KEBIJAKAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Temu Usaha Industri

KEBIJAKAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN Temu Usaha Industri Heru Suseno Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional Bandung, 26 Juni 2019

MENGENAL BSN 2

MENGENAL BSN Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Koordinasi Kemenristek Dikti Mitra Komisi VI DPR RI UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional Perpres No. 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional Melakukan perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta kegiatan penilaian kesesuaian Focal Point organisasi standar dunia (ISO, IEC, Codex Alimentarius, SMIIC, BIPM) Mutual Recognation Agreement (ILAC & APLAC) Multilateral Recognation Agreement (IAF & PAC) 3

REGULASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUIAN 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. Perpres No. 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional 4. Peraturan BSN No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN 4

KANTOR LAYANAN TEKNIS (KLT) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LAYANAN DENGAN MENJEMPUT BOLA Pekanbaru • 2 Rintisan (2016) ; Palembang dan Makasar • 3 Arahan Bappenas (2018) : Pekan Baru, Bekasi dan Surabaya Palembang Makassar Palembang Bekasi Surabaya 43 6

MANFAAT STANDARDISASI (beberapa contoh success stories) Melindungi Produksi dalam Negeri (Kasus Ban Mobil dan SNI 1811: 2007 disetujui Helm Pengendara WTO) 1. Akses pasar dan perluasan pasar 2. Acuan mutu dan peningkatan efisiensi (daya saing produk dan jasa) Pengakuran Sertifikasi 3. Mendukung Inovasi (berdampingan dengan Eskpor Kayu Olahan Ke HKI) Sepeda Motor EROPA (SVLK) 4. Perlindungan konsumen/Masyarakat 5. Memfasilitasi bisnis dan perdagangan yang fair 6. Alat pendukung perubahan sosial-budaya Zonasi Pangan 7. Piranti dalam mendukung regulasi Kering 8. Piranti handal dalam mendukung Akses pertumbuhan ekonomi Pasar 9. Piranti dalam forum “Technical Barrier To untuk Trade” (TBT) WTO UMKM 10. Memberikan kepastian, traceability, platform yang sama dalam kerjasama 5 7

ECONOMIC BENEFITS OF STANDARDS

PENERAPAN SNI 9

MEKANISME PENERAPAN SNI Regulasi BSN + Kementerian/ Lembaga Implementasi Pelaku usaha/ organisasi Wajib (KL) SNI LSPro* (Swasta/Pemerintah) Laboratorium** Sukarela * LSPr: 19 Swasta dan 35 Pemerintah 10 700 Pemerintah ** Laboratorium: 265 Swasta dan Tanda SNI Barang dan Jasa 35

No SNI WAJIB Instansi Teknis Jumlah SNI 1. Kementerian Perindustrian 113 2. Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 26 3. Kementerian Pertanian 3 4. Kementerian Perhubungan 14 5. Kementerian Pekerjaan Umum 46 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 Jumlah Total Daftar SNI wajib dilihat di http: //sispk. bsn. go. id/Regulasi. Teknis/Sni. Wajib 11 204 * Per September 2018

SISTEM PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PRA PASAR q SEBELUM PRODUK BEREDAR q OLEH LPK q SERTIFIKASI/PENGUJIAN/ INSPEKSI/VERIFIKASI PASCA PASAR q SETELAH PRODUK BEREDAR q OLEH INSTANSI TEKNIS TERKAIT q MARKET SURVEILLANCE

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN 13

4 TUJUAN STANDARDISASI UU No. 20 Tahun 2014 Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Garis Besar Sistem Standardisasi dan Peniliaian Kesesuaian (UU No 20 tahun 2014 dan PP 34 thn 2018) 15

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional INTERNATIONAL QI SYSTEM VALUE CHAIN Applicable to all products and processes ISO Guide 62, 65, etc ISO 9000, ISO 14000, HACCP, etc Product certification CE, GS, etc. Accreditation LSPro Certification Standards International standards ISO 17025 ISO, CODEX ACCSQ Certificates Inspections PAC APLAC • products • processes National standards Testing, analysis e. g. IAF ILAC Test laboratories traceability Lab Reference materials Callibration 16 Proficiency tests Metrology • Calibration laboratories • Metrology in chemistry • Verification system Verifications Comparison measurements BIPM APMP

