KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Direktorat Jaminan dan Pelayanan

KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Direktorat Jaminan dan Pelayanan KB disampaikan pada TOT PENYULUH KB TINGKAT AHLI Bogor, 07 November 2009

PENDAHULUAN MDGs: 1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan 2. Pendidikan untuk semua orang 3. Promosi kesetaraan gender 4. Penurunan kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV dan AIDS 7. Menjamin keberlanjutan lingkungan 8. Kemitraan global dalam pembangunan Program KB-menentukan pencapaian sasaran MDGs UU RI Nomor 10 Tahun 1992 KB menggerakan dan memberdayakan masyarakat RUU No. . . Tahun 2009 PK-PK

Apabila pemerintah memperkuat kembali sektor KB secara serius dan konsisten, sekurangnya lima dari delapan sasaran MDGs dapat dicapai. (Sri Pamoedjo Rahardjo, Penulis adalah pengamat sosial dan ekonomi Sumber: www. sinarharapan. co. id, Senin, 10 Maret 2008 )

Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2008 NEGARA ASEAN DUNIA (179) Brunei Darussalam 1 27 Singapura 2 28 Malaysia 3 63 Thailand 4 81 Filipina 5 102 Indonesia 6 109 Vietnam 7 114 Laos 8 133 Myamar 9 135 Kamboja 10 136 Sumber : Human Development Report, UNDP (2008)

Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan IPM (HDI), Tahun 2009 NEGARA ASEAN DUNIA (182) Singapura 1 23 Brunei Darussalam 2 30 Malaysia 3 66 Thailand 4 86 Filipina 5 105 Indonesia 6 111 Vietnam 7 116 Laos 8 133 Myamar 9 135 Kamboja 10 136 Sumber : Human Development Report, UNDP (2009)

PP RI No 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 Ayat 1 NSPK JAMINAN DAN PELAYANAN KB DI PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

NORMA adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Contoh: Keputusan Kepala BKKBN Nomor 119/HK 011/E 3/03 Tahun 2003 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Contoh: Petunjuk Teknis Penggunaan Lembar Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam Pelayanan Kontrasepsi

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Contoh: 1. Prosedur penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi, terutama bagi keluarga miskin termasuk dukungan pembiayaan perawatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau KBJAMKESMAS (Keluarga Berencana-Jaminan Kesehatan Masyarakat). 2. Proses penggunaan lembar persetujuan tindakan medik (informed consent) melalui proses ttd. kedua pihak dalam pelayanan kontrasepsi telah memenuhi prosedur.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contoh: Peserta KB Metode Operatip Wanita (MOW) dan Metode Operatip Pria (MOP), Intra Uterine Device (IUD) serta Implant 100 persen menandatangani lembar informed conset setelah provider (petugas) pelayanan kesehatan mengisi secara benar dan menandatangani lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi tersebut. Hal ini di lakukan agar dapat melindungi klien secara hukum dan etika profesi melindungi provider.

Hak Reproduksi (ICPD Cairo 1994, Pemenuhan HHR melalui pelayanan KB-KR berkualitas ) 1. Hak menentukan perkawinan ü tidak punya anak ü usia dini 2. Hak penikmatan seksual ü pelayanan kesehatan reproduksi 3. Hak menentukan kehamilan ü proses reproduksi yang sangat berat ü kontrasepsi perempuan 4. Hak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi ü kontrasepsi menjaga rahim 5. Hak menentukan kelahiran ü mengancam keselamatan ibu/janin

Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE): 1. Kesehatan Ibu dan Anak baru lahir 2. Keluarga Berencana 3. Kesehataan Reproduksi Remaja 4. Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi/Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS Paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK): Ø PKRE ditambah dengan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut

10 -24 th 65 juta 40, 95 juta seks pranikah 2, 5 jt Narkoba 8, 2 jt HIV/AIDS 15. 210 penderita AIDS atau ODHA di Indonesia 54% adalah remaja

KESEHATAN REPRODUKSI SUATU KEADAAN SEJAHRERA SECARA FISIK, MENTAL DAN SOSIAL, SECARA UTUH, TIDAK SEMATA-MATA BEBAS DARI KECACATAN DALAM SEMUA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN SISTEM REPRODUKSI, SERTA FUNGSI DAN PROSESNYA setiap orang berhak dalam mengatur jumlah keluarga, termasuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang cara-cara kontrasepsi, sehingga dapat memilih cara yang tepat dan disukai sesuai dengan kondisi fisiknya berdasarkan diagnosa petugas kesehatan

