KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2018

BIODATA PENYAJI Nama : Adi Sulistyo, S. H. , M. H. NIP : 198503112008011003 Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c Jabatan : Kepala Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia Setjend-Kemenristekdikti Alamat Kantor : Kemenristekdikti Gedung D Lt. 8, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1, Senayan, Jakarta No. Telp : 081328036711 E-mail : adi. sulistyo@ristekdikti. go. id

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Permenristekdikti Nomor 31 Tahun 2016 Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2016 Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

MANAJEMEN PNS DALAM UU ASN 1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN; 2. PENGADAAN, 3. PANGKAT DAN JABATAN, 4. PENGEMBANGAN KARIER, 5. POLA KARIER, 6. PROMOSI, MUTASI, 7. PENILAIAN KINERJA, 8. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN, 9. PENGHARGAAN, 10. DISIPLIN, 11. PEMBERHENTIAN, 12. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA, DAN 13. PERLINDUNGAN.

LANDASAN YURIDIS PEMBINAAN DISIPLIN PNS Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 229 PP No. 11 Tahun 2017 v Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dlm kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS; v Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin; v PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin; v Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. v Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana diatur dengan

PRINSIP PEMBINAAN DISIPLIN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 “dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk memiliki sikap Disiplin, Jujur, Adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas”.

PENDEKATAN PEMBINAAN PNS BERMASALAH No. Pola Pendekatan Kode Etik Disiplin PNS 1. Pengaturan Yuridis 1. PP No. 42 Tahun 2004 2. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 3. Amanat : disusun kode etik tiap unit kerja 1. 2. 3. 4. 5. 2. Definisi Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai maupun dalam pergaulan sehari-hari. adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin 3. Sifat “Soft Law” Sifat penjatuhan sanksinya lebih ringan “Hard Law” Sanksi tegas, berdampak terhadap status kepegawaian, dan dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme tertentu UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 53 Tahun 2010 Perka BKN No. 21 Tahun 2010 Dsb.

No. Pola Pendekatan Kode Etik Disiplin PNS 4. Ruang Lingkup Diatur Lebih Spesifik/ Khusus untuk profesi atau lingkup instansi tertentu Seperti misalnya Kode Etik Kedokteran, kode etik pegawai Kemenristekdikti, dsb Berlaku umum terhadap setiap PNS 5. Jenis Perbuatan Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Norma dan Etika Organisasi Contoh: 1. Berkelahi dgn rekan kerja 2. Tidak berpakaian sesuai norma/etika, dsb Jenis Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP 53 Tahun 2010 dan/atau Pelanggaran thd Ketentuan Peraturan kepegawaian lainnya 6. Jenis Sanksi a. permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat; b. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam Surat; dan/atau c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat a. b. c. d. e. f. g. Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas. . . Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sbg PNS h. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

No. Pola Pendekatan Kode Etik Disiplin PNS 7. Mekanisme Pemeriksaan melalui Majelis Kode Etik Pemeriksaan PNS dilakukan melalui dua mekanisme : 1. Atasan Langsung 2. Tim Pemeriksa yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri) 8. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pejabat Pembinan Kepegawaian (Menteri) dan Pejabat Lain yang ditunjuk hingga pejabat pengawas, namun demikian tidak jelas pembagian kewenangan penjatuhan sanksi Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I, III, IV dan atau yang setara, secara jelas terbagi siapa Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi untuk tingkat dan jenis tertentu untuk kepada PNS tertentu semua diatur dalam Ketentuan Pasal 16 PP No. 53 Tahun 2010 PENTING DIPERHATIKAN : Pelanggaran Kode Etik Yang Mengarah Pada Pelanggaran Disiplin (Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010), Mengacu Pada Proses Pembinaan Disiplin PNS Sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 jo. Perka BKN No. 21 Tahun 2010, dan Pelanggaran Aturan Yang Sifat / Perbuatannya Spesifik Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya (contoh pelanggaran terhadap ketentuan PP No, 10 Thn 1983 jo. PP No. 45 Thn 1990, Mengacu Pada Pembinaan Disiplin PNS, Tidak Dilakukan Melalui Pendekatan Pembinaan Kode Etik Instansi/ Unit Kerja

DEFINISI DISIPLIN BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PNS ADALAH KESANGGUPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DITAATI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN, TULISAN, ATAU PERBUATAN PNS YANG TIDAK MENAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN DISIPLIN PNS, BAIK YANG DILAKUKAN DI DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA.

