KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Oleh H Sabli S

KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Oleh : H. Sabli, S. H. , M. H. (Kepala LPMP Lampung) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pedidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung Tahun 2017

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) PELAKU: SEKOLAH PELAKU: PEMERINTAH, PEMDA, BSNP, BAN SIKLUS KEGIATAN: 1. memetakan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 2. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; 3. melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran; 4. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan 5. menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 1. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 2. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; 3. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; 5. mengevaluasi dan menetapkan standar nasional pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; 6. melakukan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Penjaminan Mutu Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU PEMETAAN MUTU ANALISIS MUTU PENDIDIKAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI © Standar Kompetensi Lulusan © Standar Isi © Standar Proses © Standar Penilaian © Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan © Standar Pengelolaan © Standar Pembiayaan © Standar Sarana dan Prasarana 3

Stakeholder dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Dinas kabupaten/ kota/prov Perguruan Tinggi sekolah Kemdikbud LPMP menjadi pengendali mutu pendidikan Masyarakat/ NGO/Lemb Donor dll

Kepala Sekolah Guru Mekanisme Penjaminan Mutu di Sekolah Tata Usaha Visi-Misi, Kebijakan sekolah Quality Review Kebijakan, Pemerintah (kurikulum, SNP dll) Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Perencanaan Dokumen evaluasi Diri Evaluasi Implementasi • • Laporan hasil evaluasi: Pemenuhan 8 SNP Implementasi dari rencana aksi Output: Monitoring Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP 5

Keterkaitan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah DITJEN DIKDASMEN KEMDIKBUD BALITBANG SD SMP SMA SMK PKLK Set ditjen Kurikulum dan Pengujian Akreditasi Sekolah Sinkronisasi kegiatan: • Pelatihan K 13 • Pendampingan K 13 • Monev • Pembinaan Sekolah model • . . dll Pendataan, Kelembangaan, Pengembangan SDM, Koordinasi Ditjen GTK Uji Kompetensi Guru (UKG) L P M P DIKMEN Disdik Prov koordinasi hasil pemetaan mutu pendidikan DIKDAS Disdik Kab/kota

Program LPMP 1. Core Program 1) Pemetaan mutu 2) Pembinaan dan pembimbingan 3) pendampingan 4) supervisi 5) pelaporan dan rekomendasi 6) …… 2. Extended Program 3. Capacity Development 1) Implementasi K 13 2) Sekolah Rujukan 3) Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) 4) Kerjasama dengan pihak lain 5) …. . 1) Pengembangan SDM (Asesor, fasilitator, dan WI) 2) Pengembangan fasilitas penjaminan mutu 3) Pengembangan sistem informasi mutu 4) …. .

Tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003) Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sikap Spiritual beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sosial berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab Pengetahuan berilmu Keterampilan cakap dan kreatif

Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka Strukutur Penduduk Indonesia Tahun 2010 Periode Bonus Demografi 2010 -2035 Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045) Jumlah Penduduk: 238, 5 Juta orang 75 + 70 -74 Kelompok umur 60 -69 50 -59 40 -49 30 -39 3, 853 Pend. Menengah Universal (PMU) & Kurikulum 2013 Pendidikan Tinggi berkualitas dan berdaya saing Pendidikan Dasar berkualitas dan merata Pendidikan karakter Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah 3, 376 10, 808 45 -54 tahun 20, 026 35 -44 tahun 30, 730 38, 501 20 -29 41, 529 10 -19 43, 724 0 -9 45, 972 Jumlah Penduduk (juta) Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2015 (Bappenas, BPS, UNFPA 2013)) Paudisasi Pendidikan Dasar berkualitas dan merata Pendidikan karakter Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah

Proses Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Nasional PROSES PERBAIKAN; PROSES KONTINU PENERAPAN KURIKULUM NASIONAL Berdasarkan evaluasi dan masukan publik KURIKULUM TAHUN 2006 (KTSP) KURIKULUM 2013 Pengembangan: • Nilai-nilai kebangsaan • Pendidikan karakter terintegrasi • Ketrampilan bernalar • Penilaian otentik (menyeluruh dari proses sampai output) KURIKULUM 2013 (PERBAIKAN) 2015 PROSES PELATIHAN GURU DAN PENDAMPINGAN SEKOLAH PENERAPAN BERTAHAP DAN PENDAMPINGAN SEKOLAH 2016 - 2020 PELIBATAN PUBLIK (PRAKTISI [FORMAL DAN NON FORMAL]), AKADEMISI DAN PENGAMAT, DUNIA USAHA/INDUSTRI DAN ORGANISASI PROFESI, ORANGTUA, DAN SISWA) MONITORING DAN EVALUASI

Tahap Implementasi Kurikulum Nasional Juli 2015 Juli 2017 Juli 2016 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 • Ragam model pengembangan kapasitas sekolah secara reguler berbasis kompetensi dan konteks wilayah • Persiapan Sekolah Rintisan • Program pengembangan yang holistik untuk daerah khusus, termasuk 3 T ± 40% sekolah K 13 ± 40% sekolah KTSP ± 75% sekolah KTSP ± 15% sekolah K 13 ± 94% sekolah KTSP Perbaikan K 2013 ± 6% sekolah K 2013 (kelas 1, 4, 7, 10) ± 10% sekolah K 13 (semua kelas) ± 35% sekolah K 13 (kelas 1, 4, 7, 10) (kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11) (kelas 1, 4, 7, 10) PENERAPAN KURIKULUM NASIONAL DI SEMUA SEKOLAH DAN SEMUA KELAS ± 35% sekolah K 13 (kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11) ± 10% sekolah K 13 (semua kelas) ± 25% sekolah K 13 (semua kelas) Tahap Implementasi Kurikulum Nasional dengan pendampingan sekolah dan pengimbasan dari Sekolah Rintisan ± 60% sekolah K 13 (semua kelas)

Strategi Pelatihan SD, SMP, SMA, SMK Mapel Umum dan Peminatan SMA GS Guru Sasaran (GS) IN Instruktur Nasional (IN) Narasumber Nasional (NS) NS SMK Mapel Produktif GS Guru Sasaran (GS) Narasumber Nasional (NS) NS

Pola Pendampingan Instruktur yang terseleksi Model ‘on’ dan ‘in’ Lokasi atau Sekolah yang akan Didampingi Pendekatan In House Training (IHT) PERSIAPAN PENYUSUNAN MATERI PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENENTUAN PENDAMPING PELATIHAN PENDAMPING PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELAPORAN PENDAMPINGAN Dinamika Perkembangan Kurikulum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Model Pembelajaran (berbasis saintifik) Penilaian Hasil Pembelajaran Pendidikan Karakter Layanan Siswa (Hidden Curriculum), Pembinaan Karakter Interaksi Sekolah dengan Orangtua Penggunaan Peralatan Pendidikan (ABE) Manajemen Sekolah Budaya Sekolah dan Pencegahan Tindak Kekerasan Materi Penunjang Direktorat terkait Rencana Tindak oleh sekolah induk dan sekolah imbas Dilaksanakan oleh Direktorat Penyiapan Materi Pelatihan Jadwal dan Lokasi Pelatihan Pendampingan - Online - Off line

Kedudukan dan Proses Monev 14

Uji Kompetensi Guru, KS dan PS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pedidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan Tahun 2015 15 15

Terima Kasih