KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017

1 GRAND DESIGN APARATUR SIPIL NEGARA (ROAD MAP 2015 -2019 2

RPJMN 2015 -2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005 -2025 Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Good Governance 23/11/2020 Reformasi Birokrasi & UU ASN SMART ASN Human Capital P s e n o t s Mile SN A n a n gu n a b (UU 17 TAHUN 2007) m e

SASARAN PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 2015 • Profil SDM ASN saat ini • Benchmark ASN Internasional • • Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA GLOBALISASI COMPETITIVE ANTAR NEGARA TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI HIGH COLLABARATION Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015 -2019 (Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme) • • Tantangan SDM Internal MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH 2019 SMART ASN 1. BERWAWASAN GLOBAL 2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN KOMIUIKASI 3. DAYA NETWORKING TINGGI 4. MENGUASAI SUBSTANSI TEKNIS JABATANYA

ROADMAP ASN 2015 -2019 SASARAN 2016 2015 2017 2018 2019 SASARAN 2 SASARAN 1 ASN AWARD Audit Organisasi & Penataan ASN & Redistribusi Pegawai Perencanaan ASN Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA) Standar Kompetensi Jabatan Rekruitmen ASN Rekruitmen CPNS & PPPK yang obyektif & transparan, (dg CAT), Promosi terbuka untuk JPT Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Talent Management JPT & JA ASN & Pengembangan Assessment Centre SASARAN 3 RPP UU ASN Gaji & Tunj. berbasis kinerja Capacity Building ASN (12 hari/tahun) TNA Profesionalisme ASN Syarat Sertifikat dlm Jabatan Inpassing nasional JF SMART ASN Berbasis Sistem Merit

2 KOMPETENSI DALAM UU 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN 6

Latar belakang UU no : 5 Tahun 2014 ttg ASN Diktum : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

DASAR HUKUM Pasal 51 UU 5/2014 tentang ASN Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pasal 68 , ayat (1), (2) dan 4 8

(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pasal 68 , ayat (1), (2) dan (4) (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. (4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja 9

(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan Instansi Pemerintah. dan (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pasal 69 ayat (1) (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 10

KEWENANGAN MENPAN Pasal 26 , ayat (1) dan (2) 11

PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 109 ayat (4) dan (5) (4) Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Konsep Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai ASN Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Ø Kamus Kompetensi Manajerial Ø Kamus Kompetensi Sosial kultural Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural untuk : JPT : Utama, Madya dan Pratama JA : Administrator, Pengawas Pelaksana JF : Keahlian Keterampilan semua jenjang Ditetapkan oleh Menteri PAN-RB Kamus Kompetensi Teknis disusun oleh K/L yang membidangi urusan pemerintahan Kompetensi Teknis Kamus Kompetensi Teknis ditetapkan oleh PPK/Pyb K/L yang bersangkutan

1 Standar Kompetensi Jabatan (untuk seluruh jabatan dilingkungan instansi K/L, Pemda Prov, 4 Pemda Kab/Kota) Standar Kompetensi Jabatan ASN Di susun oleh Instansi masing berdasarkan (meramu dari) : Ø Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural yang telah ditetapkan oleh Men. PAN-RB Ø Kamus kompetensi teknis yang ditetapkan oleh K/L Ditetapkan/disyahkan oleh Menpan-RB (diberikan kode jabatan) Setelah dilakukan konvensi dg melibatkan instansi pengusul, K/L terkait, Pemda terkait, asosiasi profesi Standar kompetensi yang telah ditetapkan/disyahkan berlaku secara nasional

4 PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 15

Pengembangan Kompetensi dalam UU 5 Tahun 2014 Pasal 70 1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 2) Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. 3) Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Pengembangan Kompetensi dalam UU 5 Tahun 2014 Pasal 70

PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian wajib Menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi Rencana pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan pembiayyan tertuang dalam anggaran instansi Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dilakukan analisis kesenjangan kompeteni dan analisis kesenjangan kinerja

BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pendidikan dan atau Bentuk Pengembangan Kompetensi Pasal 210 Pendidikan Pasal 211 Pelatihan Pemberian Tugas Belajar Klasikal Pelatihan, seminar kursus penataran Non Klasikal Pertukaran PNS ke Swasta (Magang) Pelatihan Pasal 212

