KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI
PROVINSI NTB Pulau Lombok Pulau Sumbawa • Luas wilayah 49. 312, 19 Km 2 (Daratan 40, 87%, dan Lautan 59, 13%). • Secara administratif Provinsi NTB terdiri dari 2 Kota dan 8 Kab, dengan 116 Wilayah Kec dan 1. 146 Desa/Kelurahan. • Jumlah penduduk 4, 6 juta jiwa lebih, terdistribusi tidak merata 70, 4% berdomisili di Pulai Lombok selebihnya 29, 6% di Pulau Sumbawa.
Pemb. Bendungan RABABAKA (Kap. 17 jt m 3) Rencana Bendungan Pemb. Bendungan PANDANDURI SUWANGI (Kap. BERINGINSILA(Kap. 15 jt m 3) 35 jt m 3) Rencana Bendungan MENINTING Bendungan Tiu. Kulit (Kap. 10, 8 jt m 3) Bendungan Pengga ( Kap. 27 jt m 3) Bendungan Batujai (Kap. 25 jt m 3) Pemb. Bendungan BINTANG BANO (Kap. 53, 60 jt m 3) Renc. Bendungan MUJUR II (Kap. 10 jt m 3) Jenis Prasarana SDA SAT. Bendungan Batubulan Bendungan Mamak (Kap. 53, 60 jt m 3) 32, 50 jt m 3) WS Lombok Bendung Bh 233 Bendungan Bh 2 Embung (embung skala bendungan Bh 174 (13) Embung rakyat & Desa Bh 2028 Luas tadah hujan Ha 14. 781 Pompa air tanah (JIAT) Bh (ha) Saluran Suplesi / interkoneksi (HLD) Km WS Sumbawa Bendungan Gapit Bendungan Pelaparado (Kap. 18 jt m 3 Rencana Bendungan LABANGKA (Kap. 12 jt m 3) 112 7 65 (27) 0 20. 412 235 (3. 515) Total NTB 345 9 239 (40) 2028 35. 193 479 (7. 785) 244 (4. 270) 30 Bendungan Sumi (Kap. 19, 40 jt m 3 0 Prasarana SDA di NTB mampu menyediakan air sebanyak 6, 25 milyar m 3/tahun dari potensi 9, 00 milyar m 3/tahun. 30
MISI RPJMD 2013 - 2018 MISI VISI Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera 1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan 4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah 6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
MISI 4 MENINGKATKAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING LANGKAH TEROBOSAN INDIKATOR BERSIH LINGKUNGAN DAN SANITASI (BERLIAN) CAKUPAN JAMBAN KELUARGA MISI 7 LANGKAH TEROBOSAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SADAR LINGKUNGAN DAN SIAGA BENCANA INDIKATOR KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MATA AIR TERLINDUNGI
Pokja Sanitasi Provinsi NTB “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Sehat Melalui Pengelolaan Sanitasi Yang Berkualitas”. 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan provinsi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi. 3. Peningkatan manajemen pengelolaan lembaga layanan sanitasi 4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi
SANITASI PERSAMPAHAN AIR LIMBAH DRAINASE 7
PERSAMPAHAN 8
Capaian Layanan Persampahan Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014. Layanan Persampahan Provinsi / Nasional NTB Th. 2014 Provinsi Nasional 43, 79% Target Nasional. 2015 2019 Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional 2015 2019 70% -26, 21% 100% -56% Capaian layanan persampahan Provinsi NTB tahun 2014 baru mencapai 43, 79%, dibawah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional tahun 2015 sebesar 70%, artinya Provinsi NTB kekurangan layanan -26, 21% Rendahnya capaian pelayanan persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena beberapa hal yaitu; • Masih kurangnya Perda tentang pengelolaan sampah dan Perda tentang Retribusi sampah yang dimiliki Kab. /Kota; • Minimnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur persampahan (TPA/TPA Regional, TPS, pengangkutan dan 3 R – Reduce – Reuse Recycle); • Kurangnya implementasi dokumen perancanaan persampahan yang sudah ada (BPS, SSK, MPS); • Kurangnya alokasi pendanaan persampahan oleh Kab. /Kota.