Perumusan SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh BSN untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu Standar Internasional SNI ISO IEC Codex DLL • • • Barang Jasa Process Sistem Managemen Personal • SATUAN 17 UKURAN

Lingkup Standardisasi A World built on standards Subyek Nomenklatur, Simbol Spesifikasi Sampling dan inspeksi Pengujian dan Analisa Pengelompokan dan klasifikasi k e p Penyederhanaan, Rasionalisasi As Aturan praktis Pengemasan dan pelabelan Bentuk dan kontrak Ref Standardization a New Discipline L. C. Verman Pendidikan Ilmu pengetahuan Keuangan Kimia Tekstil Kehutanan Individu Pertanian Perusahaan Makanan Assosiasi Transportasi Nasional Rancang bangun Internasional Perumahan/gedung Tingkatan One way of categorising standards: • Dimension systems – e. g. paper formats, threads, classification systems. • Performance – e. g. breaking strength, energy performance, safety, ergonomics, noise. • Methods/testing – e. g. test schemes, chemical analysis, documentation of performance. • Management systems – e. g. quality, risk, energy or environmental management. • Symbols – e. g. pictograms, symbols for machines. • Terminology – e. g. definitions of main terms within different fields. • Products – e. g. toys, electrical equipment, construction products. • “Basic” standards – e. g. SI units (International System for units).

Pengembangan SNI (Termasuk 10 % Adopsi Standard Internasional ISO, IEC, CODEX dll ) 19 Tersebar di seluruh K/L

KOMTEK contoh • 81 -01 - Industri Kaca • 81 -02 - Industri Keramik • Sekretariat di Pustan, Kemenperin • Anggota: Pemerintah, pakar, konsumen, produsen 20

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 21

Sistem Penilaian Kesesuaian International/Regional Cooperation MLA/MRA Demonstration of equivalency Badan Akreditasi Demonstration of competence Lembaga Penilaiaan Kesesuaiaan Sertifikasi Demonstration of conformity Pacific Accreditation Cooperation International Accreditation Forum Evaluator Komite Akreditasi Nasional Asesor Lembaga Sertifikasi Produk Auditor / Inspector Produsen / Manufaktur

Komite Akreditasi Nasional - KAN • Lembaga pemerintah bertugas memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian • Dasar pendirian : – Kep. Menristek No. 465 / IV. 2. 06 / HK. 01. 04 / 9/92 – Keppres No. 13/1997 direvisi Keppres No 78/2001. • alamat di Gedung Menara Thamrin Lt 11, Jl. M. H Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Jakarta 10340 Indonesia. • Persyaratan : ISO / IEC 17011 • Prinsip profesional, independen dan tidak memihak. 23

Skema Akreditasi ▪ Ecolabel (KAN Guide 801) - Kemen LHK ▪ Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22000)- Kemenperin-BPOM, KKP dan Kementan ▪ Pangan Organik (KAN Guide 901) - Kementan ▪ Pengelolaan Hutan Produksi Lestari -Kemen LHK ▪ Verifikasi Legalitas Kayu - Keme LHK ▪ Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) - Kemenkominfo ▪ Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (ISO 13485) - Kemenkes ▪ Gas Rumah Kaca - Kmen LHK ▪ Sistem Manajemen Energi (ISO 50001) - Kemen ESDM ▪ Sistem Manajemen Rantai Pasok (ISO 28000)- Kemenkeu ▪ Usaha Pariwisata _ Kemenpar ▪ Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)- KSP-KPK▪ Jaminan Produk Halal- Kemenag ▪ Penyelengara UMRAH dan Haji Plus - Kemenag ▪ ICAO validate emisi penerbangan - Kemenhub ▪ n+…. 24

LEMBAGA PENILAIAN KESESUIAN (LPK) YANG DIAKREDITASI Dapat diakses melalui http: //sispk. bsn. go. id/LPK/Lembaga. Sertifikasi 25