Metoda KB Memperhatikan Kebutuhan Klien Menghormati kepentingan klien diatas kepentingan provider atau kepentingan lainnya. Memberikan kebebasan untuk memilih jenis kontrasepsi sesuai keinginannya. KIP/ Konselinglangkah awal informed choice Informed consent – persetujuan atas pilihan metode dan tindakan medis - Perlindungan hukum bagi provider dan Klien

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 19 menyebutkan bahwa: Persetujuan Suami-Istri “Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran”. Penjelasan: “Suami dan isteri harus sepakat mengenai pengaturan kelahiran dan cara yang akan dipakai agar tujuannya tercapai dengan baik. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan kegagalan atau masalah di kemudian hari …. . . ”.

PEMILIHAN METODA KONTRASEPSI PERLU MEMPERHATIKAN TUJUAN BER KB (RASIONAL) TUJUAN MENCEGAH MENJARANGKAN MENGAKHIRI KEHAMILAN TIDAK HAMIL LAGI KEHAMILAN 3 – 5 TH • Pil • IUD • Sederhana • Suntikan • Implant • IUD • Suntikan • Minipil • Pil • Implant • Sederhana 20 • IUD • Suntikan • Minipil • Pil • Implant • Sederhana • Kontrasepsi mantap • IUD • Implant • Suntikan • Sederhana • Pil 35 URUTAN PEMILIHAN KONTRASEPSI YANG RASIONAL

KAPAN WANITA BISA MENGGUNAKAN IMPLANT. . . ? 1. PADA SAAT ADA HAID Ø Pemasangan dalam 7 hari siklus haid Ø Kapan saja, jika dipastikan wanita tidak hamil. BILA LEBIH DARI 7 HR SEJAK MULAI HAID Ø Harus pantang berhubungan atau Ø Menggunakan perlindungan dengan tambahan kontrasepsi selama 7 hr berikutnya

Rekam Medis: Pasal 46 disebutkan bahwa: Setiap dokter dalam menjalankan praktik kedokteran (termasuk pelayanan KB) wajib membuat rekam medis Rekam medis tersebut harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan KB dan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan

Upaya peningkatan akses pelayanan Bhakti Sosial: Menurut UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 Ayat 2, dijelaskan bahwa dokter yang diminta untuk memberikan pelayanan medis pada bhakti sosial, tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.

KONDISI SAAT INI

PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1600 – 2008 227*) 205. 8 225. 00 200. 00 175. 00 150. 00 125. 00 100. 00 75. 00 50. 00 25. 00 10. 8 0. 00 1600 Sumber: Hugo, et. al (1987) Sensus * )Proyeksi (BPS) 14. 2 1700 18. 3 1800 40. 2 1900 2 x lipat 2000 5 x lipat 2008

LEDAKAN ANAK MUDA DAN LANSIA > 227 JUTA USIA 1970 2008 2025 0 – 14 52 62 62 15 - 64 63 155 188 > 65 3 12 23

Total Fertility Rate dan Prevalensi KB Indonesia, Tahun 1994 -2007 dan RPJMN 2009 1994 1997 20022003 2007 RPJMN 2009 stagnan TFR Prevalensi KB 2, 9 55, 0% 2, 8 2, 6 57, 4% 60, 3% 61, 4% 1, 1% (5 thn) Sumber: SDKI 1994, 1997, 2002 -2003, 2007 2, 15 67, 5% ?

Pengetahuan tentang alat/cara KB (SDKI 2007) Wanita Kawin Usia 15 -49

First Year Discontinuation Rates 38 % 39 % 23 % 10 % 6% 26 % Sumber: SDKI 2007

PERBANDINGAN JUMLAH KEGAGALAN s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008) dan (2009 s/d September) 1600 1485 1400 1200 1000 1169 1147 941 800 896 704 725 583 600 400 206 200 284 256 265 113 84 0 IUD 2006 IMPLANT 2007 2008 MOW 2009 71 108 MOP Sumber : F/II/KB, Ditlap

PERBANDINGAN JUMLAH KOMPLIKASI BERAT s/d DESEMBER (2006, 2007, 2008) dan (2009 s/d September) Catatan: Definisi Komplikasi Berat – Rawat Inap Sumber : F/II/KB, Ditlap

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses NO 1. MASALAH 12 Prov tidak mencapai sasaran PPM PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) a. Sasaran garapan pelayanan KB daerah galciltas, TFR tinggi, CPR rendah dan Unmet need tinggi belum optimal b. Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan belum terprogram c. Tidak ada pemetaan wilayah sasaran d. Kurang tersedia alokon di fasyankes e. Dukungan komitmen daerah belum optimal f. Banyak konversi g. Cakupan Pelaporan h. . . i. . . . . j. . . .

