Kebijakan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional KEMENTERIAN PEDAYAGUNAAN APARATUR

Kebijakan Pembinaan Karier Jabatan Fungsional KEMENTERIAN PEDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017

Organisasi Kementerian PANRB • Sekretariat Kementerian • Inspektorat • Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan • Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana • Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur • Deputi Bidang Pelayanan Publik • • • Staf Ahli Bidang Hukum Staf Ahli Kebijakan Publik Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur

Tugas dan Fungsi • Menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kebijakan • UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil • PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yg Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional (dicabut) • Permen. PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN • Permen. PANRB Nomor 13 Tahun 2014 • Permen. PANRB Nomor 25 Tahun 2016 • Permen. PANRB Nomor 18 Tahun 2017 • Permen. PANRB Nomor 26 Tahun 2016

Kewenangan & Hubungan Otoritas Lembaga Menteri/Kementerian PANRB 1. Perumusan dan penetapan kebijakan, 2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, 3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; LAN • Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, • Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN BKN 1. Penyelenggaraan manajemen ASN 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN ( Mengelola Pegawai ASN ) KASN Monitoring, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit & pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN

PROFIL ASN Guru 1. 765. 410 40, 35 % 31. 754 0, 73 % Paramedis 303. 754 6, 94 % JF Profesional 615. 525 14, 07 % 1. 609. 726 36, 79% 48. 840 1, 12 % 4. 375. 009 100, % Medis JF Umum J Struktural TOTAL PNS PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 JUMLAH 2 DISTRIBUSI 3 KUALITAS 1 ANJAB 2 ABK SURAT EDARAN BERSAMA MENDIKBUD – MENDAGRI - MENPAN – KA. BKN 1 2 STANDARISASI JABATAN PERMENPAN 25 /2016 INPASSING PERMENPAN 26 /2016

JABATAN ASN UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI POSISI PPPK MADYA PRATAMA PNS KARIER ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PELAKSANA KETRAMPILAN PPPK

PENYETARAAN JABATAN UNDANG-UNDANG Jabatan Pimpinan Tinggi Utama § Jabatan eselon Ia § Kepala lembaga pemerintah non kementerian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II Jabatan Administrator Jabatan eselon III Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum APARATUR SIPIL NEGARA POKOK KEPEGAWAIAN ketentuan peralihan penyetaraan jabatan

Pengembangan Kompetensi Sebagai Hak Pegawai ASN 1. Pendidikan dan Latihan 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 2. Seminar 4. Penataran 6. Pertukaran PNS dan Swasta INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

Pengertian Jabatan Fungsional • Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. • Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. Pasal 1 angka 11 -12 PP 11/2017

Kedudukan • Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 1. pejabat pimpinan tinggi pratama, 2. pejabat administrator, atau 3. pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. • JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pasal 67 -68 PP 11/2017

Jenjang No 1 2 3 4 keahlian keterampilan ahli utama; ahli madya; ahli muda ahli pertama penyelia; mahir terampil pemula

Penetapan Jabatan Fungsional • Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah • Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah. • Tata cara pengusulan dan penetapan JF diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 73

Pengangkatan PNS kedalam JF • pertama; • perpindahan dari Jabatan lain; atau • penyesuaian. • pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK Pasal 74 PP 11/2017

Persyaratan • • Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Pendidikan S 1/DIV Uji Kompetensi Nilai prestasi kerja baik dalam 1 th terakhir Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pasal 75

Penyesuaian Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Berijazah S 1/Diploma IV; Pengalaman melaksanakan tugas di bidang JF yg akan diduduki paling kurang 2 tahun; • nilai prestasi kerja, baik dalam 2 th terakhir; • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri • • •

Perpindahan • • • Berstatus PNS; Memiliki integritas dan moralitas yang baik; Sehat jasmani dan rohani; Pendidikan S 1/DIV sesuai dg kualifikasi pendidikan yg dibutuhkan; Mengikuti dan lulus uji Kompetensi; Melaksanakan tugas dibidang JF yg akan diduduki 2 th; Nilai prestasi kerja baik, 2 tahun terakhir; 53 tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda 55 tahun untuk JF ahli madya 60 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT

