KEBIJAKAN TEKNIS PEMBINAAN PETUGAS HAJI INDONESIA 1438 H2017

KEBIJAKAN TEKNIS PEMBINAAN PETUGAS HAJI INDONESIA 1438 H/2017 M (Dalam Mensukseskaan Operasinal Haji Dalam Negeri dan Di Arab Saudi) Oleh: MUHAJIRIN YANIS Plt. Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Paragraf 6 Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pasal 16 Menteri (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf E di tingkat Pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.

PRINSIP PENGGUNAAN KOUTA HAJI v Penggunann kuota dasar antara petugas dan Jemaah Haji dengan prinsip: Selain Jemaah Haji tidak diperbolehkan menggunakan kuota Jemaah Haji sehingga selain Jemaah Haji seluruhnya menggunakan kuota petugas. v Pemisahan penggunaan kuota petugas harus diatur dengan regulasi.

PERBANDINGAN JEMAAH DAN PETUGAS HAJI TAHUN 1438 H/2017 M Haji Reguler 204. 000 Jemaah Petugas Haji 3. 500 Petugas 204. 000 Berbanding 3. 500 1 Petugas Melayani 58 Orang 4

PENGGUNAAN KUOTA PETUGAS HAJI TAHUN 1438 H/2017 M Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 158 Tahun 2017 tentang Alokasi Petugas Haji Indonesia Tahun 2017 ALOKASI PETUGAS SESUAI KETERSEDIAAN BARKODE = 3. 500 A. B. Petugas yang menyertai Jemaah Haji: 1. Utusan Kementerian Agama = 1. 022 orang 2. Utusan Kementerian Kesehatan = 1. 533 orang Petugas yang tidak menyertai Jemaah Haji (PPIH Arab Saudi): 1. Utusan Kementerian Agama = 489 orang 2. Utusan Kementerian Kesehatan = 368 orang C. Pengawas: D. Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa wilayah Timur Tengah: JUMLAH = 103 orang = 85 orang = 3. 500 orang

STRATEGI OPTIMALISASI PERAN PETUGAS HAJI TAHUN 1438 H/2017 M Alasan hal itu dilakukan mengingat jumlah penambahan kuota Jemaah Haji Tahun 1438 H/2017 M sebanyak 31% dan penambahan kuouta petugas haji hanya 11% sehingga langkah strategis yang akan diambil adalah: 1. Rektrutmen petugas yang lebih ketat dan professional untuk mendapatkan petugas yang punya komitmen tinggi, tanggung jawab dan berahlak mulia. 2. Menyempurnakan pola pelatihan dan pembekalan petugas haji. 3. Menyempurnakan pola pengawasan dan penilaian kinerja petugas. 4. Penyatuan fungsi petugas kloter pada saat berada di sektor.

SISTEM PENGENDALIAN DAN MONITORING 1. Sistem Pengawasan oleh KPHI. 2. Sistem Pengawasan oleh Pengawas Internal dan Eksternal. 3. Sistem Penilaian Kinerja Petugas.

POLA PELATIHAN DAN ORIENTASI 1. Pelatihan dan Pembekalan di Embakasi untuk Petugas Haji Yang Menyertai Jemaah Haji. 2. Pelatihan di Tingkat Pusat Untuk PPIH Arab Saudi. 3. Pelatihan di Arab Saudi untuk Pendukung PPIH Arab Saudi.

URAIAN TUGAS PETUGAS KLOTER 1. TIM PEMANDU HAJI INDONESIA (TPHI) : A. MENGKOORDINIR TUGAS PELAYANAN KLOTER SELAMA DI EMBARKASI, PESAWAT, BANDARA, MAKKAH, ARMINA DAN DEBARKASI B. MADINAH, MELAPORKAN SEMUA TUGAS YANG DILAKSANAKAN 2. TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA (TPIHI) A. MENGKOORDINIR PELAYANAN IBADAH KE JEMAAH HAJI SELAMA DI EMBARKASI, PESAWAT, BANDARA, MADINAH, MAKKAH, ARMINA DAN DEBARKASI B. MELAPORKAN SEMUA TUGAS YANG DILAKSANAKAN 3. TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI) A. MENGKOORDINIR PELAYANAN KESEHATAN SELAMA DI EMBARKASI, PESAWAT, BANADARA, MADINAH, MAKKAH, ARMINA DAN DEBARKASI. B. MELAPORKAN SEMUA TUGAS YANG DILAKSANAKAN

FAKTA JAMAAH HAJI BARU Ø BEPERGIAN Ø NAIK PESAWAT Ø PISAH KELUARGA Ø URUS DIRI SENDIRI Ø DI KOTA METROPOLITAN Ø LIAT ORANG BANYAK

KONDISI REAL JAMAAH q. STRATA SOSIAL q USIA q PENGETAHUAN q KEINGINAN/SELERA q KONDISI KESEHATAN q SUKU/BUDAYA q BAHASA q POLA/ GAYA HIDUP q KARAKTER q PERSPEKTIF q MOTIVASI q DLL

q Petugas Kloter wajib memegang komitmen, konsisten dan konsekuen. Memahami itu dengan jelas maka akan menghasilkan tujuan yaitu peningkatan pelayanan. KOMITMEN, KONSISTENSI DAN KONSEKUEN PETUGAS ADA RESIKO q Fasilitas pelayanan sudah meningkat, namun dalam prekteknya perlu komitmen agar berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. q Jika tidak maka akan ada resiko, resiko bagi petugas dan resiko bagi pemerintah. Apa resikonya, pemerintah akan dinilai kurang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji dan kepercayaan publik menurun

Untuk menjamin petugas bekerja sesuai dengan capaian yang ditargetkan dalam peningkatan layanan haji maka dibutuhkan bukan hanya sekedar norma, namun dibuatlah norma hukum. NORMA HUKUM BAGI PETUGAS q Norma hukum pelayanan petugas Dibaca Dipahami Dimengerti Diterima Ditandangani q. Norma hukum petugas tegas ada larangan serta memaksa untuk dapat bekerja sesuai dengan keinginan bersama dalam melayani. Pelanggaran terhadap norma hukum adalah sanksi

• PETUGAS HAJI HARUS MAMPU MENGELOLA KLOTER DENGAN BAIK, BERKOORDINASI, MENGANTISIPASI PERMASALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL DAN MEMBERIKAN BAGI CEPAT DAN TEPAT SOLUSI YANG KEPENTINGAN JEMAAH.

SELAMAT BERTUGAS, JAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA. BINA, LAYANI DAN LINDUNGI JEMAAH DENGAN KOMITMEN YANG SUNGUH-SUNGGUH. KARENA MEMBINA, MELAYANI DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA JEMAAH ADALAH PERINTAH UNDANG-UNDANG.