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses NO 2. MASALAH PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) Prov tidak capai PPM PB MKJP a. (non Pria) Masih kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi untuk MKJP b. Belum semua RS diberdayakan u/ melayani MOW, IUD dan Implant c. Promosi , KIE dan penggerakan masih lemah d. Kurang sarana pelayanan MOW, IUD dan Implant e. Dukungan APBN rendah f. Penetapan biaya dlm Perda lebih tinggi g. KIP/K belum optimal h. Tenaga terlatih lebih banyak di perkotaan i. Kualitas IUD mudah patah j. Rumors k. Biaya penggerakan kurang/tidak tersedia l. Social dan Medical Barrier m. Kurang ketersediaan alokon n. . . .

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses NO 3. MASALAH Unmet need tinggi PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) a. Pemanfaatan data Mini Survei u/ Pemetaan blm optimal dilaksanakan b. KB Paviliun (KB PP dan PK) rendah cakupan c. Ketersediaan alokon masih kurang d. Wilayah khusus belum tergarap e. Biaya KIE dan Penggerakan kurang sesuai f. Biaya pelayanan tinggi (Perda vs APBN & JAMKESMAS) g. . . . h. . . . . . i. . . . . j. . . . . . . . .

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses NO 4. MASALAH PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) Keluarga PS dan KS-I a. (Miskin), perdesaan, Daerah Khusus dan wilayah kumuh perkotaan belum terlayani Kegiatan Bhakti sosial belum menjangkau daerah sulit, terpencil, perbatasan, dll. (daerah khusus) b. Dukungan anggaran sangat terbatas c. Data sasaran kurang tersedia d. Mitra Kerja terkait belum optimal dimanfaatkan e. . . f. . . g. . . .

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Akses NO 5. MASALAH Fasyankes Swasta belum optimal PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) a. Kurang koordinasi, kemitraan dukungan pemberdayaan b. Cakupan RR swasta c. Ketersediaan alokon d.

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Kualitas NO 1. MASALAH Kegagalan tinggi (metoda implant) PENYEBAB MASALAH (temuan pemantauan) a. KIP/Konseling tidak dilaksanakan b. Proses screening (pada Baksos) tidak dilaksanakan c. Pelayanan oleh tenaga belum terlatih d. Penetapan saat yang tepat utk dibolehkan pelayanan suatu metoda tidak tepat e. Petunjuk medis pasca pelayanan tidak diberikan f. Follow up pasca pelayanan tdk dilaksanakan g. Catatan medik tidak lengkap terutama tgl haid terakhir Cacat produk (? ) h.

Temuan Terhadap Kasus Kegagalan Implant (data sementara 3 Provinsi) 1. Semua kasus terjadi pada pelayanan Baksos 2. Catatan medik K/IV tidak lengkap terutama data tgl haid terakhir, dan sebagian kasus K/IV sulit diperoleh di Puskesmas 3. Informed Consent tidak dibuat 4. Pelayanan dilakukan oleh bidan tidak/belum terlatih 5. Tanpa Konselling 6. Skreening sebagian besar tidak dilaksanakan 7. Penetapan waktu yang tepat boleh tidaknya dilakukan insersi Implant tidak tepat 8. Untuk yang tidak haid atau pemasangan pada clien dgn tanggal haid lebih dari 7 hari tidak diberi petunjuk proteksi terhadap sanggama 9. Tidak ada Follow up, lembar follow up kosong 10. No Batch tidak tercatat dalam SBBK 11. Kapsul bekas hanya sebagian kecil ditemukan 12. Laporan ke pusat data tidak lengkap 13. Kesalahan pada kontrasepsi (cacat produk, Penyimpanan, expired)?

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Kualitas NO 2. MASALAH Komplikasi Berat PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) a. Pemahaman definisi keliru, komplikasi ringan dilaporkan berat b. Pelayanan kurang sesuai SOP c. Provider kurang kompeten d. Dukungan obat side efek kurang e. Pencegahan infeksi dalam pelayanan belum menjadi perhatian f.

