KEBIJAKAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO DI INSPEKTORAT Dadit Herdikiagung

KEBIJAKAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO DI INSPEKTORAT Dadit Herdikiagung Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti Jakarta, 6 Agustus 2019

KEBIJAKAN 01 Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan 02 Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi 03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN 04 Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi) 05 Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti 06 Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi 07 Mengembangkan teknologi untuk pembangunan 08 Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat

PENGENDALIAN INTERN SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

KEGIATAN PENGAWASAN • Pengambilan keputusan/kebijakan strategis telah melalui evaluasi berbagai aspek risiko • Pimpinan yakin tujuan organisasi tercapai; terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambilnya. Internal Audit Consultin g Activities Assuranc e Activities Pemantau an Audit Pengelolaan Keuangan Audit Aset Audit Tujuan Tertentu Pengaduan Evaluas i Audit Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan Lain Reviu Bimtek/ Sosialisasi/ Asistensi/ Konsultasi Audit PNBP • • • Reviu LK Reviu RKA Reviu Revisi RKA Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran

q Risk Based Internal Auditing (RBIA) adalah metodologi yang mengaitkan antara kegiatan audit intern dengan kerangka manajemen risiko organisasi. q RBIA digunakan oleh unit audit intern untuk memberikan keyakinan (assurance) kepada manajemen bahwa manajemen risiko organisasi telah berjalan efektif.

ü Setiap tahapan RBIA akan mendorong tanggung jawab manajemen dalam mengelola risiko. ü Apabila kerangka manajemen risiko belum kuat atau bahkan belum ada, maka organisasi belum siap menggunakan RBIA. ü Ini berarti sistem pengendalian intern organisasi masih lemah. ü Untuk itu unit audit intern harus mempromosikan praktik-praktik manajemen risiko yang baik guna meningkatkan sistem pengendalian intern.

Internal Audit Capability Model

Key Process Area § Adanya perencanaan audit berbasis risiko. § Terlaksananya penilaian risiko secara sistematis dan fokus pada prioritas rencana kegiatan periodik APIP atas gambaran risiko organisasi secara keseluruhan. Outputs § Audit Universe termasuk identifikasi dan penanganan risiko. § PKPT berbasis risiko.

ü Bertujuan untuk menentukan Level Risiko. ü Level Risiko diukur berdasarkan Level Kemungkinan terjadinya risiko dan Level Dampak apabila risiko terjadi. ü Perlu ditetapkan Kriteria Risiko yang terdiri dari: a. Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko, b. Kriteria Dampak risiko dan c. Level Risiko

ANALISIS DAMPAK Level Dampak Level Descripto r 1 2 3 4 5 Insignificant Minor Moderate Example detail description No injuries. Minor delays. Little financial loss. $0 - $4, 999* First aid required. Small spill/gas release easily contained within work area. Nil environmental impact. Financial loss $5, 000 $49, 999* Medical treatment required. Large spill/gas release contained on campus with help of emergency services. Nil environmental impact. Financial loss $50, 000 - $99, 999* Major Extensive or multiple injuries. Hospitalisation required. Permanent severe health effects. Spill/gas release spreads outside campus area. Minimal environmental impact. Financial loss $100, 000 $250, 000* Catastrophic Death of one or more people. Toxic substance or toxic gas release spreads outside campus area. Release of genetically modified organism (s) (GMO). Major environmental impact. Financial loss greater than $250, 000*

ANALISIS KEMUNGKINAN Level Descriptor Level Kemungkinan Example detail description 5 Almost certain expected to occur in most circumstances 4 Likely probably occur in most circumstances 3 Possible occur at some time 2 Unlikely occur at some time 1 Rare occur only in exceptional circumstances

§ § § Tujuannya adalah agar audit intern mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas risiko yang dihadapi organisasi. Identifikasi risiko dan analisis risiko (risk scoring) sebaiknya dilakukan pada tahapan yang berbeda. Fokus pada kejadian-kejadian yang akan berdampak pada tujuan organisasi. Pendekatannya akan berbeda apabila organisasi telah menerapkan manajemen risiko. Sangat disarankan dilakukan melalui workshop bersama dengan manajemen.

