KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2018 2023 LINGKUP

KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD 2018 – 2023 LINGKUP KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN disampaikan pada: FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENSTRA 2018 – 2023 DINAS KOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 08 Oktober 2018

OUTLINE. . • Kebijakan Umum Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Jawa Tengah 20182023 • Kondisi & Isu Strategis Pembangunan Lingkup Kominfo-Statistik-Persandian • Visi, Misi, Program Kerja Unggulan Gubernur/Wa. Gub Jawa Tengah • Arahan Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah

KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2018 -2023

DASAR PENYUSUNAN RPJMD –RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH 2018 - 2023 Permendagri No. 86 / 2017 diacu pedoman Renja PD Penganggaran UU No. 17 / 2003 RKPD KUA - PPAS RKA PD Disepakati dg DPRD R-APBD PP No. 58 / 2005 Permendagri No. 13 / 2006 jo. Permendagri No. 21 / 2011 Pertanggungjawaban Perda No. 6/ 2017 dijabarkan Renstra PD TITIK KRUSIAL INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN pedoman UU No. 25 / 2004 UU No. 23 / 2014 RPJMD pedoman Perencanaan RPJPD UU No. 25 / 2004 UU No. 23 / 2014 PP No. 3/2007 PP No. 6/2008 PP No. 8/2006 LKPJ, LPPD, ILPPD EKPPD EKPOD EDOB Lap Keuangan Lap, KIP APBD Penjabaran APBD 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2023 Konsultasi Publik Nota Kesepakatan dg DPRD 4 3 2 Agst – Sept Mggu Ke 2 6 5 Sun Ranwal RPJMD 1 Penetapan Ev. Raperda Perda RPJMD Ke Pansus DPRD Kemendagri Raperda RPJMD Musrenbang 9 FORUM PD Ranc. RPJMD Konsultasi RENSTRA 8 Mggu Ke 3 Ranwal Ke Jan Kemendagri 7 1 Oktober 8 -9 Mggu Ke 2 Jan Nov-Des Mggu Ke 3 Oktober 24 Sept 21 Sept 5

VIS I MIS I TUJ UA SA N SA JAK RA N PR ST OG RA RA RPJMD & RENSTRA TUJ INDIKATOR OPD UAN SAS INDIKATOR ARA OPD JAK N STR PRO A GRA M KEG IAT AN RENSTRA RPJMD SUBSTANSI PERENCANAAN INDIKATOR DAERAH = 6

KONDISI & ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KOMINFO-STATISTIK-PERSANDIAN

GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN GLOBAL Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital dan dimulainya era industri 4. 0 Seluruh OPD Provinsi telah memiliki website dan telah melakukan up dating data website Seluruh OPD telah terakses Infrastruktur TIK secara mandiri Indeks Pemeringkatan e. Government Indonesia 2015 nilai 2, 64 (BAIK) FK Metra di 34 kab/kota Data Statistik Umum dasar dan sektoral skala provinsi telah tersedia melalui penerbitan buku Jawa Tengah Dalam Angka, PDRB Provinsi & Tinjauan PDRB Kab/Kota Pengembangan Satu Data Jawa Tengah melalui aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses masyarakat Alat Sandi milik. Lemsaneg terdistribusi di 48 OPD dan 3 kamar sandi SETDA Provinsi 294 orang personil persandian se-Jateng 8

PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 10. Komunikasi dan Informatika ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN berbasis ELEKTRONIK • Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan informatika dan website dalam profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta pelayanan publik yang prima. Pemerintah Daerah. • Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan 14. Statistik pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan Masih diperlukan peningkatan penyediaan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting. data/informasi yang reliable, up to date Ruang pengaduan masyarakat harus lebih terbuka, guna dan relevan guna menunjang meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. pembangunan daerah secara terintegrasi. • Pengembangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara 15. Persandian pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, Masih perlunya peningkatan sistem kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, pengamanan pada jaringan komunikasi hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. semakin ditingkatkan. 9

