KEBIJAKAN PUBLIK EBISNIS EBisnis Pertemuan 7 1 Pendahuluan

KEBIJAKAN PUBLIK E-BISNIS E-Bisnis Pertemuan 7 1

Pendahuluan - Kebijakan adalah sebuah kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. - Kebijakan dibuat untuk Dapat membuat solusi akan problematika manusia yang Bermacam. - Pemerintah merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pengambil alih kebijakan bagi rakyatnya, akan tetapi kadang kala kebijakan tersebut dapat diterima dan kadang kala pun ditolak oleh masyarakat. 2

Pendahuluan Kebijakan Publik dalam E-Bisnis menyangkut regulasi yang mengatur jalannya E-Bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. 3

Hal yang mungkin dihadapi. . 1. Bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan saksi-saksi. 2. Bagaimana merepresentasikan dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan disebarluaskan tanpa seijin yang memiliki; 3…. . 4

Hal yang mungkin dihadapi. . 3. Bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang di atas namakan dalam dokumen legal terkait (otentifikasi); 4. Tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara; 5. Dan lain sebagainya. 5

Aspek Legalitas 1. Perangkat hukum yang jelas. • Legalitas dan dokumen perusahaan • Ha. KI • Pajak 2. Transparansi dalam pelayanan, peraturan, dan persyaratan • Perlindungan Konsumen 3. … 6

Aspek Legalitas 3. Pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik • Keamanan pertukaran data (tanda tangan digital) • Kekuatan pembuktian data elektronik dan penyelesaian sengketa 7

Hal Yang Pengaruhi Kebijakan Publik 1. Aspek hukum bisnis konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis�perlu aturan baru 2. Perlunya aturan khusus yang mengatur pengguna internet yang tanpa batas�terkait Jurisdiksi 3. Tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi (Cybercrime) 4. Negara perlu menerapkan hukum khusus (Cyberlaw) 8

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 9

Cakupan Materi UU ITE 10

Apakah Sudah Tepat Sasaran? ? 11

Harapan UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORNIK dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna 12

Produk Hukum E-Bisnis di Indonesia Regulasi dan kebijakan yang telah diatur Pemerintah Indonesia terkait dengan E-Bisnis, dapat dilihat pada halaman berikut; http: //www. aptika. kominfo. go. id/utama/produ k/7 13

Kesimpulan 14

Kesimpulan 1. Penerapan e-bisnis sesungguhnya merupakan peluang yang baik secara teknis bagi pengusaha kecil dan menengah, untuk itu sangat diperlukan UU dan regulasi yang jelas dan bisa melindungi para pelaku e-bisnis. 15

Kesimpulan Pasar digital di Indonesia masih menjanjikan bagi para pelaku e-bisnis, karena permasalahan ebisnis di Indonesia lebih banyak dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan kebijakan dibandingkan faktor teknis. 16

Sekian Terima Kasih 17