Layanan Persampahan Perkotaan di Prov NTB Tahun 2014 No. Nama Kab/Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2) Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Sumbawa Barat Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Provinsi NTB Timbulan sampah (m 3/hari) (3) 1. 389, 46 791, 65 788, 52 352, 06 166, 04 231, 13 378, 22 187, 31 1. 107, 82 344, 56 5. 736, 78 Kapasitas Pengangkutan (m 3/hari) (4) 240 272 208 288 112 112 80 752 336 2. 512 Layanan Persampahan (%) (5)=(4)/(3) 17, 27% 34, 36% 26, 38% 81, 80% 67, 45% 48, 46% 29, 61% 42, 71% 67, 88% 97, 52% 43, 79% Sumber : Data Hasil Olahan POKJA Sanitasi Provinsi NTB , 2014 • Layanan persampahan perkotaan di Provinsi NTB secara umum layanan persampahan buruk (43, 79%). • Kab. Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima tergolong layanan baik. • Kab Lobar, Dompu, dan Kab KU tergolon layanan buruk • Kab Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kab. Bima tergolong layanan sangat buruk. 10
Sarana Prasarana Persampahan NO 1 2 3 INDIKATOR TAHUN SATUAN VOLUME SASARAN AWAL Ketersedian TPA/TPA Regional Unit 7 3 Buldozer Unit 2 6 Exavator Unit 2 6 4 Container (6 m 3) 5 Beton (2 m 3) 6 Bak Sampah Unit 202 235 6 369 1. 363 28. 181 BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%) Target 5 th = 3 unit. 52. 087. 500. 0 Lokasi ; -TPA di KLU thn 2016, -TPAR 00 Gapuk Lobar thn 2017, -TPAR Ijo balit Lotim th 2018 Target 5 th = 6 unit. 20. 748. 000. 0 Lokasi ; 00 -TPA di KSB, Sumbawa, Dompu Target 5 th = 6 unit. 10. 920. 000. 0 Lokasi ; 00 -TPA di KSB, Sumbawa, Dompu 7. 890. 841. 75 Target 5 thn = 235 unit. 0 Lokasi semua Kab/Kota 995. 872. 42 Target 5 thn = 369 unit. 5 Lokasi semua Kab/Kota 10. 438. 680. 6 Target 5 thn = 28. 181 unit. 30 Lokasi semua Kab/Kota 11
Sarana Prasarana Persampahan DASAR PERHITUNGAN NO 7 INDIKATOR SASARAN Transper Depo Unit 29 Unit 1 Unit 97 Amroll Truck (6 m 3) Unit 52 Compactor Unit 1 TPS 3 R (3 m 3/hr) Unit 11 TPS 3 R (6 m 3/hr) Unit 1 8 Ketersedian SPA sampah 9 Dump Truck 10 11 12 13 SATU TAHUN VOLUME AN AWAL Sub Total I BIAYA (RP) (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%) 26. 969. 525. 0 Target 5 thn = 40 unit. 00 Lokasi semua Kab/Kota 24. 969. 525. 0 Target 5 thn = 9 unit. 9 00 Lokasi semua Kab/Kota 66. 557. 962. 9 Target 5 thn = 117 unit. 117 00 Lokasi semua Kab/Kota 62. 619. 621. 9 Target 5 thn = 117 unit. 117 00 Lokasi semua Kab/Kota 12. 571. 621. 9 Target 5 thn = 10 unit. 10 20 Lokasi semua Kab/Kota 240. 989. 475. 0 Target 5 thn = 357 unit. 357 00 Lokasi semua Kab/Kota 241. 725. 0 Target 5 thn = 179 unit. 179 00 Lokasi semua Kab/Kota 537. 758. 626. 525 40 12