LEMBAGA PENILAIAN KESESUIAN (LPK) YANG DIAKREDITASI TAHUN LPK YANG DIAKREDITASI 2015 1352 LPK 2016 1641 LPK 2017 1823 LPK 2018 1892 LPK Dapat diakses melalui http: //sispk. bsn. go. id/LPK/Lembaga. Inspeksi 26

PENGEMBANGAN JUMLAH AKREDITASI JUMLAH LEMBAGA/ORGANISASI YANG DIKAREDITASI (2014 -2018) 2. 019 LPK 27

Proses kerja sertifikasi produk, proses dan jasa aplikasi T SELEKSI: • identifikasi jenis produk yang disertifikasi • penyusunan “evaluation plan” Evaluasi awal terhadap produk o Inspeksi produk – kesesuaian dengan disain o Pengujian produk – karakteristik produk memenuhi standar OK ? Kesesuaian hasil determinasi dengan persyaratan sertifikasi Y DETERMINASI: Evaluasi DETERMINASI: T REVIEW: proses produksi o Asesmen proses produksi: memastikan produk diproduksi dengan proses dan bahan yang sama o Audit sistem manajemen: memastikan pengendalian konsistensi Y SURVAILEN: Iterasi proses untuk menjamin kontinuitas kesesuaian ATESTASI: Penerbitan Sertifikat Kesesuaian LISENSI PENGGUNAAN TANDA Pemberian hak dan kewajiban pemenuhan kewajiban

SKEMA AKREDITASI KAN YANG DIAKUI DI TINGKAT INTERNASIONAL (MRA/MLA) TAHUN SKEMA 2015 8 skema 2016 9 skema 2017 12 skema 2018 12 skema 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laboratorium Pengujian (ISO/IEC (17025) Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC (17025) Lembaga Inspeksi (ISO/IEC 17020) Laboratorium Medik (ISO 15189) Penyelenggara Uji Profisiensi (ISO/IEC (17043) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC (17065) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Keamanan Pangan (ISO (22003) 10. Lembaga Sertifikasi Personel (ISO/IEC (17024) 11. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (ISO 27001) 12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO (50001)

SISTEM SALING PENGAKUAN GLOBAL ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation APLAC Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation IAF PAC International Accreditation Forum Pacific Accreditation Cooperation GCC Gulf Accreditation Cooperation 30 BSN/KAN INDONESIA

KETENTUAN PENGGUNAAN TANDA SNI 31

Ketentuan Penggunaan Tanda SNI UU No. 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian • Pasal 46 ayat (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha • Pasal 47 ayat (1): Kententuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN Pelaku Usaha

Ketentuan Penggunaan Tanda SNI PP 34 TAHUN 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL • Pasal 22 Barang Jasa, Sistem, Proses, Personal dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya

Ketentuan Penggunaan Tanda SNI PP 34 TAHUN 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL Sertifikat kesesuaian • Pasal 47 Ayat 1: Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuan diberikan bukti kesesuaian berupa sertifikat Ayat 3: Sertifikat menjadi dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian SPPT SNI

Ketentuan Dasar. Penggunaan Hukum Tanda SNI PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Bab II TANDA SNI Pasal 2 -19 Bab III TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI Pasal 20 -21 BAB IV PEMANTAUAN PENGGUNAAN TANDA SNI Pasal 22 Bab V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Bab VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 LAMPIRAN I TANDA SNI LAMPIRAN II SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA SNI LAMPIRAN III FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI LAMPIRAN IV FORMAT TANDA TAMBAHAN DAN PERNYATAAN YANG MENUNJUKKAN PEMENUHAN TERHADAP ASPEK TERTENTU DAN ASPEK LAINNYA LAMPIRAN V FORMAT TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI

ALUR PROSES PENGAJUAN SPPT SNI SETELAH MENDAPAT SERTIFIKAT KESESUAIAN LPK Pelaku Usaha BSN - Mengisi data klien - Mengupload foto produk/ proses/sertifikat kesesuaian Registrasi - Mengisi data pemasaran - Menyetujui pernyataan kesediaan (hak & kewajiban) Pengajuan SPPT SNI Verifikasi Tidak - Jika terdapat yang kurang sesuai dalam pengisian maka akan dikembalikan ke LPK - Pemohon memiliki akses untuk melihat proses SPPT SNI Absah BSN Penerbitan SPPT SNI BSN menerbitkan dan mengirimkan SPPT SNI beserta pernyataan kesediaan memenuhi hak dan kewajiban kepada pemohon