VISI MISI PROGRAM KERJA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHAPAN DALAM RPJPD PROV. JAWA TENGAH TAHUN 2005 - 2025 RPJMD I 2005 - 2009 RPJMD II 2010 - 2014 RPJMD JATENG 2008 - 2013 RPJMD III 2015 - 2019 RPJMD JATENG 2013 - 2018 RPJMD III diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, terutama menekankan pada: 1. pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas; 2. pelayanan dasar yang makin luas; 3. Infrastruktur wilayah yang makin berkualitas; 4. kondusivitas wilayah yang makin mantap; serta 5. kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat RPJMD IV 2020 - 2024 RPJMD JATENG 2018 - 2023 TAHAP AKHIR RPJPD JATENG YG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, & LESTARI RPJMD IV diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 11

VISI MISI GUBERNUR/WAGUB 12

PROGRAM KERJA UNGGULAN 13

ARAHAN SINKRONISASI TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN Fokus kegiatan dengan kontribusi pencapaian prioritas daerah Terpadu, Saling Memperkuat & Selaras Intedengan Nasional. gratif Tema tik • Siapa berbuat apa (who’s doing what) Pembagian urusan atau kewenangan • Integrasi Pendanaan • Diperoleh dari evaluasi Isu Strategis Visi Misi • Penetapan Prioritas Daerah dan mempertimbangkan Tema Nasional • Penetapan sasaran dan target pembangunan Penanganan Secara Menyeluruh • Gambaran substansi holistik dari tema • Tahapan holistik suatu tema/subjek dari hulu ke hilir • Komponen pembentuk suatu tema/subjek Holis tik money follow program Priority Spasi al Lokus Jelas dan Berbasis Kewilayahan • Prioritas bersifat spasial • Prioritas bersifat nonspasial Kesejahteraan Masyarakat 15

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 16

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 17

TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH MISI 3 MEMPERLUAS REFORMASI BIROKRASI YANG DINAMIS SERTA MEMPERLUAS SASARAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SASARA TUJUAN STRATEGI N 2. Mewujud Meningk • Meningkatkan pemanfaatan teknologi kan tata atnya informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola kualitas kelola pemerintahan) pemerint pelayana • Meningkatkan pelayanan publik langsung ahan n publik kepada masyarakat (direct services), serta yang baik membangun pemerintahan yang terbuka dan (open government) dengan perkuatan bersih keterbukaan informasi publik, transparansi, 18 (good

Pohon Kinerja – Struktur Organisasi TUJUAN/SASARAN DAERAH PEMDA RPJMD Impact Tuj/Sas Strategis OPD Intermed Outcome OPD BIDANG/ BAGIAN RENSTRA Program Outcome SUBBID/ SUBBAG Kegiat an Output Program Outcome Kegiat an Output Proses Proses Input Input 19

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN EVALUASI PERENCAN AAN Tujuan Indikator RPJMD RENSTRA PD RKPD & RENJA IKU Daerah Sasaran Indikator Tujuan Indikator Indikator IKU OPD Sasaran Program Indikator IKU Es III Kegiatan Indikator IKU Es IV Ev. RPJMD Indikator Ev. RKPD Ev. Renstra PK Ev. LKj. IP 20

KONSEP INDIKATOR KINERJA 2018 -2023 Indikator Kinerja Utama Gubernur yg didukung: Indeks Reformasi Birokrasi (target 2023 sebesar 83 ) Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas : Indeks Sistem Pemerintahan yg Berbasis Elektronik (2023 : 76) URUSAN KOMINFO URUSAN STATISTIK URUSAN Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Program Pengembangan PERSANDIAN Informasi dan Komunikasi Publik Indikator: Nilai survei kepuasan komunikasi publik (2018: 57 --> 2023: 85) Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator: Persentase ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi komunikasi (20 --> 80) Program Pengembangan E-Goverment Indikator: Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (45 --> 85) Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi Indikator: • Persentase ketersediaan data sektoral (65 --> 100) • Persentase badan publik yang terbuka (55 --> 100) Program Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah Indikator: Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (0 -->100) 21

