KEBIJAKAN PEMERINTAH DINAS KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH (DINAS KESEHATAN) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING Diceu Hamidah, S. Kep, Ners, M. Kep

PERMASALAHAN GIZI REPUBLIK INDONESIA Setiap Negara Di Dunia Mengalami Permasalahan Gizi Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Status Gizi Balita, 2013 -2018 37, 2 30, 8 12, 1 single burden double burden triple burden 22, 2% balita di dunia 11, 9 Wasting 2013 8, 0 Overweight 2018 Obesitas Penduduk Usia 18+ tahun (150, 8 juta) 7, 5% (50, 5 juta) Stunting 10, 2 Wasting Sumber: Global Nutrition Report, 2018 5, 6% (38, 3 juta) Overweight 2013 14, 8% 2018 21, 8% Sumber: Riskesdas, 2013 dan 2018 3

PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA Sekitar 7 juta Balita di Indonesia mengalami Stunting Balita Gizi Kurang : 17, 7 % (2 dari 10 anak) Balita Stunting : 30, 8 % (3 dari 10 anak) Balita Gizi Kurus : 10, 2 % (1 dari 10 anak) Balita Gizi Gemuk : 8 % Triple Burden Malnutrition Obesitas pada Dewasa : 21, 8 % Anemia ibu hamil : 48, 9 % Sumber : Riskesdas, 2018 Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi

Indonesia: Negara ke 5 dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting Ranking Country Stunting Prevalence (%) Number of Children who are stunted (thousand, 2008) 60, 788 Percentage of Developing World Total ( 195. 1 million) 1. India 48 31. 2% 2. China 15 12, 685 6. 5% 3. Nigeria 41 10, 158 5. 2% 4. Pakistan 42 9, 868 5. 1% 5. Indonesia 37 7, 688 3. 9% 6. Bangladesh 43 7, 219 3. 7% 7. Ethiopia 51 6, 768 3. 5%

PETA STUNTING PROVINSI JAWA BARAT HASIL PSG TAHUN 2017 No Kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gizi Buruk Bumil Anemia Bumil KEK Balita Kurus Prevalensi Stunting Kema Tian Ibu Kematian Bayi Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Kuningan Cirebon Sumedang Indramayu Jumlah Desa Jumlah Prioritas Puskesmas Prioritas 10 9 10 4 10 9 10 8 10 6 10 7 10 6 10 9 10 7 58 50 171 22 87 31 30 23 46 45 7, 043 3, 923 2, 199 895 5, 621 4, 240 4, 055 6, 429 1, 799 4, 876 7, 699 4, 841 4, 086 2, 203 3, 296 2, 562 2, 030 5, 483 1, 675 5, 344 9, 288 460 9, 360 110 3, 763 2, 326 11, 544 28. 4 37. 6 35. 7 38. 7 43. 2 33. 3 28. 5 25. 6 28. 1 29. 9 59 41 26 44 51 37 24 39 19 45 105 254 160 199 286 247 84 15 137 253 11 12 13 Subang Karawang Bandung Barat 10 10 10 9 8 7 51 189 25 3, 100 6, 658 1, 796 2, 170 3, 224 1, 726 5, 277 17, 472 2, 319 25. 5 26. 1 34. 2 27 59 38 126 173 123 14 Majalengka 10 - 14 1, 326 1, 082 281 30. 2 17 87

BESARAN MASALAH KEKURANGAN GIZI DI JAWA BARAT HASIL RISKESDAS 10. 8% (2013) Bayi di Jawa Barat lahir dengan berat badan rendah (< 2. 500 gram) 6. 3% (2018) 10. 9% (2013) Balita di Jawa Barat memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan Tingginyau (Kurus) 8. 4% (2018) 35. 3% (2013) Balita di Jawa Barat memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya (pendek) 31. 1% (2018)