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB C. Jejaring dan Kemitraan NO 1. MASALAH Mitra belum diberdayakan PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) a. MOU kurang/tidak ditindaklanjuti Tidak ada POA, tidak ada juklak& juknis b. Dukungan pembiayaan bagi mitra kerja krg c. Kurangnya koordinasi/ komunikasi d. Dukungan sarana pelayanan sedikit e. Kegiatan tidak berkesinambungan f. Peningkatan SDM melalui latihan/orientasi Jarang diikut sertakan

MASALAH dan PENYEBAB MASALAH PELAYANAN KB Jaminan Pembiayaan dan Ketersediaan Alokon NO 1. 2. MASALAH Pelayanan gratis bagi KPS & KS-I belum diberlakukan sepenuhnya Alokon kurang PENYEBAB MASALAH (input dari provinsi) a. KPS dan KS-I belum semua terdukung Pelayanan JAMKESMAS b. Bayar di Fasyankes Pemerintah a. Mekanisme perencanan & distribusi Kab/Kota ke Kecamatan (Puskesmas) tidak jalan b. Handling Cost Kab/Kota ke Kec (Puskesmas) c. Kebijakan Pemerintahan Daerah yg menggratiskan semua pelayanan dasar, belum didukung pendanaan alokon (APBD) d. Peran swasta belum sepenuhnya mendukung thd penyediaan & pemasaran alokon LIBI e. Tindak lanjut kebijakan IUD dan Kondom u/ swasta belum semua melaksanakan f.

KONDISI yang DIHARAPKAN

Sasaran RPJMN 2004 -2009 LPP turun rata-rata 1, 14 persen per tahun TFR menjadi 2, 2 perempuan Unmeet need menjadi 6 persen KB Pria menjadi 4, 5 persen Meningkatnya penggunaan kontrasepsi REE Usia kawin pertama menjadi 21 tahun Partisipasi keluarga dalam tumbuh kembang anak Meningkatnya Jumlah Institusi masyarakat dlm KB MASIH BELUM TERCAPAI. . . . , MASIH BANYAK YANG HARUS DI KEJAR Tahun 2009. . ? ?

Sasaran RPJMN 2010 -2014 1. Berkenaan dengan pengendalian penduduk melalui Pembangunan KB: a. Menurunnya rata-rata LPP 1, 1 persen/tahun b. Menurunnya TFR menjadi sekitar 2, 1 perempuan usia reproduksi dan Net Reproduction Rate (NRR) = 1, 0 c. Meningkatnya CPR (cara modern) menjadi 65 persen d. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) menjadi sekitar 5 persen dari PUS

Sasaran RPJMN 2010 -2014 e. Meningkatnya PA pria menjadi sekitar 3, 5% f. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan menjadi sekitar 15% g. Menurunnya perilaku berisiko kesehatan reproduksi di kalangan remaja (10 -19 th): 1) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun 2) Menurunnya kelahiran usia remaja 45 per seribu wanita usia 15 -19 tahun 3) Menurunnya jumlah kasus baru HIV h. Menurunnya kasus baru narkoba i. dst. . . .

KEBIJAKAN 1. Akselerasi Pelayanan KB melalui Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB-KR jalur Pemerintah , Swasta, LSM 2. Peningkatan promosi dan pelayanan metode KB jangka panjang (MKJP) 3. Penajaman pelayanan KB pada segmen PUSMUPAR, Miskin (KPS & KS-I), dan Wilayah Khusus

STRATEGI A. Perluasan AKSES Pelayanan KB –KR 1. SEGMEN TASI SASARAN: a. PUSMUPAR b. KPS & KS I (GAKIN) c. KS-II ke atas (KB-Mandiri) Data Sasaran dan Pemetaan 2. SEGMENTASI WILAYAH: a. MISKIN b. Daerah Khusus c. TFR Tinggi, dan CPR Rendah, dan UNMET NEED Tinggi 3. KEMITRAAN dalam Penggarapan sasaran a. Lintas Komponen & Sektor b. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten & Kota c. Swasta dan LSM d. Organisasi Profesi & Organisasi Keagamaan e. IMP

STRATEGI B. Meningkatkan KUALITAS Pelayanan KB & Kesehatan Reproduksi: 1. KEPUASAN SASARAN (Informed Choice) 2. KUALITAS MIX KONTRASEPSI Ber-KB ü pilihan metoda kontrasepsi sesuai tujuan ber KB (Menunda, Menjarangkan, Mengakhiri) ü MKJP 3. SOP & Jaga Mutu PELAYANAN KB 4. Kualitas PENGELOLAAN (SDM, Sarana/Prasarana, Jaminan ketersediaan alokon (JKK)

