KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN AGENDA 1
KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
AGENDA 1 STRUKTUR ORGANISASI 2 KEBIJAKAN 3 RESOLUSI KKI 4 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
0 1 STRUKTUR ORGANISASI Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 3
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan
Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan TUGAS: Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. FUNGSI: Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi; c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sebaran UPT Ditjenbud BPCB BPNB MUSEUM GNI
SDM DITJEN KEBUDAYAAN REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS DITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2018 PNS Jumlah NON PNS Jumlah Gol I II IV Cleaning Service 30 A 25 403 206 97 731 B 122 370 651 58 1201 C 192 380 204 20 796 Tim Pengemudi Pramubakti Kesehatan 13 1 - D 177 107 241 2 527 E 0 0 0 1 1 0 Satpam Tenaga Pendukung Administrasi Lain lain 401 1, 758 5 Jumlah 516 1260 1302 178 3256 2, 985
0 2 KEBIJAKAN Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 8
UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Penyusunan RUU Kebudayaan dimulai pada tahun 1982. RUU Kebudayaan sudah melalui pembahasan selama 35 tahun. RUU Kebudayaan akhirnya disahkan oleh DPR RI dengan judul UU Pemajuan Kebudayaan pada 27 April 2017. UU Pemajuan Kebudayaan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Mei 2017.
UU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan penerjemahan dari amanat Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. UU tentang Pemajuan Kebudayaan tidak memandang globalisasi sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang bagi budaya Indonesia untuk dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan peradaban dunia. Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut maka Pemerintah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan.
ASAS PEMAJUAN KEBUDAYAAN TOLERANSI KEBERAGAMAN KELOKALAN KETERPADUAN LINTAS WILAYAH KESEDERAJATAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PARTISIPATIF MANFAAT KEBERLANJUTAN ASAS GOTONG ROYONG
TUJUAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN 1. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 2. memperkaya keragaman budaya; 3. memperteguh jati diri bangsa; 4. mencerdaskan kehidupan bangsa; 5. meningkatkan citra bangsa; 6. mewujudkan masyarakat madani; 7. meningkatkan kesejahteraan rakyat; 8. melestarikan warisan budaya bangsa; dan 9. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.
TRADISI LISAN MANUSKRIP ADAT ISTIADAT RITUS PENGETAHUAN TRADISIONAL 10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TEKNOLOGI TRADISIONAL SENI BAHASA PERMAINAN RAKYAT OLAHRAGA TRADISIONAL
TUGAS PEMERINTAH PADA EKOSISTEM PENGEMBANGAN PEMBINAAN PELINDUNGAN PEMANFAATAN
PETA KERJA PEMERINTAH KEMEN DIKBUD KEMEN RISTEK DIKTI LIPI BPNB PENGEMBANGAN DINAS KEBUDAYAA N MUSEUM NASIONAL KEMEN KLHK KEMEN DIKBUD DINAS KEBUDAYAA N BALAI ARKEOLOGI PERPUSNAS BPCB PELINDUNGAN TAMAN BUDAYA GALERI NASIONAL DINAS KEBUDAYAA N DINAS PENDIDIKAN PEMBINAAN KEMEN RISTEK DIKTI KEMEN DIKBUD DINAS PARIWISATA GALERI NASIONAL KEMEN PARIWISAT A BEKRAF PEMANFAATAN KEMEN PERIND KEMENDAG DINAS PERINDUSTRIA N
NON - APBN / APBD PENDANAAN PELINDUNGAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN PEMANFAATAN
ALUR PENYUSUNAN PEMERINTAH MASYARAKAT STRATEGI KEBUDAYAAN RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RENCANA KERJA PEMERINTAH
0 3 RESOLUSI KKI Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 19
Resolusi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 20