Aplikasi Pengajuan SNI Lakukan login di http: //bangbeni. bsn. go. id/

Aplikasi Pengajuan SNI Sebagai Pelaku Usaha/ Pemohon http: //bangbeni. bsn. go. id /pengajuan

Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI • Masa berlaku Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI sesuai dengan masa berlaku sertifikat • Nomor: 1 XXXXX Z MMYYYY 1 = angka yang menunjukkan instansi BSN XXXXX = nomor urut persetujuan penggunaan tanda SNI yang diberikan oleh BSN Z = obyek yang mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI (1 = Barang; 2 = Jasa; 3 = Proses; 4= Sistem; 5= Personal) WW = bulan penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI pada tahun YYYY = tahun penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI • Nama penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI beserta informasi Barang, Jasa, dan/atau Proses, diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Tanda SNI Bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuan yang ditetapkan dalam: 1. SNI yang ditetapkan BSN Ø Pemenuhan lebih dari 1 (satu) Persyaratan Acuan, pembuktiannya cukup dengan 1 (satu) tanda SNI. 2. Peraturan Menteri atau peraturan Kepala LPNK, tentang: pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI; dan/atau pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari: satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan

Pencantuman Tanda SNI saat ini PP 102 Tahun 2000 Standardisasi Nasional Indonesia Pedoman KAN 403 -2011 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis Peraturan Menteri tentang pemberlakuan SNI secara wajib Permendag Nomor 24/MDAG/PER/4/2016 Standardisasi Bidang Perdagangan • menetapkan bentuk dan ukuran Tanda SNI yang dicantumkan pada produk atau kemasan • menetapkan pencantuman tanda SNI disertai dengan nomor standar dan identitas lembaga sertifikasi SNI XXXX-YYYY LSPr-AA-IDN • menetapkan pencantuman tanda SNI • menetapkan ketentuan penerbitan NRP/NPB sebagai pengawasan pra pasar SNI aa-bbbb-cccc NPB xxx-yyy-zzzzzz

Bentuk Tanda SNI sesuai Perka BSN No. 2 Tahun 2017 Keterangan: Y = 11 x r = 0, 5 x

Atribut Tambahan X § X menunjukkan tempat pencantuman tanda tambahan dan/atau pernyataan pemenuhan aspek lainnya. § Ukuran luas X tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda SNI. § Tanda tambahan dan/atau kalimat pernyataan untuk pemenuhan aspek tertentu ditetapkan dalam skema penilaian kesesuaian. Contoh Batik tulis NRP/NPB: xxyyzz Atribut berupa nomor registrasi Tanda tambahan – pemenuhan terhadap aspek keselamatan Pernyataan pemenuhan terhadap aspek bahan batik tulis

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI • Digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuan sebagai berikut: – yang ditetapkan dalam SNI dengan tujuan sebagai pemberian informasi tentang karakteristik tertentu dari Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang tidak cukup dinyatakan dengan pembubuhan tanda SNI; – yang ditetapkan dalam SNI yang diberlakukan secara wajib tetapi terikat dengan penggunaan tanda kesesuaian yang disepakati dalam perjanjian internasional. • Ukuran luas: tidak lebih besar dari ukuran luas tanda SNI.

Pemantauan Penggunaan Tanda SNI • BSN melakukan pemantauan penggunaan Tanda SNI (dilakukan melalui kegiatan uji petik dan monitoring tanda SNI). • BSN dapat bekerjasama dengan LPK yang menerbitkan sertifikat dan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menerima pelimpahan pemberian SPPT SNI • Hasil pemantauan digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan tindakan yang diperlukan dan/atau perbaikan penerapan persyaratan acuan.

