KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PESERTA DIDIK DATA POKOK PENDIDIKAN

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PESERTA DIDIK DATA POKOK PENDIDIKAN – KEBUDAYAAN (DAPODIK) Disampaikan Dalam Kegiatan Rakor Pendataan Ujian Nasional (UN) Provinsi Hotel Menara Peninsula Jakarta, 20— 22 November 2017 PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017

STRUKTUR ORGANISASI PDSPK PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2015

PENGELOLAAN DAPODIK Permendikbud Nomor 79/2015 Bab IV, Pasal 11 1) PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin integrasi data pendidikan. 2) Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas. 3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal. 4) Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. 5) Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Dapodik. 6). . .

PENGELOLAAN DATA REFERENSI Permendikbud Nomor 79/2015 Bab IV, Pasal 11 Ayat 6 Data Referensi untuk nomor identitas yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya meliputi: a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan; b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik; c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan. Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PDSPK.

KONFIGURASI PENGELOLAAN DAPODIK Disesua Dise ikan suai kan Unit Lain K/L Lain esu aik an Proses Pendayagunaan • Perencanaan • Analisis • Monitoring-Evaluasi UNESCO dll Dis Business Intelligence • • Kab-Kota Provinsi+LPMP Proses Sinkronisasi Proses Integrasi Proses Verifikasi Proses Validasi Data Mart se Di an ik ua s Data Warehouse Referensi Operational Data Store • • • (ODS) PAUDdikmas/ GTK Dikdasmen/ GTK Kebudayaan NPSN NISN NUPTK NPYP Wilayah Bahasa Lembaga (Satuan Pendidikan + Kebudayaan + Kebahasaan)

Konsep Data Berkualitas dan Terintegrasi Memastikan Entitas Data Pengelolaan Data Master Referensi Data Awal • SP dan PTK (Quality Control Dinas) • Peserta Didik (Quality Control Sekolah) Program Pembangunan (Pembinaan) 1. Pengumpulan 2. Integrasi 3. Kompilasi Data Awal Program Pembangunan 1. BOS SD-SMP-SMA-SMK 2. Ujian Nasional (UN) 3. SNMPTN (masuk Perguruan Tinggi Negeri) 4. Bidikmisi 5. Rehab Sekolah 6. Unit Sekolah Baru (USB) 7. Integrasi dengan program KIP 8. Tunjangan Profesi Guru 9. dll

VERVAL DAN PENERBITAN NISN

PENGERTIAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN) 1. Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; 2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud. 3. Untuk satuan pendidikan non formal, pemberian NISN diprioritaskan kepada siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional

FORMULA PENOMORAN NISN Terdiri atas 10 digit angka dengan format: xxxyyyyyyy XXX : 3 digit terakhir tahun kelahiran yyyyyyy : 7 digit selanjutnya berupa nomor acak Catatan: Bagi siswa yang telah memiliki NISN tapi 3 digit pertama tidak sesuai dengan tahun kelahiran maka NISN tetap valid, namun data siswa yang bersangkutan bisa diubah.

PERSYARATAN PENERBITAN NISN 1. Peserta Didik tercatat dalam Sekolah/Lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai NPSN/NILEM dan terdaftar di Referensi Kemendikbud; 2. Peserta Didik mengisi formulir/instrument peserta didik yang telah disediakan oleh Sekolah/Lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan lengkap; 3. Operator sekolah mengentry data peserta didik ke aplikasi Dapodik 4. Operator sekolah tersebut sudah terdaftar di Jaringan Pengelolaan Data Pendidikan (sdm. data. kemdikbud. go. id) 5. Melalui aplikasi vervalpd operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik (Panduan aplikasi vervalpd dapat didownload pada laman sdm. data. kemdikbud. go. id menu Panduan)

ALUR PENGELOLAAN DATA PD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan s. d. Tahun 2016

ALUR PENGELOLAAN DATA PD Pendidikan Islam, Kemenag

MEKANISME PENERBITAN NISN 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEKANISME PENERBITAN NISN 2017 Kementerian Agama Pendidikan Islam

MEKANISME PENERBITAN NISN 2017 Kementerian Agama, Bimas Pendidikan Kristen dan Katholik Form A-1

FORMULIR A-1 ………, …………. 20… Kepala Sekolah, ( Nama Jelas )

MEKANISME PENERBITAN NISN 2017 Lulusan Sekolah Dalam Negeri

MEKANISME PENERBITAN NISN 2017 Lulusan Sekolah Luar Negeri Syarat Peserta Didik harus memiliki surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat penyetaraan tersebut dikeluarkan dari Ditjen Dikdasmen melalui Sekretariatan, yaitu Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama. me nis a k Me