Terampil Pengangkatan Pertama: • PNS; • integritas dan moralitas baik; • sehat jasmani dan rohani; • ijazah SLTA/setara sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • mengikuti dan lulus uji Kompetensi • nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Perpindahan: • PNS; • integritas dan moralitas baik; • sehat jasmani dan rohani; • ijazah SLTA/setara sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • Pengalaman 2 th • mengikuti dan lulus uji Kompetensi • nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (satu) tahun terakhir; • usia paling tinggi 53 • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Penyesuaian: • PNS; • integritas dan moralitas baik; • sehat jasmani dan rohani; • ijazah paling rendah SLTA/setara; • Pengalaman paling singkat 2 th; • nilai prestasi kerja paling sedikit baik dlm 2 tahun terakhir; • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemberhentian JF • • • mengundurkan diri dari Jabatan; diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh di luar JF; atau tidak memenuhi persyaratan Jabatan Pns yang diberhentikan, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan. Pasal 94

Instansi pembina • Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF. • Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.

Tugas Instansi pembina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. menyusun pedoman formasi JF; menyusun standar kompetensi JF; menyusun juklak dan juknis JF; menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF; menyusun kurikulum pelatihan JF; menyelenggarakan pelatihan JF; membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; menyelenggarakan uji kompetensi JF;

10. 11. 12. 13. 14. 15. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; melakukan sosialisasi juklak dan juknis JF; mengembangkan sistem informasi JF; memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF; memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF; memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF; 16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN; 17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan 18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.

Jabatan Fungsional Pranata Lab Pendidikan Permenpan_03_2010 tentang JF Pranata Lab Pendidikan WIDYAISWARA Permenpan_22_2014 tentang JF Widyaiswara dan Angka Kreditnya PUSTAKAWAN Permenpan_09_2014 tentang JF Pustakawan dan Angka Kreditnya

JF Pranata Lab Pendidikan Permenpan_03_2010 tentang JF Pranata Laboratorium Pendidikan • JF PLP, pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan laboratorium. • hanya dapat diduduki oleh PNS Tugas pokok PLP adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaanlperawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

JF Widyaiswara Permenpan_22_2014 tentang JF Widyaiswara dan Angka Kreditnya Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah • Tugas pokok widyaiswara adalah melaksanakan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat pemerintah

JF Pustakawan • Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. • Tugas pokok Pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu: • 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; • 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; • 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Kebijakan Inpassing Permen. PANRB Nomor 26 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING • Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN • Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. • Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional. • Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi • Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

PENYESUAIAN / INPASING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN PADA K/L DAN PEMDA DITUJUKAN BAGI: 1 • PNS yg telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 2 • PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. • Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki 3 kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. • PNS yang dibebaskan dari jabatan sementara dari jabatannya , karena dalam 4 jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan / pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali Pemberhentian Tetap 11/30/2020 31

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI 1. Tidak mencapai AK yg ditentukan 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS 3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan 4. Cuti di Luar Tanggungan Negara 5. Tugas belajar lebih dari 6 bulan • Dapat diangkat kembali : • Usia, memenuhi AK, selesai TB, diaktifkan kembali dsb. B E R H E N T I

USIA BAGI PNS YANG DAPAT MENGIKUTI INPASSING KETRAMPILAN KEAHLIAN a. 3 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana b. 2 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas c. 1 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yg akan menduduki JF Ahli Madya d. 1 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Pokok-Pokok Substansi Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional 1 11/30/2020 Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing untuk masing-masing jabatan fungsional oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga (Selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional) 2 disertai lampiran tata cara penyesuaian/ inpassing

PELAPORAN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi. 11/30/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing.

TERIMA KASIH 36