Regulasi Pengelolaan Sampah di Provinsi NTB Tahun 2014 No Kabupaten/Kota Perda Pengelolaan sampah Per. Bub/Per. Wako Retribusi sampah Perda No. 5 Tahun 2011 - Pengelolaan sampah 1 Kab. Lombok Timur Perda No. 5 Tahun 2012 - 2 Kab. Lombok Barat Perda No. 3 Tahun 2011 Perda No. 14 Tahun 2009 3 Kab. Lombok Tengah - Perda No. 5 Tahun 2011 - - 4 Kab. Sumbawa - Perda No. 1 Tahun 2012 - - 5 Kab. Sumbawa Barat - Perda No. 11 Tahun 2005 - - 6 Kab. Dompu Perda No. 8 Tahun 2012 Perda No. 18 Tahun 2011 - - 7 Kab. Bima Perda No. 7 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 - - 8 Kab. Lombok Utara - Perda No. 4 Tahun 2010 - - 9 Kota Mataram Perda No. 10 Tahun 2008 Perda No. 14 Tahun 2011 Perwako No. 518 Tahun 2012 10 Kota Bima - Perda No 8 Tahun 2011 - Retribusi sampah - Produk regulasi yang sudah dihasilkan oleh 10 Kabupten/Kota adalah Perda Restribusi sampah dan sebagian Perda pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi terkait Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan sampah masih kurang di Provinsi NTB adalah : a. Masyarakat masih menganggap sampah belum menjadi permasalahan utama sehingga tidak perlu ada regulasi yang mengatur. 13 b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya sampah.
Provinsi NTB memiliki 2 TPA Regional ( Kab. Lombok Barat dan Kab. Bima) dan 5 TPA ( Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kab. Sumbawa). Sedangkan Kab. Lombok Utara belum memiliki TPA karena masih terkendala masalah lahan. TPA Regional Gapuk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 14 Kelembagaan yang menangani persampahan di Provinsi NTB secara khusus tidak ada, namun bernaung pada SKPD yang memiliki nomenklatur : Dinas PU, Dinas PU dan ESDM, BLH, Dinas Kebersihan, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK), Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman (DKPP
PENDANAAN PERSAMPAHAN • • • Kota Mataram pendanaan persampahan sangat baik. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Kota Bima baik. Sedangkan Kabupaten Bima masih minim. . Minim Dana APBD Kabupaten/Kota disebabkan oleh masalah sampah masih belum mejadi 15 prioritas pembangunan;
LIMBAH 16
Capaian Layanan Air Limbah Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014. Layanan Air Limbah Prov. NTB Provinsi / Nasional Target Nasional. Th. 2014 64, 02% Provinsi Nasional Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional 2015 2019 62, 41% 100% 2015 2019 +1, 61% -35, 98% Capaian pelayanan air limbah Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 64, 02%, diatas target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional 62, 41% pada tahun 2015, artinya Provinsi NTB sudah melebihi target nasional sebesar +1, 61%
Peraturan Pengelolaan Air Limbah di Provinsi NTB Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai produk regulasi pengelolaan dan retribusi air limbah yaitu Kab. Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kab. Bima, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan Kab Lobar, Loteng, Sumbawa Barat, dan KLU belum memiliki regulasi. Beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi terkait Perda pengelolaan dan retribusi air limbah masih kurang di Provinsi NTB adalah : • • • Masyarakat masih menganggap air limbah belum menjadi permasalah utama sehingga tidak perlu ada regulasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya air limbah jika tidak dikelola dengan baik dan didukung peraturan yang memadai. 18 Permasalahan air limbah masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan birokrasi.