KEBIJAKAN MULAI TAHUN AJARAN 2016 -2017 (SE Sesjen No. 31966/A/LL/2016 , tertanggal 27 Juni 2016) 1. Seluruh Data Peserta Didik (PD) yang belum memiliki NISN dan telah mengisikan data ke dalam aplikasi Dapo-Dikdasmen pada tahun 2015, akan secara otomatis diberikan NISN; 2. Penerbitan NISN akan dilakukan oleh PDSPK di setiap tahun ajaran baru dengan ketentuan: a. bagi PD tingkat 1 SD, tingkat 7 SMP, dan tingkat 10 SMA/SMK dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo-Dikdasmen oleh Operator Sekolah; b. bagi PD baru di sekolah TK Kelompok A dan B akan diberikan NISN dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo. PAUD-Dikmas oleh Operator Sekolah; c. bagi PD jenjang kesetaraan Paket A, B, dan C akan diberikan NISN dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo. PAUD-Dikmas oleh Operator Sekolah 3. Waktu pengisian data Peserta Didik baru ke dalam aplikasi Dapodik diatur sebagai berikut: a. untuk Dapo-Dikdasmen dapat dimasukkan sebelum akhir Bulan September pada tahun ajaran yang sama; b. untuk Dapo-PAUD-Dikmas dapat dimasukkan sebelum akhir Bulan November pada tahun ajaran yang sama. 1/2

KEBIJAKAN MULAI TAHUN AJARAN 2016 -2017 2/2 4. Apabila pengisian data peserta didik baru tersebut, belum selesai dalam batas waktu seperti yang dimaksud pada butir 3 di atas, maka penomoran NISN akan diberikan pada tahun ajaran berikutnya; 5. Bagi peserta didik yang belum memiliki NISN dan/atau pindahan setelah waktu yang telah ditetapkan seperti dalam butir 3 dan 4 diatur sebagai berikut: a. berasal dari sekolah di luar Kemendikbud, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk pengajuan NISN peserta didik yang bersangkutan; b. berasal dari sekolah Luar Negeri, dapat melengkapi dokumen melalui Sekretariat Ditjen Dikdasmen untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyetaraan. Selanjutnya diajukan penerbitan NISN oleh Setditjen Dikdasmen dan PDSPK akan menerbitkan NISN bagi peserta didik yang bersangkutan; 6. Hasil pengelolaan data peserta didik dapat dilihat oleh operator sekolah pada aplikasi Verval. PD melalui laman vervalpd. data. kemdikbud. go. id.

TINDAKLANJUT KEBIJAKAN PEMBERIAN NISN Surat Kepala PDSPK menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota u. p. Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-Datadik) tentang hal-hal sebagai berikut: 1. aplikasi Dapodik tahun 2015, dimungkinkan akan terjadi: a. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganda. Apabila hal ini terjadi, maka operator sekolah agar segera mengajukan perubahan NISN melalui laman vervalpd. data. kemdikbud. go. id dengan melampirkan bukti dokumen pendukung; b. ditemukan perbedaaan NISN peserta didik yang sudah tertera di dalam ijazah dengan NISN yang ada di laman nisn. data. kemdikbud. go. id, maka operator sekolah agar segera melakukan: 1) pencarian NISN berdasarkan nama, tempat, dan tanggal lahir. Jika ditemukan NISN tersebut atas nama siswa lain, maka NISN dimaksud tidak dapat digunakan oleh siswa yang bersangkutan; 2) berkaitan dengan butir 1. b. 1) di atas, pihak sekolah mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa NISN siswa tersebut adalah NISN yang terdapat di dalam laman nisn. data. kemdikbud. go. id. 2. persetujuan (approval) perubahan identitas siswa (nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung) sudah menjadi wewenang operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui laman vervalpd. data. kemdikbud. go. id; 3. menu residu yang ada di vervalpd jenjang Sekolah Dasar sudah ditiadakan, hal ini dikarenakan pemberian NISN bagi siswa baru sudah dilakukan oleh PDSPK.

PERSANDINGAN DATA PENDIDIKAN TAHUN 2016 DG 2017 *) Untuk data tahun 2017, merupakan data per 6 November 2017

PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM PENDATAAN UJIAN NASIONAL 1. Memastikan bahwa data siswa, PTK, dan proses pembelajaran sudah dientry ke dalam system Dapodik yang relevan dan tidak ada yang tertinggal; 2. Memastikan bahwa sebelum memulai bekerja melakuan sinkronisasi terlebih dahulu dengan dapodik; 3. Data tingkat akhir peserta didik sudah diperbaharui dari sebelumnya; 4. Mengunduh data siswa (file dz) dari laman pdun. data. kemdikbud. go. id dan memverifiasi dan validasi data yang ada; 5. Mengirimkan file dz yang sudah diverval ke Dinas Pendidikan setempat dan memastikan Dinas Pendidikan dimaksud sudah mengunggah ke lamam bioun yang ada di Puspendik; 6. .

SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, DENGAN SATU DATA

SESI TANYA JAWAB 1. m