TUJUAN PEMBINAAN DISIPLIN PNS untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin; untuk mengetahui latar belakang, faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin; untuk mengetahui apakah proses / prosedur formal dilakukan dengan benar sehingga pembuktian materiil dalam rangka penentuan keputusan / sanksi berkeadilan Untuk menghindarkan dari perbuatan maladministrasi / potensi gugatan di masa yang akan datang Menciptakan keteraturan organisasi dan menghilangkan preseden buruk Ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Konsekuensinya Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.

• PREVENTIF tindakan pencegahan yg dilakukan utk mendorong PNS mentaati standar & norma sehingga tdk terjadi pelanggaran di masa yang akan datang. • REPRESIF tindakan langsung setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksudkan agar pelanggaran yg terjadi tidak meluas. PENDEKATAN PENINDAKAN DISIPLIN • PERSUASIF penindakan disiplin sebagai sarana untuk membuktikan/ meyakinkan secara halus bahwa aturan harus ditegakkan (sarana diseminasi aturan). • KURATIF tindakan pemulihan paska terjadinya pelanggaran yaitu berupa penyadaran terhadap pelaku pelanggaran agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran di masa yang akan datang (pendekatan simpatik secara personal atasan - bawahan)

FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN NO FAKTOR SEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI DAMPAK YANG DITIMBULKAN a. kurang memahami a. PNS tidak merasa berdosa nilai budaya/agama; meskipun berbuat salah; b. Watak bawaan; b. PNS berani melanggar c. Pengaruh Lingkungan: peraturan; 1) keluarga; c. PNS tidak takut dijatuhi 2) masyarakat; hukuman disiplin. 3) tempat kerja. 1. Mental / Karakter 2. Permasalahan Ekonomi a. Biaya kebutuhan hidup meningkat; b. Kebutuhan Sosial; c. Gaya hidup. a. PNS bekerja sampingan pada saat jam kerja; b. Bermalas-malasan; c. Terdorong berbuat KKN.

NO 3. FAKTOR PENYEBAB Manajemen SDM yg tidak berjalan dengan baik FAKTOR YG MEMPENGARUHI a. belum ada aturan internal yang jelas; b. Tidak ada pembagian tugas dan beban kerja yang jelas; c. Kurangnya fasilitas kantor; d. Kurangnya jumlah personil; e. Tidak pernah dilakukan rolling /mutasi; f. tidak ada promosi/ tidak jelas pola karier; g. Tidak ada Pengembangan kualitas dan Kompetensi PNS AKIBAT YG DITIMBULKAN a. Kinerja organisasi yang lemah b. SDM yang tidak berjalan dengan efisien dan efektif c. PNS Tidak Termotivasi d. Produktifitas kerja menurun

NO FAKTOR YG MEMPENGARUHI FAKTOR PENYEBAB AKIBAT YG DITIMBULKAN 4. Pelanggaran tidak ditindak tegas (Pembiaran) a. b. c. d. 5. Lemahnya Pengawasan a. Atasan langsung a. PNS bekerja tidak menjalankan sungguh-sungguh; pengawasan b. PNS acuh tak acuh; melekat; c. Kinerja tidak terpantau b. Atasan bersifat pasif; dengan baik; c. Lembaga-lembaga pengawasan internal Merasa kasihan; Merasa sungkan; Merasa ketakutan; Tidak berpengalaman melakukan pembinaan; a. PNS tidak takut hukuman disiplin; b. PNS berani melakukan perbuatan indisipliner. c. Preseden/contoh tidak baik, dan memicu pelanggaran lain dikemudian hari

NO FAKTOR PENYEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI AKIBAT YG DITIMBULKAN 6. Tidak ada dukungan motivasi (discourage) a. Kurangnya perhatian a. PNS tidak memiliki terhadap bawahan; semangat untuk b. Pola kerja yg meningkatkan prestasi monoton kerja; c. Tidak ada b. PNS tidak menunjukkan rangsangan untuk sikap inovatif & responsif. terciptanya gairah kerja. 7. Krisis keteladanan a. Atasan memberikan contoh buruk/ tidak disiplin; b. Atasan memberikan keadaan tak teratur. a. Atasan & bawahan sama-sama tidak disiplin. b. Citra buruk terhadap lingkungan kerja baik internal maupun eksternal kantor

NO 8. FAKTOR PENYEBAB Kurang Pemahaman terhadap peraturan disiplin PNS FAKTOR YG MEMPENGARUHI a. Kurangnya sosialisasi; b. Sering terjadinya mutasi pengelola kepegawaian; c. Terbatasnya buku peraturan disiplin /literatur tentang disiplin. AKIBAT YG DITIMBULKAN a. Terjadi ketidakteraturan b. Main hakim sendiri c. PNS melanggar peraturan disiplin.

