Kebijakan Umum Penyusunan Penetapan Formasi dan Pengadaan Calon

Kebijakan Umum Penyusunan, Penetapan Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (dikutip dari Materi Kemenpan RB) Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 1

Reformasi Manajemen ASN “Pengelolaan ASN berbasiskan Sistem Merit” Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan Penghargaan berdasarkan kinerja Kebutuhan ASN berdasarkan ABK Sistem Seleksi CPNS menggunakan CAT & Promosi JPT Secara Terbuka Penilaian Kinerja dg SKP dg penilaian 360⁰ Pengembangan kapasitas ASN Diklat PNS minimal 5 hari/tahun Pemberhentian ASN karena tidak mencapai kinerja UU 5/2014 ASN Penggajian & Tunjangan berdasarkan beban, tanggung jawab & resiko pekerjaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berdasarkan iuran pasti

Misi Perecanaan ASN Pengangkatan Dalam Jabatan Penataan Struktur Organisasi Pengembangan Kompetensi Penataan Jabatan Penataan Kebutuhan ASN Penataan Sistem Seleksi ASN Penataan Distribusi ASN MISI PERENCANAAN Peningkatan Kesejahteraan ASN Profesionalisasi ASN SMART ASN

PROSES TRANSFORMASI Penerimaan CPNS Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara “UU No 43 Tahun 1999” 1. PNS diberikan Pangkat/golongan ruang dan diangkat Dalam Jabatan. 2. PNS diberikan hak Gaji berdasarkan Pangkat/golongan ruang 3. Dasar Penentuan Pangkat golongan ruang adalah ijazah yang digunakan “UU No 5 Tahun 2014” 1. PNS diberikan jabatan 2. PNS diangkat dalam jabatan 3. PNS diberikan hak Gaji / tunjangan berdasarkan kelas jabatan

PERENCANAAN ASN Kebutuhan ASN Provinsi/Kab/Kota Minimal memperhatikan Rasio Belanja dan jumlah penduduk Jabataan Yang tepat untuk melaksanak an tugas pokok organisasi 1 PETA JABATA N Setiap Jabatan memikul tugas paling sedikit 1250 Jam per tahun 4 3 2 ABK Tes (SKD-SKB) Sesuai Dengan Kompetensi jabatan KEBUTUHAN ASN Kebutuhan ASN Kem/Lembaga Sesuai dengan Mandat Instansi FORMASI ANGGARAN BELANJA SDM APARATUR

PROSEDUR PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN 1. Setiap Instansi wajib menyelesaikan Anjab dan ABK untuk menyusun peta jabatan/kebutuhan pegawai di lingkungannya serta harus sudah disampaikan ke Menpan. RB dan BKN melalui e. Formasi paling lambat akhir bulan Mei tahun sebelumnya; 2. Setiap Instansi menyampaikan usulan kebutuhan ke Menpan dan BKN baik melalui e-formasi serta surat paling lambat akhir bulan Nopember tahun sebelumnya 3. Kepala BKN menyampaikan pertimbangan teknis kebutuhan pegawai ASN secara Nasional kepada Kementerian PANRB awal bulan Desember tahun sebelumnya; 4. Menteri PANRB meminta persetujuan Menteri Keuangan paling lambat akhir tahun sebelumnya, terkait dengan ketersediaan anggaran gaji, dll; 5. Menteri Keuangan memberikan jawaban surat Menteri PANRB terkait dengan ketersedian anggaran peneriamaan pegawai pada awal tahun berjalan;

Rekrutmen ASN PENAMBAHAN PEGAWAI BARU MEMPERHATIKAN 1. Peta Jabatan 2. Analisis Beban Kerja 3. Rasio Belanja Pegawai 4. Luas wilayah 5. Jumlah Penduduk 2015 Formasi Karena : v PENSIUN, v MENINGGAL DAN v MUTASI/ROTASI Moratorium (ditunda) 1. PROGRAM WAJIB v KESEHATAN v PENDIDIKAN v PENANGGULANGAN KEMISKINAN Moratorium (ditunda) 2016 2017 Nawacita 2018 ARAH PEMBANGUNAN (NAWACITA) Nawacita 2019 Nawacita 2. PROGRAM PRIORITAS q PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR q PEMBANGUNAN POROS MARITIM q PEMBANGUNAN KETAHANAN 3. PROGRAM ENERGI DUKUNGAN BIROKRASI q. REFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

PENGADAAN ASN Rekruitmen Nawacita Pembangunan FORMASI PNS PPPK 1 v Program Wajib v Program Prioritas v Program Dukungan RB Secara online ü PENGUMA N ü PELAMARA N ü ADMINSTR ASI Sesuai dengan kebutuhan SKD CAT 2 4 3 TES SKB CAT LULUS ASN YANG PROFESIONAL

e-FORMASI ANJAB Peta jabatan Sebagai dasar manajemen ASN (PNS & PPPK) Sekelompok jabatan yg ada di dalam organisasi instansi Kebutuhan Jumlah Pegawai berdasarkan beban kerja (saat ini dan akan datang dalam waktu 5 tahun) existing Jumlah PNS yg menduduki jabatan pada unit organisasi instansi Pensiun Berhenti dll Jumlah PNS yg akan pensiun, berhenti serta mutasi pd unit organisasi instansi Kelebihan Perbandingan Jumlah Pegawai dengan beban kerja ternyata berlebihan Kekurangan Perbandingan Jumlah Pegawai dengan beban kerja ternyata kekurangan Formasi Alokasi Kekurangan pegawai berdasarkan Jabatan dan unit kerja Organisasi Instansi NIP Menyimpan Profil PNS berdasarkan Data Induk yang ada di BKN Kelas Jabatan Tergambarkan seluruh kelas jabatan sebagai dasar penghitungan penghasilan ASN