Agenda Strategis 1 : Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Resolusi 1 Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang memungkinkan dan meningkatkan interaksi kreatif antar budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 21
Agenda Strategis 2 : Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional Resolusi 2 Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 22
Agenda Strategis 3 : Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional Resolusi 3 Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 23
Agenda Strategis 4 : Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat Resolusi 4 Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 24
Agenda Strategis 5 : Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem Resolusi 5 Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 25
Agenda Strategis 6 : Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan Resolusi 6 Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 26
Agenda Strategis 7 : Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan Resolusi 7 Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 27
0 4 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 28
PERBANDINGAN ANGGARAN PAGU INDIKATIF 2019 DAN PAGU ANGGARAN 2019 DITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2019 UNIT UTAMA PAGU 2018 PAGU INDIKATIF HASIL TM PERJADIN EFISIENSI SEMULA PERJADIN PAGU PEMOTONG REFOCUSING PAGU ANGGARAN Ditjen 1, 829, 626, 560 1, 818, 563, 878 330, 810, 277 71, 774, 525 259, 035, 752 26, 220, 280 45, 554, 245 1, 792, 343, 598 Kebudyaaan *) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 48980/A. A 1. 1/PR/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran Kemdikbud TA 2019
PERBANDINGAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA DITJEN KEBUDAYAAN TAHUN 2018 DAN 2019 1, 200, 000 1, 000, 000 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 0 Pegawai Barang 2018 2019 Modal (anggaran dalam ribuan rupiah) NO JENIS BELANJA 1 Pegawai 2 Barang 3 Modal JUMLAH 2018 340, 708, 844 1, 188, 385, 158 300, 532, 558 1, 829, 626, 560 PERSENTASE 2019 PERSENTASE 18. 62% 323, 072, 056 64. 95% 1, 191, 822, 636 16. 43% 280, 389, 115 100% 1, 795, 283, 807 18. 10% 65. 75% 16. 16% 100% *) Anggaran TA 2019 terdiri dari Rupiah Murni dan PNBP
PAGU DITJEN KEBUDAYAAN PER KEGIATAN (anggaran dalam ribuan rupiah) Kode Program / Kegiatan 023. 15 Ditjen Kebudayaan Pagu 2018 1, 829, 626, 560 Pagu 2019 1, 792, 343, 598 5172 Pengembangan Galeri Nasional 23, 292, 295 25, 049, 873 5178 Pengelolaan Permuseuman 220, 692 186, 221, 290 5179 Pelestarian Nilai Budaya 126, 017, 672 136, 280, 277 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 292, 804, 855 294, 481, 032 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala 378, 476, 527 401, 097, 995 5182 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 279, 431, 732 310, 221, 146 5183 Pembinaan Kesenian 207, 487, 040 150, 729, 466 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi 151, 120, 852 137, 068, 665 5185 Pengembangan Sejarah 65, 982, 026 65, 811, 213 5186 Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya 84, 792, 869 88, 322, 850
KOMPOSISI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DITJEN KEBUDAYAAN PUSAT BPCB MUSEUM GALERI BPNB Anggaran Pusat 1, 046, 634, 372 BPCB BPNB Museum dan Galeri Total 401, 097, 995 136, 280, 277 211, 271, 163 1, 795, 283, 807
PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN 2019 SESUAI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2017 Pembinaan, Penghargaan, 42, 609, 824 8, 500, 000 (anggaran dalam ribuan rupiah) Pemanfaatan, 429, 269, 350 Perlindungan, 542, 896, 025 Pengembangan, 66, 147, 040 Pengembangan Pemanfaatan Pembinaan Penghargaan