Tindak Pidana Umum, TP Korupsi, dan/atau kejahatan yang terkait dengan jabatan; KASUS DISIPLIN YANG UMUMNYA TERJADI Menjadi Anggota Parpol, menjadi anggota DPR/DPRD tanpa pengunduran diri; Memberikan dukungan kepada salah satu calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota MPR/DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Partai Politik; Bekerja pada Negara/ perusahaan/ LSM asing; Pelanggaran Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990; Pelanggaran Tugas Belajar/ Ijin Belajar; Pemalsuan Ijazah, Plagiat, dan kejahatan akademik lain; Menjadi anggota kelompok/ Organisasi terlarang yang bertentangan dengan UUD 1945/Pancasila/ NKRI Meninggalkan jam kerja; Tugas/ Tidak Masuk Kerja dan/atau tidak menaati ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 TAHUN 2010 17 KEWAJIBAN YG HARUS DITAATI (PASAL 3) 15 LARANGAN JANGAN DILANGGAR (PASAL 4) PASAL 5 PNS YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 DAN/ATAU PASAL 4 DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN.

KEWAJIBAN 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI 4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menjung tinggi kehormatan negara , Pemerintah, dan martabat PNS

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, dan/atau golongan 8. Memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan 9. Bekerja dgn jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara 10. Melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dgn sebaik-baiknya 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat 15 Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas 16 Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17 Menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.

LARANGAN 1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tdk sah

6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yg secara langsung atau tdk langsung merugikan negara 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung atau tdk langsung dan dgn dalih apapun utk diangkat dlm jabatan 8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan/ atau pekerjaannya 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 10. Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

12. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dgn cara : a. ikut serta sbg pelaksana kampanye b. menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara 13. Memberikan dukungan kpd calon Presiden/Wakil Presiden dgn cara : a. membuat kptsn dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Ket. Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangan; dan 15 Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye utk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah b. menggunakan fasilitas yang terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA PERATURAN PRESIDEN NO. 68 TAHUN 1995 Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja adalah 37, 5 ( tiga puluh tujuh setengah ) jam / 7, 5 (tujuh setengah) jam per hari kerja, yang terbagi atas : a. Hari Senin s/d Hari kamis Waktu istirahat b. Hari Jum’at Waktu istirahat : pukul 07. 30 - 16. 00 : pukul 12. 00 – 13. 00 : pukul 07. 30 – 16. 30 : pukul 11. 30 – 13. 00

Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja 1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja Dihitung secara kumulatif baik jam kerja maupun hari kerja : -1 hari > 7, 5 jam - 1 minggu > 37, 5 jam JENIS HUKUMAN 5 hari Teguran lisan 6 Teguran tertulis s. d. 10 hari 11 s. d. 15 hari Pernyataan tidak puas 16 s. d. 20 hari Penundaan KGB selama 1 tahun 21 s. d. 25 hari Penundaan KP selama 1 tahun 26 s. d. 30 hari Penurunan pangkat setingkah lebih rendah selama 1 tahun

31 s. d. 35 hari 36 s. d. 41 hari 41 s. d. 46 hari Lebih dari 46 hari Penurunan pangkat se-tingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rang-ka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan 1. Pemberhentian dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sbg PNS 2. Pemberhentian tidak dengan hormat

2. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan Persentase capaian beban kerja yang disepakati dlm 1 tahun 25 % s. d. 50% Dibawah 25% JENIS HUKUMAN HD Sedang HD Berat

KAITAN HUBUNGAN DISIPLIN DENGAN TUNJANGAN KINERJA (PNS NON DOSEN) DASAR HUKUM : PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 31 TAHUN 2016 No 1 2 3 Jenis Sanksi Disiplin Hukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat Bobot Pengurangan Nilai (%) 10 30 50 Pengurangan dari komponen integritas (I), dimana integritas merupakan salah satu komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja yang akan diterima oleh setiap PNS di lingkungan KEMENRISTEKDIKTI selain komponen kehadiran dan

TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN A. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN; B. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG; DAN C. HUKUMAN DISIPLIN BERAT.