Infrastruktur pengolahan air limbah terpusat (Off-site) di Provinsi NTB belum ada Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengolahan air limbah terpusat (Off-site) di Provinsi NTB belum ada yang terbangun: • Implementasi masterplan air limbah belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; • Masyarakat menganggap air limbah masih bisa dikelola dengan sistem pengolahan air limbah setempat (on site) terutama jamban keluarga; • Masyarakat menganggap permasalahan air limbah belum menjadi prioritas untuk dibangun; • Minimnya dana APBD Kabupaten/Kota sehingga lebih mengutamakan pembangunan yang lain. 19
Beberapa kegiatan pembangunan yang meningkatkan pelayanan sistem pengolahan air limbah setempat (onsite) di Provinsi NTB; • Pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di semua Kabupaten/Kota yang memicu masyarakat untuk memiliki jamban keluarga. • Program BASNO ( Buang Air Sembarangan Menuju Nol) Pemerintah Provinsi NTB yang menggerakan masyarakat untuk membangun jamban. • Program Sanimas yang membangunkan masyarakat MCK++, IPAL Kumunal, Septic tank Kumunal dengan pendekatan pola swakelola masyarakat. • Program PNPM yang membangunkan masyarakat MCK, Septic tank Kumunal dengan pendekatan pola swakelola masyarakat 20
Pendanaan Air Limbah di Provinsi NTB Tahun 2014 21
Beberapa faktor yang mendukung alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk air limbah • Ada program pembangunan sarana air limbah dari pendanaan APBN dan DAK di Kabupaten/Kota, seperti MCK ++, IPAL Kumunal, Septic Tank Kumunal, STBM dll. • Adanya gerakan BASNO oleh Provinsi NTB. • Adanya regulasi air limbah beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. • Baru Kota Mataram yang sudah mempunyai Masterplan Air limbah di Provinsi NTB 22
Sarana Prasarana Air Limbah INDIKATOR SASARAN NO 1 2 Jamban keluarga MCK++ 4 IPAL Komunal / Kawasan 5 6 7 8 TAHUN AWAL Unit Target 5 thn = 343. 440 unit. 805. 754 343. 440 2. 315. 603. 416. 500 Lokasi semua Kab/Kota Unit 3 Septik Tank Komunal DASAR PERHITUNGAN SATU AN Unit VOLUME BIAYA (RP) (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%) 331 Target 5 thn = 325 unit. 325 175. 301. 912. 500 Lokasi semua Kab/Kota 12 Target 5 thn = 500 unit. 500 26. 969. 525. 000 Lokasi semua Kab/Kota 88 Target 5 thn = 221 unit. 221 1. 193. 655. 125. 000 Lokasi semua Kab/Kota IPLT Unit 4 IPAL Terpusat Unit 0 IPAL Medium Unit 0 Target 5 thn = 6 unit. 6 42. 456. 937. 500 Lokasi : Loteng, KLU, KSB, Dompu, Kab. Bima, Kota Bima. Target 5 thn = 5 unit. 5 2. 168. 362. 000 Lokasi: Lotim, Loteng, Mataram, Sumbawa, Kota Bima. Target 5 thn = 30 unit. 30 975. 762. 900. 000 Lokasi semua Kab/Kota Unit 11 Target 5 thn = 20 unit. 20 23. 839. 333. 750 Lokasi semua Kab/Kota Mobil Tinja Sub Total II 6. 921. 951. 150. 250 23
DRAINASE 24
Capaian Layanan Drainase Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014. Layanan Drainase Prov. NTB Provinsi / Nasional Th. 2014 6, 30% Provinsi Nasional Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional. 2015 2019 67, 31% 100% 2015 2019 -61, 02% -93, 70% 25 Capaian pelayanan drainase Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 6, 30%, dibawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional tahun 2015 sebesar 67, 32%, artinya Provinsi NTB kekurangan capaian -61, 02%. • Belum ada regulasi drainase di Provinsi NTB. • Permasalahan; a. Masyarakat menganggap drainase belum menjadi permasalah utama sehingga tidak perlu ada regulasi; b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya drainase jika tidak dikelola dengan baik dan didukung peraturan yang memadai. c. Permasalahan drainase masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan eksekutif.
