Kebijakan Pemenuhan Obat yang Dilaksanakan Sesuai FORNAS Direktorat

Kebijakan Pemenuhan Obat yang Dilaksanakan Sesuai FORNAS Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Banjarmasin, 14 Juni 2017

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012) 1 REGULASI, MANAJEMEN, INFORMASI KESEHATAN 2 SDM KESEHATAN 3 SEDIAAN FARMASI, ALKES, MAKANAN 4 LITBANGKES 5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6 PEMBIAYAAN KESEHATAN 7 UPAYA KESEHATAN Sub-sub Sistem (Sediaan Farmasi) Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat (Aksesibilitas Obat) Pengawasan sediaan farmasi untuk menjamin persyaratan keamanan , khasiat/manfaat, mutu produk Perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat Pelayanan kefarmasian Penggunaan obat yang rasional Upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri Mandat untuk Badan POM

Kebijakan Obat Nasional SK Menkes No. 189/Menkes/SK/III/2006 TEPAT DIAGNOSA KETERSEDIAAN TUJUAN PEMERATAAN K O N A S KETERJANGKAUAN KEAMANAN - KHASIAT TEPAT OBAT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TEPAT PENGGUNAAN MUTU Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan TEPAT DOSIS

Pelayanan Obat Era JKN Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Promotif Preventif Pelayanan Obat dan BMHP Kuratif Rehabilitatif UU No. 36/2009 Kesehatan Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial UU No. 40/2004 SJSN Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebgmana telah diubah beberapa kali terakhir dg Perpres 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas Perpres No. 12 tentang Jaminan Kesehatansebgmana. Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes. Pasal 32 a. - Ketersediaan merupakan tggjwb SK Menkes 189/2006 obat Kebijakan Obat Nasional Pemerintah dan Pemda. - Pengaturan penyediaan obat program KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT POR

Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN Regulasi obat For. Nas E-catalogue Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi Kendali Mutu – Kendali Biaya Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost -effectiveness

Tata Kelola Obat Secara Terpadu Pemilihan/Seleksi Monitoring & Evaluasi Penggunaan POR Good Prescribing Practice One Gate Policy: Perencanaan RKO Tata Kelola Obat- Vaksin (supply chain management/SCM) secara terpadu Good Pharmacy Practice FORNAS LP-LPO FORNAS (e-FORNAS) Distribusi Good Distribution Practice Good Storage Practice E-Monev Katalog Pengadaan - E-Purchasing (e. Katalog) - Cara lain sesuai Perpres 54/2010

Terdiri dari : FORMULARIUM • Kelas Terapi : 29 • Sub kelas terapi : 96 NASIONAL • 586 item obat/zat aktif, (dalam 1036 kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari: Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). • 537 item obat /zat aktif (dalam 957 kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam Fornas 2013 • Usulan Obat Baru: 49 item (terdiri dari 51 kekuatan dan bentuk sediaan)

Perkembangan Formularium Nasional 20 FORNAS 2013 + ADENDUM 2014 SK Menkes No. 328/ Menkes/ SK/ VIII/2013 -540 item dalam 968 sediaan/ kekuatan -Obat Rujuk Balik : 82 item dalam 155 sed/kek 15 FORNAS 2015 SK Menkes No. HK. 02/Menkes/523/2015 -562 item obat/zat aktif (terdiri dari 983 kekuatan dan bentuk sediaan) -Obat Rujuk Balik : 75 item dalam 151 Bentuk sediaan. 4 1 20 2013 7 1 0 2 6 1 0 2 PENYUSUNAN FORNAS 2017 Usulan yang sudah masuk sebesar: 477 item dalam 673 sediaan ADENDUM PERUBAHAN 2016 SK Menkes No. HK. 02/Menkes/137/2016 -573 item obat/zat aktif (terdiri dari 1018 kekuatan dan bentuk sediaan) SK Menkes No. HK. 02/Menkes/636/2016 -586 item obat/zat aktif (terdiri dari 1036 kekuatan dan bentuk sediaan)

• Perencanaan Kebutuhan • Pengadaan • E-Monev Katalog Obat - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Regulasi • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 19/2016 ttg Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan • Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Katalog) • Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing • Kepmenkes Nomor HK. 02/Menkes/372/2015 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis, dan Sitostatika • Kepmenkes Nomor HK. 02/Menkes/509/2015 tentang Harga Obat Sitostatika

Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Penetapan RKO • Fornas sebagai Acuan • Sesuai penggunaan pada tingkatan pelayanan di Faskes Item JKN • • RKO FKTP RKO FKRTL RKO Program Kesehatan Nasional • • Proses Tayang e-Katalog Perencanaan penyediaan obat program Manfaat RKO Pengajuan RKO melalui http: //monevkatalogobat. kemkes. go. id/ - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Data Satker & Faskes yg Telah Mengirimkan RKO Tahun 2017 dan 2018 RKO 2018 No. 1 2 3 4 5 6 7 RKO 2017 Status diterima Kemkes Draft DINKES PROV, KAB/KOTA 530 536 6 RS PEMERINTAH (670) 437 636 31 RS SWASTA (1289) 287 609 107 RS TNI/Polri (136) 31 81 10 PUSKESMAS 155 193 5 APOTIK PRB (2102) 101 226 27 KLINIK BPJS 10 9 7 Satker & Faskes *Data per 07 Juni 2017