JENIS HUKUMAN DISIPLIN Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PNS DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT PASAL 87 AYAT (4) UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PASAL 16 PP NO. 53 /2010) a. Presiden b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri) c. Pejabat Struktural Eselon I, III, IV atau Pejabat lain yg setara

Setiap penjatuhan hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan Pembuktian Materiil Kasus Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan dengan melaksanakan setiap langkah prosedural formil merupakan prasyarat mutlak Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib : 1. Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan (Kesesuaian Tuduhan dan Alat Bukti) 2. Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran 3. Tegas menetapkan sanksi yang akan diberikan karena walaupun bentuk pelanggaran yang terjadi sama, tetapi latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong kemungkinan berbeda, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan juga berbeda, maka jenis hukuman disiplin dapat berbeda pula. Hukuman Disiplin bukan merupakan semata-mata sarana menghukum Pegawai, namun demikian sebagai upaya pembinaan dengan tujuan memperbaiki sikap, prilaku, etika Pegawai PNS tdk dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk suatu pelanggaran disiplin yang sama (nebis in idem) PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, kewenangan menjatuhkan HD menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. PRINSIP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

SANKSI DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK DARI PERBUATANNYA : Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Hukuman Disiplin Tingkat Berat • Dampak Perbuatan Unit Kerja Instansi/ Kementerian Pemerintah / Negara

SKEMA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Peristiwa Pelanggaran Disiplin Penyelidikan (min 2 alat bukti) Penetapan Keputusan Pemanggilan 2 x 7 hari kerja (Pasal 23 PP 53/2010) Pejabat yang Berwenang Menghukum (Pasal 16 PP 53/2010) Pemeriksaan (BAP) Pasal 24 PP 53/2010 Pertimbangan Hukum/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Secara Hierarki Keberatan Banding Administratif Gugatan PTUN Rumus 5 W+1 H PENYIDIKA N

TAHAPAN PEMBUKTIAN PELANGGARAN 1. PENYELIDIKAN : DISIPLIN SERANGKAIAN TINDAKAN GUNA MEMBUKTIKAN BAHWA BENAR/TIDAKNYA TERDAPAT PERISTIWA HUKUM YANG DIDUGA SEBAGAI PELANGGARAN DISIPLIN ( WAKTU : SEBELUM PEMERIKSAAN/PEMBINAAN) 2. PENYIDIKAN SERANGKAIAN TINDAKAN PENGUMPULAN ALAT BUKTI DENGAN MELAKUKAN PEMBUKTIAN ATAS DASAR KESESUAIAN ALAT BUKTI, PERISTIWA HUKUM, DAN PEMBUKTIAN BENAR/TIDAKNYA PELAKU PELANGGAR DISIPLIN MELAKUKAN PELANGGARAN (WAKTU : SETELAH ALAT BUKTI DAN PEMERIKSAAN DILAKUKAN)

PENDEKATAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN ü WHO Rumus = 5 W + 1 H : SIAPA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN. ü WHAT : APA PELANGGARAN DISIPLIN YG DILAKUKAN. ü WHEN : KAPAN WAKTU DILAKUKANNYA PELANGGARAN DISIPLIN. ü WHERE : DIMANA LOKASI TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN. ü WHY : MENGAPA PELANGGARAN DAPAT TERJADI -- LATAR BELAKANG / FAKTOR YG MENDORONG / YG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN. ü HOW : BAGAIMANA CARA YG PELANGGARAN DISIPLIN. DITEMPUH DLM MELAKUKAN

UPAYA ADMINISTRATIF a. Keberatan : Upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum Hukuman Disiplin yang dapat diajukan keberatan 1. Penundaan KGB selama 1 tahun 2. Penundaan KP selama 1 tahun b. Banding Administratif Upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif Pemberhentian dengan hormat TAPS sbg PNS Upaya administratif berupa Keberatan dan/atau Banding Administratif diajukan oleh PNS ybs paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya keputusan (tanggal yg ditentukan untuk menerima keputusan sebagaimana diberitahukan dalam surat penyampaian keputusan)