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggaran dalam ribuan rupiah) No. 1. Amanah Undang- Undang Pasal dan Ayat Implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan komponen. Biaya Sasaran Anggaran Keterangan Undang undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan Bab 2 : Pemajuan Bagian 2 : Pelindungan Paragraf 1 : inventarisasi Pasal 16 Pencatatan, inventarisasi dan pendokumentasian koleksi. 105. 181 Koleksi 5. 196. 326 Karya Budaya yang Diinventarisasi 1. 166 Karya Budaya 2. 872. 583 Pendataan kebudayaan terpadu 1 Data Pokok 4, 324, 526 204 Warisan Budaya 6. 500. 000 Pengamanan dimaksudkan untuk memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan dunia. 32. 178 Koleksi 1. 296. 149 Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehilangan atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan. Bab 2 : Pemajuan Bagian 2 : Pelindungan Paragraf 2 : Pengamanan Pasal 22 ayat (4) Penetapan warisan budaya dunia Bab 2 : Pemajuan Bagian 2 : Pelindungan Paragraf 3: Pemeliharaan. Pasal 24 Konservasi koleksi
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggaran dalam ribuan rupiah) No. Amanah Undang- Undang Bab 2 : Pemajuan Bagian 2 : Pelindungan Paragraf 4: Penyelamatan. Pasal dan Ayat Pasal 26 Sasaran Pembangunan museum 6 Museum 199. 115. 500 Museum Nasional yang dibangun dan ditata 13. 449 M 2 45. 623. 721 12 Museum 20. 794. 256 120 Desa Adat 59. 313. 814 2 Karya Seni 1. 000 115 Koleksi 791. 988 10 Koleksi 2. 200. 000 Publikasi museum/ galeri 526. 000 eks 6. 636. 046 Hasil kajian nilai budaya 120 Naskah Kajian 50 Dokumen 10. 126. 885 34 Buku 12. 137. 000 1 Kegiatan 1. 685. 960 1 Media 1. 396. 157 Revitalisasi museum Revitalisasi desa adat Revitalisasi karya seni yang hampir punah Restorasi koleksi Akuisisi Koleksi Bab 2: Pemajuan Bagian 2: Pelindungan Paragraf 5: Publikasi Pasal 28 Biaya Implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan komponen. Dokumen publikasi kepercayaan dan tradisi Pengetahuan sejarah yang disusun dan dikelola. Produksi materi kebudayaan. Siaran Kebudayaan. Anggaran Keterangan Termasuk 2 UPT Museum Ditjen Kebudayaan 8. 508. 573 35
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggaran dalam ribuan rupiah) No. Amanah Undang- Undang Bab 2: Pemajuan Bagian 3: Pengembangan Bab 2 : Pemajuan Bagian 4 : Pemanfaatan Pasal dan Ayat Implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan komponen. Pasal 30 Nilai budaya yang dilestarikan Pasal 33 Naskah kajian pengembangan permuseuman Naskah pelestarian cagar budaya Dokumen dan NSPK cagar budaya dan museum Dokumen dan NSPK bidang kesenian Dokumen dan NSPK bidang warisan diplomasi budaya Sarana kesenian di sekolah yang difasilitasi Komunitas budaya yang difasilitasi Komunitas sejarah yang difasilitasi Gerakan seniman masuk sekolah dan belajar bersama maestro Even internalisasi nilai budaya Event pelestarian cagar budaya dan museum Biaya Sasaran Anggaran 218 Naskah 8. 508. 573 32 Naskah 2. 394. 348 Naskah 17. 389. 040 18 Naskah 15. 693. 089 1 Dokumen 2. 700. 000 28 Dokumen 3. 675. 000 70 Sekolah 15. 115. 000 260 Komunitas 37. 012. 748 90 Komunitas 9. 060. 483 26. 840 Siswa 44. 700. 000 238 Even 37. 084. 177 22 Even 20. 459. 122 Keterangan 36
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggaran dalam ribuan rupiah) No. Amanah Undang- Undang Pasal dan Ayat Implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan komponen. Even internalisasi cagar budaya Biaya Sasaran Anggaran 312 Even 17. 285. 314 25 Even 47. 400. 000 10 Even 6. 164. 976 50 Even 29. 188. 800 37 Even 43. 352. 832 200 Orang 8. 900. 000 20 Kab/Kota 40. 043. 350 1 Even 30. 671. 433 Masyarakat yang mengapresiasi museum/galeri 1. 026. 550 Orang 34. 044. 372 Kerjasama antar negara dan lembaga 1 Layanan 2. 936. 743 Karya seni rupa yang dipamerkan 400 Karya 3. 650. 000 13 Kegiatan 2. 200. 000 Even karya seni yang diapresiasi masyarakat Even kerjasama kepercayaan dan tradisi Even sejarah yang diapresiasi masyarakat Even warisan diplomasi budaya yang diapresiasi masyarakat Partisipasi indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan Indonesiana World Culture Forum Fasilitasi kerja sama bidang seni rupa Keterangan Event 3 tahun sekali 37
