KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK Disampaikan Oleh ANDRIE

KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK Disampaikan Oleh: ANDRIE FITRIANSYAH DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN

ANCAMAN GLOBAL RESISTENSI ▪ Perkiraan kematian akibat AMR saat ini sebesar 700. 000/ thn ▪ Tahun 2050 -→ ada 10 juta kematian/tahun karena AMR ▪ Angka kematian lebih tinggi dibandingkan Deaths attributable to AMR every year dengan akibat kanker* Compared to other major couses of death DAMPAK RESISTENSI ANTIMIKROBA § Mengancam upaya pencegahan dan pengobatan efektif untuk berbagai infeksi yang terus meningkat, yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus dan jamur ▪ Secara global 480, 000 orang mengalami MDR TB/tahun ▪ Mempersulit pemberantasan infeksi HIV dan malaria § Mutu pelayanan kesehatan menurun, karena lama perawatan memanjang, resiko kematian tinggi § Mengancam upaya pengobatan modern (seperti operasi open heart, transplantasi organ) § Meningkatkan beban ekonomi, karena perpanjangan lama rawat inap, penggunaan antimikroba yang lebih mahal dan lebih lama ANCAMAN KESELAMATAN PASIEN

PERUBAHAN PARADIGMA KESELAMATAN PASIEN Keselamatan pasien di RS Keselamatan pasien di pelayanan primer Keselamatan pasien di komunitas/publ ik WHO

ATURAN YANG BERKAITAN TERHADAP APOTEK - SARANA - Permenkes Nomor 74/2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pemenkes Nomor 31/2016 tentang perubahan terhadap Permenkes Nomor 889/2011 tentang izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian SDM - Permenkes Nomor 9/2017 tentang apotek Pemenkes Nomor 26/2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik bidang kesehatan

APOTEKER DALAM PELAYANAN KESEHATAN • Apoteker adalah tenaga kesehatan yang ahli dibidang kefarmasian • Apoteker berkolaborasi dengan pasien, dokter dan tenaga kesehatan lainnya • Apoteker mengoptimalkan manajemen pengobatan dalam rangka meningkatkan outcome kesehatan yang positif • Apoteker adalah anggota tim kesehatan yang bertanggung jawab terhadap outcome terapi obat

REALITA…. Badan POM menemukan pelanggaran sebesar 84, 16% yang sebagian besar pelanggaran diantaranya adalah menyalurkan obat keras ke pelayanan ilegal, obat kadaluwarsa dan menjual obat keras tanpa resep dokter. (Orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, Apt. M. Kes )

REALITA…. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase Apoteker di Apotek bekerja paruh waktu (kurang dari 40 jam per minggu) rerata kehadiran di Apotek 2 kali perminggu, namun juga tanpa Apoteker pendamping. (Orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, Apt. M. Kes )

REALITA…. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 6, 2% masyarakat yang menerima informasi obat dari Apoteker di Apotek (Orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, Apt. M. Kes )

REALITA…. Obat Wajib Apotek adalah privilege bagi Apoteker untuk menyerahkan obat keras tanpa resep dokter, tetapi realitanya menjadi privilege bagi Apotek (tanpa-er)” (Faiq Bahfen, Pakar Hukum Kesehatan)

REALITA…. ?

REALITA…. ?

PELAYANAN KEFARMASIAN Meningkatnya PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian KRITERIA PELAYANAN KEFARMASIAN: - Merupakan pelayanan langsung - Bertanggung jawab kepada pasien - Berkaitan dengan sediaan farmasi - Untuk mencapai hasil yang pasti - Bertujuan meningkatkan mutu patient outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Outcome Menekan biaya kesehatan Meningkatkan kepercayaan masyarakat

CAKUPAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK PERMENKES NOMOR 73 TAHUN 2016 PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI Perencanaan Pengadaan Penerimaan PELAYANAN FARMASI KLINIK Pengkajian dan pelayanan resep Dispensing Pelayanan Informasi Obat Konseling Pelayanan Kefarmasian di rumah PTO dan MESO Penyimpaan Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian

ATURAN TERKAIT SARANA

Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik • • Integrasi perizinan berusaha Percepatan penerbitan izin Penyederhanaan Persyaratan Izin diberikan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS) menggunakan sistem OSS • Izin dapat langsung terbit, tetapi persyaratan perizinan menjadi komitmen yang harus dipenuhi

Perizinan Melalui OSS yang Terkait Pelayanan Kefarmasian APOTEK Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 TOKO OBAT PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi)

Permasalahan dalam Perizinan OSS Apotek • • Banyak Pemerintah Kab/Kota belum menggunakan OSS. PTSP belum terintegrasi OSS. Dokumen yang di upload melalui sistem OSS tidak bisa dilihat keabsahannya. Masih ada pemohon yang belum bisa menginput data ke sistem OSS. Dinkes tidak memperoleh tembusan siapa saja yang mendapatkan izin dari sistem OSS. Belum siap dengan pemahaman operator maupun kelengkapan sistem Kurangnya sosialisasi kepada kepala dinas dan otorisasi perizinan (tidak berkenan menandai izin)

