KEBIJAKAN PTH PERAN LITBANG Oleh Direktur Perbenihan Tanaman

KEBIJAKAN PTH & PERAN LITBANG Oleh : Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Disampaikan pada Rapat Penyusunan Draft Renstra BP 2 TPTH Bogor Tahun 2020 -2024 Bogor, 26 November 2019

Tujuan Penyelenggaraan PTH – Menjamin kelestarian sumber daya genetik & pemanfaatannya – Menjamin tersedianya benih dan/atau bibit dengan mutu yang baik biologihutan. blogspot. com

PTH berdasarkan P. 01/Menhut-II/2009 jo P. 72/Menhut-II/2009 & P. 28/Menhut-II/2010 PENGATURAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Pembangunan sumber daya genetic (SDG) 2. Pemuliaan tanaman hutan 3. Pengadaan benih, pengedaran benih & bibit 4. Sertifikasi 5. Pembinaan 6. Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan Penetapan norma, standar, prosedur, & kriteria PTH, penetapan & pembangunan sumber daya genetik, pemberian izin ekspor/impor, karantina & sertifikasi sumber benih & mutu benih/bibit serta akreditasi lembaga sertifikasi benih/bibit tanaman hutan Pelaksanaan sertifikasi sumber benih & mutu benih/bibit tanaman hutan Pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih & mutu benih/bibit tanaman hutan Pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan Pengangkatan & pemberhentian Pengawas Benih Pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan Pengawasan peredaran benih tanaman hutan (ditarik ke Provinsi)

Surat Edaran Menteri LHK SE. 5/Men. LHK-II/2015 (penyelenggaraan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah) Arahan Menteri LHK menindaklanjuti UU No. 23 Th 2014, khususnya terkait urusan PTH : sub urusan pemerintah bidang kehutanan yang terkait dengan : 1. Perizinan atau non perizinan, antara lain : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), …dst……, Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih, Pembangunan Konservasi Sumber Daya Genetik, Penetapan Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan, 2. Pelayanan Publik, antara lain ……………. . yang selama ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan PP Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang PTH 2015 -2019 Indikator Kinerja Kegiatan Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon & areal sumber daya genetik seluas 490 ha (ha) Jumlah bibit berkualitas yang disediakan & distribusikan dari 50 unit persemaian permanen & sumber lainnya sebanyak 187, 5 juta bibit secara kumulatif s. d th 2019 (bibit) Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun s. d th 2019 seluas 10. 500 ha (ha) 2018 Jml Target 2019 80 80 534 80 49. 382. 651 55. 279. 686 52. 172. 941 194. 213. 232 50 jt 10. 759 11. 073, 01 11. 063, 32 10. 500 2015 2016 176 118 37. 378. 014 10. 500 Realisasi 2017

ARAH KEBIJAKAN 2020 - 2024 1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, & terpercaya a. Perizinan terintegrasi secara elektronik (penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, serta pemasukan dan pengeluaran benih/bibit b. Sertifikasi (sumber benih, mutu bibit) c. Tata usaha benih dan bibit d. Penyelenggaraan sistem informasi PTH 2. Meningkatkan produktifitas & daya saing a. Pembangunan sumber benih unggul b. Peningkatan kompetensi SDM perbenihan 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor 2 strategis ekonomi domestik a. Pengembangan usaha perbenihan b. Penyediaan benih dan bibit berkualitas yang bernilai ekonomi prospektif (tanaman unggulan)

Rencana Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang PTH 2020 -2024 IKK 2020 42, 5 jt btg Target (kumulatif) 2021 2022 2023 85 jt 127, 5 jt 170 jt btg btg 2024 212, 5 jt btg Penyediaan bibit berkualitas dari persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 212, 5 juta btg Pembangunan sumber benih 100 ha 200 ha 300 ha 400 ha 500 ha unggul seluas 500 ha Pembentukan & penguatan 2 forum 4 forum 6 forum 8 forum 10 forum kelembagan Forum Perbenihan Tanaman Hutan sebanyak 10 forum Penyediaan benih berkualitas 40 juta 80 juta 120 juta 160 juta 200 juta dari sumber benih bersertifikat butir butir untuk peningkatan produktifitas tanaman sebanyak 200 juta butir

KEPUTUSAN MENHUT Nomor : SK. 7 O 7/Menhut-II/2 O 13 tentang PENETAPAN JENIS TANAMAN HUTAN YANG BENIHNYA WAJIB DIAMBIL DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT 1. Jati (Tectona grandis) 2. Mahoni (Swietenia spp) 3. Sengon (Paraserianthes falcataria /Falcataria moluccana) 4. Gmelina (Gmelina arborea) 5. Jabon (Antocephalus spp) KEPUTUSAN MENLHK Nomor : SK. 396/ MENLHK/PDASHL/ DAS. 2/8/2017 tentang PENETAPAN JENIS TANAMAN HUTAN YANG BENIHNYA WAJIB DIAMBIL DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kemiri (Aleurites moluccana) Cempaka (Michelia champaca) Gaharu (Aquilaria malaccensis) Pinus (Pinus merkusii) Cendana (Santalum album) Kayu Putih (Melaleuca cajuputi) SK 548/MENLHK/ PDASHL/DAS. 2/ 10/2017 Persiapan 1 th