Sarana Prasarana Drainase NO 1 2 3 INDIKATOR SASARAN Ketersediaan drainase primer SATU TAHUN VOLUME AN AWAL BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%) Target 5 thn = 1. 800. 654 m. Lokasi semua Kab/Kota meter 29. 945 1. 800. 654 4. 660. 610. 595. 468 Target 5 thn = 2. 026. 404 m. Ketersediaan 1. 148. 997. 736. 97 Lokasi semua Kab/Kota meter 719. 495 2. 026. 404 drainase sekunder 0 Ketersediaan drainase tersier Sub Total III Grand Total I, III meter Target 5 thn = 7. 322. 396 m. 2. 523. 427. 452. 71 Lokasi semua Kab/Kota 7. 322. 396 8 8. 333. 035. 785. 15 6 15. 792. 745. 561. 93 2 26
Pendanaan Drainase di Provinsi NTB • Pendanaan drainase Kabupaten/Kota: a. Kota Mataram katagori sangat baik b. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kota Bima katagori baik c. Kabupaten Bima katagori sangat buruk. 27
SHARING PENDANAAN 2014 -2019 2013 -2018 Pusat: Rp. 252 Triliun se Indonesia Daerah Rp. 450 Milyar se NTB Estimasi Biaya 100% AKSES AMAN AIR MINUM/AIR BERSIH, 0% KAWASAN KUMUH, & & 100% AKSES SANITASI LAYAK 1. Pembangunan Sarpras SANITASI, 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dan lingkungan hidup 3. Peningkatan Cakupan Jamban Keluarga
KEMITRAAN dan STAKEHOLDERS YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN SANITASI • UNICEF REGULASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN • SIMAVI/YAYASAN MASYARAKAT PEDULI (LOTIM) PEMICUAN, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN • ISLAMIC RELIEF (LOBAR DAN LOTENG) INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN • PT. TIRTA INVESTAMA/AQUA DANON (LOTIM) INFRASTRUTUR, JARINGAN DAN KELEMBAGAAN • PAMSIMAS (6 KAB – 48 DESA DAN 3 KAB USULAN BARU) INFRASTRUKTUR, JARINGAN DAN KELEMBAGAAN
PROGRAM PAMSIMAS Nama Kabupaten No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kabupaten Lama Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Kabupaten Baru Lombok Barat Sumbawa Barat Kota Bima Total Jumlah Desa Semula 10 5 10 8 5 10 0 48 Usul Penambahan 5 10 10 15 10 25 5 90 TOTAL 15 15 20 23 15 35 5 138
1. Strategi pengelolaan sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 -2019 adalah; a. Pelibatan semua sumberdaya terkait/ lintas SKPD sebagai pelaku utama dalam penyusunan kerangka peraturan perundangan tentang pengelolaan sanitas b. Penambahan secara bertahap sarana dan prasarana sanitasi melalui tahapan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, perencanaan, pendanaan dan investasi di provinsi dan kabupaten/kota. c. Pelibatan pemerintah daerah bersinergi kuat untuk mewujudkan pengembangan lembaga layanan sanitasi bekerjasama dengan pemerintah pusat. d. Pelibatan pemangku kepentingan sanitasi di masyarakat melalui edukasi, sosialisasi lingkungan yang bersih sehat kepada masyarakat dan kerjasama dengan lembaga swasta dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi. 2. Kebijakann pengelolaan sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 -2019 adalah; a. Mengimplementasikan peraturan perundangan Roadmap Sanitasi b. Pemenuhan secara bertahap sarana prasarana sanitasi (TPA/ TPA Regional dan TPS, armada pengangkutan sampah, 3 R dan drainase). c. Peningkatan fungsi regulator (Dinas) dan operator melalui pengembangan lembaga layanan sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. d. Pengembangan manajemen dan pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta 51
TERIMA KASIH 32 Pokja Sanitasi Provinsi NTB
- Slides: 32