Be ka si Ci m a Ba hi nd un g De Ta p sik ok m al ay a Be ka si Bo go r Ba n Ku jar ni ng an Su ba Su ng k JA abu W m A i BA RA Ci T re Su bon m Pa eda ng n an g da ra n Bo Ka gor ra w an g Ci am is Ci an ju Ci r r Ta ebo sik n m al a In dr ya am ay u Ga r Ba ut n M dun a g Ba jale nd ng un ka g. B Pu ara rw t ak a Su rta ka bu m i Prevalensi Stunting Balita di Jawa Barat 45, 0 20, 0 41, 4 40, 0 35, 0 30, 0 25, 8 26, 4 25, 0 21, 1 21, 8 Sumber : Riskesdas, 2018 28, 7 29, 0 27, 8 27, 9 28, 7 31, 1 31, 2 35, 2 33, 1 33, 4 33, 5 33, 7 33, 8 34, 0 34, 7 32, 2 32, 7 32, 9 36, 7 23, 2 16, 7 15, 0 10, 0 5, 0 -

600 Desa di 60 Kabupaten/Kota Prioritas Tahap 2/2019 JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN MAJALENGKA PEKALONGAN BANTUL KEDIRI LEBAK Cisambeng Gamer Patalan Paketan Cilangkahan Karamat Bandengan Canden Kemasan Margaluyu Majasari Keputran Terong Bawang Cisimeut Sindanghurip Dekoro Argodadi Singonegaran Parungkujang Buniwangi Panjang baru Triharjo Blabak Parungpanjang Cisoka Baros Tri widadi Bangsal Sangiangtanjung Kertahayu Kergon Jatimulyo Dandangan Sukamarga Sutawangi Jenggot Timbulharjo Bujel Muara Kepuh Sokorejo Sendangsari Ketami Sajira Liangjulang soko trimulyo tinalan karangnunggal

Dasar Hukum Secara Nasional 1. Undang-Undang nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005 -2025). 2. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang, arah perbaikan gizi. 3. Undang-Undang tentang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang kebijakan di bidang pangan untuk perbaikan status gizi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun. 4. Perpres N 0. 5/ 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010 -2014). 5. Inpres No. 3/2010 tentang penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 20112015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011 -2015 di 33 provinsi. 6. Peraturan Presiden nomor 42/2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi. 7. Inpres No. 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat. 8. Peraturan Presiden No. 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RPJMN KESEHATAN 2015 -2019) a. Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi) b. Perbaikan Gizi khususnya Stunting c. Pengendalian Penyakit Menular : HIV/ AIDS, Tuberkulosis & Malaria d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker) 11

5 PILAR PENANGANAN STUNTING PILAR 1 • Komitmen dan Visi Pimpinan tertinggi Negara PILAR 2 PILAR 3 • Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas • Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat PILAR 4 • Mendorong Kebijakan “Nutritional Security” PILAR 5 • Pemantauan dan Evaluasi

Aksi Konvergensi

KENAPA KONVERGENSI PROGRAM INTERVENSI STUNTING ? CAPAIAN INDIKATOR 90% maka dapat menurunkan Stunting sebesar 20% GIZI SPESIFIK (berkontribusi 30%) - Kegiatan dilakukan oleh sektor kesehatan. - Ditujukan khusus untu. K 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) - Bersifat jangka pendek - Hasilnya didapat dalam waktu relatif pendek KONTRIBUSI KEBERHASILAN PENCEGAHAN STUNTING GIZI SENSITIF (berkontribusi 70%) -Kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. -Sasaran masyarakat umum -Bersifat jangka panjang