PROGRAM & KEGIATAN STRATEGIS

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN 1. Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes 2. 3. 4. 5. jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas): Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak) Jaminan Pembiayaan Pelayanan KB

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 1. Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi 2. Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE) Peningkatan Kemitraan dan Jejaring Pelayanan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN METODE KB JANGKA PANJANG MOW, MOP, IUD PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS

12 LAMPIRAN LAMPIRA N

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN 1. Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur Pemerintah (RS, RSB, Puskesmas): a. Peningkatan Komitmen (Advokasi) b. Memberdayakan peran Toga, Toma, organisasi kewanitaan, kader, PLKB/ PKB, Bidan di Desa dalam KIE, Promosi dan Penggerakan c. Peningkatan Kompetensi pengelola dan pelaksana pelayanan (Aspek Manajemen dan teknis medis) d. Penguatan Dukungan Sarana, prasarana pelayanan KB e. Jaminan Ketersediaan Alokon , tepat waktu, tepat jenis dan jumlah a. Dukungan pembiayaan ayoman dalam pelayanan KB f. Peran visiting specialist dan rujukan, g. Revitalisasi program KB KB-RS, dan peningkatan pelayanan KB Pasca melahirkan dan pasca aborsi h. RR dan MONEV

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN lanjutan. . 2. Penguatan pelayanan KB-KR di seluruh fasyankes jalur swasta (RS, RSB, DBS) & LSOM: a. Memetakan dan merigestrasi seluruh faskes jalur swasta b. Mengembangkan kesepakatan dan penyusunan rencana kegiatan bersama mitra kerja c. Menjamin pembiayaan: (a) Public-Private Mixed dan swasta; (b) Asuransi, JPKM, Jamkesmas; dan (c) dana Pemerintahan Daerah d. Menyediakan kebutuhan Alat Kontrasepsi (Alkon) program dan non alkon bagi keluarga miskin e. Alokon IUD dan Kondom gratis untuk pelayanan swasta f. Melaksanakan monev dalam upaya peningkatan cakupan pelaporan hasil Yan KB Swasta g. Mengembangkan Program KB Mandiri/ LIBI

AKSES PENINGKATAN PELAYANAN lanjutan. . 3. Penguatan Pelayanan KB-KR Berbasis Masyarakat: Ø Memperkuat KIE dan pelayanan KB-KR berbasis masyarakat q Desa Siaga, Polindes, Pustu, Poskesdes, Pos KB Desa, dll. Ø Meningkatkan pelayanan KB-KR mobile berkualitas di wilayah khusus: ü TMKK (kerjasama dengan TNI AD, AL dan AU) ü Bhakti TNI KB-Kesehatan ü ü ü ü TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Surya Baskara Jaya (kerjasama dengan TNI AL) Pelangi Nusantara (kerjasama dengan TNI AU) KB-Kes Bhayangkara (kerjasama dengan POLRI) Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Bhakti IBI Muslimat-NU, Aisyah

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN lanjutan. . . 4. Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi (alkon) & non alkon bagi keluarga miskin di seluruh fasyankes statis & mobile (bergerak): ü ü Program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) Program Cross Subsidi Public Private Mix Lingkaran Biru (LIBI), &LL. 5. Jaminan Pembiayaan Pelayanan KB ü Integrasi KB-JAMKESMAS, ü Integrasi KB-JAMSOSTEK, &LL.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 1. Penanganan masalah efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi ü Pengayoman Medis kasus komplikasi berat dan ü ü ü ü kegagalan melalui JAMKESMAS, bantuan dana rujukan, dll. Kompetensi Provider- Pelatihan Manajemen dan medis teknis Follow up dan Survailance Pasca pelayanan Sistem rujukan, termasuk rujukan MOW, MOP, IUD Tim Jaga Mutu dan Pertemuan Medis Teknis CTU , Expert meeting Uji Kualitas Alokon MONEV