REVISI REGULASI & KEBIJAKAN BIDANG PTH Masih berproses : 1. Penyusunan revisi Permenhut P. 01/Menhut-II/2009 jo. P. 72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan PTH dan Permenhut P. 28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih sesuai dengan UU Nomor : 23 tahun 2014 2. Penyusunan Permen. LHK tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Bidang PTH Usulan penyusunan regulasi 2020 – 2024 : Penyusunan Undang atau Peraturan Pemerintah tentang Sistem Budidaya Tanaman Hutan

KONDISI SAAT INI 1. Budaya Menanam Masyarakat Telah Berkembang Cukup Pesat Tetapi Penyediaan Varietas Unggul Masih Terbatas 2. Budidaya Tanaman Hhbk Yang Memiliki Ekonomi Tinggi Belum Dikembangkan Secara Optimal 3. Zona Benih Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Dalam Rangka Pembangunan Sumber Benih, Pemilihan Jenis Tanaman Rhl Dan Usaha Budidaya Tanaman Hutan 4. Sinergitas Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik, Pemuliaan Tanaman Hutan, Pengembangan Teknologi, Sertifikasi, Pengadaan Dan Peredaran Benih Dan Bibit Belum Terbangun Dalam Satu Sistem Yang Terintegrasi 5. Jenis-jenis Tanaman Yang Dikembangkan Belum Didasarkan Pada Kajian Nilai Produksi, Potensi Pasar, Lingkup Kegunaan, Pilihan Pengguna 6. Pengawasan Peredaran Benih Belum Optimal & Berpotensi Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Sertifikat Benih/Bibit

TINDAK LANJUT 1. Integrasi kebijakan dan kegiatan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan, pengembangan teknologi, pengadaan dan peredaran benih dan bibit dalam mendukung program RHL dan Usaha Budidaya tanaman hutan dan penyediaan bahan baku industri pengolahan hasil hutan/pasar 2. Pengkajian dan penetapan jenis tanaman penghasil kayu dan HHBK unggulan berdasarkan nilai produksi, potensi pasar, lingkup kegunaan, pilihan pengguna, serta kesesuaian tempat tumbuhnya. 3. Peningkatan aktifitas pemuliaan tanaman hutan, pengembangan bioteknologi, dan teknik-teknik pemanfaatan benih rekalsitran, dan teknik-teknik perbanyakan bibit secara vegetatif jenis unggulan serta diseminasinya. 4. Peningkatan kerjasama antara Badan/Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dengan users (instansi pemerintah, pelaku usaha perbenihan, pelaku usaha budidaya tanaman hutan) 5. Pengembangan dan penggunaan teknologi & sistem informasi perbenihan tanaman hutan. 6. Peningkatan penggunaan benih berkualitas melalui pembangunan Kebun Benih di setiap areal KPH, penetapan jenis tanaman yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat, sistem penjaminan mutu (sertifikasi), dan pengawasan peredaran benih dan bibit, untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi hutan, serta kesejahteraan rakyat. 7. Meningkatkan pengawasan peredaran benih/bibit untuk menjamin peredaran & penggunaan benih/bibit berkualitas 8. Revisi Regulasi : Permenhut P. 01/Menhut-II/2009 jo. P. 72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan PTH dan Permenhut P. 28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih sesuai dengan UU 23/2014 dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

KEBUTUHAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN PTH 1. Pengkajian dan penetapan jenis tanaman penghasil kayu dan HHBK unggulan berdasarkan nilai produksi, potensi pasar, lingkup kegunaan, pilihan pengguna, serta kesesuaian tempat tumbuhnya dengan dukungan para pihak. 2. Pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, pengembangan teknik-teknik pemanfaatan benih rekalsitran, dan teknik-teknik perbanyakan bibit secara vegetatif jenis unggulan serta diseminasinya. 3. Peningkatan kerjasama dengan users (instansi pemerintah, pelaku usaha perbenihan, pelaku usaha budidaya tanaman hutan) melalui pendampingan/bimbingan pada kegiatan pembangunan kebun benih, teknik perbanyakan bibit vegetatif (kultur jaringan, stek pucuk, okulasi, grafting) jenis-jenis unggulan. 4. Pengkajian Standar klasifikasi sumber benih berdasarkan produktivitas (tanaman penghasil kayu maupun HHBK) 5. Pengkajian klasifikasi sumber benih, standar mutu benih, dan standar mutu bibit tanaman penghasil HHBK

Thank you