INTERVENSI GIZI SPESIFIK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 1. INTERVENSI GIZI SPESIFIK I. INTERVENSI DENGAN SASARAN IBU HAMIL 1. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. 2. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. 3. Mengatasi kekurangan iodium. 4. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. 5. Melindungi ibu hamil dari malaria. II. INTERVENSI DENGAN SASARAN IBU MENYUSUI DAN ANAK USIA 0 -<6 BULAN 1. Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum). 2. Mendorong pemberian ASI Ekslusif. Pendamping Supporting Promosi Sumber Informasi yang tepat Peran Kader Pembanguna n Desa Deteksi dini masalah III. INTERVENSI DENGAN SASARAN IBU MENYUSUI DAN ANAK USIA 6 -23 BULAN 1. Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI. 2. Menyediakan obat cacing. 3. Menyediakan suplementasi zink. 4. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan. 5. Memberikan perlindungan terhadap malaria. 6. Memberikan imunisasi lengkap. 7. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare Pemberdayaan Pembinaan Pengawasan Peran Aparatur dan Pendamping Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 1. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih. 2. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi. 3. Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan. 4. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). 5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendamping Supporting Promosi Sumber Informasi yang tepat Peran Kader Pembanguna n Desa 6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal). Deteksi dini masalah 7. Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua. 8. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini Universal. 9. Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat. 10. Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta Gizi pada Remaja. 11. Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin. 12. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi Pemberdayaan Pembinaan Pengawasan Peran Aparatur dan Pendamping Desa

SEKTOR-SEKTOR YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN STUNTING

PENGUATAN KAPASISTAS PEMDA KABUPATEN UNTUK KONVERGESI PENCEGAHAN STUNTING (PILAR KE-3) MELALUI KOLABORASI: SOSIALISASI, ADVOKASI, ORIENTASI DAN PELATIHAN MULTI SEKTORAL 1. Analisis penyebab stunting di daerah STUNTING DISEBABKAN OLEH FAKTOR MULTIDIMENSI SEHINGGA PENANGANANNYA PERLU DILAKUKAN OLEH MULTISEKTOR 5. Monitoring target dan pencapaian 4. Koordinasi pelaksanaan 2. Menentukan rencana aksi multisektor 3. Pemberian intervensi prioritas 20

DASAR HUKUM TENTANG STUNTING DI KABUPATEN MAJALENGKA • PERATURAN BUPATI NO 25 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING • STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN MAJALENGKJA • SURAT EDARAN TENTANG IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH STUNTING (DALAM PROSES) • KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 441. 08/Kep. 65 -Dinkes/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DALAM PENANGANAN GIZI

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN SOIALISASI AWAL TENTANG STUNTING IDENTIFIKASI PROGRAM / KEGIATAN DI SETIAP LINTAS SEKTOR KESEPAKATAN / KOMITMEN PENETAPAN LOKUS DAN INTERVENSI PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGA N STUNTING PERATURAN BUPATI IMPLEMENTAS I MONEV ANALISIS SITUASI DAN MASALAH SOSIALISASI & ADVOKASI HASIL ANALISIS SITUASI DAN MASALAH

AGENDA KEGIATAN DI TIM PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING 1. Penyamaan persepsi tentang stunting kepada seluruh stakeholders tentang penyebab dan strategi penanggulangan stunting 2. Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam penanggulangan stunting 3. Pemberian data dan informasi tentang besaran masalah, lokasi dan faktor determinan terjadinya stunting kepada seluruh sektor terkait 4. Kesepakatan dalam penentuan Lokus Intervensi Bersama yang akan dilakukan disesuaikan dengan tupoksi tiap Sektor dan dituangkan dalam masing-masing DPA 5. Perlu ditetapkan indikator apa saja dalam menilai keberhasilan intervensi untuk jangka pendek, menengah dan panjang

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN Di Tingkat Kabupaten 1. Diawali dengan Sosialisasi terkait permasalahan dan Strategi Penanggulangan Stunting 2. Melakukan identifikasi permasalahan gizi-kesehatan masyarakat di seluruh wilayah desa berdasarkan hasil pendataan keluarga sehat, data rutin, survey dan sumber data lain 3. Melakukan identifikasi capaian indikator gizi spesifik dan indikator gizi sensitif 4. Sosialisasi dan advokasi kepada Lintas Sektor terkait hasil identifikasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat 5. Adanya Peraturan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 6. Membuat kesepakatan bersama dalam penetapan lokus dan target sasaran program dan kegiatan bersama 7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam menyusun rencana intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD 8. Implementasi kesepakatan 9. Monev

TERIMA KASIH