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggaran dalam ribuan rupiah) No. Amanah Undang- Undang Bab 2 : Pemajuan Bagian 5 : Pembinaan Bab 2 : Pemajuan Bagian 6 : Penghargaan Pasal dan Ayat Pasal 39 Pasal 50 Implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan komponen. SDM warisan diplomasi budaya yang ditingkatkan kompetensinya Tenaga bidang sejarah yang ditingkatkan kompetensinya Tenaga bidang kepercayaan terhadap tuhan YME yang ditingkatkan kompetensinya Tenaga bidang kesenian yang ditingkatkan kompetensinya Tenaga bidang pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya Biaya Sasaran Anggaran 230 Orang 3. 075. 500 2. 400 Orang 5. 000 600 Orang 5. 306. 093 250 Peserta 9. 800. 000 410 Peserta 5. 763. 010 Pengembangan SDM kebudayaan 655 Orang 13. 665. 221 Anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi 100 Orang 8. 500. 000 Keterangan 38
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2019 (anggaran dalam ribuan rupiah) No. 2. Amanah Undang- Undang Pasal dan Ayat Implementasi dalam bentuk program, kegiatan dan komponen. Biaya Sasaran Anggaran Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Bab 6 : Register Nasional Cagar Budaya Pasal 30 Sistem pencatatan registrasi nasional. 14. 125 Cagar Budaya 9. 500. 000 Bab 7 : Pelestarian Bagian 2: Perlindungan Pasal 53 s/d 77 Cagar budaya yang dilestarikan 6. 594 Cagar Budaya 131. 776. 541 Cagar budaya yang dilindungi 1. 017 Cagar Budaya 12. 100. 000 Bab 7 : Pelestarian Bagian 3 : Pengembangan Paragraf 3 : Revitalisasi Pasal 80 Cagar budaya yang dikembangkan dimanfatkan (revitalisasi cagar budaya) 4 Cagar Budaya 15. 786. 990 Keterangan
DANA ALOKASI KHUSUS • Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional • (UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)
DAK KEBUDAYAAN 2019 • Baru untuk pertama kali • Untuk kebudayaan akan mendukung Prioritas Nasional Pendidikan • Berupa : 1. DAK Fisik : Alat kesenian Tradisional di Sekolah 2. DAK Non Fisik : BOP Museum dan Taman Budaya
DAK FISIK • BERUPA ALAT KESENIAN TRADISIONAL DISEKOLAH • BERGABUNG DENGAN PENDIDIKAN • TELAH DIVERIFIKASI OLEH DIKDASMEN (MENGUNAKAN DATA DAPODIK) SEBANYAK 2. 653 SEKOLAH SESUAI STANDAR YANG DIBERIKAN OLEH KEBUDAYAAN, TAPI MASIH PERLU PENDALAM KEMBALI OLEH KEBUDAYAAN • DIPERLUKAN JUKNIS • PERLU PENJAJAKAN BENTUK ALAT KESENIAN TRADISIONALNYA DAN PENYEDIA
DAK NON FISIK DAK BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA : Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum.
KEBIJAKAN BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA 2019 • Diarahkan untuk mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya(TB) sesuai standar teknis agar dapat menjadi lembaga pelestari sumber daya budaya dan alam, menjadi media edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda, memperkokoh jati diri bangsa, dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar museum. • Dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. • Cakupan: 111 museum Provinsi dan Kab/kota (TIPE A, B, C) dan 20 taman budaya milik pemerintah daerah. • Dengan ini disepakati bahwa usulan alokasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya yang akan diajukan dalam Pagu Anggaran APBN 2019 adalah sebesar Rp 129. 940. 000, 00 dengan rincian : museum 96. 400. 000 dan Taman Budaya 33. 540. 000.
