KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI BIDANG IMPOR Direktorat Jenderal Perdagangan

. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI BIDANG IMPOR Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

OUTLINE I. Dasar Kebijakan Impor. II. Tujuan Kebijakan Impor. III. Mekanisme Penyusunan Kebijakan Dibidang Impor IV. Ketentuan Umum Dibidang Impor V. Instrumen Pengelolaan Impor VI. Angka Pengenal Importir (API) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 2

I. DASAR KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR Pasal 38 Ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengamanatkan “Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor” The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 3

II. TUJUAN KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR. 1. MEMAGARI KEPENTINGAN NASIONAL DARI ASPEK K 3 LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa). 2. MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN PETANI DAN INDUSTRI DALAM NEGERI. PENDAPATAN 3. MENDORONG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI. 4. MENCIPTAKAN PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM NEGERI YANG SEHAT SERTA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 4

III. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN DIBIDANG IMPOR 1. INSTANSI TEKNIS 2. ASOSIASI 3. STAKEHOLDER DASAR PERTIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNATIONAL 1. LINGKUNGAN HIDUP 2. KESEHATAN 3. KESELAMATAN 4. KEAMANAN 5. MORAL BANGSA 6. MELINDUNGI INDUSTRI D. N 7. MELINDUNGI PETANI USULAN MENTERI PERDAGANGAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TEKNIS DAN DUNIA USAHA HASIL RAPAT/ KOORDINASI (INSTANSI TEKNIS DUNIA USAHA STAKEHOLDER) KEBIJAKAN / PERATURAN MENPERDAG DIBIDANG IMPOR KOMODITI IMPOR REGISTRASI DIATUR DILARANG The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 5

IV. KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor. Ketentuan Umum Dibidang Impor (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 6

KETENTUANUMUMDIBIDANGIMPOR KETENTUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, ditetapkan: Semua barang dapat diimpor, kecuali barang dilarang impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru. Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API). Dalam hal tertentu, Impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki API The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 7

KETENTUANUMUMDIBIDANGIMPOR KETENTUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, ditetapkan: Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum melakukan impor. Importir wajib memiliki perijinan impor atas barang yang dibatasi impornya sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Importir yang tidak memiliki perijinan impor pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap barang yang diimpor tidak memiliki perijinan wajib diekspor kembali oleh importir The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 8

V. INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR No. Mekanisme Kelebihan Kelemahan 1. Penetapan tariff Bea Menambah devisa negara dan Masuk yang tinggi dapat dengan mudah untuk diimplementasikan. Berpotensi untuk menambah kegiatan penyelundupan 2 Larangan impor sementara 1. Dalam rangka menjaga stabilisasi harga di dalam negeri 2. Mendapat tantangan dari berbagai negara mitra dagang Berpotensi menggangu pasokan kebutuhan nasional 3. Penerapan kuota Jumlah yang diimpor sudah pasti Kesulitan menetapkan jumlah kebutuhan yang diperlukan (kuota) dan pembagian kuotanya. 4. Penerapan kuota tariff - Menambah devisa negara. - Memperkecil jumlah barang yang diimpor sehingga tidak mengganggu pasar dalam negeri. -Sulitnya kesiapan sarana dan prasarana dalam negeri. -Kesulitan dalam pengawasan. 5. − Lisensi Impor - Impor oleh pengusaha yang − Persetujuan Impor. tepat/profesional. - Impor dapat dikendalikan di awasi baik jumlah dan jenis, waktu maupun pelabuhan tujuan impor. Banyak pengusaha yang akan melakukan spekulasi. − Verifikasi teknis The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 9

INSTRUMEN PENGELOLAAN IMPOR 1. Persetujuan Impor (PI) Adalah surat yang harus dimiliki oleh perseorangan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean. 2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)*) Adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan *) tidak untuk semua produk The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 10

VI. ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) JENIS 1. API Umum (API-U) 2. API Produsen (API-P) *Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API KEWENANGAN PENERBITAN API 1. BKPM 2. Dirjen Daglu 3. Kepala Dinas Provinsi (Perdagangan) atau Instansi Penyelenggara PTSP 4. Kepala Badan Pengusahaan API (Tanda Pengenal Importir) SANKSI 1. Pembekuan API 2. Pencabutan API MEKANISME PENGAWASAN Post Audit The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia KEWAJIBAN 1. Melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan, dan dilakukan paling lambat 30 hari setelah masa berlaku selesai. 2. Laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan. 3. Apabila terdapat perubahan terkait data API wajib melaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan 12

PERSYARATAN PERMOHONAN API-U a. b. c. d. e. f. g. h. API-P Fotokopi Akta pendirian perusahaan dan perubahannya Fotokopi surat keterangan domisili Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan Fotokopi TDP Fotokopi NPWP penanggung jawab perusahaan Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan Referensi dari Bank Devisa Pas foto penanggung jawab perusahaan a. b. c. d. e. f. g. Fotokopi Akta pendirian perusahaan dan perubahannya Fotokopi surat keterangan domisili Fotokopi izin usaha di bidang industri Fotokopi TDP Fotokopi NPWP penanggung jawab perusahaan Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan Pas foto penanggung jawab perusahaan The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 13

KEWAJIBAN LAPORAN REALISASI • Wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak, sekali dalam 3 bulan kepada instansi penerbit API (BKPM/Direktur Jenderal/Kepala Dinas Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili) • Laporan realisasi tersebut wajib juga disampaikan melalui website http: //api. kemendag. go. id • Instansi penerbit menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing-masing perusahaan secara periodik setiap 3 bulan sekali kepada Menteri. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 14

PEMBEKUAN API • Tidak melaksanakan pendaftaran ulang • Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor • Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data dalam API PENCABUTAN API • Mengalami pembekuan API sebanyak 2 kali • Tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lama 30 hari setelah pembekuan • Menyampaikan informasi data yang tidak benar • Tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor • Melanggar ketentuan porundang-undangan • Menyalahgunakan dokumen impor • Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindakan pidana The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 15

PENGAWASAN Ø Pasal 28 Permendag No. 70 tahun 2015 1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (post audit) terhadap: a) kebenaran laporan realisasi impor; b) kesesuaian antara barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; serta c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor. 2. Penilaian kepatuhan (post audit) dilakukan secara berkala dan secara sewaktu-waktu. 3. Penilaian kepatuhan (post audit) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi penerbit API dan Ditjen Bea dan Cukai. 4. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (post audit), Dirjen Daglu dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan API. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 16

TERIMA KASIH Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Jl. MI. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Telp. (021)3858171 -ext. 1145, 1144 Fax. (021)3858194 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 17