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 2. Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi rasional, efektif dan efiseien (KREE) ü Dukungan, ALKES ü Penguatan Interaksi Klien Provider melalui proses Konselling (Infomed choice): - Latihan Provider dan PLKB - Panduan, Standar Baku Mutu - BP 3 K dan ABPK (kerjasama dengan DEPKES, IBI, &LL. ) ü Pre Service Training & in service training, kemitraan dengan DEPKES, JNPK, P 2 KS, P 2 KP, HOGSI, IBI, IDI, FK, AKBID, PKMI, POGI, IKABI, &LL. ü JKK ü KB Rumah Sakit, KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

PROGRAM Peningkatan Kemitraan dan Jejaring Pelayanan Kegiatan Strategis: 1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama 2. Memberdayakan upaya mitra melalui orientasi, sosialisasi, penyegaran, visiting specialist, workshop, seminar, sarasehan, RTD, traveling seminar, kunjungan lapangan, studi banding 3. Menggerakan dan memobilisasi provider dan klien, talk show, road show, konferensi pers 4. Memanfaatkan peluang aktivitas mitra (Hari Internasional, HUT Mitra Kerja, HUT Provinsi/Kab/Kota, Bhakti Sosial Mitra Kerja, dll. 5. Menyiapkan tenaga pelayanan melalui Diklat 6. Memfasilitasi, pendampingan dan monev bersama mitra kerja di berbagai tingkatan wilayah

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN METODE KB JANGKA PANJANG MOW, MOP, IUD Kegiatan Strategis: 1. Menyelenggarakan Promosi, Advokasi, KIE dan Penggerakkan (Depag, MUI, Depkes, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, PKK, &sb. ) 2. Meningkatkan kompetensi pelayanan KB melalui “pre Service Training” dan “in service training” MOW, IUD & Implant (HOGSI, IBI, PKMI, IDI, POGI, Depkes, IKABI, JNPK, &LL. ) 3. Mendukung sarana dan prasarana pelayanan (Mobil Unit Pelayanan KB) di 131 Kab/Kota (DAK), IUD Kit, Obgyn Bed, Implant Kit.

PENINGKATAN PELAYANAN METODE KB JANGKA PANJANG (MOW, KEGIATAN STRATEGIS: MOP & IUD) lanjautan. . . . lanjutan. . . 4. Meningkatkan peran Fasyankes Pemerintah & Swasta (Depkes, TNI, POLRI, Pemda, PERSI, ARSADA, KAGAMA, YAPMEDI, DBS, RS Swasta , Muslimat NU, Muhammadiyah/ Aisyiah, &LL. ) 5. Meningkatkan Sistem Pelayanan KB Rujukan 6. Pertemuan Medis Teknis dan CTU 7. Menyediakan dan memenuhi kebutuhan operasional pelayanan MOW & IUD. 8. Mendukung pembiayaan (JAMKESMAS, ASKESDA, APBN, dll. ) pelayanan MOW & IUD. 9. Pengayoman Medis 10. KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & DAERAH KHUSUS 1. Intensifikasi Proses KIP/Konseling, KIE & Penggerakkan Sasaran KB PUSMUPAR: a) Menyiapan data sasaran yan PUSMUPAR – Data Pendataan Keluarga b) KIE dan Menggerakkan KB PUSMUPAR bagi KPS & KS-I di daerah khusus c. ) KIP/Konseling KB PUSMUPAR Hamil saat ANC d) Monev pelayanan KB PUSMUPAR bagi KPS & KS-I di daerah khusus

PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & WILAYAH KHUSUS 2. Intensifikasi Pelayanan KB-PUSMUPAR: a) Menyiapkan data sasaran dan pemetaan faskes b) Melaksanakan orientasi KREE bagi provider c) Capasity building bagi provider dan petugas lapangan d) Memanfaatkan peran dan faskes mitra kerja e) Menjamin ketersediaan alkon dan non alkon f) Melaksanakan Tim Jaga Mutu g) Monev dan pelaporan

PENAJAMAN PELAYANAN KB pada SEGMENT PUSMUPAR, MISKIN (KPS & KS-I), & DAERAH KHUSUS 3. Meningkatkan pelayanan KB-KR mobile (bergerak) di daerah khusus: a) TMKK (kemitraan dengan TNI AD, AL & AU) b) Bhakti TNI KB-Kesehatan c) d) e) f) g) h) i) j) TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Surya Baskara Jaya (kemitraan dengan TNI AL) Pelangi Nusantara (kemitraan dengan TNI AU) KB-Kes Bhayangkara (kemitraan dengan POLRI) Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Bhakti IBI Bhakti IDI (program penggarapan wilayah miskin perkotaan) &LL.