KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 2019 1
LANDASAN HUKUM UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi. Pasal 28 H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 • Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari melalui imunisasi • Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 “Pemerintah Daerah harus memperioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” Imunisasi wajib diberikan pada bayi dan anak untuk mencegah sakit, kecacatan dan kematian akibat PD 3 I
Keberhasilan Imunisasi Eradikasi penyakit cacar. tahun 1980 Imunisasi Stop Tidak dijumpainya lagi kasus polio sejak tahun 2006 (tahapan eradikasi polio) Sertifikasi BEBAS POLIO, 27 Maret 2014 Eliminasi Maternal dan Neonatal Tetanus Mei 2016
Sejarah Perkembangan Imunisasi di Indonesia Smallpox eradication 1956 1973 1974 1976 1980 1982 2004 1997 CACAR 2013 2016 2017 DPT/HB BCG JE (DPT/HB/Hib TT IPV DPT HPV POLIO MR MEASLES PCV Hep B 2018
Tujuan Penyelenggaraan Imunisasi Menurunkan kesakitan, kecacatan & kematian akibat (PD 3 I) 5
Herd Immunity atau Kekebalan Kelompok • Situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindungi/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect) yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan. • Herd immunity dapat tercapai hanya dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata Dengan cakupan imunisasi yang tinggi akan terwujud pula kekebalan kelompok/herd immunity yang memberikan perlindungan kepada semua orang di suatu lokasi termasuk orang yang tidak mendapat imunisasi
Mengapa 95% ? • Memberikan perlindungan yang optimal pada komunitas tidak cukup hanya cakupan >80% banyak KLB • Angka Drop Out yang meski cenderung menurun secara nasional, tapi tinggi di beberapa daerah • Memenuhi komitmen Indonesia terhadap global untuk Eradikasi, Eliminasi dan Reduksi PD 3 I • Target IDL dalam Renstra dan RPJMN sebesar 93% maka target setiap antigen harus lebih tinggi
EVALUASI CAPAIAN IMUNISASI TAHUN 2016 - 2018
Cakupan Hepatitis B
Cakupan BCG
Cakupan DPT-HB-Hib 3
Cakupan Polio 3
Cakupan Campak/Campak Rubella 1
Cakupan Campak/Campak Rubella Lanjutan
Cakupan DPT-HB-Hib Lanjutan
Cakupan IDL
Cakupan Kampanye MR Fase 1 & 2 Cakupan KMR Fase 1 & 2 = 87, 80% Kurang dari 50% 70 Kab/Kota 50%- kurang dari 95% 182 Kab/Kota 95% atau lebih 262 Kab/Kota TOTAL KABUPATEN Total anak diimunisasi MR Fase 1 & 2 = 58. 761. 030 Total sasaran MR Fase 1 & 2 = 66. 927. 540 514 Update data per 31 Januari 2019
40. 00 20. 00 44. 49 105. 92 97. 20 DKI Jakarta Jawa Barat 11. 32 97. 67 GORONTALO 11. 32 97. 91 BALI Daerah 95. 80 SULAWESI TENGAH Banten MALUKU UTARA SUMATERA SELATAN Pusdatin 85. 93 81. 72 86. 04 84. 01 86. 31 77. 17 75. 11 68. 10 DI ACEH SUMATERA BARAT 41. 63 42. 35 58. 91 SUMATERA UTARA RIAU 59. 80 KALIMANTAN SELATAN 58. 91 59. 80 61. 08 61. 35 66. 85 KEPULAUAN RIAU BANGKA BELITUNG 70. 31 KALIMANTAN UTARA 70. 99 NUSA TENGGARA BARAT 71. 57 68. 35 79. 21 82. 28 77. 14 70. 68 88. 56 86. 40 SULAWESI BARAT PAPUA 87. 80 81. 65 79. 87 KALIMANTAN BARAT 88. 15 86. 49 KALIMANTAN TENGAH Target (95%) 79. 63 JAMBI SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA KALIMANTAN TIMUR NASIONAL 89. 57 BENGKULU 88. 81 87. 95 89. 05 90. 06 90. 05 MALUKU 95. 02 95. 19 99. 29 95. 80 96. 01 90. 54 SULAWESI UTARA NUSA TENGGARA TIMUR 96. 01 LAMPUNG 97. 05 94. 73 97. 44 97. 67 97. 91 97. 96 98. 02 97. 96 DI Yogyakarta 102. 63 98. 55 PAPUA BARAT 102. 63 104. 64 Jawa Tengah 60. 00 99. 74 80. 00 99. 13 100. 00 Jawa Timur 44. 49 Cakupan (%) 13 Provinsi dengan cakupan > 95% Cakupan Kampanye MR Fase 1 dan 2 update data 31 Januari 2019 Nasional: 87, 80%
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM IMUNISASI TAHUN 2015 -2017
