KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan AGRARIA Isu Pokok: Upaya Eksplorasi Pemamanfaatan Sumber Daya Agraria Untuk Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. TATA RUANG Isu Pokok: Desain Pengelolaan Lingkungan Untuk Menciptakan Pembangunan yang Keberkelanjutan. PERTANAHAN Isu Pokok: Administrasi Pertanahan, Kepemilikan bidang, Kawasan. ± 20 Undang-Undang yg mengatur masalah SDA/ Agraria

SUMBERDAYA ALAM (AGRARIA) SDA: segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. § komponen biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme) § komponen abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah) KEMANFAATAN DAN KEBERLANJUTAN (Kelestarian Lingkungan Hidup)

KONDISI DAN SITUASI DESA DI INDONESIA SANGAT BERVARIATIF PERSEBARANNY A TIDAK MERATA….

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA. KELURAHAN SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2008 -2015 TERUS MENINGKAT No 1 2 3 4 5 6 TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 2015 JUMLAH KELURAHAN 7. 878 7. 955 8. 068 8. 216 8. 301 DESA 65. 189 67. 241 68. 442 69. 249 72. 944 74. 093

MASALAH YG DIHADAPI 1. KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH LUAS SKEMA UMUM KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH NEGARA/ PEMERINTAH TERDAPAT : HGU 15. 000 HA HGB 29. 584 HA HTI 8. 800. 000 HA HPH 17. 380. 000 HA PETANI GUREM 13. 700. 000 ORANG BADAN HUKUM PRIVAT PERSEORANGAN PENGUASAAN GUREM KELOMPOK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH LANDLESS / BURUH TANI

2. KEMISKINAN Tahun Sep-13 Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) - JT Kota Desa 10, 63 17, 92 Kota+Desa 28, 55 Persentase Penduduk Miskin (%) Kota 8, 52 Desa 14, 42 Kota+Desa 11, 47 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kota Desa 308. 826 275. 779 Sumber: www. bps. go. id/ akses Mei 2015 28, 55 Juta Penduduk Indonesia tergolong pada penduduk miskin dengan pendapatan 308 ribu rupiah/ org/ bulan.

3. PENGANGGURAN Pengangguran Terbuka Indonesia TPT 2013 Agustus 6, 25% (6, 25%) 14. 8 Juta Penduduk Indonesia Menganggur

4. Prosentasi Penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat sehingga kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan juga terus meningkat, sementara ketersediaan tanah relatif tetap. Proyeksi INDONESIA Prosentasi penduduk yang tinggal di perkotaan (Tahun) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 49, 8 53, 3 Sumber: www. bps. go. id/ akses Mei 2015 56, 7 60, 0 63, 4 66, 6

5. PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN SEKTOR PERUMAHAN a. b. c. d. Ketersediaan Lahan. . . . ? ? (BPHTB DKI Jakarta sebesar Rp. 5, 5 T) *) Pengembang Swasta mendominasi pembangunan di perkotaan Spekulasi dan monopoli harga lahan yg tdk terkendali Tdk terjangkaunya harga lahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah e. Belum berpihaknya regulasi tata ruang terhadap kawasan kumuh (Penjelasan Ps. 34 (3) : “ Pengembangan kawasan scr terpadu dilaksanakan, antara lain melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yg berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan “) *) Sumber : Dinas Pelayanan Pajak

6. BIDANG TANAH YG BELUM BERSERTIPIKAT Jumlah Bidang Tanah di Indonesia ± 100 Juta Bidang Sudah bersertipikat ± 45 Juta Bidang Belum bersertipikat ± 55 Juta Bidang

7. KONFLIK AGRARIA 12

Skema Umum Pengadaan Tanah/ Izin Lokasi JENIS KEGIATAN PELAKSANA MEKANISME DASAR PELAKSANAAN Penetapan Lokasi • UU 2/2012 • Perpres No. 71/2012 • Perpres No. 30/2015 Pemerintah Kepentingan Umum Pemerintah Daerah BUMN/BUMD dengan penugasan TANAH Pemerintah/ Pemerintah Daerah Kepentingan Lainnya Penetapan Lokasi Badan Hukum Izin Lokasi Masyarakat Perorangan Perolehan Langsung • UU 39/ 2009 • UU 23/ 2014 • Perpres No. 71/2012 • Perpres No. 30/2015 • UU 23/ 2014 • Per. MEN ATR 5/2015 • Per. KBPN 2/2011 • Hk. Keperdataan Hukum Keperdataan 13

Undang-Undang 23/2014 (Ps. 9) Urusan pemerintahan dibagi atas : Absolut, Konkuren dan Umum Konkuren (Ps. 12) : a. Urusan pemerintahan Wajib (24 urusan) : - Urusan yg berkaitan dengan pelayanan dasar (6 urusan) huruf (c) Penataan ruang dan (d) perumahan rakyat dan kawasa permukiman - Urusan yg berkaitan dengan non pelayanan dasar (18 urusan). . huruf (d) pertanahan b. Urusan pemerintahan Pilihan (8 urusan)

TERIMA KASIH