Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata KEBIJAKAN INDONESIA
Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata
KEBIJAKAN INDONESIA DI BIDANG KOMUNIKASI PARIWISATA • Kebijakan pemerintahan 2014 -2019 menempatkan PARIWISATA sebagai SEKTOR PRIORITAS • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019, target wisatawan 20 juta wisatawan pd 2019
10 destinasi utama wisata /Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) • Danau Toba (Sumut)
Tanjung Lesung (Banten)
Tanjung Kelayang (Bangka Belitung)
Kepulauan Seribu (DKI Jakarta)
Candi Borobudur (Jawa Tengah)
Kawasan Bromo-Tengger (Jawa Timur)
Mandalika, Labuan Bajo (NTT)
Wakatobi (Sulawesi Tenggara)
Morotai (Maluku Utara)
Peraturan Pemerintah Indonesia pada sektor PARIWISATA • (1) Peraturan perlindungan wisatawan (utamanya bagi biro perjalanan wisata) Wisatawan diwajibkan membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti transportasi, akomodasi, dsb
2. Peraturan keamanan kebakaran ex: alat-alat pendukung keselamatan 3. Peraturan keamanan makan dan kesehatan Mengatur STANDAR KESEHATAN MAKANAN untuk wisatawan
4. Peraturan STANDAR KOMPETENSI PEKERJA yang perlu kompetensi/keahlian khusus ex: pilot, nahkoda, resepsionis, manager hotel, guide, tim medis, dsb Aturan ttg flora & fauna langka, air, tanah, ekosistem lingkungan
Beberapa catatan Center of Reform on Economics (CORE) tentang pariwisata Indonesia • Merubah pendekatan BIROKRASI menjadi pendekatan BISNIS • Membentuk badan pengembangan pariwisata Pusat & Daerah) • Kebijakan bebas visa perlu diikuti langkah 2 pro aktif, inovatif, promosi yg kuat dan infrastruktur yang memadai • Mendorong wisatawan Indonesia untuk berwisata di dalam negeri.
Intermezo. . . Cari jodoh tu anak pariwisata, turis aja dia buat nyaman, apalagi kamu, u, u, u. .
- Slides: 19