Pasal 23 Ketentuan Peralihan 1 • Untuk Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personal yang sudah memperoleh Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dari LPK yang diakreditasi oleh KAN sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa sertifikat penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan oleh LPK. 2 • Sebelum Skema Penilaian Kesesuaian untuk SNI ditetapkan oleh BSN untuk penerapan SNI sukarela, BSN bekerjasama dengan LPK yang diakreditasi KAN melakukan proses pemberian SPPT SNI. 3 • Kerjasama dimaksud dapat mencakup penggunaan Skema Penilaian Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK dan penerbitan SPPT SNI oleh LPK berdasarkan perjanjian antara LPK dan BSN. 4 • Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Kepala Badan ini, seluruh proses pemberian SPPT SNI dilakukan oleh BSN.

UJI PETIK PRODUK BER-SNI 47

I. Landasan Pelaksanaan Pasal 48 UU 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN (1) Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

PEMBUKTIAN PENERAPAN SNI ? KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN ( Barang, Jasa, Proses, Sistem, Person) Sertifikat kesesuaian Pembubuhan tanda SNI UJI PETIK KESESUAIAN TERHADAP SNI Efektivitas penerapan SNI Dilaporkan /rekomendasi kepada KAN, KL untuk ditindaklanjuti

TUJUAN UJI PETIK TINGKAT EVEKTIVITAS PENERAPAN SNI TINGKAT PEMENUHAN PRODUK YANG BEREDAR TERHADAP PERSYARATAN SNI MELIHAT KONSISTENSI /KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENCANTUMAN TANDA SNI

II. Metode Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengujian Analisa & pelaporan

Persiapan q Koordinasi dengan K/L terkait: (Kemendag, Kemenperin, Kemen, ESDM, Kementan, BPOM, BPKN, pemerintah daerah) q Koordinasi dengan laboratorium yang telah diakreditasi KAN q Penyusunan petunjuk pelaksanaan Penentuan produk uji petik Karakteristik produk uji petik & kebutuhan sampel Panduan pelaksanaan Uji petik Waktu pelaksanaan: Januari – Maret

Pelaksanaan & Pengujian Penggalian informasi kepada wakil daerah di lokasi monitoring/uji petik Pengujian parameter pada laboraratorium terakreditasi KAN Monitoring produk bertanda SNI Pengambilan sample § Sample produk wajib SNI/sukarela § Pelabelan sample § Pengemasan & pengiriman sample

ROLE MODEL PENERAPAN SNI 54

Pembinaan Penerapan SNI kepada UMKM 55

SEBARAN JUMLAH UMKM YANG DIBINA TA 2018 TOTAL Provinsi Riau: 1 Kepulauan Bangka Riau: 2 Belitung: 1 Sumatera Barat: 1 Kalimantan Timur Bengkulu: 1 Banten: 6 Sumatera Selatan: 10 Sulawesi Tengah: 5 Kalimantan Barat: 3 Kalimantan Selatan: 6 : 150 : 22 (+5 propinsi dr 2017) Sulawesi Barat: 1 Sulawesi Selatan: 8 Maluku: 1 Lampung: 11 DKI: 4 NTB: 12 Jawa Barat: 20 NTT: 5 Jawa Timur Jawa Tengah: 32 DIY: 7 56

Astoetik (Kompor Listrik Batik), Bantul, DIY 57

ABG (Konverter Kit BBM ke Gas untuk Perahu Nelayan Kecil) – Kubu Raya, Kalimantan Barat 58

KANABA (Karya Anak Bangsa) Mesin Laundry Bantul, DIY 59

PENERAPAN SNI PASAR RAKYAT Kantor Pengelola Papan Informasi Zonasi Pangan Kering Zonasi Pangan Basah Pos Ukur Ulang Tempat Pembuangan Sampah Sementara Toilet/Kamar Mandi Ruang Peribadatan 60 Hydrant Pos Keamanan APAR

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI SNI UTK ORGANISASI (SNI ISO 9001, SNI ISO 37001, SNI PASAR RAKYAT) 61

SELAMAT KEPADA PKT PADA SNI AWARD 2018 Penghargaan Grand Platinum : 1. PT. Pupuk Kalimantan Timur Penghargaan Platinum: 1. PT. Adhya Tirta Batam 2. PT. Pupuk Kalimantan Timur 3. PT. Petrokimia Gresik 62