KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI INFLASI DAN PENGANGGURAN INTI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI INFLASI DAN PENGANGGURAN
INTI KEBIJAKAN FISKAL • Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian adalah dengan mempengaruhi permintaan aggregate (aggregate demand = AD). • Instrumen yang dianggap ampuh untuk mempengaruhi agregat adalah dengan system perpajakan (Sistem Fiskal) • Kebijakan fiskal terutama berusaha untuk mengendalikan permintaan dengan harapan perekonomian juga terkendali sesuai dengan yang diinginkan.
Teori John Maynard Keyness (1930 an) • Teory Keynes didorong oleh kondisi pengangguran terbuka tahun 1930 an dan Inflasi yang terjadi setelah perang dunia II. • Keyness: Bila perekonomian dalam kondisi “deflationary gap” dimana tingkat pendapatan nasional perekonomian actual berada di bawah tingkat pendapatan nasional pada pengerjaan penuh (full employement), maka terdapat celah deflasi. Pemerintah dapat menambah pengeluaran atau mengurangi tingkat pajak, karena kedua kebijakan ini mampu menghasilkan kenaikan permintaan agregat melalui proses Multiplier Effect. • Sebaliknya bila perekonomian dalam kondisi “inflationary gap” maka pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya atau menaikkan pajak. Karena kedua kebijakan ini mampu menghasilkan pengurangan permintaan.
Kondisi kebijakan Fiskal Keyness tidak memberikan hasil optimal • Dengan kebijakan fiscal dalam mengatasi pengangguran menuntut pengurangan pajak dan menambah pengeluaran pemerintah agar mampu meningaktkan Aggregate Demand (AD). Selanjutnya Inflasi yang tinggi menuntut hal yang sebaliknya, yaitu dengan meningkatkan pajak untuk mengurangi AD dalam perekonomian. • Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua kebijakan ini tidak dapat dijalankan dalam waktu bersamaan.
Natural Rate of Uneployement • Tingkat pengangguran yang terdapat jika permintaan akan tenaga kerja sama dengan supply tenaga kerja dimana orang mau dibayar dengan upah yang ada sekarang.
Fungsi Pokok Kebijakan Anggaran Belanja • Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan publics goods atau public utilities yang tidak dipenuhi oleh pihak swasta. • Fungsi distribusi, yang pada dasarnya mempunyai tujuan pemerataan pendapatan secara bijak dan adil. • Fungsi stabilitas, terutama dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Unsur Utama Sektor Keuangan Indonesia: • Unsur pengeluaran pada tingkat nasional dan daerah (Pendidikan, rumah sakit, pertahanan, pembayaran pension, dan sebagainya). • Unsur penghasilan: Pajak untuk menghasilkan pendapatan pemerintah agar dapat membiayai rencana pengeluaran pemerintah (pajak progresif, pajak represif, proporsional, langsung, tak langsung). • Unsur pinjaman: jika pengeluaran melebihi penerimaan, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri, seperti ke Bank Sentral atau Pinjaman Luar Negeri.
PAJAK • Uang yang dipungut kepada Rumah Tangga maupun Perusahaan dengan tidak diberikan balas jasa secara langsung. • Penyerahan uang oleh masyarakat kepada pemerintah berupa pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak warisan, pajak penjualan.
SUMBER PAJAK • Asuransi nasional • Keuntungan perusahaan • Sewa, bunga, deviden yang didapat dari pemerintah pusat dan daerah • Penjualan asset pemerintah (privatisasi) • Pungutan langsung dari jasa pemerintah (rumah sakit dan sebagainya)
PENGGUNAAN PAJAK • • Redistribusi kekayaan masyarakat Melindungi industry dalam negeri Melindungi lingkungan Meningkatkan pendapatan negara
Pinjaman Pemerintah • Pinjaman dalam negeri: yang lazim adalah pinjaman dari bank Sentral dan penjualan obligasi kepada masyarakat. • Pinjaman luar negeri: pengaruh pinjaman luar negeri tergantung pada cara penggunaan valuta asing (devisa) yang diperoleh. Jika devisa tadi digunakan untuk mengimpor barang 2 yang langsung digunakan oleh pemerintah sendiri, maka tak ada pengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Jika untuk dijual kepada masyarakat maka akan ada dua pengaruh: (1) mengurangi uang yang ada di masyarakat, (2) permintaan akan barang produksi dalam negeri menurun. Kedua pengaruh bersifat deflasioner.