KETENTUAN LAIN YANG DIATUR PADA PP 53/2010, PERKA BKN NO. 21 TAHUN 2010, DAN PP 11/2017 PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. PNS ditolak untuk mengundurkan diri ketika sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa, karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin Contoh : Sdr. Sukoco, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, diduga telah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan Iangsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (1) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar. (2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ATURAN PERALIHAN PP 53 TAHUN 2010 1. Hukuman disiplin yg telah dijatuhkan sebelum PP No. 53 Thn 2010 dan sedang dijalani, dinyatakan tetap berlaku 2. Keberatan atau banding administratif yg diajukan sebelum PP No. 53 Thn 2010, diselesaikan sesuai dgn PP No. 53. Thn 1980 3. Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum PP No. 53 Thn 2010, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya didasarkan PP No. 53

KENDALA PEMROSESAN KASUS-KASUS DISIPLIN 1. BERKAS TIDAK SESUAI ASPEK PROSEDURAL DAN MATERIL 2. PEMERIKSAAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG 3. KETIDAKSESUAIAN ANTARA TUDUHAN DENGAN PERBUATAN (DUGAAN KABUR) 4. PEMBUKTIAN YANG LEMAH (ALAT BUKTI TIDAK VALID) 5. TERDAPAT MATA RANTAI PEMBINAAN DISIPLIN PNS YANG PUTUS 6. TERJADI PEMBIARAN/ TIDAK ADA PEMBINAAN DARI LEVEL TERENDAH 7. PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBINAAN DISIPLIN PNS ANTARA KEMENTERIAN DAN UNIT KERJA 8. KURANGNYA SOSIALISASI

PERSYARATAN USUL PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 1. USUL DITUJUKAN KEPADA MENTERI SELAKU PPK APABILA HD MENJADI KEWENANGAN MENTERI 2. SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN 3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 4. LAPORAN ATASAN LANGSUNG MENGENAI KEWENANGAN PENJATUHAN HD (HIERARKI) 5. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)/ PERTIMBANGAN HUKUM 6. DOKUMEN PEMBUKTIAN / ALAT BUKTI 7. KETERANGAN SAKSI (MIN 2 ORANG) 8. SK CPNS, PANGKAT TERAKHIR, SKP 1 THN TERAKHIR, KONVERSI NIP, DAN; 9. DOKUMEN LAIN YG RELEVAN NB: KELENGKAPAN USUL DIPENGARUHI JENIS/SUBSTANSI PERMASALAHAN DISIPLIN

KENDALA PEMROSESAN KASUS-KASUS DISIPLIN 1. BERKAS TIDAK SESUAI ASPEK PROSEDURAL DAN MATERIL 2. PEMERIKSAAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG 3. KETIDAKSESUAIAN ANTARA TUDUHAN DENGAN PERBUATAN (DUGAAN KABUR) 4. PEMBUKTIAN YANG LEMAH (ALAT BUKTI TIDAK VALID) 5. TERDAPAT MATA RANTAI PEMBINAAN DISIPLIN PNS YANG PUTUS 6. TERJADI PEMBIARAN/ TIDAK ADA PEMBINAAN DARI LEVEL TERENDAH 7. PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBINAAN DISIPLIN PNS ANTARA KEMENTERIAN DAN UNIT KERJA 8. KURANGNYA SOSIALISASI

PERSYARATAN USUL PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 1. USUL DITUJUKAN KEPADA MENTERI SELAKU PPK APABILA HD MENJADI KEWENANGAN MENTERI 2. SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN 3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 4. LAPORAN ATASAN LANGSUNG MENGENAI KEWENANGAN PENJATUHAN HD (HIERARKI) 5. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)/ PERTIMBANGAN HUKUM 6. DOKUMEN PEMBUKTIAN / ALAT BUKTI 7. KETERANGAN SAKSI (MIN 2 ORANG) 8. SK CPNS, PANGKAT TERAKHIR, SKP 1 THN TERAKHIR, KONVERSI NIP, DAN; 9. DOKUMEN LAIN YG RELEVAN NB: KELENGKAPAN USUL DIPENGARUHI JENIS/SUBSTANSI PERMASALAHAN DISIPLIN

TERIMA KASIH DAN SELAMAT BERDISKUSI