KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP Laksmi Wijayanti Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Semarang, 26 Juli 2017

POSISI DALAM UU NO. 32/2009 Pemeliharaa n Pemanfaatan Pengendalia n Perencanaan Mekanisme dan kerangka RPPLH • • Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup RPPLH Instrumen pencegah an • KLHS, tata ruang, baku mutu LH, baku kerusakan LH, AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan, dll Penegakan hukum Pengawasan

KERANGKA HUKUM : UU NO. 32/2009 • DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP : – “Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya” – Mengandung unsur makna : • Kapasitas penyediaan (supply) sistem & sumber alam • Jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya (demand) • Cukup, harmonis dan minim dampak negatif • DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP : – “Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya” – Mengandung unsur makna : • Kapasitas ambien (supply) • Hasil produk dan ekses dari suatu kegiatan (demand) • Menampung dan menetralisir

Makna Operasional DDDTLH 1. Menjelaskan modal dan aset – Inventori jumlah, lokasi, dan/atau karakteristik ketersediaan : • sumber daya alam • layanan alam • Infrastruktur pendukung pelayanan alam 2. Memberikan batas – Memberikan konteks ukuran : • Batas yang dapat diterima • Ketersediaan • Intensitas penggunaan 3. Menjelaskan sifat dan bentuk interaksi supply-demand yang terjadi, termasuk : – Faktor-faktor yang mempengaruhinya : sosekbud, kebijakan, teknologi, dan infrastruktur 4. Mengukur kinerja

KERANGKA KONSEP

“BUILDING BLOCKS” PENERAPAN DDDTLH Kerangka pikir Ecosystem Services Tata kelola GOVERN -ANCE Kerangka spasial Supply >< Demand Kerangka ukur kapasitas Ecoregional Unit

BUILDING BLOCKS 1 : KERANGKA ECOSYSTEM SERVICES Dalam bahasa peraturan hukum akan disebut sebagai : JASA LINGKUNGAN

BUILDING BLOCKS 2 : EKOREGION Kesamaan ciri : • Iklim • Tanah • Air • Flora • Fauna • Interaksi manusia

BUILDING BLOCKS 3 : KAPASITAS PENYEDIAAN TERHADAP PERMINTAAN Prinsip : • Seberapa besar dan berlanjutnya supply Jasa Lingkungan terhadap permintaan

BUILDING BLOCKS 4 : INTERVENSI KEBIJAKAN DAN GOVERNANCE • Intervensi kebijakan dan tata kelola dibutuhkan untuk kondisi : – – – Permintaan melampaui penyediaan Penyediaan tidak berkelanjutan Manfaat tidak merata Dampak dan resiko tidak merata Jasa lingkungan undervalued atau overvalued

KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL Menstandarkan Kerangka Pikir (Ecosystem Services Framework) MENGATUR TATA KELOLA (Governance) Mengkonsolidasikan ruang dan kewenangan (Ecoregions/Ecosystem Units) Dimandatkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Menstandarkan ukuran (Supply – Demand Indicator)

ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 1 : OUTPUT DDDTLH UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Menetapkan cara pemakaian : 1. DDDTLH Wilayah : • • 2. Gambaran umum kapasitas suatu wilayah dalam mendukung kehidupannya Alat ukur umum : populasi maksimum yang dapat didukung lingkungan untuk kebutuhan jasa lingkungan dasar Status : terlampaui/tidak terlampaui Kinerja : sebaran spasial DDDTLH tinggi, sedang, rendah DDDTLH Kegiatan • • • Gambaran perkiraan kapasitas jasa lingkungan untuk menopang suatu kegiatan tertentu (mis. Perkotaan, pertanian, industri, dll. ) Alat ukur umum : populasi kegiatan atau baku mutu maksimum Status : terlampaui/tidak terlampaui

ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 2 : MEKANISME PENENTUAN DDDTLH • Memilih metoda pengukuran : – Ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan jasa lingkungan – Ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam – Kapasitas biologi dan jejak ekologi • Informasi disusun secara “bottom up” • Menetapkan mekanisme penetapan status : – Menteri dan Kepala daerah menentukan keputusan terlampaui/tidak terlampaui DDDTLH wilayah – Kepala lembaga menentukan keputusan terlampaui/tidak terlampaui DDDTLH kegiatan sektoral – DDDTLH dijadikan dasar untuk perijinan

ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 3 : PENGGUNAAN DDDTLH HARUS DI “CUSTOMIZED” • DDDTLH harus digunakan dengan relevan : – Disesuaikan dengan kebutuhan informasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan – Distandarkan indikator dan metoda ukurnya untuk kepentingan pembandingan dan keutuhan penyusunan kebijakan skala nasional – Dapat menggunakan indikator dan metoda ukur berbeda asalkan informasi dasarnya tetap menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 4 : PENGEMBANGAN KE DEPAN • Metodologi DDDTLH wajib dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan IPTEK global, agar : – Dapat membuat kebijakan nasional yang relevan dengan kebijakan global (contoh : ukuran perubahan iklim) – Dapat membuat ukuran perbandingan dengan negara lain atau melihat posisi kita terhadap negara lain (contoh : global ecological footprint) – Dapat menjembatani alat ukur monetasi dan dapat diterjemahkan dalam nilai ekonomi untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pasar

Status daya dukung lingkungan hidup indikatif Pulau Jawa 1. Daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Pulau Jawa BELUM TERLAMPAUI; 2. Daya dukung penyediaan air bagi penduduk Jawa TELAH TERLAMPAUI 3. Jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangannya secara alamiah oleh Pulau Jawa adalah 275 juta jiwa populasi, atau kurang dari 2 (dua) kali lipat jumlah penduduk eksisting pada tahun 2015 yang sebanyak 145 juta jiwa; dan 4. Jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Pulau Jawa adalah 31 juta jiwa populasi, atau sekitar 1/5 (seperlima) dari jumlah penduduk eksisting pada tahun 2015 yang sebanyak 145 juta jiwa.

Peta Status Daya Dukung Lingkungan Hidup berdasarkan Jasa Ekosistem Air Bersih di Ekoregion Pulau Jawa

Peta Status Daya Dukung Lingkungan Hidup berdasarkan Jasa Ekosistem Bahan Pangan di Ekoregion Pulau Jawa

Perkiraan Kinerja Jasa Lingkungan di Jawa a. Distribusi daya dukung penyediaan pangan sebagai berikut : 1. Memiliki indeks TINGGI seluas 18 % dari luas Pulau Jawa 2. Memiliki indeks SEDANG seluas 24 % dari luas Pulau Jawa 3. Memiliki indeks RENDAH seluas 58 % dari luas Pulau Jawa b. Distribusi daya dukung penyediaan air sebagai berikut : 1. Memiliki indeks TINGGI seluas 20 % dari luas Pulau Jawa 2. Memiliki indeks SEDANG seluas 49 % dari luas Pulau Jawa 3. Memiliki indeks RENDAH seluas 31 % dari luas Pulau Jawa

Peta daya dukung lingkungan hidup indikatif Pulau Jawa berdasarkan jasa lingkungan penyedia pangan

Peta daya dukung lingkungan hidup indikatif Pulau Jawa berdasarkan jasa lingkungan penyedia air permukaan

TANTANGAN DDDTLH PADA EKOSISTEM SPESIFIK DAN ESENSIAL • • Pantai utara Karst di bagian Utara Karst di bagian Selatan Pantai selatan

Jawa : 36 Unit Ekoregion NO UNIT EKOREGION 1 Ekoregion Komplek Dataran Organik/Coral Jawa 2 Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Batang Demak Pati Blora 3 Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Cilacap Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Cilegon Indramayu 4 Pekalongan 5 Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Alas Purwo 6 Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Bojonegoro Gresik Sidoarjo 7 Ekoregion Komplek Dataran Struktural Bangkalan Sumenep 8 Ekoregion Komplek Dataran Vulkanik Bantar Waru Ekoregion Komplek Dataran Vulkanik Bantul Nganjuk 9 Probolinggo 10 Ekoregion Komplek Dataran Vulkanik Serang Tangerang Depok 11 Ekoregion Komplek Datarann Vulkanik Banyuwangi 12 Ekoregion Komplek Datarann Vulkanik Jember 13 Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural Meru Betiri 14 Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik Wilis 15 Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik Bawean Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik Besowo Gadungan 16 Raden Soeryo Tretes Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik Bromo, Dataran Tinggi 17 Yang, Baluran 18 Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Ceremai 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Halimun G. Salak G. Sawal Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Muria Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik Lawu Utara Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Alas Purwo Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Gunung Kidul Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Pamekasan Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Pati Rembang Tuban Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Tasik Malaya Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Tulung Agung Ekoregion Komplek Perbukitan Strukktural G. Beser Wadas Lintang Ekoregion Komplek Perbukitan Strukktural Wonosari Trenggalek Ekoregion Komplek Perbukitan Strukktural Ciamis Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Kendal Pati Rembang Tuban Gresik Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Rembang Tuban Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Ujung Kulon Cikepuh Leuweung Sancang Ekoregion Komplek Perbukitan Vulkanik Gunung Slamet Gunung Merapi Ekoregion Komplek Perbukitan Vulkanik Rawa Dano