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Mandiri oleh instansi bersangkutan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pasal 213 Bersama dengan instansi pemerintah lain memiliki akreditasi untuk kompetensi tertentu Bersama dengan Lembaga pengembangan independen

Pengembangan Kompetensi Teknis Pelatihan Dapat dilakukan secara berjenjang Pasal 214 Jenis dan jenjang pengemb komp oleh instansi teknis Dilaksanakan oleh lembaga terakreditasi Akreditasi teknis oleh instansi teknis mengacu pedoman LAN

Pengembangan Kompetensi Fungsional Pasal 215 Pelatihan Untuk mencapai kompetensi sesuai jenjang JF Jenis dan jenjang pengemb komp oleh instansi Pembina JF Dilaksanakan oleh lembaga terakreditasi Akreditasi teknis oleh instansi pembina jafung mengacu pedoman LAN

Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Pasal 216 Pelatihan Untuk mencapai persyaratan jabatan dan pengembangan karier Pengembangaan kompetensi ditetapakan oleh LAN Dilaksanakan oleh lembaga terakreditasi Akreditasi oleh LAN

Pengembangan Kompetensi Manajerial Pasal 217 Pelatihan : Pelatihan kompetensi manajerial melalui pelatihan struktural Pelatihan struktural terdiri : a. Kepemimpinan. Madya b. Kepemimpinan Pratama c. Kepemimpinan Administrator d. Kepemimpinan. Madya Pelatihan Struktural Kepemimpinan Madya oleh LAN Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama, Administrator, Pengawas d ilaksanakan oleh lembaga terakreditasi Akreditasi oleh LAN

5 4 SERTIFIKASI DAN UJI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 26

DASAR HUKUM Pasal 99, ayat (3) ayat (4) dan ayat (7) PP 11 -2017 - Manajemen ASN (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2 l, , instansi pembina memiliki tugas sebagai berikut: i. menyelenggarakan uji kompetensi JF; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN; (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri. 27

(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d merupakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan. Pasal 171 (2) Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi. (3) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama dengan assessor independen. (4) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. 28

SERTIFIKASI DAN UJI KOMPETENSI Bukti kepemilikan Kompetensi ASN a. Komp teknis; b. Komp manajerial; c. Komp sosial kultural. Sertifikat / Lisensi Sertifikasi kompetensi Proses sertifikasi kompetensi melalui a. Pelatihan; b. Uji kompetensi; 29

Sertifikat kompetensi Sekurang-kurangnya memuat : Identitas dan legalitas Lembaga yang memberikan sertifikat; Identitas pemilik/pemegang sertifikat; Nama/jenis kompetensi; Level kompetensi yang dicapai oleh pemilik; Tanggal diterbitkan sertifikat dan masa berlakunya. 30

JENIS PELATIHAN a. Pelatihan pra jabatan; b. Pelatihan teknis dan fungsional. c. Pelatihan struktural dan sosial kultural; UJI KOMPETENSI Tujuan ; a. Mengukur tingkat kompetensi yang dimiliki oleh ASN shg dapat menilai tingkat kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan b. memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki ASN c. meningkatkan kualitas dan daya saing aparatur sipil negara. Jenis : a. Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural; b. Uji kompetensi teknis. 31

I. SERTIFIKASI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL a. Pelatihan Struktural; b. Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. A. Sertifikasi kompetensi manajerial dan sosial kultutal melalui Diklat Struktural (1) Sertifikasi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui pelatihan strukturaldilakukan oleh lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi (2) Akreditasi lembaga pelatihan pemerintah dilakukan oleh LAN, (3) Pelatihan kepemimpinan diselenggarakan didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kamus kompetensi manajerial dan sosial kultural yang ditetapkan oleh Men. PAN-RB. kurikulum/silabi mengacu pada standar kompetensi dan kamus kompetensi) (5) (pimp/manajer pershan swasta/BUMN yang sukses. (4) Dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan terintegrasi dengan proses uji kompetensi manajerial dan sosial kultural 32