FORMASI CPNS STATUS SAAT INI : q Nama Jabatan Pelaksana belum diinpasing (sesuai amanat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016 harus sudah selesai paling lambat akhir Desember 2017, jika tidak selesai tidak akan diberikan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana) q Data Kebutuhan CPNS untuk 5 tahun ke depan belum up to date (data terkini) q Data kebutuhan dosen belum dapat dihitung dengan tepat karena belum ditetapkan dalam peta jabatan USULAN TINDAK LANJUT • Dilaksanakan Workshop Formasi CPNS dengan agenda: a. Inpasing jabatan pelaksana b. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan c. Penetapan formasi jabatan dan Peta Jabatan d. Input data ke e-Formasi Kemenpan RB • Penyusunan Rencana Kebutuhan untuk 5 Tahun yang dirinci setiap tahun sesuai amanat PP 11 Tahun 2017 • Penetapan Permenristekdikti tentang Nama dan Kelas Jabatan (perubahan Permen)

FORMASI DAN PENGADAAN DOSEN STATUS SAAT INI : q Kebutuhan Dosen mendesak USULAN TINDAK LANJUT • Setiap PTN mendata jumlah dosen PNS dan Non PNS q Saat ini Diatasi dengan dosen tetap non PNS dan dosen kontrak karena tidak ada formasi CPNS • Kebutuhan Dosen tiap prodi segera ditetapkan sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan q Gaji di beberapa PTN sesuai UMR bahkan ada yang lebih kecil. Tidak layak bagi seorang yang berpendidikan S 2 • Ditetapkan target waktu dimana tidak ada lagi dosen non PNS/PPPK q Kekurangan dosen PNS menghambat akreditasi prodi • Dosen non PNS yang memenuhi syarat/kualifikasi diberi kesempatan untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK • Jika dari hasil penghitungan kebutuhan terjadi kelebihan maka dialihkan pada prodi lain atau jika perlu PTN lain. • Penarikan dosen PNS dipekerjakan di PTS ? ? PENETAPAN STATUS DOSEN MENJADI HANYA PNS DAN PPPK MEMUDAHKAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBINAAN KARIER DOSEN

STATUS KEPEGAWAIAN STATUS SAAT INI : q Status Kepegawaian pegawai sangat banyak (PNS/CPNS, PPNPN, Pegawai/Dosen Kontrak, Dosen Tetap Non PNS, honorer, dll) q Sangat menyulitkan dalam melaksanakan pembinaan (sebagian besar belum ada regulasi terkait hak dan kewajiban terutama disiplin dan penghasilan) q UU ASN mengamanatkan status kepegawaian hanya 2 yaitu PNS dan PPPK USULAN TINDAK LANJUT • Evaluasi kebijakan penetapan status kepegawaian yang telah ada • Inventarisasi jumlah pegawai non PNS • Penyusunan rumusan kebijakan perubahan status kepegawaian • Pengalihan status kepegawaian menjadi PNS atau PPPK • Penetapan Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK

PENGADAAN CPNS TAHUN 2017

JUMLAH FORMASI : 1500 Berdasarkan Jabatan • • Dosen Auditor Widyaiswara Instruktur : 1431 : 49 : 1 Berdasarkan Jenis Formasi • Pelamar Umum : 1345 • Lulusan Cumlaude : 150 • Putera/Puteri Papua/Papua Barat : 5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan: • Dosen Asisten Ahli : S 2, Dosen Lektor : S 3 • Instruktur Ahli Pertama : S 1 • Widyaiswara Ahli Pertama: S 2 • Auditor Ahli Pertama : S 1 • Auditor Terampil : DIII

Persyaratan CPNS Persyaratan khusus: Formasi Putra/Putri Terbaik/Cumlaude qmemiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi yang terakreditasi A/Unggul dan program studi yang terakreditasi A/Unggul pada saat lulus. qputra/putri terbaik/cumlaude dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijazah atau transkrip nilai

Persyaratan khusus Formasi Putra Putri Papua dan Papua Barat • pendidikan terakreditasi minimal B/Sangat Baik • IPK minimal 2, 75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4, 00 (empat koma nol) Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2017, kriteria formasi khusus papua dan papua barat sebagai berikut: • menamatkan pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat, sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan sekolah menengah atas atau yang sederajat di wilayah papua dan/atau papua barat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; atau • garis keturunan orang tua (bapak) asli papua atau papua barat yang dibuktikan dengan surat akta kelahiran pelamar, fotokopi ktp bapak (ayah kandung) dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau desa.

Persyaratan khusus: Formasi Umum • Pendidikan Terakreditasi Minimal B/Sangat Baik • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): a. Untuk formasi jabatan Dosen Dan Widyaiswara, minimal 3, 00 (tiga koma nol) skala 4, 00 (empat koma nol) b. Untuk formasi jabatan Auditor, minimal 2, 75 (dua koma tujuh lima) skala 4, 00 (empat koma nol)

TERIMAKASIH 18