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2007, 2013, 2018 (RISKESDAS) Lengkap 70. 00 59. 2 60. 00 57. 9 41. 60 40. 00 Tidak Lengkap 60 50 49. 2 40 30. 00 32. 1 32. 9 30 20. 00 20 10. 00 10 0. 00 0 2007 2013 2018 Tidak di Imunisasi 9. 4 9. 2 9. 1 8. 7 8. 9 8. 4 2007 2013 2018 ANUNG untuk EVALUASI 2018 2007 2013 2018 20
STANDAR PELAYANAN MINIMAL IMUNISASI
Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kot. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Peyanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Imunisasi merupakan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Indikator Komposit dalam Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan Kesehatan Ibu Hami, Bayi Baru Lahir Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; dan Balita Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).
Pelayanan Kesehatan ibu hamil Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T 1. 2. 3. 4. 5. Pengukuran berat badan. Pengukuran tekanan darah. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ). 6. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi. 7. 8. 9. 10. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. Tes Laboratorium. Tatalaksana/penanganan kasus. Temu wicara (konseling).
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir • Standar kualitas: – Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 -6 jam). – – Pemotongan dan perawatan tali pusat. Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Injeksi vitamin K 1. Pemberian salep/tetes mata antibiotic. – Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B 0). – Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). – Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. – Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. – Pemberian vitamin K 1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K 1. – Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan. – Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: 1. Penimbangan minimal 8 kali setahun. 2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. 3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. 4. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 -11 bulan 1 kali setahun. 5. Pemberian imunisasi dasar lengkap. HB 0 BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubella Pelayanan kesehatan Balita usia 12 -23 bulan: 1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). 2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. 3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. 4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 5. Pemberian Imunisasi Lanjutan. DPT-HB-Hib Campak Rubella
TANTANGAN PROGRAM IMUNISASI (1) Masih terdapat daerah kantong ( 80 Kab/Kota memiliki cakupan < 80%), berisiko tinggi KLB PD 3 I (Difteri, Campak, dll ) Pelaksanaan EVM belum optimal dalam mendukung manajemen rantai dingin) Pemanfaatan buku kohort dan KIA kurang optimal dalam rangka pelaksanaan DOFU dan sweeping, defaulter tracking, dl Masih terdapat penolakan imunisasi akibat rumor negative imunisasi (isu negatif, halal/haram, takut KIPI, dll) Ø AKSES dan MUTU PELAYANAN Ø INOVASI DAERAH Manajemen pencatatan dan pelaporan belum lengkap dan tepat waktu Kapasitas dan mutasi SDM Hasil analisis PWS belum di tindak lanjuti Komitmen pemerintah daerah masih 26 kurang
TANTANGAN PROGRAM IMUNISASI (2) q Masyarakat belum familier dengan pelaksanaan imunisasi lanjutan baduta sudah mendapat campak/ MR di usia 9 bulan = lengkap q Masyarakat dan petugas belum terbiasa dengan suntikan ganda q Masalah Geografis terutama untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau; q Penerapan One Gate Policy atau sistem satu pintu mengenai vaksin didaerah belum berjalan optimal, terutama dalam hal koordinasi antara pengelola program dengan pengelola vaksin sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian vaksin ke daerah.
TERIMA KASIH
- Slides: 28