PEMBELAJARAN : Capaian Pembelajaran PS PPI adalah : 1. Mampu melakukan perencanaan keinsinyuran dengan memanfaatkan sumberdaya dan melakukan evaluasi keinsinyuran secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Mampu memecahkan permasalahan keinsinyuran melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin 3. sesuai etika profesi secara strategi dan akuntabel FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN Tercantum dalam Lampiran Permenristekdikti 44 tahun 2015 (dapat ditambah oleh perguruan tinggi Sikap Pengetahuan Keterampilan khusus Keterampilan umum Disusun oleh : a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau Pengelola b. program studi dalam hal ini tidak memiliki forum program studi sejenis Tercantum dalam Lampiran Permenristekdikti 44 tahun 2015 (dapat ditambah oleh perguruan tinggi FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

KERJASAMA PENYELENGGARA PPI OLEH PT DAN PPI REGULER • • INSINYUR KERJASAMA PT, PII, INDUSTRI DAN KEMENTERIAN PPI ST STr Untuk ST atau STr yang memiliki pengalaman praktik keinsinyuran paling sedikit 2 tahun Untuk Ssi dan SPd. T yang memiliki pengalaman praktik keinsinyuran 3 tahun untuk disetaarakan dan setelah memiliki pengalaman praktik keinsinyuran paling sedikit 2 tahun non ST RPL • Untuk para ST dan STr dengan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun • Untuk para Ssi dan SPd. T setelah disetarakan dengan ST atau STr dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun PENINGKATAN KOMPETENSI INSINYUR sesuai KEJURUANNYA dengan CAPAIAN • Menetapkan kompetensi • Sesuai kejuruannya • Menyiapkan Profesional • Mampu melakukan perencanaan keinsinyuran dengan memanfaatkan sumberdaya dan melakukan evaluasi keinsinyuran secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi • Mempu memecahkan permasalahan keinsinyuran melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin • Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan keinsinyuran sesuai etika profesi dan standar keinsinyuran secara strategis dan akuntabel standar dan unit SDM • Pedoman mutu • Bersama PT menerbitkan dan mencatat Sertifikat Profesi Insinyur DASAR INOVASI FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

40 PERGURUAN TINGGI UNTUK RINTISAN PS-PPI NO NAMA PERGURUAN TINGGI PTN/PTS LOKASI KOTA PROVINSI 1 Institut Teknologi Bandung PTN 1 Bandung Jawa Barat 2 Universitas Gadjah Mada PTN 2 Yogyakarta DI Yogyakarta 3 Institut Pertanian Bogor PTN 3 Bogor Jawa Barat 4 Universitas Indonesia PTN 4 Depok DKI Jakarta/Jawa Barat 5 Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTN 5 Surabaya Jawa Timur 6 Universitas Brawijaya PTN 6 Madiun Jawa Timur 7 Universitas Sebelas Maret PTN 7 Surakarta Jawa Tengah 8 Universitas Diponegoro PTN 8 Semarang Jawa Tengah 9 Universitas Hasanudin PTN 9 Makassar Sulawesi Selatan 10 Universitas Andalas PTN 10 Padang Sumatera Barat 11 Universitas Negeri Malang PTN 11 Malang Jawa Timur FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

40 PERGURUAN TINGGI UNTUK RINTISAN PS-PPI NO NAMA PERGURUAN TINGGI PTN/PTS LOKASI KOTA 12 Universitas Negeri 13 Universitas Kristen Petra 14 Universitas Riau 15 PTN 12 PROVINSI Yogyakarta DI Yogyakarta Surabaya Jawa Timur PTN 13 Pekanbaru Riau Universitas Lampung PTN 14 Bdr. Lampung 16 Universitas Sriwijaya PTN 15 Palembang Sumatera Selatan 17 Universitas Santa Dharma PTS 2 Yogyakarta DI Yogyakarta 18 Universitas Katolik Parahyangan PTS 3 Bandung Jawa Barat 19 Universitas Muhammadiyah Malang PTS 4 Malang Jawa Timur 20 Universitas Jember PTS 5 Jember Jawa Timur 21 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya PTS 6 Surabaya Jawa Timur PTS 1 FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

40 PERGURUAN TINGGI UNTUK RINTISAN PS-PPI NO NAMA PERGURUAN TINGGI PTN/PTS LOKASI KOTA PROVINSI 22 Universitas Negeri Medan PTN 16 Medan Sumatera Utara 23 Universitas Jambi PTN 17 Jambi 24 Universitas Pattimuraa PTN 18 Ambon Maluku 25 Universitas Islam Bandung PTS 7 Bandung Jawa Barat 26 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya PTS 8 Jakarta DKI Jakarta 27 Universitas Muslim Indonesia PTS 9 Makassar Sulawesi Selatan 28 Universitas Mataram PTN 19 Mataram Nusa Tenggara Barat 29 Universitas Sumatera Utara PTN 20 Medan Sumatera Utara 30 Universitas Katolik Soegijapranata PTS 10 Salatiga Jawa Tengah 31 Universitas Bina Nusantara PTS 11 Jakarta DKI Jakarta 32 Universitas Muhammadiyah Surakarta PTS 12 Surakarta Jawa Tengah FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

40 PERGURUAN TINGGI UNTUK RINTISAN PS-PPI NO NAMA PERGURUAN TINGGI PTN/PTS LOKASI KOTA PROVINSI 33 Universitas Islam Malang PTS 13 Malang Jawa Timur 34 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta PTS 14 Yogyakarta DI Yogyakarta 35 Universitas Udayana PTS 15 Denpasar Bali 36 Universitas Mulawarman PTN 21 Samaarinda Kalimantan Timur 37 Universitas Lambung Mangkurat PTN 22 Banjarmasin Kalimantan Selatan 38 Universitas Syiah Kuala PTN 23 Banda Aceh Nangro Aceh D 39 Universitas Sam Ratulangi PTN 24 Manado Sulaesi Utara 40 Universitas Trisakti PTS 16 Jakarta DKI Jakarta FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016

TAMBAHAN PEDOMAN PS-PPI MAKSIMAL 30% IPM IPM • Kode etik dan etika profesi insinyur (2 sks) • Profesionalisme (2 sks) • Keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja dan lingkungan (2 sks) • Pemateri pada Seminar, workshop, diskusi (2 sks) > 70% • • Studi kasus (4 sks) Praktek keinsinyuran (12 sks) Filosofi keinsinyuran di industri Arah perkembangan industri dan Status Sistem Industri (Engineering) • Permasalahan Keinsinyuran • Tugas mengatasi masalah • Penulisan laporan praktik keinsinyuran IPM IPM Instr IPM PS IR PS IR PS PRODI IPM PS DI INDUSTRI/ PROYEK/ LAPANGAN/ JASA DI KELAS PS PPI FKPTPI Universitas Gadjah Mada, 22 November 2016 SYARAT KELULUSAN Telah lulus seluruh mata kuliah pada program studi program profesi insinyur

PENUTUP Pentingnya sosialisasi peraturan perundangan keinsinyuran 2. FKPTPI bersama stakeholder bidang pertanian lain (Himpunan Profesi, Instansi Pemerintah bidang Pertanian Dunia Usaha) perlu menyepakati dan mengjukan Badan-badan Kejuruan bidang-bidang pertanian ke PII 3. FKPTPI mendorong percepatan sertifikasi IPP, IPM dan IPU nasional dan ASEAN 4. FKPTPI bersama PII dan Kemenristekdikti memfasilitasi Persiapan Pembantukan Prodi Program Profesi Insinyur (PPI) 1.

TERIMA KASIH