KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya 27 Juli
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya, 27 Juli 2018
V I S I Excellence with Morality Menjadi Universitas yang MANDIRI, INOVATIF, TERKEMUKA di tingkat nasional dan internasional, PELOPOR pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan MORAL AGAMA. UNAIR 2020 BEST 500 WCU
KEBIJAKAN MUTU B E S T • Based on Morality • Excellent (Academic, Research, Com. Dev) • Strong Academic Culture • Target Oriented
STRATEGY MAP RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016 -2020 Rekoginisi, Kepercayaan, dan Kemanfaatan < 500 Perspektif Pemangku Kepentingan Ketepatan Waktu Studi Reputasi Alumni Reputasi Pengguna Index reputasi Riset Akreditasi Prodi& Institusi Publikasi & Sitasi Perspektif Proses Bisnis Internal Meningkatkan : 1. Kualitas Inputs 2. Kualitas Kurikulum 3. Proses Belajar Mengajar 4. Kualitas Fasilitas Reputasi Pengabdian Masyarakat Meningkatkan : 1. Kualitas Agenda Riset 2. Kualitas dan Kuantitas Key Scientist 3. Publikasi Riset 4. Fasilitas Riset % social impact programs Meningkatkan : 1. Kualitas Agenda Pengabdian Masyarakat (dampak sosial tinggi) 2. Kuantitas Key Fasilitator 3. Jumlah Pusat Kajian University Branding Reputasi Bisnis Fee on Revenue (Rp) Meningkatkan : 1. Keberadaan SBU 2. Manajemen Profesional 3. Manajemen Alumni 4. Dana Abadi Readiness Index Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Perspektif Keuangan Meningkatkan Kesiapan Modal Manusia • Human Capital Strategic Plan& Implementation Meningkatkan Kesiapan Modal Informasi • ICT Strategic Plan & Implementation Peningkatan Kecukupan & Kemandirian Keuangan Meningkatlan Kesiapan Modal Organisasi : • Budaya Akademis • Sinergi Universitas. Stakeholders Perbaikan Proporsi Pendapatan
FAKTA PENGADAAN Ø Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006) Ø Kasus korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Laporan Tahun KPK 2012) Ø Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah. Pengadaan barang/jasa lebih kurang 30% dari APBN Ø Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan anggaran (best value for money)
4 PILAR PENGADAAN Legislative & Regulatory Framework 1 Procurement Operation and Market Practice 3 • Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 • Berbagai Per. Ka LKPP (SBD, dsb) • RUU Sistem Pengadaan Publik • Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan e-Purchasing) 2 Institutional Framework & Management Capacity *Based on Indicators Form OECD DAC 4 Integrity & Transparancy (Anti Corruption) Tranparansi Pakta Integritas Kode Etik • LKPP • ULP/Pejabat Pengadaan • LPSE (E-Procurement) • PA/KPA – PPK – dsb • Sertifikasi Ahli Pengadaan
KEBIJAKAN UNIVERSITAS 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Universitas Airlangga Sesuai dengan Kebutuhan dalam Mendukung Pencapaian Visi Universitas dengan Pertanggungjawaban yang Akuntabel
KEBIJAKAN UNIVERSITAS PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN Auditor Internal Penyedia Barang - Jasa PBJ Auditor Eksternal Pengguna Barang - Jasa
KEBIJAKAN UNIVERSITAS 2 Pengadaan dan Pengelolaan Pengadaan harus Tunduk dan Patuh pada Hukum yang Berlaku
KEBIJAKAN UNIVERSITAS Landasan Hukum yang Menjadi Acuan : 1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 sebagai perubahan Peratutran Presiden No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 2. Instruksi Presiden No 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga 4. Peraturan Rektor No 46 Tahun 2017
PERPRES 16 TAHUN 2018 1. Lebih Sederhana Perpres PBJ Baru direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. 2. Agen Pengadaan Dalam Perpres Baru akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I. Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelakananya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilhan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.
PERPRES 16 TAHUN 2018 3. Swakelola Tipe Baru Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll. 4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres PBJ Baru. 5. Perubahan Istilah Perpres PBJ Baru akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.
PERPRES 16 TAHUN 2018 6. Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri Perpres PBJ Baru akan menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. 7. ULP menjadi UKPBJ Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
PERPRES 16 TAHUN 2018 8. Batas Pengadaan Langsung Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp. 50 juta menjadi Rp. 100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp. 200 juta. 9. Jaminan Penawaran Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp. 10 Milyar. 10. Jenis Kontrak Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung.
KEBIJAKAN UNIVERSITAS STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA Bagian Keempat Pasal 92 1. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat 2. Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman / hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanjan negara diatur dengan Peraturan Rektor
KEBIJAKAN UNIVERSITAS Peraturan Rektor No 46 Tahun 2017 1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Airlangga dengan sumber dana bukan berasal dari APBN / APBD (dana masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, hasil kegiatan usaha yang sah, kerjasama tridarma perguruan tinggi, bantuan, hibah dan sumber lain yang sah) 2. Ketentuan pengadaan barang/jasa dan pemaketan 3. Ketentuan pengadaan tahun tunggal / jamak 4. Ketentuan penunjukkan langsung 5. Bukti perjanjian dan pembayaran
KEBIJAKAN UNIVERSITAS 3 Pengadaan dan Proses Pengadaan di Lingkungan Universitas Airlangga harus Menjunjung Tinggi Prinsip-prinsip Pengadaan
KEBIJAKAN UNIVERSITAS PRINSIP PENGADAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sesuai kebutuhan Kualitas Efisien Akuntabel Harga wajar Tepat waktu Persaingan sehat Kepatuhan ukum
KEBIJAKAN UNIVERSITAS 4 Proses dan Tahapan Pengadaan di Lingkungan Universitas Airlangga harus Mengikuti Prosedur Pengadaan yang telah Ditetapkan
Hal-hal yang Diperhatikan HAL-HAL YANG DIPERHATIKAN a. Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil; b. Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil, kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil tidak terpenuhi; c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil
Hal-hal yang Diperhatikan d. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah e. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Hal-hal yang Diperhatikan e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau f. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
KEBIJAKAN UNIVERSITAS 5 Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi yang Tepat dalam Pengadaan Barang dan Jasa
KEBIJAKAN UNIVERSITAS e_Katalog 100 % LPSE E-Tendering Kajian Lengkap Lelang Cepat
Pemilihan Tanpa Pelelangan Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung e_Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Batasan Nilai Pengadaan Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl) Sd. Rp 50 juta (JK) Tidak Terbatas Syarat penggunaan Barang/jasa yang dibeli tercantum dalam e_Katalog tidak ada, Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Pasal 38 atau Pasal 44) Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional (langsung kepada Penyedia)
Kontrak Payung § e. Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. § Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa § e. Katalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui e. Purchasing.
Tujuan Kontrak Payung 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan; 2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja; 3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent); 4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung; 5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang bersifat berulang atau volume kecil; 6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik; 7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah; 8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.
Lingkup Kontrak Payung tepat digunakan untuk kondisi : • • Barang/jasa yang sudah standard (tidak kompleks), dan nilai belanjanya besar Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan (Indefinite Basis) Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu (Repeated Basis) Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency FA tidak tepat digunakan untuk kondisi : complex goods and/or services highly technical goods and/or services large investment or capital contracts.
Terima Kasih Surabaya, 27 Juli 2108
- Slides: 29