DAK NONFISIK : DANA BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA ARAH KEBIJAKAN • Diarahkan untuk mendorong pemenuhan standar pelayanan museum dan taman budaya sebagai media edukasi bagi masyarakat, memperkokoh jati diri bangsa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah. BOP Museum RUANG LINGKUP/JENIS KEGIATAN ALOKASI, FORMULASI & SASARAN BOP Taman Budaya • Pengelolaan koleksi museum; • Program publik; dan • Pemeliharaan sarana dan prasarana • Program publik; • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya; dan • Langganan Daya dan Jasa • Alokasi Pagu Anggaran : Rp 129, 9 miliar • Jumlah Sasaran : 111 museum dan 20 taman budaya Alokasi BOP Museum BOP Taman Budaya Biaya per target kegiatan x target per museum x jumlah museum Biaya per target kegiatan x jumlah target nasional 96, 400, 000 33, 540, 000
RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP MUSEUM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROVINSI ACEH PROVINSI SUMATERA UTARA PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI RIAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROVINSI BANGKA BELITUNG PROVINSI JAMBI PROVINSI SUMATERA SELATAN PROVINSI BENGKULU PROVINSI LAMPUNG PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA BARAT PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TIMUR PROVINSI BALI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN 5, 050, 000 2, 700, 000 4, 950, 000 2, 350, 000 1, 350, 000 450, 000 3, 950, 000 6, 300, 000 2, 500, 000 3, 950, 000 1, 900, 000 5, 300, 000 8, 650, 000 8, 400, 000 5, 150, 000 2, 700, 000 46
RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP MUSEUM NO 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI PAPUA PROVINSI MALUKU PROVINSI GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROVINSI SULAWESI SELATAN PROVINSI SULAWESI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA TOTAL ANGGARAN 2, 350, 000 1, 450, 000 1, 450, 000, 000 1, 450, 000 1, 900, 000, 000 6, 800, 000 450, 000 2, 700, 000 2, 950, 000 1, 900, 000 3, 550, 000 450, 000 96, 400, 000 47
RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP TAMAN BUDAYA NO PROVINSI 1 SULAWESI TENGAH 2 LAMPUNG 3 JAMBI 4 NUSA TENGGARA TIMUR 5 6 BALI 7 MALUKU 8 RIAU 9 BENGKULU 10 JAWA BARAT JAWA TIMUR DINAS NOMENKLATUR TAMAN BUDAYA USULAN DAK TAHUN 2019 1, 677, 000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI TENGAH UPTD TAMAN BUDAYA LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI JAMBI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI BIDANG KESENIAN DINAS KEBUDAYAAN (TAMAN BUDAYA GERSON POYK) UPTD TAMAN BUDAYA 1, 677, 000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU UPT TAMAN BUDAYA JAWA TIMUR 1, 677, 000 UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI MALUKU 1, 677, 000 UPT MUSEUM DAERAH DAN TAMAN BUDAYA PROVINSI RIAU UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI BENGKULU 1, 677, 000 UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT 1, 677, 000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT 1, 677, 000, 000 48
RENCANA ALOKASI DANA DAK NON FISIK BOP TAMAN BUDAYA NO PROVINSI 11 SULAWESI TENGGARA 12 KALIMANTAN TIMUR 13 SUMATERA SELATAN 14 ACEH 15 PAPUA 16 SUMATERA BARAT 17 KALIMANTAN TENGAH 18 NUSA TENGGARA BARAT 19 KALIMANTAN SELATAN 20 KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI ACEH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA NOMENKLATUR TAMAN BUDAYA UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UPTD TAMAN BUDAYA SRIWIJAYA USULAN DAK TAHUN 2019 1, 677, 000, 000 1, 677, 000 UPTD. TAMAN SENI DAN BUDAYA ACEH 1, 677, 000 UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI PAPUA 1, 677, 000 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT JUMLAH 1, 677, 000, 000 1, 677, 000 33, 540, 000 49
TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Slides: 50