Anggaran Berimbang • Anggaran berimbang: jika jumlah pengeluaran pemerintah (G) dan perpajakan (T) selalu sama dari tahun ke tahun. • APBN mempunyai dua sisi yaitu pengeluaran dan sisi penerimaan. • Sisi pengeluaran: (1) untuk pembelian barang dan jasa, (2) untuk gaji pegawai dan ABRI, (3) untuk transfer payment yang meliputi pembayaran pension, bunga pinjaman kepada masy, subsidi ke masy • Sisi penerimaan: pajak, pinjaman dari bank Sentral, pinjaman dari masyarakat dalam negeri, pinjaman dari luar negeri.
PRINSIP ANGGARAN BELANJA NEGARA • Anggaran belanja negara menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. • Aggaran berimbang: diusahakan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran • Dinamis: makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan dalam negeri bertambah dan ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar negeri semakin berkurang.
PAJAK DAN TRANSFER PAYMENT • Pajak dan transfer payment mempunyai dampak yang sama terhadap pendapatan nasional, hanya saja dengan arah yang berlawanan. • k. Tx = -b/(1 -b) • k. Tr = b/(1 -b) • k. Tx + k. Tr = -b/(1 -b) + b/(1 -b) • k. Tx + k. Tr = 0 • Artinya, jika pertambahan pengeluaran transfer pemerintah (△Tr) sama dengan pertambahan pajak (△Tx), maka tidak terdapat pertambahan pendapatan nasional (△Y = 0). Kebijakan pemerintah seperti ini tergolong statis.
PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH • • • Multiplier pengeluaran pemerintah k. G = 1 / (1 -b) Multiplier pajak k. Tx = -b / (1 -b) k. G + k. Tx = 1 / (1 -b) + (-b / (1 -b)) k. G + k. Tx = (1 -b) / (1 -b) = 1 Artinya, jika pertambahan pengeluaran pemerintah (△G) besarnya sama dengan jumlah pertambahan pendapatan yang bersumber dari pajak (△Tx), maka pertambahan pendapatan nasional diperoleh sebesar 1 kali lipat dari besar pengeluaran pemerintah atau besarnya pertambahan pajak. Kebijakan pemerintah seperti ini tergolong yang dinamis.
TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH • Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan suatu negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. • Konsep perhitunganpendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran: Y = C + I + G + X - M
TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH • Teori Makro: pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama, yaitu: (1) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, (2) pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, (3) pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. • Teori Adolf Wagner: pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. • Teori Peacock dan Wiseman: pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. • Teori Batas Kritis Colin Clark: toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Bila melebihi 25% akan terjadi inflasi. • Teori Mikro: menganalisis factor-factor yang menimbulkan permintaan akan barang public dan factor-factor yang mempengaruhi tersedianya barang public.
MACAM-MACAM PENGELUARAN NEGARA • Pengeluaran negara menurut organisasi: (a) pemerintah pusat, (b) pemerintah provinsi, (c) pemerintah kabupaten/kota. • Pengeluaran negara menurut sifatnya: (a) pengeluaran investasi, (b) pengeluaran penciptaan lapangan kerja, (c) pengeluaran kesejahteraan rakyat, (d) pengeluaran penghematan masa depan, (e) pengeluaran tidak produktif
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP PEREKONOMIAN • • Sektor produksi distribusi konsumsi masyarakat kesimbangan perekonomian
- Slides: 19