EKSTERNAL INTERNAL Alokasi Anggaran 20% dari APBN Komposisi Auditor Jumlah Pegawai dan Customers Kompetensi Auditor Nilai Aset Fasilitas Kerja Hasil Pemeriksaan BPK Jadual Kerja di Unit Kerja Padat Revolusi Industri 4. 0

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2017 -2019 KEGIATAN PENGAWASAN MANDATORY INSP I 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Evaluasi PMP RB 4. Evaluasi Belanja Terhutang PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL PENGAWASAN PRIORITAS K/L BOPTN dan BPPTNBH INSP III 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2. Pemantauan SPIP 1. Evaluasi SAKIP 2. Pelaporan LAKIP 1. Revitalisasi Politeknik 2. Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela 3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK) 4. Pengembangan Prog Pemula Berbasis Teknologi dan Perg Tinggi 5. Pengembangan Teaching Industry 6. Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas 7. Science Techno Park (STP) 1. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3 T, Papua, dan Papua Barat 2. Beasiswa Bidik Misi 3. Beasiswa SM 3 T/PPGT bagi Guru 1. Kegiatan BAN-PT 2. Program PP PPTS 3. Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka) 4. Pelaksanaan Kegiatan Lemb Layanan Pend Tinggi (L 2 DIKTI) 1. Beasiswa PPA 2. SNMPTN/SBMPTN 3. Pelaksanaan Kreatifitas Mhasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa 4. Beasiswa Dosen S 2/S 3 5. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen 6. Kontrak World Class Professor 7. Detasering 8. Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) 9. Program Hibah Luar Negeri (PHLN)

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 -2019 KEGIATAN INSP I PENGAWASAN PERINTAH MENTERI 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU 3. Pelayanan Publik 4. Tunjangan Fungsional dan Kinerja 5. Audit Aset 6. Realisasi Anggaran 7. Kerjasama Internasional Kemenristekdikti INSP II 1. Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional 2. Program Inovasi Nasional INSP III 1. Riset Nasional 2. Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Program Pembelajaran Daring

PADA AKHIR TAHUN 2016 TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA MENGADAKAN RISET UNTUK MENGETAHUI KONDISI DAN POLA KONFLIK KEPENTINGAN YANG BERPOTENSI KORUPSI DI UNIVERSITAS 1 PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2 PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS 3 REKRUTMEN TENAGA KEPEGAWAIAN 4 PENGADAAN BARANG DAN JASA 5 PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS 6 PERJALANAN DINAS DAN PELUANG STUDY 7 PENGGUNAAN KEAHLIAN/JABATAN DILUAR KAMPUS 8 PROYEK PENELITIAN DISTRIBUSINYA 9 10 PROSES PEMILIHAN PEJABAT UNIVERSITAS PENGAWASAN INTERNAL

q Permasalahan pengelolaan kas - (kas tekor, penggunaan kas untuk kepentingan pribadi, pinjaman, dll). q Penatausahaan piutang belum tertib - (perlakuan atas pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian piutang). q Penatausahaan dan pengelolaan Pendapatan - (penggunaan pendapatan di luar mekanisme anggaran BLU atau penggunaan langsung di satker non BLU). q Pengelolaan dana beasiswa (Bidikmisi, PPA, Adik) - (ketepatan waktu, jumlah, sasaran penyaluran, serta pertanggungjawaban). q Pembayaran gaji, tunjangan pegawai yg sedang tugas belajar. q Pengadaan barang dan jasa yang berpotensi tdk sesuai dg kondisi sebenarnya. q Pembayaran honorarium, uang saku rapat - (belum memperhatikan ketentuan PMK, Perdirjen Perbendaharaan, dan peraturan lain yang berlaku). q Pertanggungjawaban belanja barang, DIPA ada di kantor pusat sedangkan pelaksanaannya di perg tinggi (satker daerah) - (sering kali terlambat, shg dpt berdampak terhadap kewajaran belanja atau beban barang pada Laporan Keuangan). q Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tdk sesuai ketentuan (pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota sesuai PMK atcost dg dilampiri bukti transportasi). q Pengelolaan dana penelitian dan pengabdian kpd masyarakat blm optimal - (sistem pelaporan dan pertanggungjawaban agar lbh mudah bagi peneliti namun tetap akuntabel).

PENGUATAN PERAN ITJEN Penguatan Lingkungan Pengendalian a. Peningkatan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities) b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities) d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi, LHKPN, Whistle Blower, Benturan Kepentingan e. Peningkatan peran SPI Penguatan Pelaksanaan Pengawasan a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan b. Optimalisasi penyelesaian hasil pemeriksaan BPK, Itjen c. Peningkatan kompetensi auditor, dan komposisinya d. Evaluasi hasil reviu dan hasil pemeriksaan eksternal Evaluasi Berkala Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan dan hasil pengawasan

TERIMA KASIH email dadit@ristekdikti. go. id dherdikiagung@gmail. com