kebijakan publik PERTEMUAN 13 MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

kebijakan publik PERTEMUAN 13. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

Pendahuluan Berdoa terlebih dahulu sebelum mulai Pokok Bahasan: Kebijakan Publik Sub Pokok Bahasan: v Review Materi sebelumnya v Pengertian Kebijakan Publik v Etika dalam Kebijakan Publik v Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan pengertian dan cakupan kebijakan publik, etika dan mengevaluasi kinerjanya

Review Materi Pertemuan 12 v Sebutkan dan jelaskan komponen belanja/pengeluaran pemerintah dalam APBN dan APBD! v Bagaimana “menilai APBD”: kemandirian dan komposisi komponen belanja? v Ada istilah ‘kualitas’ belanja pemerintah. Apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas belanja/pengeluaran pemeritah? Bagaimana meningkatkan ‘kualitas’ belanja pemerintah tersebut? v ? ? ?

Persiapan Diskusi Kelompok v Buat kelompok kecil baru terdiri dari gabungan anggota kelompok yang ‘bertugas’ dan yang tidak. Pembuatan kelompok dibawah bimbingan dosen v Tahapan diskusi kelompok kecil: - Di setiap kelompok baru: perwakilan dua kelompok yang bertugas menjelaskan hasil (tugas) kepada anggota kelompok baru (kecil) - Pembahasan diskusi kelompok kecil - Buat kesimpulan v Kesimpulan-kesimpulan yg telah dibuat didiskusikan dalam diskusi kelas

Politik dan Kebijakan Publik v Politik: teori, metode, atau cara untuk mencapai apa yang dituju v Keputusan Politik: keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum v Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan v keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Politik dan Kebijakan Publik v Politik: teori, metode, atau cara untuk mencapai apa yang dituju v Keputusan Politik: keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum v Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan v keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK THOMAS R. DYE: Anything a government chooses to do or not to do Penekanan: 1. Bahwa pembuat kebijakan adalah pemerintah 2. Merupakan pilihan fundamental pemerintah (untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu) Hugo Heglo: “A course of action intended to accomplish some ends” Penekanan 1. Bahwa pembuatan kebijakan merupakan proses 2. Berorientasi pada tujuan/goal

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK Charles O. Jones: “Behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems” Penekanan: 1. Bahwa kebijakan bersifat dinamis 2. Peran pemerintah yang besar 3. Berkaitan denganpemecahan masalah publik Harold Laswell: “A projected program of goals, values and practices” Penekanan: 1. Program yang direncanakan 2. Berlandaskan pada tujuan, nilai dan praktek

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK James Anderson: “A purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with problem or matter of concern” Penekanan: 1. Tindakan dilakukan oleh aktor kebijakan (tunggal atau jamak) 2. Berkaitan dengan problem yang harus dipecahkan

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK 1. DIFORMULASIKAN 2. DIIMPLEMENTASIKAN 3. DIEVALUASI OLEH INSTANSI/BADAN/ORGANISASI DALAM SUATU SISTEM POLITIK (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF) DAN MASYARAKAT

SIKLUS KEBIJAKAN (lester and stewart, 2000) 6. PENCABUTAN 5. PERUBAHAN 4. EVALUASI 1. AGENDA SETTING 2. FORMULASI 3. IMPLEMENTASI

BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK: berupa aturan, ketentuan, prosedur, dst. . Untuk mencapai tujuan publik (‘kesejahteraan masyarakat’) Kebijakan Publik harus: v DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI v DIPUTUSKAN DENGAN PROSES DEMOKRASI v DITUANGKAN DIDALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pentingnya Etika dalam Kebijakan Publik Minimalisme moral yang berlangsung menyebabkan rendahnya kualitas "kebijakan" yang diambil dalam tindakan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM di tengah impitan hidup rakyat kecil: kebijakan yang tidak "bijak" sama artinya dengan kebijakan tak bermoral minimalist morality. Contoh lain kebijakan publik yang ‘tidak bijak’? ?

ETIKA : Nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapannya NILAI : Mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Pengertian-pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar NORMA : Secara harafiah, dapat diartikan “ ukuran atau patokan bagi seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat “

Pertimbangan moral Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan basic social structure (John Rawls, A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing -masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan beragama. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan UU atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial

Karakteristik Kebijakan Publik Ø Kriteria dlm menilai pentingnya sektor publik v Komposisi output pengeluaran publik harus sesuai dengan keinginan konsumen (masyarakat luas) v Adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi v Tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar Ø Karakteristik kebijakan publik: ü Untuk mencapai efisiensi pasar ü Peraturan pemerintah ü Pertukaran barang & jasa tertentu ü Pemecahan masalah ekternalitas ü Perlunya peran sosial ü Menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga & tingkat pertumbuhan ekonomi.

KEBIJAKAN PUBLIK DARI SUDUT EKONOMI POLITIK: BENTUK INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK MEMPENGARUHI MEKANISME PASAR AGAR PEREKONOMIAN DAPAT BERLANGSUNG SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN

FUNGSI PEMERINTAH MELAKSANAKAN KEGIATAN NON MEKANISME PASAR FUNGSI MINIMIAL FUNGSI SEDANG PENYELENGGARAAN JASA PUBLIK * PERTAHANAN DAN KEAMANAN * HUKUM DAN PERADILAN * HAK KEPEMILIKAN * PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO * KESEHATAN MASYARAKAT MENANGGULANGI EKSTERNALITIS * PENDIDIKAN DASAR * PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP FUNGSI AKTIF MENCEGAH MONOPOLI * PENGATURAN PENYEDIAAN UTILITAS * KEBIJAKAN ANTITRUST MEMPERBAIKI KETAKSEMPURNAAN INFORMASI * ASURANSI * PENGATURAN PENDANAAN * PERLINDUNGAN KONSUMEN KOORDINASI KEGIATAN SWASTA * PENGEMBANGAN PASAR * MENGGALANG PRAKARSA MEMPERBAIKI PEMERATAAN PERLINDUNGAN SI MISKIN * PROGRAM PENGENTASAN SI MISKIN * BANTUAN AKIBAT BENCANA PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL * DANA PENSIUN * BANTUAN UNTUK KELUARGA * SANTUNAN PENGANGGUR * ASURANSI SOSIAL PEMERATAAN * PEMERATAAN KEPEMILIKAN

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK Ø Evaluasi ‘Pencapaian Tujuan’ v Contoh tujuan: pertumbuhan ekonomi, tertekannya inflasi, berkurangnya pengangguran, peningkatan pendapatan. Contoh lain? ? v Lakukan penelitian untuk ‘mengukur’nya (umumnya kuantitatif) v Bisa dilakukan jajak pendapat tentang ‘pencapaian tujuan’ tsb. Contoh: ‘bagaimana pendapat Anda tentang kondisi ekonomi saat ini (lebih baik, sama sata, lebih buruk)? ’ Contoh lainnya? ? TERTARIK MENELITI TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK?

Penutup Ada pertanyaan? ? a. Ada takehome quiz (dikumpulkan saat pertemuan 14) b. Ada tugas individu: merangkum materi MK Ekonomi Publik Pra UAS kumpulkan sesaat sebelum UAS dimulai Berdoa sebelum kelas bubar Terima kasih