Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Direktorat Pengembangan Strategi
Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 3/14/17 1
Ruang Lingkup Pengadaan a. Pengadaan K/L/D/I yang sumber dana sebagian/ seluruhnya dari APBN/APBD, mencakup pengadaan sebagian/seluruh dana dari pinjaman/hibah DN oleh pemerintah dan/atau pemerintah Daerah. b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian/ seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD c. Pengadaan yang menggunakan PHLN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Definisi Barang Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang Pekerjaan Konstruksi Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya Jasa Konsultansi Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) Jasa Lainnya Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip Pengadaan EFEKTIF 1 AKUNTABEL 2 7 EFISIEN BERSAING ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF PRINSIP DASAR 6 BERSAING 5 3 TERBUKA 4 TRANSPARAN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip Pengadaan EFEKTIF Barang/Jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi/mendukung fungsi pemerintahan/pelayanan masyarakat Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. EFISIEN Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan: • menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau • menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip Pengadaan TRANSPARAN Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. TERBUKA Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip Pengadaan BERSAING Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. ADIL Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. AKUNTABEL Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 7 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kebijakan Umum • • • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri Kemandirian industri alutsista dan almatsus dalam negeri Peningkatan peran umkm dan kelompok masyarakat Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan Peningkatan penggunaan teknologi informasi & transaksi elektronik Menyederhanakan ketentuan & tata cara Meningkatkan profesionalisme para pihak Meningkatkan pajak Menumbuhkembangkan peran usaha nasional, industri kreatif inovatif, budaya, & hasil penelitian • Manfaatkan sarana/prasarana penelitian & pengembangan dalam negeri • Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di wilayah RI termasuk kantor perwakilan RI • Mengharuskan pengumuman secara terbuka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Etika Pengadaan a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab b. bekerja secara profesional dan mandiri c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan/komisi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kebijakan Mengapa dalam pengadaan harus memperhatikan prinsip-prinsip, kebijakan, dan etika? Pelaku pengadaan belum merasa “memiliki” Pengadaan Penyamaan Tujuan Aturan Insentif Supervisi Rencana = Realisasi Prinsip Etika Principal - Agent Theory Owner – Pelaksana -> Opportunistic, Moral Hazard Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Akhir Paparan TERIMA KASIH Seno Haryo Wibowo Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Email: seno@lkpp. go. id senoharyo 80@gmail. com Phone: 0817 11 77 93 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Slides: 11