B. Sertifikasi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui uji kompetensi : ( 1) (2) (3) (4) (5) Dilakukan oleh lembaga diklat yang terakreditasi atau lembaga uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang terakreditasi Lembaga uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di akreditasi oleh LAN Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan melalui assessment center atau metode uji kompetensi lain (misal : EBA Executive Braan Assessment yg dikembangkan oleh Kemenkes) yang ditetapkan oleh LAN. Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan dengan metode sesuai karakteristik jabatan dan standar kompetensi jabatan. Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan oleh Assesor kompetensi manajerial dan sosial kultural yang memiliki serttifikat asesor kompetensi manajerial dan sosial kultural; 33

(6) (7) Akreditasi Assesor kompetensi manajerial dilakukan oleh BKN ; Materi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun kisi yamg ditetapkan oleh BKN; (8) Kisi kisi materi uji kompetensi manajerial dan sosal kultural disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan dan kamus kompetensi manajerial dan sosial kultural yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (9) Dalam melaksanakan uji kometensi manajerial, Assessor kompetensi manajerial di lingkungan pemerintah dapat dibantu oleh Assessor kompetensi manajerial yang independen. (10) Assessor kompetensi manajerial yang independen memiliki sertifikat assesor kompetensi manajerial sosial kultural yang ditetapkan/diakui oleh BKN ( 34

II. SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan melalui : a. Pelatihan Teknis; a. Uji Kompetensi Teknis. A. Sertifikasi kompetensi Teknis melalui Diklat Teknis dan Fungsional (1) Sertifikasi kompetensi teknis melalui pelatihan teknis dan pelatihan fungsional sebagaimana dilakukan oleh lembaga pelatihan pemerintah atau lembaga pelatihan independen/masyarakat yang terakreditasi (2) Akreditasi lembaga pelatihan pemerintah/masyarakat dilakukan oleh Instansi Teknis yang membidangi urusan pemerintah, (3) Pelatihan Teknis dan fungsional diselenggarakan didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Menpan-rb dan kamus kompetensi teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNKLembaga sesuai urusan pemerintah 35

A. Sertifikasi kompetensi Teknis melalui Uji Kompetensi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sertifikasi kompetensi teknis melalui uji kompetensi dilakukan oleh lembaga uji kompetensi teknis yang terakreditasi atau Lembaga Sertifiaksi Profesi yang terakreditasi Lembaga uji kompetensi teknis/Lembaga Sertifikasi Profesi di akreditasi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai bidang urusan pemerintah Uji kompetensi teknis dilakukan dengan metode sesuai karakteristik jabatan dan standar kompetensi jabatan. Pelaksanaan uji kompetensi teknis dilakukan oleh Assesor kompetensi teknis yang memiliki sertifikat assesor teknis/terakreditasi; Akreditasi Assesor teknis dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai bidang urusan pemerintah; Materi uji kompetensi teknis disusun berdasarkan kisi yamg ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNKsesuai bidang urusan pemerintah; Kisi kisi materi uji kompetensi teknis disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan dan kamus kompeteni teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai bidang urusan pemerintahan. 36

PERSYARATAN Lembaga uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat melakukan Uji Kompetensi Teknis : a. Dibentuk oleh Organisasi Profesi yang diakui syah oleh yang berwenang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi profesi ; b. Memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk uji kompetensi c. Memiliki materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi; d. Memiliki paling kurang 5 orang assessor teknis; e. Memiliki panduan dan prosedur baku pelaksanaan uji kompetensi; 37

PERSYARATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MELAKUKAN UJI KOMPETENSI WAJIB : a. Memiliki Kamus kompetensi teknis; b. Memiliki Standar kompetensi jabatan; c. Menyusuna materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi; d. Memiliki paling kurang 5 orang assessor teknis; e. Memiliki sarana prasarana untuk uji kompetensi; f. Memiliki panduan dan prosedur baku pelaksanaan uji kompetensi. 38

ATURAN PERALIHAN Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan oleh Lembaga Diklat Pemerintah, atau lembaga sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diakui; dan b. Lembaga Diklat pemerintah dan lembaga uji kompetensi kewenangan menerbitkan sertifikat kompetensi dan lembaga sertifikasi yang telah ada, wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ini. 39

Terima kasih Matur Nuwun