KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIANLEMBAGA NON KEMENTERIAN
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN Disampaikan pada acara Forum. Komunikasi Pejabat Fungsional Kementerian keluatan dan Perikanan Tahun 2013 Mason Pine Hotel Bandung 22 Agustus 2013
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2
PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu • kompetensi, • prestasi kerja • jenjang pangkat • syarat objektif lainnya 1. Jabatan Struktural JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS 2. Jabatan Fungsional JABATAN FUNGSIONAL UMUM 1. Membentuk Jabatan Fungsional Baru 2. Revisi jabatan fungsional yang sudah ada 3. Mengatur dan Menata Jabatan Fungsional Umum (Non Angka Kredit) 3
PROGRAM PERCEPATAN Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 1 (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur Birokrasi. 2 3 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 4 5 6 Profesionalisasi PNS. Penyederhanaan Perizinan Usaha. 7 Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur 8 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9 Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). 4
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR PROGRAM Profesionalisasi PNS RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional 5
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Identifikasi jabatan fungsional PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional 6
Kegiatan masih berorientasi pada proses bukan pada produk atau output akhir JF untuk kategori Ahli dan Terampil digabung dalam satu pengaturan Beberapa kelemahan dalam pengaturan JF Kompetensi setiap jenjang jabatan belum tergradasi dengan baik Uji Kompetensi belum menjadi persyaratan dalam pengangkatan Instansi Pembina belum sepenuhnya melaksanakan Quality Assurance dalam pembinaan
Kegiatan berorientasi pada produk atau output akhir Pemisahan JF kategori Ahli dan Terampil Solusi Pengaturan JF ke Depan Kompetensi setiap jenjang jabatan harus terdefinisi dengan jelas sehingga ada perbedaan kompetensi setiap jenjang jabatan Uji Kompetensi menjadi persyaratan dalam pengangkatan untuk menjamin kompetensi JF Instansi Pembina wajib melaksanakan Quality Assurance dalam pembinaan JF dan melaporkan hasilnya kpd Menpan. RB
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSTANSI PEMBINA : KKP Yang telah ditetapkan: 1. Pengawas Perikanan (Permenpan dan RB Namor 01 tahun 2011) 2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Permenpan dan RB Namor 22 Tahun 2013) 3. Penyuluh Perikanan (Permenpan Nomor Per/19/M. PAN/10/2008) Nomr 4. Analis Pasar Hasil Perikanan (Permenpan dan RB Namor 25 Tahun 2013) Usulan baru : q Agar dilakukan identifikasi Jabatan Fungsional apa yang dapat dilembagakan q Dilakukan kajian dan uji beban kerja untuk menjamin terwujudnya profesionalisme dan pengembangan kariernya
P N S P R O F E S IO N A L a. Peran Kementerian KKP selaku Instansi Pembina dan Instansi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; Pengguna JF b. menyusun pedoman formasi; Instansi Pengguna jabatan fungsional jabatankompetensi; fungsional c. Pembinaan menetapkan standar (Pemerintah Pusat/ Daerah oleh Instansijabatan; pembina. d. dilakukan mengusulkan tunjangan Prov, Kab/Kota). e. melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; ð menyusun formasi f. menyusun kurikulum pendidikan dan jabatan untuk setiap pelatihan fungsional/teknis fungsional; jenjang g. memfasilitasi pendidikan dan ð melaksanakan pelatihan fungsional/teknis pengangkatan, fungsional; h. mengembangkan sistem informasi pemindahan, jabatan; pembebasan i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan sementara, Fungsional pemberhentian dari j. memfasilitasi pembentukan dalam jabatan organisasi profesi ; k. memfasilitasi penyusunan dan fungsional penetapan etika profesi dan kode etik ð penyelenggaraan jabatan; l. melakukan pembinaan terhadap Tim pembinaan. Penilai; Ø memfasilitasi m. menyelenggarakan uji kompetensi pelaksanaan tugas Jabatan; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi Ø melakukan penilaian Jabatan Fungsional; 10
Prospek dan Manfaat Jabatan Fungsional v Meningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugas guna mendukung kinerja organisasi v Meningkatan produktivitas kerja PNS dalam melaksanakan tugas; v Memperluas untuk jabatan tertentu; menduduki v Profesionalisme PNS; v Kejelasan peran dan kinerja; v Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; v Tingkat/jenjang : ü Terampil (Penyelia, III/d) ü Keahlian (Utama, IV/e) v v Memperpendek rentang kedali. Memperoleh tunjangan BUP Peluang naik pangkat/jabatan
SELAMAT DAN SUKSES Created by aba subagja 12
- Slides: 12