Pengadaan Obat melalui e-Katalog Obat Proses oleh LKPP berdasarkan usulan Kementerian Independen Kesehatan; Nasional Ditayangkan secara nasional di website LKPP; Jaminan Suplai - Digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat oleh satker dan faskes pemerintah maupun swasta - Komitmen IF untuk suplai berupa kontrak katalog IF dengan Kepala LKPP

e-Katalog Obat Tahun 2013 -2017 ∑ Sediaan • 2013: 326 item obat generik saja • 2014 -2015: 796 item obat generik (308 item) dan nama dagang (488 item) • 2016: 945 item obat generik dan nama dagang *) • 2017: 982 item obat generik dan nama dagang ∑ Industri Farmasi • 2013: 29 Industri Farmasi • 2014 -2017: ± 90 Industri Farmasi Pengguna • K/L/D/I (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov, Kab/Kota) • Faskes Pemerintah (2013) & Faskes Swasta yg bekerjasama dgn BPJS (sejak 2014, secara manual) *)berlaku s/d 7 April 2017

E-Monev Katalog Obat üFas kes üSat ker - Pengajuan RKO melalui Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov - Penerimaan obat - Pembayaran Indus tri Farm asi PBF - Data komitmen IF - Data pemesanan obat e-purchasing dari LKPP - Pengiriman obat ke PBF - Pengiriman obat ke faskes dan satker Pemantauan secara berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov, Farmalkes http: //monevkatalogobat. kemkes. go. id/ - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Monitoring Realisasi Pengadaan Obat secara e-Purchasing Satker (faskes) belum terima - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan -

Realisasi Pembayaran

Permasalahan dan Kendalam Proses Penerapan FORNAS dan e-Purchasing - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

KENDALA PENERAPAN FORNAS • Masih kurangnya Sosialisasi Fornas • Obat yang baru tercantum dalam Fornas membutuhkan waktu untuk dapat diproses dalam sistem e-Katalog • Obat yang sangat dibutuhkan sehingga harus tercantum dalam Fornas tetapi tidak memiliki nomor izin edar, misal orphan drugs Upaya Peningkatan Penerapan Fornas • Sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder dan prescriber di FKTP dan FKRTL • Pengembangan aplikasi e-Fornas untuk mempermudah masyarakat mengakses obat

- Tidak ada di e-katalog; - Penyedia tdk menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan mendesak dan tdk dapat ditunda; - Penyedia tdk mampu menyediakan B/J, baik sebagian maupun keseluruhan dlm jangkawaktu yg ditentukan dlm rencana pengadaan krn kelangkaan ketersediaan B/J; - Penyedia tdk mampu melayani pemesanan krn keterbatasan jangkauan layanan penyedia; Penyedia tdk dpt menyediakan B/J sesuai dg jangka waktu yg telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan B/J; - Penyedia dikenakan sanksi - • Perka LKPP No. 6/2016 ttg. Katalog Elektronik dan EPurchasing: Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui metode pemilihan penyedia sesuai Perpres No. 54/2010 Pengadaan B/J Pemerintah berikut perubahannya. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tidak semua item obat Fornas tayang di e-katalog Tidak dapat dilakukan pembayaran klaim oleh BPJS • Target seluruh item Fornas tayang pd e-katalog • Percepatan penetapan e-katalog oleh LKPP (usulan Kemkes paling lambat Juli utuk tayang Januari tahun berikutnya) • Permenkes ttg Harga Dasar obat yg tdk tayang e-katalog § SK Menteri Kesehatan No. 372 Tahun 2015 ttg Harga Dasar Obat PRB, Penyakit Kronis dan i s i v Sitostatika e r § 18 September 2015 ses § 19 item Pro § SK Menteri Kesehatan No. 490 Tahun 2015 ttg Harga Dasar Obat Khusus § 10 Desember 2015

RKO tidak akurat, shg berpotensi over-supply atau under-supply - • Seluruh Satker & Faskes mengirimkan RKO • Optimalisasi e-Monev • Rekomendasi KPK: pengaturan RKO wajib Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Kendala operasional epurchasing • Pelaksanaan pengadaan dilakukan secara offline (manual) langsung kepada IF Penyedia Faskes swasta belum diberi akses epurchasing • Faskes swasta mendptkan akses epurchasing • Kriteria dan proses mendapatkan akses e-purchasing, a. l. sudah menyerahkan RKO Belum dilakukannya penerapan sanksi bagi penyedia obat (Industri Farmasi dan Distributor) yang tidak melaksanakan kewajibanya (melayani pemesanan dan mendistribusikan) • Simplifikasi penerapan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera dengan menerapkannya secara konsisten.

Pengaturan Obat Kemoterapi Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi: Øsesuai tarif dasar INA-CBG’s Øditambah dg tarif obat kemoterapi sesuai Fornas Ødg besaran sesuai harga pada e-katalog Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 02/Menkes/509/2015 tentang Harga Obat Sitostatika Ø Harga obat per satuan terkecil, termasuk PPN 10% dg franco Kab/Kota Ø Pengadaan obat sitostatika dilaksanakan dg prinsip risk sharing , efisien, efektif sesuai kebutuhan - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Upaya Mengatasi Keluhan Ketersediaan Obat Saat Ini • Crash program RKO 2017: - Seluruh satker dan faskes menyerahkan RKO menggunakan sistem elektronik e-monev melalui Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Provinsi secara berjenjang. - Akses e-purchasing thd faskes swasta (rekomendasi KPK). • Program RKO 2018: - Pengajuan RKO oleh faskes menggunakan sistem elektronik e-monev paling lambat akhir April 2017. • Proses e-katalog dan tayang e-katalog tepat waktu • Optimalisasi dan transparansi e-Monev Katalog Obat - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Terima Kasih