Terima Kasih

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH JATENG (Perda No. 6 - 2010 ttg RTRW Jateng Thn 2009 – 2029) PANTURA MANTAPKAN BREGASMALANG PKN KEDUNGSEPUR PETANGLONG MENINGKATKAN & KONSERVASI DIPERCEPAT BARLINGMASCAKEB PURWO MANGGUNG PKN CILACAP PANSELA DIPERCEPAT PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) PERWILAYAHAN STRATEGIS WANARAKUTI Perwilayahan Strategis : 1. Ekonomi (Agro & Industri) 2. Sosial Budaya 3. Kelestarian Alam BANGLOR DIPERCEPAT PKN SURAKARTA SUBOSUKOWONOSRATEN 23

PERAN DUKUNGAN KOMINFO dalam PENGEMBANGAN WILAYAH Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rencana Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) PENGEMBANGAN KORIDOR PANTURA: § Pengembangan sektor Industri, Perdagangan, pertanian § Pengembangan jalur strategis Laut, Jalan raya, Kereta api, Udara § Pengembangan jalur antar perkotaan § Pengendalian pencemaran § Penanganan bencana abrasi, akresi, rob, banjir PENGEMB. KORIDOR PURWODADI-BLORA/CEPU: § Pengembangan sektor Industri, pertanian, pertambangan § Pengembangan jalur penghubung ke arah Rembang dan Semarang 9 (SEMBILAN) WILAYAH PENGEMBANGAN DI JAWA TENGAH: Jalur Utama II PENGEMBANGAN KORIDOR GUNUNG SLAMET -DIENG-TEMANGGUNG: § Pengembangan sektor pertanian (agrobisnis) dan Pariwisata § Pengembangan jalur Pekalongan-Dieng. Kebumen § Pengendalian bencana longsor § Pengaturan pemanfaatan kawasan Konservasi PENGEMBANGAN KORIDOR PANSELA: § Pengembangan sektor Industri, Perdagangan, pertanian § Pengembangan jalur strategis Laut, Jalan raya, Kereta api, Udara § Mendorong pemb. sektor & kawasan yg berorierntasi ada perkemb. wilayah PENGEMBANGAN KORIDOR MAGELANG - SURAKARTA § Pengembangan sektor perdagangan pertanian, pariwisata & industri. § Pengembangan jalur strategis Jalan raya, Kereta api, Udara § Pengembangan jalur antar perkotaan 24

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (Sudut Kepentingan Ekonomi) Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi : Kawasan Industri Terpadu : 1. KI Brebes 2. KA Kendal – Semarang – Demak 3. KI Rembang 4. KI Cilacap 5. KI Kebumen Kawasan Agropolitan: 1. KA Mangga Emas 2. KA Sobo Banjar 3. KA Semar Boyong 4. KA Girisuka 25

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (Sudut Kepentingan Ekonomi - Pariwisata) PENGEMBANGAN 6 DESTINASI WISATA: 1. Nusakambangan –Pangandaran. Baturraden dan sekitarnya; KSPN 2. Semarang–Kari munjawa dan sekitarnya; 3. Solo–Sangiran dan sekitarnya; 4. Borobudur– Dieng dan sekitarnya: 5. Tegal– Pekalongan dan sekitarnya; 6. Rembang–Blora dan sekitarnya. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan, baik Wisnus & Wisman serta lama kunjungan wisatawan, diperlukan peningkatan aksesibilitas : SEMARANG – KARIMUNJAW A DAN SEKITARNYA REMBANG – BLORA DAN SEKITARNY A PEKALONGAN –TEGAL DAN SEKITARNYA KSPN NUSA KAMBANGAN PANGANDAR AN BATURADEN DAN SEKITARNYA KSPN BOROBUDUR – DIENG DAN SEKITARNYA KSP N 1. Didalam Kawasan dan 2. Antar Kawasan Pariwisata SOLO – SANGIRAN DAN SEKITARNY A 26