Permasalahan dalam Perizinan OSS Apotek • • • NIB atas nama apoteker, merepotkan jika apoteker ganti Kurangnya penjelasan tentang komitmen pada izin usaha dan izin operasional Belum ada ketentuan tentang pergantian apoteker, pengunduran diri apoteker, perpanjangan izin PTSP tidak melibatkan dinkes dalam memberikan izin operasional/komersial Izin dari OSS tidak bisa untuk order obat Dinkes mengharapkan bisa mendapatkan akses pada izin OSS

Upaya Mengatasi Permasalahan Surat Edaran Kemenko Perekonomian Penyempurnaan Konsep Perizinan Apotek Pengembangan Aplikasi SIMONA Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tentang Apotek Penguatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Surat Edaran Kemenko Perekonomian No. S. 30/SES. M. EKON/01/2019 Tentang Perubahan Nomenklatur Jenis Izin Pada Sistem OSS menjadi Izin Operasional Izin Apotek menjadi Izin Toko Obat Izin Operasional

Perizinan Apotek Sistem OSS NIB Pemohon/ Pelaku usaha IZIN USAHA Persyaratan -. . . . . -. . . Komitmen: -. . . • • • Apoteker KTP STRA SIPA DENAH LOKASI DAFTAR SARANA PRASARANA IZIN OPERASIONAL MELAKUKAN USAHA Komitmen: - SURAT IZIN APOTEK Visitasi oleh Dinkes Kab/Kota Pemerintah Daerah Kab/kota REKOMENDASI

SIMONA (Sistem Perizinan, Monitoring dan Pembinaan Apotek) Belum tersedia data monev di apotek yang lengkap dan real-time Tersedianya profil apotek yg informatif, lengkap dan real-time Penyampaian data monev dan pembinaan secara manual Penyampaian data monev dan pembinaan secara tersistem Pemanfaatan data apotek untuk pembinaan dan pengawasan belum optimal Optimalisasi pemanfaatan data apotek untuk pembinaan dan pengawasan Belum ada keterlibatan Apotek dalam penyampaian data Pemberdayaan apotek dalam penyampaian data pemanfaatan SIMONA Tranformasi

Perizinan apotek Monev apotek SIMONA Data apotek yang dapat diakses kab/kota, prov dan pusat

Revisi Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek 1. Revisi Permenkes Apotek terkait: • Perizinan Ø Pemohon izin apotek: sesuai PMK 9/2017 Ø Pengajuan perizinan baru Ø Pengajuan perpanjangan izin – form verifikasi berbeda Ø Pencabutan izin (atas kehendak sendiri dan atas pemberian sanksi) Ø Pengalihan izin (penggantian apoteker) • Pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian • Penyempurnaan penyelenggaraan (termasuk e-farmasi) • Pembinaan dan pengawasan 2. Revisi Permenkes 9/2017 tentang Apotek akan mencabut Permenkes 26/2018 terkait izin Apotek 3. Hal yang sama juga dilakukan pada Permenkes tentang Toko Obat

Penguatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 1. Panduan Pembinaan 2. Panduan pemberian sanksi: SP, PSK, Pencabutan Izin Apotek 3. Penyempurnaan form Monev 4. Clustering apotek untuk prioritas pembinaan

ATURAN TERKAIT SDM

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31 TAHUN 2016

Bahwa Peraturan Menteri LATAR BELAKANG Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu Kebutuhan hukum dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan kebutuhan hukum khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mensyaratkan semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik wajib memiliki surat izin praktik

PERUBAHAN PADA PMK 31/2016 1 Nomenklatur yang berbunyi SURAT IZIN KERJA dalam PMK No. 889/2011, harus dibaca dan dimaknai sebagai SURAT IZIN PRAKTIK 2 Mengubah Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 PMK No. 889/2011

SURAT IZIN PRAKTIK ü Setiap Tenaga Kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja. Surat Izin bagi Tenaga Kefarmasian SIPA bagi Apoteker SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian

• SIPA bagi Apoteker di fasilitas kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian. • Dikecualikan dari ketentuan tersebut, SIPA bagi Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. • Dalam hal Apoteker telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. • SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian. • Fasilitas Pelayanan Kefarmasian hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sepanjang Apoteker berada di tempat dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

LINGKUP PEKERJAAN FASILITAS PRODUKSI DAN DISTRIBUSI • Sarana Produksi • Sarana Distribusi SIPA diberikan Paling banyak untuk 1 tempat FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN • Rumah Sakit • Puskesmas • Apotek • Klinik SIPA diberikan Paling banyak untuk 3 tempat

Apoteker hanya boleh memiliki 1 Surat Izin Apotek (SIA), dan boleh memiliki 2 SIPA lainnya di fasilitas pelayanan kefarmasian lain SIPA + SIA APOTEKER SIPA Waktu pelayanan yang berbeda

PENERBITAN SIPA DAN SIPTTK PEMERINTAH KAB/KOTA Pemerintah Kab/Kota dapat berbentuk: • Dinas Kesehatan, • Badan Perizinan Terpadu • Lembaga lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wako Menerbitkan rekomendasi Pejabat Kesehatan yang berwenang SIPA dan SIPTTK

Bagaimana jika seorang Apoteker yang juga sebagai PJ Farmasi di Puskesmas atau sebagai Kepala IFRS untuk menjadi Apoteker di Apotek? ? BOLEH

TERIMA KASIH